Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tipe penelitian ini adalah Yuridis Normatif yang menghasilkan kajian preskriptif. Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang yang ada dianalisis secara kualitatif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penerapan doktrin indemnitas yang terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re yang berkaitan erat dengan penyelesaian dan besaran penetapan ganti rugi. Kemudian persoalan lainnya Pertimbangan Hakim pengadilan dan arbiter perkara tuntutan ganti rugi antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk terhadap metode penggantian indemnity yang diatur dalam KUHD dan metode penggantian reinstatement yang terdapat dalam polis asuransi property all risk - standard munich re. Persoalan berikutnya mengenai prosedur pengajuan klaim dalam polis asuransi property all risk -standard munich re dan persoalan terakhir, cara penyelesaian sengketa klaim asuransi polis property all risk - standard munich re antara PT. Apac Inti Corpora melawan PT. Asuransi Central Asia dkk dengan klausul penyelesaian sengketa yang terdapat dalam polis.Sebagai hasil penelitian tesis ini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya doktrin indemnitas juga terdapat dalam Polis Asuransi Property All Risk - Standard Munich Re, hal tersebut ditegaskan dalam polis bila tertanggung tidak melakukan penggantian secara reinstatement maka penggantian yang digunakan secara indemnity. Hakim Pengadilan dalam pertimbangannya masih belum memahami doktrin indemnitas dan reinstatement sehingga putusan hanya mengacu kepada kesepakatan antara penanggung dan tertanggung untuk membayar secara reinstatement.Lain halnya dengan putusan arbitrase ad-hoc memutuskan jumlah klaim yang harus dibayar memang berdasarkan kondisi polis.Prosedur klaim yang diajukan oleh Tertanggung sudah memenuhi persyaratan yang terdapat dalam polis. Dan yang terakhir penyelesaian sengketa klaim asuransi, bila terjadi perselisihan mengenai jumlah pembayaran klaim maka akan diselesaikan secara arbitrase. Dengan kata lain sengketa yang terjadi diluar perbedaan perselisihan jumlah pembayaran klaim dapat diajukan melalui pengadilan.

---

This law research is using normative juridicial as a type of law research which produces prescriptive studies. In the data collection techniques, researchers using secondary data by conducting literature study of the legal materials of primary law materials, secondary law materials and tertiary law materials. The data are analyzed in qualitative manner. The problem in this research is the application of indemnity doctrine specifically Property All Risk Policy - Standard Munich Re is closely related to the settlement and determination of compensation amount. Then another problem Considerations Justice and arbitral court lawsuit case between PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al to indemnity basis method set forth in the Book of Laws of Commerce and reinstatement basis method set forth in the Property All Risk Policy - Standard Munich Re.The next issue regarding the claims procedure in the Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy and the last issue, how the settlement of insurance claims Property All Risk - Standard Munich Re Insurance Policy of PT. Apac Inti Corpora against PT. Asuransi Central Asia et al is in compliance with dispute resolution clause contained in the policy.

As a result of this thesis research can be concluded basically indemnity doctrine also exists in Property All Risk Policy - Standard Munich Re, it is stressed in the Policy if Insured does not fulfill reinstatement basis therefore will be used as indemnity basis. Justice of court in its consideration still do not understand the indemnity doctrine and reinstatement, the decision only refers to the agreement between Insurer and Insured to pay the claim with reinstatement basis. Contradiction with the award ad hoc decide that the amount of claim must be pay according policy condition. Claim procedure proposed by insured has fulfilled the requirement contained in the policy. And the last, settlement of insurance claims disputes declared when there is a dispute about the amount of the claim payment will be settled by arbitration.In other words going beyond dispute the amount of the difference of claim payment may be filed through the courts."

