Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Dumai terletak di pesisir timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Selat Rupat. Masalah dalam penelitian ini adalah dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, banyak sampah di Kota Dumai yang belum terkelola dengan baik. Tujuan akhir riset adalah menyusun strategi keberlanjutan pengelolaan sampah dengan pendekatan 3R sebagai solusi permasalahan sampah Kota Dumai. Kecamatan Dumai Timur dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kecamatan Dumai Timur memiliki populasi masyarakat terbanyak di Kota Dumai, serta memiliki bank sampah dan TPS-3R sebagai prinsip dasar 3R. Metode riset menggunakan metode gabungan dengan analisis statistik deskriptif, regresi linear berganda, dan SWOT. Hasil riset ini menunjukkan timbulan sampah di Kecamatan Dumai Timur mencapai 21.295,17 kg/hari dengan potensi ekonomi mencapai Rp5.662.046,35/hari. Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat secara bersamaan berpengaruh terhadap perilaku masyarakat terhadap 3R. Kesimpulan riset adalah strategi keberlanjutan pengelolaan sampah 3R yang perlu diprioritaskan yaitu mengoptimalkan fungsi pemerintah sebagai inisiator dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pengurangan timbulan sampah.

---

Dumai City is located on the east-coast of Sumatra Island that’s adjacent to the Rupat Strait. The research problem is the waste management in Dumai City is still poor, but the population growth rate is high. The research goal is to develop sustainability strategies with 3R approach as solutions for Dumai City’s waste problem. East Dumai District was chosen as the research location because it has the largest population of Dumai City and also supported with a waste bank and TPS-3R that’s fundamental to 3R. This research used mixed-method with descriptive statistical analysis, linear regression, and SWOT. This research results showed that East Dumai District waste generations reach 21,295.17 kg/day with economic potential Rp5.662.046,35/day. The public’s education and awareness level simultaneously influenced people's 3R behavior. The research conclusion is the priorities strategies for 3R waste management include optimizing the government's function as an initiator and increasing the participation of the community in reducing waste generation"

"Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengelolaan sampah berbasis banksampah. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam pengelolaandata. Dari studi ini ditemukan bahwa dibanding sistem yang digunakan olehpemerintah kota Makassar, sistem pengelolaan sampah berbasis bank lebih efektifdalam mengurangi volume sampah dengan mereduksi sampah langsung padasumbernya. Pola kerjasama yang melibatkan tiga pihak ini menghasilkankemitraan mutualistik dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengatasi masalahlingkungan seperti pengelolaan sampah.

---

This thesis was aimed at researching the waste management by using waste bank based system. In this research, the reseacher used descriptive qualitatvie approach. The study resulted that the waste bank based system is more effective in reducing the waste volume by reducing the waste directly from the source than the system used by government of Makassar city. The partnership scheme that involved the three communities emerged mutual advantages among those communities to reach the goals of overcoming the enviromental problem such as waste management in the society."

"Sistem pengelolaan sampah di DKI Jakarta masih bertumpu dengan sistem Kumpul-Angkut-Buang sehingga menambah beban pencemar di TPST Bantargebang sebagai satu-satunya TPA Jakarta. JRC merupakan suatu program yang dibangun untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta sehingga dapat mengurangi sampah. Penilaian program seperti ini perlu dilakukan untuk melihat keberlanjutan sistem pengelolaan sampah di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan penilaian program JRC dan menyusun strategi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah terpadu. Metode yang digunakan adalah melakukan penilaian dengan instrument Wasteaware Benchmark Indicators yang kemudian dilakukan analisis Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats (SWOT). Hasil dari penelitian ini adalah keberlanjutan sistem JRC ini memberikan nilai yang sedang/tinggi sehingga perlu dilakukan penguatan pada kegiatan daur ulang, sistem finansial pengelolaan sampah, kerja sama dengan pihak swasta dan juga memperkuat kelembagaan.

