Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang ?Implementasi kebijakan subsidi RSDBI di SDNP Menteng 01 Jakarta Pusat dan SD Negeri Sukadamai 3 Kota Bogor? dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan yang dikembangkan oleh William N. Dunn yakni bahwa untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan dengan menggunakan : (1) kriteria efektivitas; yakni untuk menilai atau mengetahui apakah hasil yang diinginkan dari implementasi kebijakan tersebut telah tercapai; (2) kriteria ketepatan; untuk menilai atau mengetahui apakah hasil dari implementasi kebijakan tersebut yang dicapai bermanfaat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan subsidi RSDBI pada tingkat prosedural dan efektifitas secara substansial bagi kesiapan sekolah menuju Sekolah Dasar Bertaraf Internasional berjalan efektif. Terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sekolah yakni modernisasi ruang kelas dan studi banding, karena kedua kegiatan tersebut tidak mendapat dukungan dana pendamping dari pemerintah daerah. Implementasi kebijakan sekolah dasar bertaraf internasional di masa mendatang membutuhkan dukungan pembiayaan dari masyarakat.

---

This thesis discusses on international-standard in-process elementary school subsidy policy implementation in Menteng 01 Jakarta State Elementary school and Sukadamai 3 Bogor State Elementary school by using the criteria of policy evaluation developed by William N. Dunn which states that to evaluate a successful policy implementation needs criteria of effectiveness and exactness. The first criteria is to evaluate the achievement of the objective of policy implementation. The second criteria is to evaluate the benefit of the achievement of the objective of policy implementation. This research uses qualitative method with descriptive design.

This research concludes that subsidy policy implementation effectiveness, procedurally and substantially for school?s readiness to be International Standard Elementary School have been effective. Modernization of classroom and study-visit are not implemented by schools because of no fund provided by local government. International-standard elementary school policy implementation needs the public finance support in the future."

"Talk about education, it can not be separated from education as a basic need of every human being. This has been a concern for all over the world. Seen from the declaration of human rights, article 26 as well as an important instrument of human rights, article 13 which emphasizes the right to education as a fundamental right for every human being, who shall be admitted to all people in the world and facilitated by the respective member governments. Indonesia as a country that actively participate in international activities, has contributed to ratify two international charter. From year to year education in Indonesia is felt more and more difficult to reach. Gross enrollment rate (GER) is the ratio of the number of students, regardless of age, who was the school at a certain level of education of the population age group in particular education level. Amid the still unequal access to education in Indonesia, the government issued a policy even more difficult for poor citizens to access the world of education policy or international school is still referred to as stubs international standard. At first glance, this looks like a policy of "promoting" education in Indonesia. However, when examined more deeply and see the fact that nearly 8 years of its implementation this would cause many new problems. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. In formulating a policy the government should really study much more in what and how these policies can be done later. It is therefore something that is important review the concept of this international school policy, and critiquing where the mistake of thinking the government in formulating policies of this international school. Including a review of the law on pre-existing education that should be the basis in the formulation of education policy. And based on the view that critical criminology is always suspicious of the possibility of marginalization and discrimination in state policies.In addition, based on the facts that there is important also to see how the issues that arise as a result of the pioneering international school policy or international schools is. Already extent problems arising out of this government policy. One is the potential and corrupt practices that have occurred."

"Penelitian ini mengenai Persepsi Guru Tentang Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Penelitian yang dilakukan Pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Serang, Provinsi Banten.Penelitian ini mengkaji secara mendalam dan terperinci tentang factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam menganalisis implementasi Kebijakan adalah model George C. Edwards III. Model ini menjelaskan bahwa terdapat empat varibel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah perpaduan (mix) antara kuantitatif dan kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor komunikasi atau sosialisasi dan sumberdaya manusia belum mendukung untuk pelaksanaan rintisan sekolah bertaraf internasional Pada dimensi struktur birokrasi artinya bahwa struktur birokrasi sudah memadai.

---

The research is about teacher perceptions of factors that affecting the implementation of pioneering international standart school policy. This research located in SMP Negeri 1 Serang, Banten Province.The purpose is to examine the factors that influence the implementation of pioneering international standart school policy both in depth and detail. The research is analyzed by using George C. Edwards III Implementation Policy Model. This model explains that there are four variables that play an important role in achieving a successful implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The method of this reseach used both of quantitative and qualitative.The results showed that the factor of communication or socialization and human resources not support to the implementation of pioneering international standart school policy in the dimensions of bureaucratic structure which means that bureaucratic structure is adequate."

"Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah dasar Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggali determinan yang mempengaruhi prestasi belajar siswa sekolah dasar Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di provinsi DKI Jakarta. Prestasi belajar sebagai variabel terikat diambil untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam siswa sekolah dasar kelas VI dengan acuan nilai raport semester ganjil. Jumlah sampel yang digunakan 438 siswa dari populasi sebesar 484. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis faktor dan analisis regresi ganda dengan metode stepwise untuk mencari variabel yang berpengaruh terhadap prestasi belajar. Berdasarkan analisis faktor terhadap variabel prestasi belajar, maka terbentuklah pengelompokkan 7 (tujuh) variabel bebas yaitu: motivasi siswa dalam pembelajaran, bantuan orangtua dalam pembelajaran, dukungan orangtua dan guru di sekolah, kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran, kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran, kemandirian siswa dalam pembelajaran dan keterbukaan siswa dalam pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 (empat) variabel determinan yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dua variabel determinan yang berpengaruh positif, yaitu motivasi siswa dalam pembelajaran dan bantuan orangtua dalam pembelajaran, sedangkan determinan yang berpengaruh negatif, yaitu dukungan orangtua dan guru di sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah dalam pembelajaran. Pengaruh dari indikator-indikator tersebut terhadap pencapaian prestasi belajar siswa adalah sebesar 8%. Sementara itu ada tiga variabel yang tidak mempunyai pengaruh yaitu variabel kemampuan guru dalam pengelolaan pembalajaran, kemandirian siswa dalam pembelajaran dan keterbukaan siswa dalam pembelajaran.

---

The aim of this research is to find out the factors influencing studying achievement of the elementary students of RSBI (International Standard Pilot School) in the Province of DKI Jakarta. The research used a quantitative approach to discover the factors influencing studying achievement of the elementary students of RSBI (International Standard Pilot School) in the Province of DKI Jakarta. Studying achievement as the dependent variable is measured for the subjects of Indonesian language, Mathematics, and Natural Science of the sixth grade elementary students by referring to the report grades of the odd semester. The number of samples used is 438 students out of the 484 total population. The statistic analyses used are factor analysis and double regression analysis with a stepwise method to find variables influencing studying achievement.

Based on the factor analysis towards studying achievement variables, 7 (seven) groups of independent/free variables are discovered, and they are students motivation in learning, parents aids in learning, parents and teachers support in school, teachers capability in managing teaching/learning, the leadership of the school principal in teaching/learning, students independence in learning, and students openness in learning.

The research results show that there are 4 (four) determining variables which influence studying achievement of the students. Two determining variables having positive influence are students motivation in learning and parents aids in learning, while the variables having negative influence are parents and teachers support in school and the leadership of the school principal in teaching/learning. The influence of those indicators towards studying achievement of the students is as much as 8%. On the other hand, there are three variables which do not have any influence, and they are teachers capability in managing teaching/learning, students independence in learning, and students openness in learning."

"Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik tidak hanya mendukung mobilitas manusia, barang, ataupun jasa. Namun, dalam jangka panjang juga dapat mendukung upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu pula, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi harus terjangkau dari segi biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. Pemerintah wajib menyediakan sarana dan prasarana transportasi sebagai bagian dari pelayanan umum pemerintah kepada rakyat. Agar pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah dapat terjangkau oleh masyarakat, maka dikembangkan skema pemberian subsidi kepada BUMN dalam rangka penugasan pelayanan umum atau Public Service Obligation (PSO). PSO merupakan kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada badan penyelenggara untuk menutup selisih dari kekurangan biaya produksi suatu barang dan jasa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan subsidi PSO pada pelayanan KRL ekonomi Jabotabek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskritif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan subsidi PSO tersebut tidak berefek positif terhadap pelayanan KRL ekonomi Jabotabek kepada masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya besarnya nilai subsidi PSO yang diberikan, proses pemberian subsidi PSO kepada BUMN yang berbelit, hingga perilaku masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menggunakan kereta api yang berdampak secara langsung terhadap besarnya biaya perawatan kereta api.

---

Availability of great transportation infrastructure encourages distribution of human, good and services. The transportation infrastructure also encourage economy growth in the long term. The government must provide a low cost transportation as a public services and maintain the high revenue. Public Service Obligation (PSO) is a method for the government to maintain revenue of BUMN and also keep the low cost services. This research try to see the influences of PSO policy in PT. KAI with qualitative approach and desciptive method. This research conclude that PSO policy has a negative effect to KRL Economy Jabodetabek services. This conclusion is a result from several factor such as the amount of PSO given fund, the complexity of PSO procedure, and the undisciplineary act of PT KAI consumer."

"Pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah. Kabupaten Lebak sebagai daerah yang dekat dengan ibukota negara namun masih tertinggal, termasuk dalam bidang pendidikan. Melihat kondisi buruk pendidikan dasar di Kabupaten Lebak dimana standar nasional pendidikan masih menghadapi banyak kendala. Penjaminan mutu pendidikan melalui implementasi kebijakan standarisasi pendidikan nasional menjadi sangat krusial. Fokus penelitian ini adalah tentang penerapan standardisasi pendidikan nasional di tingkat sekolah dasar di Lebak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan SNP pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lebak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini merupakan penelitian post positivist. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Hasilnya adalah Standar sarana dan prasarana dan standar pembiayaan adalah yang paling bermasalah. Selain konten dan faktor konteks kebijakan, ada faktor lain seperti geografis dan akses, budaya lokal dan pengaruh peraturan pemerintah. Saran yang dapat diberikan dari penelitian yang dilakukan adalah pembangunan sarana pendidikan dan akses menuju sekolah. Hal ini dikarenakan kendala yang terjadi di ketiga Sekolah Dasar yang menjadi sampel penelitian adalah standar sarana dan prasarana pendidikan. Untuk mencapai standar nasional pendidikan di Kabupaten Lebak, perlu adanya penggalian sumber pendanaan yang lain selain Bantuan Operasional Sekolah BOS dan perlu adanya peraturan yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan supaya menjamin keamanan badan publik.

---

Basic education is an obligation that must be provided by the government. Lebak District as an area close to the state capital but still bad condition including in the field of education. Seeing the bad condition of basic education in Kabupaten Lebak where the national standard of education still faces many obstacles. Quality assurance of education through the implementation of national education standardization policy becomes very crucial. The focus of this research is the application of national education standardization at the primary school level in Lebak.

The purpose of this study is to analyze the implementation of National Education Standards SNP policy at the primary school level in Kabupaten Lebak and the factors that influence it. This research is post positivist research. Data were collected using in depth interview and observation. The result is the standard of facilities, infrastructure and financing standards are the most problematic. In addition to content and policy context factors, there are other factors such as geography and access, local culture and the influence of government regulations.

Suggestions that can be given from research conducted is the development of educational facilities and access to schools. This is because the constraints that occur in the three primary schools that become the research sample is the standard of educational facilities and infrastructure. In order to achieve the national standard of education in Kabupaten Lebak, it is necessary to extract other sources of funding other than Bantuan Operasional Sekolah BOS and the need for a regulation that regulates community participation in the provision of education to ensure the security of public institutions."

"Pendidikan bukan hanya pilar penting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga merupakan syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. RSBI sebagai suatu kebijakan publik di bidang pendidikan dianggap telah gagal mencapai tujuan dan harapan yang ingin diwujudkan yaitu meningkatkan kualitas pendidikan di negeri ini. Kebijakan RSBi dianggap menyalahi konstitusi walaupun telah diamanatkan dalam pasal 50 ayat 3 UU no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal tersebut dinilai bertentangan dengan nilai-nilai dalam konstitusi yang mengamanatkan pemerataan pendidikan bagi semua rakyat. Oleh karena banyaknya kontroversi tentang RSBI dari berbagai kalangan terhadap dunia pendidikan, MK akhirnya membatalkan RSBI."