Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini rumitnya prosedur kepabeanan menjadi topik pembicaraan pada perundingan-perundingan intenasional. Hal jni dikarenakan prosedur kepabeanan yang rurnit dianggap sebagai salah satu faktor pengharnbat perdagangan intemasional. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pcngaruh dari prosedur kepabeanan dengan pendekatan tiga indikator prosedur kepabeanan yaitu waktu, biaya proses dan jumlah dokumen terhadap penawaran ekspor dan pennintaan impor. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan data cross section untuk 103 negara observasi yang dilakukan pada tahun 2006. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Leas/ Square (OLS). Berdasarkan hasil estimasi diketahui bahwa pada tahun 2006, waktu yang diperlukan baik untuk proses ekspor maupun proses impor masing-masing berpengaruh signifikan negative terhadap penawaran ekspor dan permintaan impor suatu negara. Namun untuk variabel biaya tidak berpengaruh signifikan baik terhadap penawaran ekspor maupun permintaan impor sementara jwnlah dokumen., berpengaruh signifikan negatif hanya terhadap penawaran ekspor sedangkan jumlah dokumen tidak berpengaruh signifikan pada pemintaan impor.

---

Currently, the complexity of the customs procedures become a topic for discussion at the international negotiations. This is because the complexity of the customs procedures are considered as one of the factors barrier in international trade. This study aimed to learn of effoct from the customs procedures with three indicators approach, namely: the time required in process export and import, the cost of the process and the number of documents to export supply and import demand. This study uses regression model with cross section data for 103 countries observations in 2006.

Analysis method used was Ordinary Least Square (OLS). Based on the estimates in mind that in the year 2006, the time needed for both the export and import processes each significant negative effect on the export supply and the import demand of a country. However, the v_ariable cost is not good to have a significant effect on the export supply and the import demand. The number of documents have a significant negative effect only for export, while the number of documents is not a significant effect on import demand."

"Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa globalisasi perdagangan perlu diantisipasi oleh semua negara sehingga dapat diperoleh keuntungan dari situasi tersebut, tidak terkecuali Indonesia. Sebagai institusi tunggal yang menangani kebijakan di bidang kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dituntut untuk menerapkan sebuah kebijakan publik yang dapat mendorong terciptanya kondisi perekonomian yang kondusif dan berdaya saing, serta dapat mengakomodir pilihan-pilihan pengguna jasa kedalam sebuah colletive outcomes. Adapun variable-variabel yang dapat digali dalam penelitian ini adalah variable kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, kerjasama dan variable keberhasilan penerapan kebijakan yang menjadi muara dalam penelitian ini. Permasalahan yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah: Apakah diantara variable-variabel yang diteliti tersebut saling mempengaruhi, seberapa kuat apabila saling berpengaruh dan kearah mana hubungan pengaruh tersebut? Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, dikembangkan lima hipotesis yang akan diuji.Data berasal dari 100 pengguna jasa Bea dan Cukai Wilayah semarang, diolah menggunakan analisis Statistical Product and Service Solution for Windows versi 12 (SPSS). Dari penelitian diperoleh hasii bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan, kepuasan berpengaruh positif terhadap komitmen, kepuasan berpengaruh positif terhadap kepercayaan, kepercayaan berpengaruh positif terhadap komitmen, komitmen berpengaruh positif terhadap kerjasama, dan terakhir kerjasama antara Bea dan Cukai dengan pengguna jasa berpengaruh positif terhadap peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan kepabeanan.Akhir dari penelitian ini juga menghubungkan antara hasil penelitian dengan implikasi teoritis dan manajerial. Dalam implikasi manajerial dinyatakan bahwa pihak Bea dan Cukai dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan keberhasilan penerapan kebijakan yang dipilih melalui pengelolaan faktor-faktor kualitas pelayanan, kepuasan, kepercayaan, komitmen, serta membangun kerjasama yang positif dengan pengguna jasa. Keterbatasan penelitian dan agenda penelitian mendatang dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas kesesuaian proses penerbitan obligasi yang dilakukan oleh DEF Sekuritas dengan proses penerbitan obligasi menurut peraturan dan analisis tentang kinerja PT ABC. Analisis kinerja dilakukan dengan menghitung rasio keuangan untuk melihat kinerja perusahaan tersebut di masa lalu dan prediksi di masa depan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat yang layak untuk menanamkan investasi. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap PT ABC, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang layak untuk dijadikan tempat investasi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the difference between underwriting process in DEF Sekuritas compared to underwriting process according to the regulation and also discusses PT ABC rsquo s performance. Performance analysis done by calculate financial ratios to measure company rsquo s performance in the past and prediction in the future to determine whether the company is suitable to be categorized as a decent place for invest. The result of analysis that have been done to PT ABC is that PT ABC is a decent place to invest."

