Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 76995 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yulia Hidayat
"Bagi umat Islam, adalah suatu keharusan melaksanakan syari?at Islam, termasuk pula dalam hal penyelesaian masalah pembagian harta pusaka. Sebab, kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris pada hakikatnya merupakan kelanjutan tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab masing-masing ahli waris terhadap keluarganya. Meskipun demikian, tanggung jawab ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris, tidak selamanya meninggalkan harta warisan saja, akantetapi adakalanya ahli waris harus membayar utang pewaris baik utang kepada Allah swt maupun utang kepada sesama manusia. Oleh sebab itu, bagaimana Hukum Waris Islam mengatur mengenai kedudukan ahli waris dan harta peninggalan pewaris? Serta bagaimana mana tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris apabila jumlah hutang pewaris lebih besar daripada harta peninggalan pewaris? Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian yang bersifat hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaanan, dimana penelitian lebih ditekankan kepada tinjauan kepustakaan. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang kemudian dianalis dan disusun secara kualitatif guna mengetahui apakah perundang-undangan telah mengatur dengan jelas mengenai tanggung jawab ahli waris terhadap pelunasan hutang seorang pewaris. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan ahli waris telah ditetapkan dengan jelas dalam Al-Qur?an, namun tidak demikian dengan kriteria mengenai harta peninggalan pewaris menurut Hukum Islam, sebab diantara para ulama pun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa saja yang termasuk ke dalam harta peninggalan. Menurut hukum Islam, tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris hanya terbatas pada jumlah harta peninggalannya, dan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi ahli waris itu sendiri.

For moslem, it is necessary to constitute Islamic rules, include in overcoming the problem of legacy distribution, because in Islamic legacy system, the property that accepted by lineal heir from heir are continuing responsibilities to their fmiliy, so the property that are accepted by each lineal heir balanced with the responsible differences each lineal heir toward their family. In spite of it, lineal heir have responsibility toward the legacy of heir, not only they have legacy but also they must pay debt to God or to other persons that the number of debs can be more than its property heir. Because of that, how does Islamic legacy law manage about the position of lineal heir and legacy heir? And also how responsibility of lineal heir toward heir debt if the number of heir debt more than the property legacy? To answer the question above, the authors use a normative juridicial researches or researches literature juridicial where a research more emphasized in literature outlook. So, data used in research is secondary data then analyzed and constructed qualitatively to get a result whether the laws have regulated clearly about the lineal heir responsibilities toward paying off of heir debt. The result of research can be summarized that the position of lineal heir have fixed clearly in Al-Qur?an, but it does not mention its criteria about heir legacy on Islamic law. Because among ulamas have different outlook about what property are in legacy. According to Islamic law that the responsibility of lineal heir toward debt heir only limited in amount of property heir and it may not cause be disadvantages for all lineal heir."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27390
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Suhrawadi K.
Jakarta: Sinar Grafika, 2007
297.432 LUB h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Suhrawardi K.
Jakarta: Sinar Grafika, 2004
297.432 SUH h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Lubis, Suhrawardi K.
Jakarta: Sinar Grafika, 2013
297.432 LUB h
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
"Permasalahan kajian dalam penelitian ini memfokuskan tentang bolehkah seorang cucu sebagai ahli waris dari harta pusaka kakek atau neneknya menggantikan bagian yang diperoleh bapak atau ibunya yang lebih dahulu meninggal dunia dari pada kakek atau nenek tersebut...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Edy Sismarwoto
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Prasadi
"Menurut Hukum Islam dikenal dua ajaran kewarisan yaitu ajaran kewarisan Patrilinial dan ajaran kewarisan Bilateral yang merupakan hasil ijtihad dari Prof.Dr.Hazairin. Sistem mawali dapat ditemukan pada ajaran kewarisan Bilateral yaitu merupakan penafsiran terhadap Q.IV ; 33 (S. An Nisa). Sedangkan pada ajaran Kewarisan Patrilinial tidak mengenal masalah mawali (ahli waris pengganti). Dan untuk menghadapi masalah mawali ini, maka ajaran Patrilinial menggunakan ajaran Zaid bin Tsabit mengenai perolehan cucu. Karena menurut ajaran Patrilinial, masalah mawali tidak ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Dari kedua ajaran tersebut akan timbul perbedaan dalam pembagian hasil warisan mengenai masalah mawali ini. Seperti diketahui bahwa mawali dapat terjadi pada mawali terhadap anak pewaris (cucu), mawali melalui saudara (keponakan), mawali melalui ibu pewaris (Nenek) dan mawali melalui bapak pewaris (kakek/datuk). Apabila kita ambil contoh mengenai perolehan mawali terhadap anak pewaris (cucu) seperti dalam kasus Said bin Bandul tersebut diatas, maka dapat terlihat perbedaannya yaitu: menurut ajaran Patrilinial, cucu tidak berhak mewaris karena terhijab oleh anak laki-laki pewaris, sedangkan menurut ajaran Bilateral, cucu berhak mewaris (mendapat bagian waris) karena cucu merupakan mawali bagi mendiang orang tuanya (anak pewaris). Pengadilan Agama Jakarta Tiraur dalam menghadapi kasus tersebut biasanya mengadakan persetujuan dengan para ahli waris yang lain agar cucu juga dapat mewaris. Karena umumnya Pengadilan Agama menganut ajaran Patrilinial, sedangkan menurut ajaran ini cucu tidak berhak mewaris selama masih ada anak laki-laki. Untuk menghindari hal tersebut, penulis menyarankan agar sebaiknya dibuat suatu ketetapan/peraturan mengenai mawali ini agar terdapat suatu kepastian dalam pembagian warisan tersebut khususnya mengenai mawali. Dan sebagai bahan perbandingan dalam skripsi ini juga dikemukakan mengenai kedudukan dan perolehan ahli waris pengganti yang ditinjau dari segi Hukum Perdata (KUHPerdata)."
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasibah
"ABSTRAK
Penelitian mengenai pembatalan akta wasiat oleh ahli waris terhadap pelaksana wasiat ditinjau dari Hukum Kewarisan Islam merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengajuan gugatan pembatalan akta wasiat di Pengadilan Agama menurut Hukum kewarisan Islam serta bagaimana perlindungan hukumnya terhadap pelaksana wasiat dan notaris. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan ? bahan pustaka. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bersumber pada studi kepustakaan yaitu norma-norma, asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, sehingga tidak menggunakan rumus dan angka, melainkan merupakan uraian-uraian sebagai hasil analisis. Setelah dilakukan analisis terhadap data penelitian, dapat diketahui bahwa untuk membatalkan suatu akta wasiat, baik seluruhnya ataupun sebagian harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Di samping itu, tidak terdapat pengaturan yang tegas dalam Kompilasi Hukum Islam tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawab hukum dari pelaksana wasiat. Ketiadaan pengaturan yang tegas tersebut mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap pelaksana wasiat dalam menjalankan amanat terakhir si pewaris. Sementara itu, kedudukan notaris lebih jelas dan telah diatur dengan tegas dan rinci dalam Undang ? Undang Jabatan Notaris, di mana notaris tidak dapat digugat dalam melaksanakan jabatannya. Dengan demikian, notaris mempunyai perlindungan hukum dari undang-undang yang menjadikannya tidak dapat digugat apabila terjadi sengketa pembatalan wasiat.