"Tesis ini membahas tentang penerapan dari ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 277 dan Pasal 284 KUHD berkaitan dengan adanya dua polis dari Perusahaan Asuransi berbeda untuk objek asuransi yang sama, lebih lanjut dikaitkan dengan kasus dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana penerapan Pasal 277 KUHD  terhadap klaim asuransi kerugian yang dijamin oleh dua polis dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? dan (2) Bagaimana penerapan Subrogasi Pasal 284 KUHD oleh Perusahaan Asuransi Umum dalam hal terdapat dua polis asuransi dari Perusahaan Asuransi Umum yang berbeda untuk suatu objek asuransi yang sama dalam Putusan Mahkamah Agung No. 5145 K/Pdt/2022? Metode penelitian yang digunakan dalam menganalisis data adalah bentuk penelitian yuridis-normatif dengan data sekunder, analisis data dilakukan secara kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah Teori Pengalihan Risiko. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai Penanggung pertama yang menanggung sebagian dari kerugian yang timbul, PT Asuransi FPG Indonesia selaku Penggugat harus membayarkan kerugian terlebih dahulu sebelum kerugian selebihnya dibayarkan oleh Penanggung lainnya, pembagian kerugian tersebut didasarkan pada Pasal 277 ayat (2) KUHD. Selain itu, Penggugat memiliki hak subrogasi berdasarkan ketentuan Pasal 284 KUHD, tetapi kerugian yang dapat dituntut kepada Tergugat I hanyalah sebesar kerugian yang disebabkan oleh tabrakan kapal yang dinakhodai Tergugat II. Belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai siapa pihak yang memiliki hak subrogasi dalam hal terdapat lebih dari satu Penanggung untuk objek pertanggungan yang sama. Saran yang bisa diberikan adalah untuk diadakan pelatihan-pelatihan yang memuat materi mengenai subrogasi, sehingga Hakim dapat lebih memahami adanya prinsip subrogasi beserta keberlakuannya di Indonesia, dan Perusahaan Asuransi selaku Penanggung untuk lebih cermat dalam menerbitkan polis terhadap objek pertanggungan berupa benda, dengan selalu menanyakan apakah Tertanggung sudah memiliki polis lain untuk objek pertanggungan yang sama atau belum.

---

This thesis discusses about the implementation of the provision contained in Article 277 and Article 284 of KUHD related to the existence of two policies from different Insurance Companies for the same insurance object, more related to the case in Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022. The main problems discuss in this thesis are (1) How is Article 277 of KUHD applied to loss insurance claims guaranteed by two policies from different General Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? and (2) How is the implementation of subrogation principle of Article 284 of KUHD by the General Insurance Company if there were two insurance policies from different Insurance Companies for the same insurance object in the Supreme Court Decision No. 5145 K/Pdt/2022? This research uses a normative-juridicial method of research with a secondary data, data analysis was conducted qualitatively. The theory used is Risk Transfer Theory. The result of this research is that as the first Insurer who bears part of the losses incurred, PT Asuransi FPG Indonesia as the Plaintiff must pay the losses first before the remaining losses are paid by other Insurers, the distribution of losses is based on Article 277 section (2) of KUHD. In addition, the Plaintiff has the right of subrogation based on the provisions of Article 284 of KUHD, but the losses that can be claimed against Defendant I are only the amount of losses caused by the collision of the ship captained by Defendant II. There are no regulations specifically governing which party has the right of subrogation in the event that there is more than one Insurer for the same insured object. The suggestion that can be given based on this research is that to hold trainings that contain material regarding subrogation, so that Judges can better understand the existence of the principle of subrogation and its application in Indonesia, also Insurance Companies as Insurers should be more careful in issuing policies on insured objects in the form of objects, by always asking whether the Insured already has another policy for the same insured object or not."

"Pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith seringkali menjadi permasalahan seperti dalam kasus yang terjadi antara Muhammad Idris, seorang ahli waris dari nasabah Bank BRI dan peserta asuransi Bringin Life, Ibrahim Idris, dengan Bank BRI. Bringin Life menolak klaim asuransi terkait dengan alasan pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith karena Ibrahim Idris telah menyembunyikan riwayat kesehatannya dalam pengisian surat pernyataan kesehatan, yang diduga diisi oleh pihak Bank BRI. Bringin Life pada akhirnya memberikan pembayaran klaim secara ex gratia sebesar lima ratus juta rupiah melalui Bank BRI dan telah diterima oleh Muhammad Idris. Muhammad Idris kemudian menggugat Bank BRI untuk membayar ganti kerugian karena Bank BRI telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Nomor 21/PDT.G/2011/PN.KAG terkait dengan prinsip utmost good faith, dasar dalam memberikan ex gratia payment, serta status hak untuk mengajukan klaim setelah pembayaran secara ex gratia dilakukan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder berupa studi pustaka dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan prinsip itikad paling baik (utmost good faith), pertimbangan hukum dari hakim dirasa kurang tepat mengingat Ibrahim Idris lah yang menandatangani surat pernyataan kesehatan. Dasar pemberian ex gratia payment sendiri bisa bermacam-macam, salah satunya adalah pertimbangan bisnis. Selain itu, setelah mendapatkan ex gratia payment¸ idealnya tidak boleh lagi ada tuntutan terkait klaim tersebut di kemudian hari