"Peluang konstruksi kelautan semakin vital dalam pengembangan industri maritim. Industri konstruksi dikenal dengan risiko kematian dan cidera yang lebih tinggi dari industri-industri lainnya. Konstruksi kelautan seperti pengerukan, dilakukan selama dua puluh empat jam dan tujuh hari dalam seminggu karena faktor cuaca dan lingkungan. Industri ini mengombinasikan bahaya kerja pada konstruksi ditambah dengan bahaya bekerja di atas kapal, dimana cuaca menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatannya. Konsep Design for Safety (DfS) merupakan integrasi dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko pada tahap konseptual dan perencanaan proyek. Integrasi DfS dalam siklus hidup proyek konstruksi kelautan diharapkan mampu berdampak positif terhadap Incident Rate. Design for Safety dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi empat dimensi yaitu metode kerja, peralatan kerja, tenaga kerja, dan lingkungan kerja. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan desain potong lintang, dilaksanakan mulai dari Juni 2023 sampai dengan November 2023. Populasi penelitian adalah seluruh staff di Direktorat Operasional di PT X, dengan total sebanyak 33 orang. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian adalah total sampling, yaitu sebanyak 33 sampel. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Design for Safety (DfS) dalam dimensi Metode Kerja, Peralatan Kerja, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Kerja memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Incident Rate, dengan tingkat korelasi yang kuat hingga sangat kuat. Terdapat beberapa faktor-faktor dominan DfS di PT X yang berpengaruh terhadap keselamatan konstruksi yaitu analisis bahaya, penilaian risiko, dan rencana mitigasi (MK4), kondisi/kesiapan peralatan kerja (PK3), pengetahuan kontraktor mengenai Design for Safety (TK9), ketersediaan biaya keselamatan kesehatan kerja (K3) dalam anggaran biaya proyek (LK13), dan komitmen klien terhadap Design for Safety (LK2).

---

Marine-construction opportunities are becoming increasingly vital in the development of the maritime industry. The construction industry is known for having a higher risk of fatalities and injuries compared to other industries. Marine construction, such as dredging, is conducted twenty-four-hour a day and seven days a week due to weather and environmental factors. The industry combines the hazards of construction coupled with the challenges of working on ships, where weather is an integral part of the construction activities. The concept of Design for Safety (DFS) involves integrating hazard identification and risk assessment in the conceptual and project planning stages. The integration of DfS in the lifecycle of marine construction project is expected to have a positive impact on the Incident Rate. In this research, Design for Safety is categorized into four dimensions : Work Methods, Equipment, Manpower, and Environment. This research of quantitative study with cross-sectional design, conducted from June 2023 to November 2023. Research population consist of all staff in the Operational Directorate at PT X, totaling 33 individuals as total samples. Based on the research findings, the implementation of Design for Safety in the dimensions of Work Methods, Equipment, Manpower, and Environment has a positive and significant relationship to Incident Rates, with correlation levels ranging from strong to very strong. There are several dominant factors of Design for Safety at PT X that affect the construction safety include hazard analysis, risk assessment, and mitigation plans (MK4), equipment condition/readiness (PK3), contractror knowledge on design for safety (TK9), availability of occupational safety and health (OHS) costs in project budget (LK13), and client commitment to design for safety (LK2)."