---

The waste management system in DKI Jakarta still relies on the Collect-Transport-Disposal system, thereby increasing the pollutant load at the Bantargebang Landfill, the only landfill in Jakarta. JRC is a program to create an integrated waste management system that increases the participation of the community, government, and private sector to reduce waste. An assessment of a program like this needs to be carried out to determine the sustainability of the waste management system in the future. The purpose of this research is to evaluate the JRC program and develop a strategy for the sustainability of an integrated waste management system. The method used is to carry out an assessment with the Wasteaware Benchmark Indicators instrument, which is then followed by a SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) analysis. According to the findings of this study, the sustainability of the JRC system provides a medium-to-high value, indicating that it is necessary to strengthen recycling activities, the financial system for waste management, collaboration with the private sector, and institutions."

"Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat termasuk dari kalangan remaja sebagai aset pembangunan berkelanjutan. Desa Paulan adalah salah satu desa di Kabupaten Karanganyar yang telah mengelola sampahnya secara mandiri. Namun, masih ditemukan prinsip-prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang belum terpenuhi, salah satunya adalah kurangnya partisipasi remaja. Masalah dalam penelitian ini adalah perlunya optimalisasi partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah mengoptimalkan partisipasi remaja untuk mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang berkelanjutan di Desa Paulan. Metode yang digunakan adalah metode riset kualitatif dengan wawancara mendalam yang didukung dengan hasil kuesioner pada tahapan pra-wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan/pengalaman, rasa tanggung jawab, pengetahuan dan pendidikan, agama, norma, dan budaya adalah enam faktor dominan yang dapat memengaruhi partisipasi remaja; hadirnya fasilitas pengolahan sampah di dekat sumber tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada perubahan tingkat partisipasi remaja; dan pemerintah desa memiliki peran utama untuk memberdayakan remaja dan karang taruna dalam pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kesimpulan penelitian ini adalah pemerintah desa perlu menjalankan fungsinya sebagai pembina dan menyusun program pemberdayaan remaja yang dibuat secara berkelanjutan untuk mengoptimalisasi partisipasi remaja Desa Paulan dalam pengelolaan sampah rumah tangga......Youths need to be involved in community participation to achieve sustainability in household waste management. Paulan Village is one of the villages in Karanganyar Regency that has managed its waste independently. However, it is still found that the principles of sustainable waste management have not been fulfilled, one of them is the lack of youth participation. The research problem is the need to optimize youth participation to realize sustainable household waste management. The research purpose is to optimize youth participation to realize sustainable household waste management in Paulan Village. The research method is qualitative method with in-depth interviews supported by questionnaire’s results at the pre-interview stage. The results of this study indicate that the factors of habit/experience, sense of responsibility, knowledge and education, religion, norms, and culture are the six dominant factors that affect Paulan’s youth participation; the presence of waste processing facilities does not significantly inlfuence youth participation; and the village government has a major role to empower youth and local youth organization (karang taruna) to achieve sustainable waste management system. The conclusion of this study is that the village government needs to develop youth empowerment program to optimize the participation of Paulan Village youth in household waste management."

