Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan perekonomian Indonesia merupakan publikasi rutin tahunan BPS. Publikasi ini memberikan gambaran perkembangan kinerja perekonomian Indonesia pada tahun 2013 dan yang sedang berjalan di tahun 2014, yang dicerminkan melalui indikator makro terpilih."

"Diantara negara Asia Timur, Cina merupakan fenomena yang menjadi pusat perhatian dunia. Fenomena itu antara lain: negara dengan populasi yang mencapai angka satu miliar manusia; jumlah tentara yang mencapai tiga juta personil; keterkaitan sejarah dengan Hongkong, Taiwan, dan Macao; permasalahan perbatasan dengan negara tetangganya yang tak pernah selesai; Chinese Overseas yang selalu dikaitkan dengan negara Cina; sengketa dagang dengan Amerika serikat yang semakin tajam; satu-satunya negara komunis yang 'selamat' setelah Uni Sovyet bubar; dan yang paling menakjubkan adalah laju pertumbuhan ekonominya yang luar biasa. Sejak kebijakan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Deng 1979 yang bertumpu pada kekuatan pasar dan desentralisasi, terlihat begitu marak Penanaman Investasi Asing Langsung (FDI) pada daerah Special Economic Zones (SF7) di Cina, hal ini sejak politik pintu terbuka dilakukan oleh Cina dengan undang-undang penanam modal asing pada tahun 1979. Berdasarkan data Bank Dunia, pada tahun 1993 sekitar 40% FDI yang masuk ke Negara berkembang berlokasi di Cina, hampir keseluruhan terkonsentrasi pada SEZ (Special Economic Zones), kota-kota, dan daerah-daerah khusus sepanjang pantai di bagian pesisir Cina yang kemudian saya sebut saja Special Economic Zones. Selanjutnya penelitian ini dengan menggunakan studi literatur dan data-data sekunder mencoba untuk membuktikan hipotesa berikut: Pertama, kebangkitan ekonomi Cina disebabkan oleh faktor-faktor global dan domestik, serta terutama oleh faktor khusus. Kedua, Cina telah berhasil dalam menarik dengan membuka pintu pada Spesial Economic Zones pada 4 SF7 , 14 coastal cities, dan 5 daerah khusus (ketiga jenis daerah khusus ini saya sebut dengan SEZ) yang juga sekaligus merupakan kunci keberhasilan Ekonomi Cina. Ketiga, Peranan ekonomi dan politik Cina ke depan menjadi semakin penting baik di Asia Pasifik maupun Dunia Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebangkitan ekonomi Cina didukung oleh banyak faktor. Pertama, Dari perspektif global bahwa kemajuan tersebut disebabkan oleh: peranan globalisasi perekonomian dalam dunia yang borderless world; kebangkitan ekonomi Asia Pasifik yang tepatnya berada di sekitar letak geografis Cina; fenomena Multi National Corporation yang semakin berperan aktif dalam pergerakan faktor produksi; intindurnya peranan Rusia yang sebelumnya dalam Uni Sovyet serta Eropah dalam berbagai hal terutama pertumbuhan ekonomi yang sudah memasuki tahap senja; kebijakan pemerintah Cina yang kelihatan mampu untuk merespon fenomena yang terjadi di sekelilingnya tepat pada waktunya. Dari perspektif domestik Cina, kita bisa melihat bahwa kebijakan 'bird in the cage' Cina yang berimplikasi pada masuknya unsur pasar ke dalam Cina ; kepercayaan din Cina sebagai sebuah bangsa yang selalu dengan antusias untuk berlaku sebagai bangsa nomor satu, hal ini sangat dipengaruhi oleh filosofi hidup Zhong Yuan, yang menganggap Cina sebagai pusat dunia dan peradaban; keberhasilan reformasi yang memperkenalkan pasar kemudian mengangkat kehidupan para petani Cina di sektor pertanian dan merupakan fondasi ekonomi utama Cina saat awal reformasi; munculnya motor pembangunan Cina yaitu Cina Bagian Timur atau Daerah Pesisir yang ditinjau secara historis memang merupakan daerah yang cukup maju untuk mampu menangkap peluang dinamisme Asia pasifik, daerah ini kemudian oleh Cina dibuka untuk penanaman modal asing secara bebas."