"Perkembangan investasi salah satunya adalah produk dengan sistem Opsi Biner yang dianggap sebagai perdagangan berjangka karena memiliki kesamaan dengan kontrak berjangka, sehingga perlunya pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) agar dapat terlaksana secara efektif sesuai UU Perdagangan Berjangka Komoditi, secara khusus terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Dalam konteks Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini menganalisis terkait kerangka hukum yang mengatur tentang tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap produk investasi Opsi Biner telaksana secara efektif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode doktrinal, dengan melakukan analisa terhadap UU Perdagangan Berjangka Komoditi yang memberikan kewenangan kepada BAPPEBTI dalam upaya melindungi masyarakat dan menjaga kegiatan perdagangan berjangka. Analisis mencakup efektivitas upaya pencegahan dan penanganan hukum serta sanksi hukum yang diterapkan terhadap Pialang Berjangka dan pihak yang turut memasarkan. Temuan penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas dari peraturan yang ada dan potensi perbaikan dalam tindakan pencegahan dan penanganan hukum terhadap pelaksanaan produk Opsi Biner oleh BAPPEBTI. Implikasi regulasi terhadap keberlangsungan dan keamanan pasar keuangan juga menjadi fokus analisis untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan dan penanganan hukum yang dilakukan telah sejalan dengan perkembangan dinamis dalam perdagangan keuangan sebagai instrumen investasi.

---

The investment development, one of which is a product with Binary Options which is regarded as futures trading because it has similarity with futures contracts, so that the prevention and handling of the law carried out by BAPPEBTI can be effectively implemented in accordance with the Commodity Futures Trading Law, especially against Futures Brokers and the parties who participate in marketing the product. In the Indonesian context, this research analyzes the legal framework governing the prevention and effective legal handling of Binary Options investment products. This research was conducted using the doctrinal method, by analyzing the Commodity Futures Trading Law which gives authority to BAPPEBTI in an effort to protect the public and maintain futures trading activities. The research analyzes the effectiveness of legal prevention and handling efforts as well as legal sanctions against Futures Brokers and those who participate in marketing. The research findings provide an understanding of the effectiveness of existing regulations and potential improvements in the prevention and legal handling of Binary Options operations by BAPPEBTI. The regulation's implications for the sustainability and security of financial markets are also the focus of analysis to ensure that the preventive and legal measures taken are in line with the development of financial trading as an investment instrument."

"Pestisida banyak memberi andil dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bidang kesehatan masyarakat pestisida digunakan untuk mengendalikan vektor penyakit menular sehingga dapat menurunkan prevalensi penyakit seperti: malaria, demam berdarah, pes dan sebagainya. Namun dengan sifatnya sebagai racun biosid, efek pestisida tidak saja berlaku bagi hama yang menjadi target sasarannya, tapi juga memberikan dampak negative terhadap mahluk hidup lainnya termasuk manusia.DKI Jakarta sebagai kota jasa memiliki 97 perusahaan yang bergerak dalam jasa pelayanan pest control dengan pekerjanya memiliki resiko keracunan kronik dengan paparan tinggi, ini dapat dilihat dari hasil pemeriksaan cholinesterase darah teknisi yang menunjukan telah terjadinya keracunan, dan pada tahun 2001 angka prevalensinya mencapai 8,2%.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan atas pelindung diri dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi perusahaan pest control di DKI Jakarta pada tahun 2002. Ini merupakan penelitian observasional dengan metoda case control. Responden dalam penelitian ini adalah teknisi pada perusahaan pest control yang memiliki aktifitas cholinesterase tidak normal (2,3) dari hasil pemeriksaan pada tahun 2001 sebagai kasus dan teknisi dengan hasil pemeriksaan aktifitas cholinesterase normal sebagai kontrol pada perusahaan yang sama dengan kasus bekerja dengan perbandingan 1:2 (40 kasus dan 80 kontrol). Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisis inultivariate logistic regression.Hasil uji analisis logistik diketahui ada hubungan yang signifikan antara penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi pest control di DKI Jakarta dengan OR 2,995 ( CI 95%: 1,303-6,886) yang berani risiko teknisi dengan aktifitas cholinesterase tidak normal 2,995 kali terjadi pada teknisi yang tidak menggunakan APD lengkap dibanding teknisi dengan cholinesterase normal setelah dikontrol oleh variable lain yaitu perilaku dan makan, minum dan atau merokok selama bekerja.Disimpulkan bahwa penggunaan APD mempunyai hubungan yang signifikan dengan aktifitas cholinesterase pada teknisi pest control, dan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan masalah ini yaitu dengan memberikan perhatian dan penekanan pada penggunaan APD yang tidak lengkap, dan melakukan upaya-upaya yang berkaitan diantaranya peningkatan pengetahuan dan kesadaran pada teknisi dan melakukan pengawasan terhadap penggunaannya serta melakukan pembinaan bagi perusahaan agar menyediakan APD secara lengkap dan sesuai persyaratan.Daftar bacaan : 53 (1983 - 2002)