"Kabupaten Bekasi menempati peringkat pertama kabupaten dengan total timbulan sampah harian dan total timbulan sampah tahunan terbanyak di Provinsi Jawa Barat, dengan total timbulan sampah harian sebesar 1.900 Ton/hari dan jumlah timbulan sampah tahun 2020 sebesar 693.586 ton/tahun. Pemerintah daerah kabupaten Bekasi menetapkan sebuah peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2018 berbentuk Peraturan Bupati Bekasi Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Kabupaten Bekasi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kabupaten Bekasi. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kerangka hukum yang terdapat pada kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sudah tersedia dari hierarki peraturan tertinggi pada level nasional, provinsi, Sampai kepada level peraturan daerah kabupaten. Permasalahan teknis yang dihadapi cukup beragam yaitu tidak adanya teknologi yang digunakan pada proses pengelolaan sampah akhir di TPA, Lahan TPA yang sudah Overload dan kurangnya sarana prasarana pengelolaan. karakteristik kebijakan menunjukan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas dan detail membahas teknis tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi pelaksana kebijakan, serta target dan capaian kebijakan. Alokasi anggaran yang besar terlihat tidak sebanding dengan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi yang masih dihadapi dengan permasalahan pada teknologi dan sarana dan prasarana. Masih terdapat ego sektoral atau tindakan mementingkan instansi masing-masing.pada koordinasi antar hierarki instansi pelaksana kebijakan. Satu aspek penting pada lingkungan kebijakan yang masih perlu untuk diperbaiki adalah ketersediaan teknologi dalam pengelolaan akhir sampah rumah tangga. Pada tahapan dalam proses implementasi kebijakan, Output yang dikeluarkan sebagai bentuk turunan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga dikabupaten Bekasi adalah berupa program dan kegiatan masing-masing instansi pelaksana. Disiplin dan Kesadaran Masyarakat terkait Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Masih Rendah Bentuk pelanggaran kelompok sasaran berupa membuang sampah ke aliran sungai dan tempat pembuangan sampah liar.

---

Bekasi Regency is ranked first in the city/regency with the highest total daily waste volume and the highest total annual waste volume in West Java Province, with a total daily waste volume of 1,900 tons/day and total waste generation in 2020 of 693,586 tons/year. The Bekasi district government stipulates a derivative regulation from Presidential Regulation Number 97 of 2017 and West Java Governor Regulation Number 91 of 2018 in the form of Bekasi Regent Regulation Number 33 of 2019 concerning Regional Policies and Strategies (JAKSTRADA) Bekasi Regency in the Management of Household Waste and Waste Similar to Household Waste. This study aims to analyze the implementation of household waste management policies in Bekasi Regency. The results of the study show that the legal framework contained in household waste management policies is available from the highest regulatory hierarchy at the national, provincial, to district level regulations. The technical problems faced are quite diverse, namely the absence of technology used in the final waste management process at the TPA, the TPA Land that has been overloaded and the lack of management infrastructure. The characteristics of the policy indicate that the policy objectives are clear and detailed discussing the technical main tasks and functions of each policy implementing agency, as well as policy targets and achievements. The large budget allocation seems disproportionate to the implementation of waste management in Bekasi Regency which is still faced with problems in technology and facilities and infrastructure. There are still sectoral egos or actions that prioritize their respective agencies in coordination between the hierarchies of policy implementing agencies. One important aspect of the policy environment that still needs to be improved is the availability of technology in the final management of household waste. At this stage in the policy implementation process, the output issued as a derivative form of household waste management policy in Bekasi Regency is in the form of programs and activities of each implementing agency. Discipline and Public Awareness related to Household Waste Management Policy is still low. The target group's violations are in the form of throwing garbage into rivers and illegal dumping sites."