"ABSTRAKGlobal City merupakan salah satu bukti bahwa terdapat perkembangan isu kemunculan aktor internasional non-negara dalam kajian studi Hubungan Internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mendorong Kota Hangzhou mampu mencapai predikat Global City. Dipilihnya Kota Hangzhou sebagai salah satu contoh kota yang mampu menggambarkan fenomena Global City saat ini karena penulis memiliki tujuan untuk melihat perkembangan Global City di negara berkembang dan kota lapis kedua. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan kerangka kerja analisis entrepreneurial city dan dibantu dengan pemahaman konsep diplomasi kota. Berdasarkan analisis yang dilakukan menggunakan kerangka kerja analisis tersebut, penulis menemukan bahwa faktor internal dan eksternal yang berperan dalam meningkatkan daya saing Kota Hangzhou saling bersinergi dan memengaruhi satu sama lain. Hal penting yang dapat dipelajari dari berkembangnya Global City di Cina khususnya di Kota Hangzhou adalah faktor historis Cina pada masa proses keterbukaan menjadi dasar kuat kota-kota mereka untuk beradaptasi terhadap perkembangan. Secara umum tulisan ini menyimpulkan bahwa tidak ada karakteristik tunggal yang mampu menggambarkan Global City yang berkembang di seluruh kota-kota di dunia. Tren yang terjadi dalam isu perkembangan Global City saat ini telah menggambarkan bahwa Global City tidak lagi menjadi status yang otomatis melekat pada kota-kota di negara besar seperti apa yang dipahami oleh kota-kota di negara Barat. Namun, saat ini kota-kota lapis kedua di negara berkembang pun mampu bergerak ke arah integrasi perekonomian global dan memiliki peran dalam dinamika ekonomi politik global.

---

ABSTRACTGlobal City is one proof that the emergence of non-state international actors is one of the most discussed issue in the study of International Relations. Hangzhou City is one of the cities that characterized the development of the Global City issue nowadays. This paper aims to analyze various factors that have encouraged Hangzhou City to achieve the Global City status to explain the development of Global City issue in developing countries and second tier cities. In conducting the analysis in this paper, the author uses Entrepreneurial City as a framework thinking and assisted by understanding the concept of City Diplomacy. Based on the analysis carried out using the analytical framework, the authors found that internal and external factors in increasing the competitiveness of Hangzhou City work together and influence each other. The important thing that can be learned from the development of Global City issue in China, especially in Hangzhou City, is that China's historical factors in the process of openness have become a strong foundation for their cities to adapt to development. In general, this paper concludes that there is no single characteristic can describe Global City that develops in all cities in the world. Current trends in the issue of Global City have illustrated that Global City is no longer a status that automatically attached to cities in big countries as what is understood by cities in Western countries. However, nowadays the second tier cities in developing countries are able to move towards global economic integration and have a role in the dynamics of the global political economy."

"Kota Bandung telah terpilih menjadi proyek percontohan Kota kreatif se- Asia Pasifik pada tahun 2007. Hingga saat ini potensi ekonomi kreatif terus berkembang di Kota Bandung, sehingga memerlukan analisis secara cermat, bagaimana peranan dari masing-masing sektor ekonomi kreatif dalam perekonomian Kota Bandung. Tabel Input-Output, dipilih sebagai alat analisis untuk dapat mengetahui keterkaitan antar sektor, analisis sektor kunci, dan analisis pengganda. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sektor ekonomi kreatif tidak termasuk sektor kunci dalam perekonomian Kota Bandung. Secara umum apabila dilihat menurut karakteristik produknya, sektor ekonomi kreatif ini lebih banyak digunakan sebagai permintaan akhir. Adapun sektor dengan nilai indeks total keterkaitan ke belakang terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Musik; Desain; Periklanan; dan Kerajinan. Sementara sektor dengan indeks total keterkaitan ke belakang dan indeks total keterkaitan ke depan terkecil, yaitu Permainan Interaktif; Layanan Komputer dan Piranti Lunak; Riset dan Pengembangan; Arsitektur; Seni Pertunjukan; Kuliner (Restoran); Fesyen; dan Pasar Barang Seni. Sedangkan sektor ekonomi kreatif, dengan nilai pengganda output, pengganda pendapatan, pengganda tenaga kerja dan pengganda nilai tambah bruto terbesar, yaitu Penerbitan dan Percetakan; Radio dan Televisi; Film, Video dan Fotografi; Seni Pertunjukan; dan Pasar Barang Seni.