---

The Influence of Ppe Using with Cholinesterase Activity on the Technicians of Pest Control Relation Company in DKI Jakarta, 2002Pesticide gives many roles in community welfare. Within public Health field, pesticide is used to control infected diseases so it can reduce disease infection such as: malaria, DBD, pest, and etc. However, with poisoning property as biosid, pesticide effects acts not only to the plant disease as a target but to other creatures as well including human being.Jakarta as a service city has 97 company which running service of pest control field where the employees has the risk against chronic poisoning with high exposure. It can be seen from cholinesterase blood examination of the technicians which showed the poisoning has occurred. And in the year of 2001, the prevalence reaches 8,2%.The research purpose to find out the influences of PPE using (Personnel Protective Equipment) with cholinesterase activity on technicians of pest control Company in DKI Jakarta , 2002. This is Observational research, with case control method. The respondents are the technicians of pest control company having abnormal cholinesterase activity obtained from examination result in 2001 as the case , while examination result of technicians with normal cholinesterase activity as the control in the same company with comparison of occupational case 1:2 (40 cases and 80 controls). Data analysis used chi square test and regression logistic multivariate analysis.Logistic analysis test showed that there is significant relation between using of PPE with the cholinesterase activity on the technicians of pest control company in DKI Jakarta with OR 2,995 (CI 95%; 1,303 -- 6,886), it means that technicians risk against abnormal cholinesterase activity is 2,995 times occurs to the technicians without using completed PPE compared to technicians with normal cholinesterase, and controlled by another variabeles, that is practice and habitual of eat, drink and smoking usually working.It is concluded that PPE using has significant relation to the cholinesterase activity on the technicians of pest control company. Prevention and protection is conducted by giving attention for the inappropriate PPE , and by applying some related efforts such as increasing knowledge, technicians awareness, and monitoring to the PPE, and developing company as well by serving appropriate PPE.References : 53 (1983-2002)"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi jasa logistik yang menjadi sengketa pajak antara PT X dan Pemeriksa Pajak mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis pelaporan PPN terkait. Sengketa pajak tersebut muncul karena Pemeriksa Pajak melakukan koreksi positif atas pengakuan pendapatan transaksi jasa logistik karena teknik pemeriksaan ekualisasi di mana penjualan dalam PPN lebih besar dari peredaran usaha dalam PPh Badan. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teori sengketa pajak, konsep penghasilan, pengakuan pendapatan, pengukuran pendapatan dan matching cost againts revenues principle. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan pendapatan yang dikoreksi secara akuntansi sudah dilakukan dalam periode sebelumnya dan secara perpajakan sudah dilaporkan dalam periode sebelumnya. Secara akuntansi, pendapatan ini sudah seharusnya dilakukan pada periode sebelumnya karena telah memenuhi accrual basis, matching cost againts principle, dan PSAK 23. Secara perpajakan, pengakuan ini telah memenuhi persyaratan pembukuan dan prinsip taat asas menggunakan stelsel akrual. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan perpajakan tidak terdapat indikasi keterlambatan penerbitan faktur pajak karena terdapat opsi untuk menerbitkan faktur pajak bersamaan dengan penerbitan faktur penjualan pada periode berikutnya.

---

This study aims to analyze logistics service transactions that became a tax dispute between PT X and the tax authorities regarding the time of revenue recognition and analyze the related VAT reporting. The tax dispute arose because the Tax Auditor made a positive correction on the revenue recognition of logistics service transactions due to the equalization inspection technique where sales in VAT are greater than business circulation in Corporate Income Tax. The analysis in this study was carried out using dispute theory, the concept of income, revenue recognition, measurement of income and matching costs against revenues principles. The method in this study uses a qualitative method by in-dept interviews. The results of this study indicate that the corrected revenue has been recognized in the previous period and reported in the previous period. From accounting point of view, this income should have been made in the previous period because it has complied with the accrual basis, matching cost againts principle, and PSAK 23. In taxation, this recognition has complied with the bookkeeping requirements and the principles of compliance using accrual system. Furthermore, the results of the study indicate that based on tax regulations there is no indication of delay in the issuance of tax invoice because there is an option to issue tax invoices together with the issuance of commercial invoices in the next period."