---

Violation of utmost good faith principle often brings up some problems, just like in a case which occurred between Muhammad Idris, the heir of Bank BRI customer and the insured of Bringin Life, Ibrahim Idris, with Bank BRI. Bringin Life rejected the related claim because of the violation of the utmost good faith principle as Ibrahim Idris had hid his health history in filling the health statement, which is allegedly filled by Bank BRI. At the end, Bringin Life gave an ex gratia payment of five hundred million through Bank BRI and it was received by Muhammad Idris. Muhanmad Idris then prosecuted Bank BRI to pay a sum of money due to Bank BRI’s negligence which led to loss. This study aimed to determine the law consideration by the judges in court decision no. 21/PDT.G/2011/PN.KAG related to utmost good faith principle, the basic reasons for giving ex gratia payment, and the status of rights to claim after the ex gratia payment has been paid. Research is conducted by the juridical-normative research methods using secondary data from the study of documents and interviews with sources. Based on the analysis in this study, it can be concluded that in applying the utmost good faith principle, the law consideration by the judge is less appropriate considering that Ibrahim Idris was the one who signed the health statement. The basic reasons for giving ex gratia payment can vary which one of them is business consideration. Moreover, after receiving an ex gratia payment, ideally there should be no more claims related to it in the future."

"Di tahun 1998 industri asuransi jiwa memperkenalkan produk terbaru yaitu Unit Link. Pada tahun 2000 produk ini mulai menggeser pamor produk asuransi jiwa tradisional, karena produk ini memberikan beberapa keistimewaan bagi para calon nasabahnya. Unit link merupakan campuran antara produk asuransi tradisional dan investasi yang dikelola oleh pihak asset management. Nasabah unit link akan memperoleh dua keuntungan sekaligus, yaitu? Perlindungan asuransi? Tingkat investasi yang lebih menguntungkanPermasalahan yang muncul adalah :1. karakteristik produk unit link yang tidak menjamin nilai investasi, jika kondisi investasi baik, maka nilainya akan meningkat, akan tetapi jika iklim investasi sedang menurun, maka nilai investasi di unit link ini juga ikut turun, bahkan sampai habis.2. Adanya pendapat bahwa produk ini bukan produk perusahaan asuransi jiwa, pada kenyataannya di negara lainnya produk ini adalah bagian dari perusahaan asuransi jiwa.3. karakteristik produk yang cukup kompleks yang melibatkan instrumen investasi yang fleksibel, yang dapat dipilih oleh nasabah, maka kesulitan menjual jugs ada pada para agen yang memasarkan unit link. Diperlukan keandalan agen dalam menguasai dengan baik pengetahuan mengenai produk ini.Penelitian ini memfokuskan bagaimana terbentuknya rasa percaya nasabah dan calon nasabah kepada perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asset manajemen, agen, dan kepada produk unit link. Penelitian ini secara khusus juga adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa percaya dengan keputusan pembelian.Usia responden yang pernah ditawarkan asuransi jiwa antara usia 30-50 tahun mencerminkan pasar unit link dan juga asuransi jiwa dari segi usia. Unit link lebih mudah ditawarkan kepada mereka yang sudah memiliki produk asuransi jiwa tradisional. Karena tingkat awareness dan pengetahuan mereka akan asuransi jiwa sudah cukup baik. Hampir semua pihak yang pemah ditawarkan produk unit link ini selalu mencari informasi lebih lanjut. Hal tersebut dikarenakan produk ini unik, kompleks dan perlu pemahaman serta "assurance" dari sumber-sumber lainnya.Ekspertise agen memegang peranan penting dalam pembentukan rasa percaya nasabah terhadap unit link. Untuk itu penguasaan dan pengetahuan akan asuransi dan unit link haruslah sangat bagus, nasabah diberikan penjelasan yang lengkap, disertai perilaku yang menunjukkan dapat dipercaya (trustworthy) seperti kejujuran, dan tidak akan merugikan nasabah. Sertifikasi agen akan diperlukan untuk menghindari kurang kompetennya agen dalam menjelaskan unit link kepada calon nasabah.Dari hasil analisa faktor terlihat bahwa untuk para nasabah, rasa percaya sangat dipengaruhi oleh ekspertise agen dan juga fitur produk, sedangkan rasa percaya non nasabah adalah kepada perusahaan asurasni jiwa, dan agen."