---

Bandung City has been chosen as a pilot project on creative economy among cities in Asia Pacific 2007. The potential of creative economy in Bandung City grows continuously and thus requires thorough analysis on the role of each creative economy sectors in the regional economy of the city. This study constructs a creative economy Input-Output Table and investigates the linkages between the sectors, key sectors, and multipliers. Interestingly, the analysis shows that creative economy is not a key sector in the regional economy of Bandung City. This could be linked to the nature of the products in this sector that are widely used as final demand. The sectors with the biggest total backward linkages index value are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Music; Design; Advertising ; and Crafts. While sectors with the smallest total backward linkages index and total forward linkages index are Interactive Games; Computer Services and Software; Research and Development; Architecture; Performing Arts; Culinary (Restaurant); Fashion; and Art Goods Market. Furthermore, the creative economy sector with the largest output multiplier, income multiplier, labor multiplier and gross value added multiplier, are Publishing and Printing; Radio and Television; Film, Video and Photography; Performing Arts; and Art Goods Market."

"ABSTRAKPada mulanya adalah menggulingkan pemerintahan Bakufu dan mendirikan pemerintahan yang baru. untuk tujuan itu Shibusawa sudah berjuang sedapat-dapatnya tetapi keadaan telah memaksanya meninggalkan rencana itu dan bekerja pada Hitotsubashi, yaitu masih sanak keluarga Tokugawa. Hal ini telah mengakibatkan Shibusawa menjadi orang gajian Bakufu dan walaupun terperangkap pada suatu keadaan yang tidak menyenangkan, ia menyambut baik kesempatan pergi ke luar negeri. Hal inilah yang menpengaruhi perubahan pemikiran Shibusawa Eiichi. Shibusawa yang memulai karirnya sebagai anggota yang aktif dari birokrasi pemerintah yang baru dan secara pribadi terlibat dalam proses perubahan yang cepat, sehingga ia menyadari bahwa modernisasi bangsa tidak akan tercapai hanya dengan upaya pemerintah sendiri. Shibusawa tahu bahwa negara yang modern tidak akan pernah terjadi tanpa adanya sekelompok wirausaha yang mau menerima saran dan kebijakan pemerintah dan mengelola perubahan dengan mempertimbangkan keadaan masyarakat dan kondisi pasar dengan seksama, bekerja setahap demi setahap untuk kemakmuran bangsa.

---

"

