Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Good Corporate Governance Bank Syariah, analisis struktur Audit Internal Bank Syariah, dan untuk mengetahui peran Audit Internal dalam menerapkan Good Coporate Governance Bank Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data studi literatur pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah dengan aset terbesar yaitu BSM, BMI, BNIS dan BRIS sudah menerapkan GCG dengan baik. Struktur Audit Internal pada Bank Syariah tersebut sudah cukup efektif dengan menempatkan posisi Audit Internal berada dibawah Direktur Utama/Komisaris/lainnya. Peran Audit Internal pada bank-bank tersebut secara umum adalah melakukan pemeriksanaan pada unit kerja, monitoring terhadap temuan hasil audit, mengevaluasi hasil temuan audit, melaporkan terkait pelanggaran/kecurangan terhadap aspek syariah, dan melakukan pengend dimasing-masing Bank sesuai dengan kebutuhan tiap Bank Syariah tersebut."

"Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan.Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna."

"Skripsi ini membahas analisis peran dan penerapan pengendalian internal, audit internal dan komite audit dalam upaya meningkatkan Good Corporate Governance (GCG) di Grup Rumah Sakit yang merupakan bagian dari Grup Rumah Sakit Internasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan pengendalian internal, audit internal dan komite audit dalam suatu rumah sakit dapat meningkatkan GCG pada rumah sakit tersebut, hal ini sama dengan yang berlaku di perusahaan lain pada umumnya. Terdapat fungsi khusus yang berbeda serta perbedaan teknis pada penerapan hal-hal tersebut di rumah sakit dengan yang diterapkan di perusahaan lain.

---

The purpose of this study is to analyze the role and the implementation of Internal Control, Internal Audit and Audit Committee in effort to improve the Good Corporate Governance in a Hospital Group, which is part of International Hospital Group. This research is qualitative. The data were collected by deeps interview.

The results of this study indicate that the existence of Internal Control, Internal Audit and Audit Committee in a hospital can improve the GCG practice, as in other companies in general. There are special function differences and technical differences in the implementation of those things in the hospital with that implemented in other companies in general."

"Meningkatnya jumlah sistem pengendalian di dalam perusahaan atau organisasi menciptakan kebutuhan terhadap fungsi internal audit karena fungsi ini mampu memberikan jaminan (assurance) bahwa sistem pengendalian yang kompleks tersebut dapat berjalan dengan tepat. Di samping itu kontribusi audit untuk memperkuat tata kelola yang baik ( good corporate governance ) akan semakin besar dan diharapkan dapat diterapkan dengan baik sehingga perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuannya.Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui sejauh mana efektivitas dari internal auditor/SPI "BPR Harta Tanamas" dalam melaksanakan tugasnya di perusahaan dan untuk dapat mengetahui hal-hal yang sudah dilakukan "BPR Harta Tanamas" dalam rangka penerapan GCG. Penulis melakukan penelaahan terhadap dokumen dan hasil analisis terhadap jawaban kuesioner dan hasil wawancara dengan responden.Hasil penelitian menunjukan bahwa, fungsi pemeriksaan oleh SPI telah dipandang efektif oleh para karyawan yang menjadi responden stns kuesioner yang disebar. Dalam melaksanakan kegiatannya, SPI BPR Harta Tanamas bersifat independen, telah memiliki job description, mendapat dukungan yang kuat dari manajemen puncak dan kualitas staf SPI telah memadai guna mendukung pelaksanaan pemeriksaan. Dalam menjalankan usahanya BPR Harta Tanamas menerapkan prinsip-prinsip: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, dan Fairness.Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian karena bisa menghambat efektivitas unit kerja SPI dalam melaksanakan tugasnya, yaitu Staf SPI yang ada saat ini hanya satu orang. Belum ada : Kode Etik dan Norma Pemeriksaan yang menjadi dasar bagi SPI dalam melaksanakan tugasnya, Visi dan Misi bagi SPI dalam mencapai tujuannya, dokumen resmi pernyataan tanggung jawab internal audit, Manual Pemeriksaan Intern. Dan selama ini SPI belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan claim bidang perpajakan. Di samping itu, Komunikasi SPI masih pasif terutama kerja sama SPI dengan eksternal auditor dalam hal ini auditor Bank Indonesia.Meskipun ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian karena bisa menghambat efektivitas pelaksanaan kegiatan SPI tetapi secara keseluruhan pelaksanaan Satuan pengawasan Intern (SPI) BPR Harta Tanamas dalam rangka penerapan GCG adalah efektif."