ABSTRACT
This research aims to determine how to submit of the wills cancellation lawsuit in the Religion Court according to Islamic Inheritance Law and how the legal protection of the wills executor and notaries in wills cancellation lawsuit filed by heirs. The research is juridical normative resarch. The study uses secondary data obtained from library research. These data are analyzed using a qualitative analysis method literature based research method, namely the norms, principles of law and regulations that exist as a positive law. All of data are analyzed qualitatively, without using formulas and numbers. This research yields the descriptions as a result of analysis. From the analysis results, it is revealed that cancellation decisions will be based on courts awards that already have permanent legal force. So, the wills cancellation, whether in whole or part must be submitted to the Religion Courts. In addition, there are no strict regulation in KHI about the duties, obligations and legal responsibilities of the executors of wills. The absence of strict regulation has resulted in the absence of strong legal protection against the executors of wills in carrying out the mandate of the last people who died. Meanwhile, the position of the notary clearer and has been arranged with a firm and detailed in UUJN, where the notary cannot be sued in carrying out his post. Thus, a notary who has a legal protection of the law making cannot be sued in the event of cancellation testamentary disputes.
"
Lengkap +
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45586
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mursalih
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
S20591
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ali Nurdin
"ABSTRAK
Saat ini di Indonesia ada beberapa ajaran yang dijadikan
landasan oleh Pengadilan Agama untuk menetapkan Fatwa
ahli waris dalara hal ahli waris pengganti, seperti ada
ajaran kewarisan Syafii yang patrilinial dan ajaran kewawarisan
Hazairin yang bilateral, sudah dapat diduga keputusan
ataii penatapan Fatwa antara pengadilan yang satu dengan
lainnya berbeda sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan

"
Lengkap +
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>