"Penelitian ini berfokus pada Dinamika HIPMI Pasca Orde Baru. Sebagai wadah belajar dan kaderisasi pengusaha muda yang telah berpengalaman dalam mencetak kader-kader pengusaha-politisi di Era Orde Baru melalui partai Golkar yang menjadi induk politiknya, HIPMI sedikit banyak terkena imbas dari reformasi 1998. Sistem politik berubah dan mengikis jaringan sentral HIPMI selama ini dibirokrasi, partai politik, dan militer. Karenanya, menghadapi liberalisasi ekonomi dan politik pasca Orde Baru, HIPMI dituntut oleh keadaan untuk melakukan transformasi diri. Transformasi ini ditandai dengan indepensi HIPMI dihadapan partai politik manapun, meskipun secara tradisi dan jaringan masih cukup kuat mengandalkan jaringan lama yang tertanam kuat di partai Golkar. Transformasi selanjutnya adalah corak bisnis yang digeluti oleh para pengusaha muda yang, seiring dengan liberalisasi ekonomi pasca Orde Baru, tidak hanya bisa mengandalkan proyek dari pemerintah semata, meski sebagai pendatang baru dalam dunia bisnis, mengerjakan proyek pemerintah berbasis ABPN/APBN masih menjadi pintu masuk ke dunia bisnis yang lebih luas. Modal ekonomi, intelektualitas, dan jaringan menjadi kunci bagi pengautan kaderisasi di HIPMI pasca Orde Baru. Dan HIPMI pasca Orde Baru selalu menuntut dirinya untuk membibitkan kader-kader pengusaha muda yang mandiri di hadapan negara.Berpijak pada teori ekonomi politik relasi bisnis dan kekuasaan, teori modal sosial, dan kelas menengah, amatan terhadap kelembagaan dan perilaku anggota HIPMI dilakukan dan dikemukakan bahwa meski orde Politik telah berubah, namun peran tradisional HIPMI dalam politik Indonesia tetap sama: selain menjadi unit kaderisasi pengusaha pemula, HIPMI juga memerankan diri sebagai wadah kaderisasi politik sekaligus. Hal ini bukan persoalan salah atau benar dalam melihat perilaku kelembagaan HIPMI. Namun transformasi kelembagaan HIPMI yang telah kian matang, dengan perubahan perilaku bisnis yang beranjak menjauh dari negara, masih diikuti oleh tuntutan kesejarahan HIPMI: selain menyiapkan diri menjadi pengusaha yang sukses, HIPMI juga dituntut untuk siap menjadi pemimpin-pemimpin bangsa melalui jalur politik. Demokrasi Indonesia yang masih mencari bentuknya yang ideal juga menyajikan dilemma dalam hubungan bisnis dan politik. Partai-partai politik semakin pragmatis dalam rekrutmen politiknya karena menghadapi ongkos politik yang mahal. Bagi HIPMI ini adalah peluang sekaligus tantangan dalam perannya sebagai kelas menengah di Indonesia. Di satu sisi, idealitas pembangunan kelas menengah berbasis komunitas bisnis yang kuat dan mandiri di hadapan negara menjadi tanggung jawab mereka, namun di sisi lain, ongkos politik yang begitu mahal memberi tawaran yang begitu besar bagi kelompok pengusaha untuk masuk dan bermain di dalamnya. Kaderisasi politik yang ramah terhadap kalangan usahawan ini mengidap hampir semua partai politik dan seolah menjadi tren dalam pentas politik Indonesia, sehingga membuka ruang yang begitu besar bagi organisasi yang bermotto “pengusaha pejuang, pejuang pengusaha ini”

---

This research is mainly focused on the post-New Order dynamism of the Indonesian Young Entrepreneurs Association (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia/HIPMI). As an organization which has a long experience on educating young generations of businessman-politicians through its political patron, Golongan Karya (Golkar), HIPMI has been to some extent affected by the 1998 reform. The changing political system erodes HIPMI’s central networking in bureaucracy, political parties, and military. As a consequence, HIPMI must adjust by transforming itself in view of the post-New Order political and economic liberalization.

HIPMI’s independence from any political party, albeit its ongoing dependence on its old tradition and networking both of which are deeply rooted in Golkar, marks this transformation. Another transformation is manifested in HIPMI’s type of business which, in line with the post-New Order economic liberalization, no longer depends solely on the government’s projects. However, the national budget (APBN)-based government’s projects remain the main entrance for the business new-comers to explore broader business opportunities. Economic capital, intellectuality, and networking play important role in strengthening the regeneration process of the post-New Order HIPMI which always urges itself to produce new, young entrepreneurs who are independent of the government.

Using business-power relation theory of political economy, social capital theory, and middle class theory to analyze the institutional and behavioral aspects of HIPMI members, this theses argues that although the political order has changed, and some of HIPMI’s members’ business role and networking have accordingly changed, the traditional role of HIPMI in Indonesian politic remains unchanged. In addition to its role as a medium for regeneration of new entrepreneurs, HIPMI plays another role as a medium for political regeneration. This does not have anything to do with right or wrong in analyzing HIPMI’s institutional behavior. HIPMI’s maturing transformation marked by its increasing distance from the government remains connected to its historical call: producing successful entrepreneurs as well as political leaders.

Indonesian democracy which is still in search for its ideal format poses a dilemma on business-politic relations. Political parties become more pragmatic in their political recruitment due to expensive political costs. This is an opportunity as well as challenge for HIPMI in its role as an Indonesian middle class. On one hand, the responsibility of building the middle class based on a strong and independent business free of the government’s influence lays on their shoulder. On the other hand, the expensive political costs pave their way to enter into politic. This businessmen-friendly climate of political regeneration is present in all political parties and apparently becomes a trend in Indonesian political contestation, providing a vast arena for HIPMI whose motto is “heroic entrepreneurs, entrepreneurial hero.”"