"Pembangunan adalah sebuah upaya mencapai kemajuan bagi umat manusia. Secara umum pembangunan seringkali dikaitkan dengan pencapaian dan peningkatan kesejahteraan secara ekonomis. Hal ini terutama terjadi pada negara sedang berkembang, yang pada gelombang awal pembangunan pasca kolonialisme diidentikkan dengan peningkatan pendapatan per kapita atau popular disebut sebagai strategi pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997: 7). Dasar dari pembangunan berbasis ekonomi ini adalah pertumbuhan yang akan membawa dampak menetes ke bawah (trickle down effect).
Dengan demikian pembangunan tidak perlu mengembangkan semua sektor yang ada, namun hanya perlu membangun sektor tertentu yang cukup mempunyai daya dan kapasitas ekonomi tinggi, terutama dalam hal mengakumulasi modal. Dalam masa orde baru, sektor utama penggerak pembangunan adalah perbankan. Hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya sejumlah kebijakan deregulasi perbankan yang mempermudah dibukanya usaha perbankan di Indonesia, yang tertuang dalam paket Oktober (pakto) 1988 dan paket Desember (pakdes) 1988 (Sjahrir, 1994: 95).
Penerapan konsep trickle down effect tersebut ternyata tidak hanya terjadi dalam konteks sektoral, melainkan juga melebar ke dalam konteks spasial. Pembangunan yang bertujuan pertumbuhan telah menciptakan daerah-daerah yang mendapatkan perhatian pembangunan yang Iebih dari daerah lainnya (Gore, 1984: 25-27). Dalam kenyataannya di Indonesia, seolah-olah ada polarisasi antara kota dan desa, demikian pula antara Indonesia bagian Barat dengan Indonesia bagian Timur. Daerah perkotaan dan khususnya yang berada di kawasan Barat Indonesia telah menjadi central pembangunan selama masa orde baru. Industri hulu hingga hilir berkembang dengan pesat di tempat tersebut. Sementara daerah pedesaan dan daerah lainnya di kawasan Timur, telah menjadi pemasok bahan baku industri tanpa memperoleh hasil yang cukup berarti (Warpani, 1984: 67-68; Mashoed, 2004: 7-8).
Adapun penerapan paradigma pertumbuhan yang diharapkan dapat menciptakan trickle down effect, ternyata telah menciptakan jurang kesenjangan yang sangat dalam baik secara sektoral maupun secara spasial. Secara spasial, kesenjangan yang ada telah mendorong terjadinya radikalisasi di sejumlah daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam pembangunan atau malah justru hanya semata-mata dieksploitasi untuk tujuan perbangunan. Hal inilah-misalnya-yang mendorong tuntutan memerdekakan diri dari Indonesia seperti yang terjadi di Aceh dan Papua, karena hasil alam kedua daerah tersebut terus dikuras atas nama pembangunan namun hasilnya tidak banyak dirasakan oleh masyarakat setempat. Akibatnya, kemiskinan menjadi fenomena yang meluas di tengah masyarakat.
Kemiskinan merupakan salah satu isu yang paling bermasalah dalam pembangunan hingga saat ini. Di beberapa bagian di dunia, pembangunan ekonomi belum terakomodasi dengan meningkatkan derajat kemajuan sosial. Meskipun kemakmuran ekonomi yang merupakan ciri dari keberhasilan pembangunan telah tercapai, tetap saja masih ditemukan masalah kemiskinan. Hal inilah yang disebut sebagai pembangunan yang terdistorsi (distorted development)."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