"Pemberlakuan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperluas basis PPN melalui pengurangan fasilitas PPN menjadi objek PPN yang diberikan pembebasan. Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka jasa asuransi memiliki kewajiban administratif baru yang harus dipenuhi sebagai pelaku kebijakan. UU HPP berlaku efektif pada 1 April 2022, dan belum ada peraturan pelaksanaannya saat penelitian selesai. Kajian ini akan menganalisis perbedaan kebijakan PPN atas jasa asuransi sebelum dan sesudah UU HPP berlaku dan akan dikaitkan dengan asas kepastian dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Data primer dan sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perbedaan tersebut terletak pada sisi administrasi dan kepastian hukum. Penerapan kebijakan ini belum memberikan kepastian bagi perusahaan asuransi karena adanya kendala dalam menentukan dasar pemungutan pajak dan waktu penerbitan faktur pajak. Karena perusahaan jasa asuransi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka dari segi efisiensi wajib pajak, kebijakan ini tidak efisien dengan biaya material, waktu, dan psikologis yang timbul selama pelaksanaan kebijakan ini.

---

The enactment of the Tax Regulations Harmonization Law expanded the VAT base through the reduction of VAT facilities to become VAT objects that are granted exemptions. With the change in this regulation, insurance services have new administrative obligations that must be fulfilled as policy actors. the HPP Law effective date is on April 1, 2022, and there are no implementing regulations when the research is completed. This study will analyze the differences in VAT policies for insurance services before and after the HPP Law is effective and will be linked to the principles of certainty and efficiency. This research used a post-positivist approach with a descriptive research type. Primary and secondary data were obtained through library research and in-depth interviews. The result of the study concluded that the differences were on the administrative side and legal certainty. The application of this policy has not provided certainty for insurance companies due to constraints in determining the base of tax collection and time for issuing tax invoices. Because insurance service companies have not fully implemented their tax obligations, in terms of taxpayer efficiency, this policy is not efficient with material, time, and psychological costs that arise during the implementation of this policy. "

"Penyimpangan pekerjaan polisi adalah perilaku menyimpang:, kriminal dan nonkriminal, yang dilakukan selama serangkaian kegiatan tugas normal dilakukan dengan memanfaatkan wewenang petugas polisi. Penyimpangan pekerjaan polisi bisa muncul dalam dua bentuk yaitu korupsi polisi dan penyelewengan polisi. Keduanya secara spesifik dilakukan dalam peran petugas sebagai pegawai dibanding dengan sekadar praktek kegiatan polisi saja.Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan bentuk-bentuk penyimpangan yang dilakukan polisi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Penelitian juga ingin memberikan jawaban mengapa para penyidik melakukan penyimpanganpenyimpangan dalam proses penyidikan. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif.Peneliti ingin menggambarkan praktek penyidikan dan pola-pola penyimpangan yang terjadi pada proses penyidikan tindak manfaat pada penyempurnaan proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberi masukan pada institusi kepolisian di Indonesia dalam memaksimalkan tugas memberantas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat pola penyimpangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika ini sangat spesifik dan selalu berulang pada penyidikan-penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.Dari empat pola penyimpangan yang ditemukan, tiga diantaranya berindikasi korupsi polisi. Penyimpangan yang berindikasi korupsi polisi ini bisa dilakukan atas inisiatif sendiri tetapi juga bisa dilakukan karena adanya perintah atasan. Sedangkan satu jenis penyimpangan lainnya termasuk penyimpangan yang dilakukan karena tuntutan pekerjaan.Penyimpangan terjadi dipengaruhi beberapa faktor, antara lain adanya kesempatan untuk melakukan penyimpangan, tawaran yang menggiurkan, tuntutan pekerjaan, atau karena adanya perintah atasan. Guna meminimalkan penyimpangan yang dilakukan petugas polisi dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika perlu dilakukan peningkatan pengetahuan penyidik, peningkatan disiplin organisasi, pengawasan para pimpinan, dan sanksi tegas dari setiap petugas penyidik yang melakukan penyimpangan.Kepustakaan: 40 buku"