Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In developed countries, literature, study and research for bureaucracy in 50 60's is dominated by trying to understand model and dynamic bureaucracy application in government, business and modern society...."

"Skripsi ini membahas reformasi birokrasi di Departemen Keuangan dan strategi untuk menjalankan reformasi yang terdiri dari penataan organisasi, perbaikan bisnis proses, dan peningkatan MSDM, dalam rangka meningkatkan public service sekaligus mewujudkan good governance. Fokus penelitian ini adalah implementasi dari strategi tersebut dan kesesuaiannya dengan road map reformasi yang ada. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode ilustratif. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlu adanya sosialisasi strategi reformasi dan program akuntabilitas dalam pelaksanaan strategi reformasi birokrasi di Departemen Keuangan.

---

The focus of this study is bureaucratic reform at the Monetary Department and their strategy to implement the reform, whereas it is containing of reinventing organization, business process reengineering and improvement of MSDM, in regards to increase the public service and to generate good governance. The purpose of this study is to understand the implementation of the strategy and its adjustment towards the available road map. This research is qualitative research with illustrative method. Result of this research is to advice on the importance of socialization of the reformation strategy and accountability program for the implementation of bureaucratic reform strategy."

"ABSTRAKUndang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah Undang-undang tentang Sistem Pemerintahan Desa yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Pengaturan penyelenggaraannya diarahkan kepada usaha memperkuat kedudukan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan serta mampu menyelenggarakan administrasi Desa yang semakin luas dan efektif. Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa dan perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri Sekretaris Desa, kepala-kepala Dusun dan Kepala-kepala Urusan. Dalam menjalankan tugasnya masing-masing aparat tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979. Padahal sebelumnya Nagari yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat telah menjadi pendorong dan penggerak masyarakat untuk serta aktif dalam pembangunan sejak zaman sebelum zaman penjajahan Belanda sampai berlakunya Undang-undang baru tersebut. Di samping itu Nagari merupakan persatuan masyarakat hukum adat juga merupakan suatu kesatuan wilayah pemerintahan, maka perpaduan ini telah menyebabkan terjadinya suatu hubungan yang erat antara adat dengan pemerintahan. Undang-undang baru itu pada awalnya menghapuskan Nagari dan mengangkat Jorong sebagai suatu Desa ( Jorong di sini merupakan bagian wilayah dari Nagari). Hal ini tidak berjalan efektif, maka diperlukan penataan Desa yang mengambil bentuk seperti Nagari dalam arti posisi Jorong ditempatkan kembali di bawah Nagari dan Nagari berubah nama menjadi Desa. Secara formal bentuk Desa seperti Nagari tetapi dalam pelaksanaannya terjadi banyak perbedaan. Misalnya, pada Nagari. kuatnya lembaga KAN ( Kerapatan Adat Nagari dengan kuatnya peranan penghulu dalam lembaga ini), pucuk pimpinan Nagari dipegang oleh Wali Nagari, terpisahnya kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif. Sedangkan pada Desa, pucuk pimpinan dipimpin oleh kepala Desa di mana ia memimpin baik bidang eksekutif maupun legislatif sehingga di sini tidak ada pemisahan antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif serta lembaga KAN ada di luar jalur struktur pernerintahan yang menjadikan posisi KAN itu lemah. Sebenarnya Perda 13 tahun 1983 telah mengembalikan fungsi KAN sebagai salah satu lembaga sentral dalam masyarakat namun belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih banyak para Kepala Desa belum mempedomani keputusan-keputusan KAN dalam menyelenggarakan dan membantu menegakkan roda pemerintahan Desanya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Implementasi kebijakan desentralisasi untuk meningkalkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah tidak segera mencapai tujuannya karena menghadapi berbagaj persoalan kompleks. Kompleksitas persoalan ini terajut dari adanya dominasi elit lokal, lemahnya kemauan politik pemerintah untuk menjamin partisipasi, belum lcuamya organisasi lokal, dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Unluk mencapai pemerintahan daerah yang partisipatif diperlukan upaya yang serius untuk menyusun altematif kebijakan yang tepat. Upaya ini seyogyanya dilandaskan pada kajian akademis yang memadai dan komprehensif. Penelitian tentang panisipasi masyarakar lelah banyalc dilakukan oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu. Namun penelitian mengenai partigipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah yang berada dalam koridor disiplin administrasi publik masih tergolong langka apalagi penclitian mengglmakan