Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAir pada saluran irigasi utama Tarum Barat yang merupakan pasok air baku dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jakarta adalah suatu energi altenatif yang murah, bebas polusi, selalu tersedia dan berpotensi dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik . Pusat Listrik Tenaga Mikrohidro ( PLTM ) pada saluran irigasi utama Tarum Barat dirancang untuk memanfaatkan debit pasok air baku PDAM, dimana energi listrik yang dibangkitkan akan dipasok ke instalasi penjernihan air PDAM Buaran Jakarta Timur guna menghemat biaya operasi instalasi tersebut dan turut menyukseskan kebijaksanaan umum pemerintah di bidang energi. "

"Penelitian ini membandingkan antara praktik pengelolaan air irigasi tertier di Kabupaten dan Kota Tegal dengan model Dharma Tirta, Subak di Kabupaten Jembrana Bali, dan di Hulu Langat, Malaysia. Oleh karena analisis perbandingan menuntut harus dipenuhinya prinsip-prinsip ketepatan dalam membandingkan antarobyek, maka ketiga lokasi mencerminkan kesederajatan tingkatan, yakni pada tingkatan kedua dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini tidak mempersoalkan bentuk negara, sehingga walaupun Hulu Langat tepat di bawah Negara Bagian Selangor, yang seharusnya secara normatif berbanding dengan Provinsi di Indonesia; dalam penelitian ini disejajarkan dengan Kabupaten/Kota ditilik dari luas wilayah dan keseluruhan jenjang pemerintahan di Malaysia. Pendekatan verstehen menjadi kerangka umum metodologis karya ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik penggalian data dilakukan dengan triangulasi-eklektik. Di samping itu, berbagai key informan diperlukan dalam penelitian karya ini dengan teknik analisis multilevel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga praktik bukanlah ejawantah dari desentralisasi fungsional walaupun di Indonesia potensial mengarah ke dalam praktik desentralisasi fungsional, sedangkan di Malaysia sepenuhnya sentralisasi melalui aparatus dekonsentrasi dengan karakter masing-masing. Praktik desentralisasi di Indonesia khususnya di bidang irigasi, baru menyangkut desentralisasi territorial, sedangkan desentralisasi fungsional tidak dipraktikkan meskipun wacana akademik dan potensi serta kebutuhan akan adanya lembaga yang merupakan perwujudan desentralisasi fungsional sudah muncul. Di tingkatan mikro menunjukkan terdapatnya kegagalan dalam pengelolaan urusan irigasi tersier khususnya dan urusan irigasi pada umumnya. Kegagalan tersebut juga didorong oleh kondisi makro persoalan distribusi urusan sektor irigasi yang berpaku pada desentralisasi teritorial semata. Pemerintah perlu membenahi organisasi pengairan di level grassroots dalam kerangka peningkatan kinerja pertanian dan pengelolaan sumberdaya air secara holistik bahkan sampai terciptanya regime irigasi lokal. Perubahan pasal 18 UUD 1945 agar lebih tegas kembali memasukkan konsep desentralisasi fungsional yang pernah digunakan pada 1920-an oleh Hindia Belanda.

---

This research compared tertiary irrigation management in the Municipality and Regency of Tegal, the Regency of Jembrana, and the Regency of Hulu Langat Selangor Malaysia. Malaysia has been developing water board at National and State Level. Although the two countries differed in governmental arrangements, the locus used in this research experienced the same level of governments. Verstehen has been as a general framework of this research approach. Qualitative and descriptive were the method of this research. Data are gathered using eclectic-triangulation methods and analyzed with multilevel tools. This research concluded that the tertiary irrigation in those three locus in Indonesia were not established based on functional decentralization, eventhough it has potential to do so. It is different from Malaysia which is fully centralized through deconcentration. Only the teritorial decentralization is the basic of tertiary irrigation management in Indonesia. Functional decentralization is not being practiced in tertiary irrigation management both in Indonesia and Malaysia. Empirically, Government should improve the performance of irrigation organization at the grassroot level in order to increase the whole agricultural performance which creating special local regime in the irrigation management. Furthermore, amandment to the constitution of 18th article should induce the concept of functional decentralization that was practiced in Indonesian local government system in 1920."