"Tesis ini membahas mengenai peran Divisi Audit Internal dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada perusahaan berbasis syariah yang bergerak di sektor perasuransian. Divisi Audit Internal juga merupakan komponen penting dalam Governance Structure. Penerapan GCG dalam perusahaan menggunakan prinsip Transparency, Accountability, Responsibility, Independence dan Fairness (TARIF) dan Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah (STAF).Terkait dengan perannya dalam penerapan GCG, Divisi Audit Internal telah berupaya berperan aktif dalam penerapan GCG pada PT. STI. Divisi Audit Internal juga berupaya berperan meminimalisir terjadinya agency problem pada perusahaan. Divisi Audit Internal berperan dalam berbagai aktivitas yang tercakup dalam srtandar SPAI. Dalam penerapan Shariah Corporate Governance (SGC), peran Divisi Audit Internal memantau pelaksanaan rapat rutin Dewan Pengawas Syariah (DPS), melakukan audit dengan konsep syariah (self assessment atau audit lapangan), melakukan check list peraturan syariah dan melakukan performance appraisal syariah.Untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal pada perusahaan, Divisi Audit Internal harus melaksanakan perannya secara efektif dengan menggunakan beberapa kriteria, di antaranya: independensi; memiliki job description dan Internal Audit Manual (IAM); dukungan dari top management; kemampuan profesional; serta kemampuan untuk bekerjasama dengan akuntan publik. Peran yang terdapat pada Divisi Audit Internal meliputi peran sebagai watchdog, konsultan dan katalis.Hasil studi kasus pada PT Syarikat Takaful Indonesia (PT. STI) menyimpulkan bahwa Divisi Audit Internal PT. STI telah menjalankan perannya sebagai watchdog, konsultan dan katalis serta telah berupaya menjalankan fungsinya dengan efektif. Namun, terdapat batasan terhadap perannya dalam pengawasan internal. Divisi Audit Internal telah berperan serta dalam penerapan GCG atau GSG PT. STI. Program Whistlebower belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun, Divisi Audit Internal tetap mengupayakan perannya sebagai pelaksana whistleblower pada PT. STI

---

This thesis concerns about the role of internal audit division in applying Good Corporate Governance (GCG) towards shariah insurance company. Internal Audit Division is also an important component in Governance Structure. GCG?s application towards company is using some principles such as: TARIF which stands for transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness; and also STAF which stands for shiddiq, amanah, tabligh, and fathonah.Based on its role in applying GCG, Internal Audit Division has been actively contributed towards GCG application in PT. STI. Besides, Internal Audit Division has also been tried to minimize the happening of agency problem in company. Internal Audit Division works in some activities within SPAI standard. In applying Sharia Corporate Governance (SGC), Internal Audit Division acts to observe the execution of routine meetings of Sharia Supervision Council (DPS), to do audit with sharia concept (self assessment or field audit), to do check list in sharia lists, and to do sharia performance appraisal.For doing its role comprehensifely towards company, internal audit division has to do its jobs effectively by using some criterias, such as: independency, having job description, internal audit manual (IAM), supporting from top management, profesional abilities, and skill in working together with public accountant. The role of internal audit division is included in role as watchdog, consultant, and catalyst.The result of this case-study towards PT Syarikat Takaful Indonesia concludes that the internal audit division in PT STI has ben tried to do its roles as watchdog, consultant, and catalyst; besides, it has also done its function effectively. However, there are still some restrictions which relate to its role in internal watch. Internal audit division has done some works in applying GCG or GSG PT. STI. Meanwhile, whistlebower program has not applied properly, but internal audit division is still working its role as the whistlebower executor in PT. STI."

"Sejak krisis ekonomi tahun 1998 yang melanda negara kita sampai hari ini, para pakar hukum, ekonomi, politik dan lainnya mencari-cari apa penyebab dari krisis tersebut dan mengapa Indonesia sangat sulit bangkit dari keterpurukannya dibandingkan dengan negara-negara asia lainnya, yang sudah cepat kembali bangkit seperti sedia kala. Setelah ditelaah, dianalisa, diseminarkan, dan sebagainya akhirnya dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu penyebab krisis negara kita dan sulitnya bangkit dan keterpurukan tersebut, karena baik pemerintah Republik Indonesia dengan birokrasinya maupun perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN di Indonesia tidak menjalankan atau mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Prinsip-prinsip tersebut sebenarnya telah mulai dilaksanakan oleh puluhan negara sejak tahun 1992 melalui prakarsa-prakarsa nasional masing-masing negara. Bahkan, negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Australia, Brazil, Korea Selatan, Malaysia, Thailand dan India telah menyusun laporan nasional dan mulai melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang disusun oleh para ahli, pada level pemerintahan dan level perusahaan.Di Indonesia, usaha-usaha untuk memperbaiki corporate governace juga telah dimulai, baik karena tekanan dari IMF yang mensyaratkan kelanjutan bantuan keuangan berdasarkan perbaikan dibidang corporate governance, maupun melalui inisiatif sendiri dengan membentuk Komite NasionaI mengenai kebijakan Corporate Governance yang hasilnya mengeluarkan Pedoman Good Corporate Governance yang dapat digunakan oleh perusahaan¬-perusahaan di Indonesia, dan forum-forum serta asosiasi-asosiasi bisnis dan profesi yang terus berkembang pesat sampaisaat ini. Kelemahan implementasi Good Corporate Governance adalah disebabkan lemahnya kesadaran dan pengetahuan untuk meningkatkan good corporate governance dikalangan Direksi, Dewan Komisaris dan Exekutif senior lainnya.Peneliti melihat bahwa fungsi dari Dewan Komisaris dan Komite Auditlah yang seharusnya berperan banyak dalam mengimplementasikan good corporate governance pads perusahaan-perusahaan di Indonesia. Peneliti dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif, dengan data sekunder serta bahan primer, sekunder maupun tattier untuk menyusun tesis Fungsi Dewan Komisaris sebagai pengawas Direksi dalam mengelola organisasi perusahaan dalam prakteknya sangat lemah di Indonesia, sehingga dengan adanya Komite Audit yang diketuai oleh Komisaris Independen yang berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris maka diharapkan akan memperkuat fungsi pengawasan di dalam organisasi perusahaan, berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance."