Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas permasalahan-permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pengaruh positif dalam penyelenggaraannya, pada kenyataannya tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan partisipasi masyarakat tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Kemudian penelitian ini juga menawarkan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menekankan pada strategi pembangunan sistem penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat yang partisipatif. Optimalisasi partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud, dapat dimulai dengan membangun sistem yang berorientasi pada perwujudan good governance.

---

This thesis discusses problems in the administration of peace, public order and community protection that affect the quality of services provided to the community. Community participation, which is expected to have a positive effect in its implementation, in fact cannot be implemented optimally. This study aims to determine what factors cause community participation cannot be implemented optimally. Then this research also offers a solution. This research is a normative juridical study using a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study emphasize a participatory strategy for the development of a system for implementing peace, public order and community protection. Optimizing community participation as intended, can be started by building a system oriented towards the realization of good governance.

"

"ABSTRAKPenelitian yang dipaparkan dalam tesis ini adalah mengenai hubunganpemanfaatan sumber daya alam pesisir oleh masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah di pesisir selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Fokuspenelitian ini terletak pada hubungan pemanfaatan sumber daya alampesisir dari masing-masing pihak, yaitu masyarakat, korporasi, danpemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode studi literatur, wawancara mendalam, dan observasi. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa perbedaan dan persamaan padapemanfaatan sumber daya alam pesisir terjadi di antara ketiga pihaktersebut. Masyarakat memanfaatkan lahan pasir untuk pertanian lahanpasir. Korporasi (PT JMI) memanfaatkan lahan pasir untuk penambanganpasir besi, dikarenakan jumlah kandungan pasir besi yang cukup tinggisebagai bahan baku besi baja. Pemerintah Daerah, dalam hal inimendukung kegiatan penambangan pasir besi dan pertanian lahan pasir.Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan APBD, mensejahterakanmasyarakat pesisir, dan melestarikan lingkungan. Namun, rencanapenambangan pasir besi yang dilakukan oleh Korporasi (PT JMI) danpemerintah daerah ini tidak berjalan dengan lancar. Menurut mereka,selama ini kegiatan penambangan merusak lingkungan dan tidakmensejahterakan masyarakat. Sedangkan, persamaan antara ketigapandangan tersebut adalah mengutamakan pertanian lahan pasir, wilayahcagar alam dan pengembangan masyarakat pesisir. Berdasarkanpertimbangan tersebut, maka dilakukan empat proses minimsasi masalah.Proses ini mencakup empat aspek, yaitu aspek ekonomi terpenuhi, yaitupenyerapan tenaga kerja dan ganti rugi lahan, aspek sosial dariperubahan gaya hidup terpenuhi, aspek lingkungan dengan penambanganramah lingkungan, dan pengelolaan teknologi tambang. Keempat aspektersebut sebagai rumusan yang bertujuan untuk mencapai keselarasan(harmony) dalam mencapai pembangunan berkelanjutan.

---

ABSTRACTThe research presented in this thesis is about the relationship to theutilization of the coastal natural resources among the community, thecorporation, and the local governments in the South Coastal Areas ofKulon Progo, Yogyakarta. The focus of this research lies in the relationshipto the utilization of the coastal natural resources for each party, i.e. thecommunity, the corporations, and the local governments. This researchwas carried out by applying a qualitative approach by undertakingliterature studies, in-depth interviews, and observation. The result of thisresearch shows that the difference of utilization of the coastal naturalresources indeed occurs among the three parties. The people utilize thesand field for agriculture. The corporation utilizes the sand field for ironsand mining because of the high amount of sand iron in the area that canbe used as the raw material to make steels. The local governmentsupports the iron sand mining and sand land for agriculture. Because it isconsidered to be able to increase the Local Income and Expense Budgetas well as the level of prosperity in the commnuty, and sustainableenvironment. However, the plan to conduct this iron sand mining by thecorporation and the local goverments does not go smoothly. The miningalways causes destruction to the environment and does not bringprosperity to the community. Besides, the similarity of the utilization ofnatural resources is prioritized farmer, sanctuary, and communitydevelopment for coastal communities. Considering this, the minimisationproblem should be based on the environmetal problem solving principles.The principles include four aspects, namely economic aspects, socialaspects for lifestyle changes, environmental aspects with green mining,and mine management. These four aspects aim to achieve a harmony fora sustainable development."

"This study aims to examine the effect of budget forecast errors on budget deviations moderated by local governments’ overconfidence. The research sample used regency/city governments in Indonesia during the 2017-2019 period. The analysis tool uses Eviews version 10 and SPSS version 22. The results showed that budget forecast errors had a positive and significant effect on budget deviation, but the local government’s overconfidence cannot cause an effect of budget forecast errors on the budget deviation. Additional test results of this study also showed that regency/city governments who were overconfident tend to fail in controlling their budget which could cause a surplus or deficit compared to local governments that were not overconfident. The same conditions apply to budget forecast errors. This means that regency/city governments that are overconfident tend to estimate budgets that are too high for revenue and/or budget estimates that are too low for expenditure compared to local governments that are not overconfident. Consistent with the main test results, this study shows that budget forecast errors have a significant effect on budget deviation and tend to occur in the Central Indonesian region category. Furthermore, overconfident regency/city governments cannot moderate the effect of budget forecast errors on budget deviations. Finally, these findings indicate that there is no difference between the budget forecast errors and the budget deviation in the three categories of western, central, and eastern Indonesia."

"Kebijakan penyertaan modal Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang terbaru tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2018. Setiap tahunnya Perumda Pembangunan Sarana Jaya mengalokasikan dana penyertaan modal paling besar untuk proyek rumah DP 0 Rupiah. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal tiap tahunnya pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam proyek rumah DP 0 Rupiah serta dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menunjukan bahwa Pemprov DKI Jakarta memberikan dana penyertaan modal ini karena proyek rumah DP 0 Rupiah dinilai memiliki banyak manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat, dan proyek ini secara finansial membutuhkan dana yang besar, sehingga diharapkan dana penyertaan modal ini dapat mempercepat Perumda Pembangunan Sarana Jaya dalam menyelesaikan proyek rumah DP 0 Rupiah. Namun memasuki tahun ketiga, pembangunan rumah DP 0 Rupiah ini masih jauh dari target yaitu baru terbangun 780 unit hunian dari target 50.000 unit hunian.

---

A new Capital Addition of Local Government in Jakarta was given through Local Regulation Number 11/2018 about Capital Addition for local property enterprise. Each year the local property enterprise allocates the largest capital investment for housing projects with Down Payment (DP) 0 Rupiah. The aim of this paper is to know about the dominant motive of local government provide capital addition funds annually to local property enterprise in a house project DP 0 Rupiah, and the effect of this local regulation. This paper uses a post-positivism approach with collecting data methods used in depth interviews and literature studies. This research showing that the reason local government provides this capital investment for this enterprise because the DP 0 Rupiah house project is considered to have many benefits that will be obtained by the community, and this project financially requires large funds. So it is hoped that this capital investment can accelerate local property enterprise in completing a home project DP 0 Rupiah. However, entering the third year, the construction of the DP 0 Rupiah house is still far from the target, namely only 780 residential units have been built from the target of 50,000 residential units.

"

"Dengan latar belakang sumber daya yang semakin terbatas peningkatan defisit nasional, dan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi yang betum efektif, menyebabkan efisiensi merupakan hal rnutlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap unit pemerintahan termasuk pemerintah daemh. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan efisiensi pemerintah daerah menggWlakan pendekatan DEA. Hasil penelitian menyimpuikan bahwa terdapat lima belas provinsi yang efisien. Provinsi Jawa Barat dan Banten merupakan pemerintah daerah yang efisien yang telah dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal, sedangkan tiga betas provinsi efisien lainnya dan delapan belas provinsi yang tidak: efisien masih memiliki tingkat produktifitas yang rendah, Untuk meningkatkan efisiensinya, provinsi yang tidak efisien dapat melakukan pengurangan belanja atau peningkatan tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, !PM dan rasio penduduk bekerja serta penurunan rasio penduduk miskin. Dan untuk meningkatkan produktifiUIS, diperlukan pengembangan kemampuan manajerial dan peningkatan kapasitas. Skor efisiensi yang tinggi cenderung dicapai oleh provinsi dengan total belanja per kapita yang rendah.

---

Efficiency must be practiced by all of government institutions, including the local goverments, as resources decreasing, national deficit increasing} and decentralization implemented ineffectively. The purpose of this research is to provide local government efficiency map using Data Envelopment Analysis {DEA). Province of \Vest Java and Banten is efficient local governments which has managed their resources optimally. Thirteen other efficient provinces and eighteen other inefficient provinces have lower productivity. These inefficient provinces could improve their efficiency by reducing their total expenditure or improving their financial independency, economic growth, HDI, working people ratio and decreasing their poor people ratio. And they need also managerial improvement and capacity building to improve their productivity. Provinces with lower total expenditure per capita tend to reach higher efficiency score."

"ABSTRAKUrusan kehidupan beragama di Indonesia merupakan kewenangan pemerintah pusat sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Tetapi faktanya banyak peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama, sehingga hal ini tentu menimbulkan masalah. Dalam tulisan ini, penulis mencoba mengupas permasalahan norma dalam peraturan daerah yang mengatur kehidupan beragama di Indonesia dan desain pengaturan kehidupan beragama yang ideal dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

---

ABSTRACT

Indonesian religious life is in under authority of the central government as in Article 10 paragraph (1) of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government. In fact, many local regulations governing related to religious life, so that it would cause problems. In this paper, the author tries to analyze the problems in the regulatory norms of religious life in Indonesia and the design of an ideal religious life settings in the constitutional system in Indonesia based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945."