pendckatan berpikir sistem. Dengan mempenimbangkan lalar belakang rersebut maka penelitian ini diawali dengan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana gambaran aktual partisipasi masyarakat dalam pemcrlntahan daerah dewasa ini? Bagaimanakah derajat efektivitas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah? Bagaimanakah model berbasis berpikir sistem bagi panisipasi masyarakat dalam pemerimahan daerah ? Bagaimanakah altematif percepatan partisipasi yang dapar dilakukan ? Pendekatan berpildr sislem digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, adanya kesadaran bahwa partjsipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah berada dalam situasi kompleksilas dinamis. Kedua, penelitian ini berupaya memahami akar permasalahan yang mendera partisipasi masyamkat melalui deteksi atas stmktur sistem daripada sekedar melihat kejadian-kejadian yang kasat mam Ketiga, adanya kehendak mendorong tindakan antisipatif Serta mencari solusi 3135 persoalan kegagalan pencapaian partisipasi masyarakat dalam pemedmahan daerah. Metode sistem dinamis dengan pendekatan lima tahap dari Coyle dipilih dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, sistcm dinamis merupakan bagigm dari hard system yang Iebih tepat digunakan dalam suatu aktivilas yang berupaya untuk mencapai tujuan tertentu. Kedua, analisis ini lebih tepat jika digunakan unruk mencari rekomendasi alas solusi dari sualu masalah. Ketiga, analisis ini mampu mengembangkan sistem berdasarkan komhinasi data kualitatif dan kuantitatif. Partisipasi masyarakal dalam pemedmahan daerah mengalami peningkatan berpola Kurva S di em reformasi. Mekanisme partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah juga telah berkembang. Mekanisme partisipasi dapat dibagi dalam dua jenis. Pertama adalah mekanisme partisipasi yang disediakan berdasarkan ketentuan daerah yang ada. Mekanisme ini menoakup Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Masa Reses DPRD, Rapat Terbuka DPRD, Rukun Tetangga &. Rukun Warga (RT & RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Keluraban (LPMK), Kontak Publik via Situs Intemet Pemkot Malang, Kunjungan Kezja Anggota DPRD, dan Konsultasi Publik.Kedua adalah mekanisme yang berasal dari inisiatif masyarakat dan tidak diatur sebagai mekanisme resmi panisipasi masyarakat. Mekanisme ini terdiri dari suara publik yang disalurkan lewal media massa baik cetak maupun elektrondcdan unjuk rasa. Dengan membandingkan mekanisme partisipasi masyarakat tersebut dengan teori ladder of citizen ernpowermem dari Burns, Hambleton, & Hogget maka disimpulkan bahwa mekanisme partisipasi yang ada telah mencapai demjat partisipasi warga namun belum mencapai derajat ideal, yakni citizen control. Dalam derajat partisipasi warga berarli masyarakat Kota Malang telah dapat memasukkan berbagai aspirasi dan kepenlingannya sepanjang tidak mengubah pakem kebijakan yang telah disusun oleh penyeienggara pemerintahan daerah. Kondisi ini telah dianggap efektif oleh Pejabat Pemerinlah Daerah dan Anggota DPRD namun dianggap tidak efektif oleh anggota masyarakal dan pegiat organisasi Iokal. Kesesuaian antara mekanisme panisipasi yang tersedia dengan pencapaian subslansi pemberdayaan pada derajat partisipasi menunjukkan adanya pembuktian atas teori ladder of citizen empowerment dari Bums, Hambleton, & Hogget. Adanya harapan sebagian slakehofder pemerintahan daerah terhadap mekanisme dan derajat partisipasi yang lebih tinggi juga membuktikan saran preskziptifdari teori di atas. Analisis sistem dinamis rnenunjukkan bahwa pengungkit dalam sistem partisipasi masyarakat dalam pemerinrahan daerah adalah peran clit lokal. Sebagai pengungkit (leverage) bennakna bahwa peran elit Iokal mempakan variabel paling sensitif bagi kinerja sislem partisipasi masyarakat. Dengan melakukan penyederhanaan terhadap sistem partisipasi yang tergambar dalam diagram simpal kausal maka diperoleh pola dasar sistem, yakni batas-batas pertumbuhan. Melalui pola dasar ini dapat dipahami bahwa dukungan pemerintah pusat mempakan limiting faktor bagi sistem ini. Melalui pemahaman alas pola dasar batas pertumbuhan maka dapat dipastikan bahwa solusi atas peningkatan kinerja sistem partisipasi dapal diiakukan melalui dua alternatifi Pertama, pcmbebasan faktor pembatas, yakni dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat terhadap panisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. Dukmmgan ini dapat dilakukan dengan menycdiakan pemturan pemndang-undangan yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpanisipasi pada derajat panisipasi yang tertinggi. Dukungan tersebut juga dapat dilakukan dengan melakukan supervisi terhadap kualitas partisipasi dari kebijakan daerah. Kedua, intervensi melalui pengungkit yakni dengan mengurangi pengamh clit lokal dalam proses kebijakan daerah sehinggn dukungan penyelenggara daerah terhadap partisipasi masyarakat akan meningkat. Mengurangi pengamh elit lokal dapat dilakukan dengan menjamin adanya pmses partisipasi dan transparansi dalam pembualan dan implementasi kebijakan daerah.