"ABSTRAKKabupaten Merauke mempunyai tiga sungai besar yaitu Sungai Bian, Sungai Kumbe dan Sungai Maro (BIKUMA), ketiga sungai tersebut mempunyai potensi pasang surut horisontal yang besar. Untuk pengembangan lahan irigasi rawa diperlukan kajian potensi pasang surut. Kajian ini didukung dengan survei hidrometri dan hidrolika yang dilakukan pada musim kemarau saat spring tide dan neap tide secara bersamaan untuk ketiga sungai. Survei meliputi aktivitas pengukuran geometri sungai dengan rentang per 5 km, pengukuran hidrometri sungai (pengamatan fluktuasi muka air dengan jarak proporsional untuk kalibrasi model dan kecepatan arus di hulu sungai untuk mendapatkan debit). Batasan pengukuran sungai bagian hulu dibatasi dengan jarak Sungai Bian 125Km, Sungai Kumbe sepanjang 171 km, dan Sungai Maro sepanjang 66 km dari muara laut. Kemudian dilakukan pemodelan hidrodinamika Sobek 1D yang menguraikan pergerakan air dari hulu sampai ke hilir. Dari hasil pemodelan diketahui bahwa air yang masuk dari laut ke Sungai Bikuma lebih besar dibandingkan air yang keluar ke laut. Adapun potensi pasang surutnya sebesar 1,7 Milliar m3. Selanjutnya dilakukan simulasi Sobek 1D2D untuk mengetahui sejauh mana pada kondisi alami daerah yang dapat digenangi adalah 123.609ha. Pemanfaatan potensi pasang surut tersebut dapat disalurkan ke zona pengembangan melalui sistem tata air irigasi rawa yang terintegrasi sehingga pemanfaatan air dapat optimal."

"Waduk Tilong yang terletak di Kabupaten Kupang mempunyai luas genangan 154,97 ha dan kedalaman rata-rata 12,5 m dengan volume air 19 juta m3 serta debit air keluar berkisar antara 86,4-106,3 m3/hari. Fungsi utama waduk ini adalah sebagai sumber air irigasi. Kegiatan perikanan tangkap belum dikembangkan secara optimal di waduk ini. Pengembangan perikanan tangkap dapat dilakukan melalui perikanan berbasis budidaya (Culture-based fisheries, CBF) yaitu dengan penebaran ikan bandeng (Channos channos) atau nila (Oreochromis niloticus). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi produksi perikanan dan kebutuhan benih untuk pengembangan CBF di waduk Tilong. Penelitian dilakukan pada bulan Maret dan September 2016 pada tiga stasiun pengamatan. Pengambilan contoh air dilakukan pada kedalaman 0,5 dan 2,0 m dari permukaan yang merupakan kedalaman eufotik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan CBF di waduk Tilong dapat berhasil karena didukung oleh kondisi limnologi layak untuk kehidupan ikan, ketersediaan benih yang dihasilkan oleh balai benih ikan (BBI) mencukupi untuk penebaran dan juga adanya dukungan masyarakat sekitar melalui kelembagaan adat. Benih ikan bandeng dan nila yang dihasilkan oleh 13 BBI masing-masing sebanyak 7.040.770 dan 7.023.400 ekor/tahun. Ditinjau dari aspek kualitas air, ketersediaan benih dan juga nilai ekonomi yang diperoleh maka perikanan tangkap melalui CBF layak dikembangkan di waduk Tilong. Potensi produksi perikanan di waduk Tilong berkisar 75,9-77,5 kg/ha/tahun atau sebesar 11,9-12,0 ton/tahun. Jumlah benih optimal ikan bandeng dan nila yang dapat ditebar masing-masing berkisar 71.000-73.500 ekor/tahun dan 72.000-75.000 ekor/tahun. Estimasi produksi ikan tangkapan dari kegiatan penebaran ini sekitar 40% dari potensi produksi perairan dengan nilai ekonomi sebesar Rp 20.500.000 dan Rp 21.500.000. "