---

The purpose of decentralization to promote public participation in local govemment is failed because of complex problems. These are the dominance of local elite, the lack of govemmenfs political will to support public participation, the lack of local organization?s capacity, and lack of the public awareness to participate. Realizing participatory local government needs robust policy based on comprehensive research. Many scholars in many disciplinm had conducted the research of public participation. but there is scarcity of public participation's research in local govemment especially using system thinking approach. According to that reason, the research problem statements are: what is the description of public participation in local govemment ? how effective is the degree of public participation? what is the system thinking based model for public participation in local govemment? how are the policy altematives for promoting public participation in local government? The using of system thinking in this research based on several reasons. First, public participation in local government is under dynamic complexity situation. Second, this research would understand root of the problem by systemic structure rather than event. Third, this research tries to anticipate the lirture problem by fomiulating the robust policy. The analysis of system dynamic of Coyle is selected for this research based on several researches. First, system dynamic is part of hard system, which prefer to attain delined goal. Second, this analysis produces model and recommendation in order to provide solution of the complex problem. Third, Coyle?s Analysis of system dynamic describing the system through both qualitative and quantitative data. The progress of public participation in local govemment in era of refonn is in S-curve type. There .are extended mechanism of public participation, which are divided into two types, i-e. regulated and altemative mechanisms. Local govemment Regulated mechanisms comprise of development planning meeting (musyawarah perencanaan pembangiman), sitting in council meeting, neighborhood association Rukun Tetangga & Rukun Warga) public consultation, community empowerment Institution (Lembaga Pemberdayaan lvlasyarakat Kelurahan), public contact via intemet. Altemative mechanisms initiated by community themselves and are not regulated by local government. These mechanisms comprise of public voices channeled by mass media and demonstration. Effectiveness of public participation mechanisms is in citizen participation level according to Bums, Hambleton, & Hogget's ladder of empowerment. This level is under the top of the ladder, i.e citizen control level. In this level, citizen could influence both in policy making and implementing but do not have decision power in the policy process- This level perceived as effective by local authorities but as not effective by citizens and local organization?s activists. This research proves that participation mechanisms match with the degree of participation level in ladder of empowerment theory. Citizen?s hope for better degree of participation in the top ladder proves that prescriptive suggestion in the ladder ofempowerment comes true. System dynamic analysis indicated that the leverage of public participation in local government is local elite?s role. It means that local elite?s role is the most sensitive parameter in the system. Simplification of the influence diagram of public participation system shows that archetype ofthe system is limits to growth Through this archetype, it could be concluded that limiting factor for the system is central govemment support. According to system thinking approach, the altemative solutions for improving public participation are releasing the limiting factor or pushing the leverage. Releasing the limiting factor means that central government increases it?s support for public participation in local govemment. Central govemment suppon could be operated through providing regulation increasing the level of public participation in local govemment. This support includes central govemment supervision for quality of participatory local government. Pushing the leverage means that local elite?s role in public policy process is limited so that local govemment support for public participation increases. Limitation could be operated by providing regulation for public participation and providing regulation for transparency in public policy process."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."

"The research aimed to construct the scenario of sub-national government administration in Indonesia and its available alternatives. The approach used was qualitative approach with the method of focus group discussion (FGD) and in-depth interview with economic and social politicians and bureaucrats. In addition secondary data were used to support the result. Two scenarios of the environment of Indonesian sub-national administration for 2025 are gained from two FGDs: the Utopian Scenario and Tumble into the Gutter Scenario. According to the first FGD, the utopian scenario is less likely to happen within the next 20 years, while the tumble-into-the-gutter scenario is considered more likely, especially if the recent condition is long-drawn-out, the homework is never done, and there is lack of awareness from national and local political elites on the recent crisis."

"LPPD gives the top executives, both in regency/municipality and province level, obligation to report their government annually. This report has to be received by Department of Home Affairs maximum 3 months after the end of budgetary year. Government Act No. 3/2007 issued on January 2007 has change the substance and reporting process of LPPD. The research is aimed to describe the reporting process of LPPD DKI Jakarta Government year 2007 and to analyze the factors influencing the implementation. The research is using a positivism approach. Descriptive analysis done based on primary data collected through in-dept interview with the officials from Government of DKI Jakarta and Department of Home Affairs. These interviews using guided questions were collected from November to December 2006. The Analysis also done based on the Government Act, literatures, and institution documents.Based on the result of this research, in the substance aspect, The DKI Jakarta?s 2007 LPPD is still combining the systematic by Government Act No. 56/2001 and Government Act No. 3/2007, due the transition in Jakarta?s Governor in October 2007. But, the document has followed the procedures ruled by Government Act No. 3/2007. The factors influencing the implementation are divided into two major aspects: policy and policy executor. The policy aspects indicated by policy formulator, goals and measurements, substances, and policy resources. The formulation of this regulation held by central government with the contributions from local government. This regulation has two main origins. For the central government, it is use to control the local government. On the other side, the local government takes this as a part of accountability to the higher-level government. In resources side, the policy executor has to deal with the limitation of the budget to socialize policy. The policy executor aspects indicated by characteristic of organization, communication inter organization and intra organization, and characteristic of street-level bureaucrats. Due the peculiarity of DKI Jakarta on their structure, the LPPD from it regency/municipality are inseparable with the province LPPD. There are problems in the communication process between DKI Jakarta government and Department of Home Affairs. On the other side, the researcher found that communication within the DKI Jakarta government and its agencies run well. Problems also occur in the frontline executors, where the officers have limits on their competence and integrity."