"Prinsip ekonomi sirkular yang memanfaatkan limbah agar dapat digunakan kembali sebagai bahan baku dapat membantu permasalahan manajemen sampah akibat penggunaan sumber daya yang tidak regeneratif. Salah satu metodenya adalah menggunakan teknologi anaerobic digestion (AD) yang dapat mengolah sampah organik menjadi biogas dan digestat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat sirkularitas pengelolaan sampah organik di FMIPA UI menggunakan AD, menganalisis jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan oleh AD (skenario 1) dan skenario 2 sebagai representasi pengolahan sampah linear, dan nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari pengolahan tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengacu pada kerangka kerja Circular Transition Indicator (CTI) serta acuan 2006 IPCC Guideline untuk perhitungan emisi GRK yang dihasilkan. Hasil penelitian pada bulan Agustus 2023 menunjukkan dengan jumlah sampah organik berupa sampah sisa makanan dan sampah daun sebanyak 1,189 ton, teknologi AD menghasilkan gas metana sebanyak 0,78±0,4 m3/hari, daya sebesar 176,2 – 201 kWh/hari, dan tingkat sirkularitas sebesar 50,25%. Hasil analisis emisi GRK yang dihasilkan oleh AD menghasilkan rata-rata emisi sebesar 8,66±4,43 kg CO2e/hari dan skenario 2 menghasilkan rata-rata emisi sebesar 701,26±361,09 kg CO2e/hari. Pengolahan sampah berbasis AD dapat mengurangi emisi GRK sebanyak 21.268 kg CO2e atau sebesar 98% dari total emisi yang dihasilkan skenario 2. Analisis nilai ekonomi kondisi eksisting pengolahan sampah organik menggunakan AD menghasilkan kerugian sebesar Rp29.191. Berdasarkan hasil analisis, peningkatan jumlah sampah organik yang diolah oleh unit AD menjadi 2,4 t/bulan berpotensi menghasilkan keuntungan sebesar Rp13.479.120 dengan mayoritas berasal dari penjualan pupuk kompos. Menurut CTI, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat sirkularitas, sampah sisa makanan dapat dimanfaatkan untuk alternatif pakan ayam ternak di area laboratorium. Metode pemanfaatan tersebut tidak hanya meningkatkan tingkat sirkularitas, namun juga dapat mencegah dampak buruk terhadap lingkungan yang dapat disebabkan oleh sampah organik.

---

The circular economy principle, which leverages waste to be reused as raw materials, can help address waste management issues resulting from the use of non-regenerative resources. One of the methods to achieve this is by using anaerobic digestion (AD) technology, which can convert organic waste into biogas and digestate. This research aims to analyze the circularity level of organic waste management at the Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Universitas Indonesia (FMIPA UI) using AD, assess the amount of greenhouse gas (GHG) emissions generated by AD (scenario 1) in comparison to scenario 2, representing linear waste processing, and evaluate the economic value generated by this processing. The research was conducted following the Circular Transition Indicator (CTI) framework and referencing the 2006 IPCC Guidelines for GHG emissions calculations. The research results indicate that with a total of 1,189 tons of organic waste during August 2023, including food scraps and leaf waste, AD technology produces approximately 0,78±0,4 m3/day of methane gas, with a power output ranging from 176,2 to 201 kWh/day, and a circularity rate of 50.25%. The analysis of GHG emissions generated by AD shows an average emission of approximately 8,66±4,43 kg CO2e/day, while scenario 2 results in an average emission of about 701,26±361,09 kg CO2e/day. AD-based waste processing can reduce GHG emissions by 21.268 kg CO2e or 98% of the total emissions generated by scenario 2. The economic analysis of the existing condition of organic waste processing using AD shows a loss of Rp29.191. Based on the analysis, increasing the amount of organic waste processed by the AD unit to 2,4 tons per month has the potential to generate a profit of Rp13.479.120, primarily from compost fertilizer sales. According to the CTI, efforts to enhance circularity can be made by utilizing food waste as an alternative feed for livestock, specifically in the laboratory area. This method not only improves circularity but also helps mitigate the adverse environmental impacts associated with organic waste."

"Pembangunan perkotaan sejalan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya laju timbunan sampah merupakan salah satu masalah lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan, terutama masalah kesehatan lingkungan. Pembuangan limbah padat atau sampah, sebagai akibat dari aktivitas masyarakat perkotaan, tidak sebanding dengan kemampuan lingkungan alam untuk menyerapnya. Kota Palangka Raya dengan luas wilayah 8.032 Ha meliputi 6 Kelurahan dan kota dengan jumlah penduduk 106.024 jiwa dengan kepadatan rata-rata > 50 jiwa/Ha. Timbunan sampah yang dihasilkan oleh penduduk kota mencapai 360 m3/hari, sedangkan yang mampu diangkut 228 m3/hari atau (63,33 %); sedangkan yang tidak tertangani atau lambat terangkut adalah 132 m3/hari atau (36,67 %), sebagian dibuang ke saluran/drainase, lahan kosong, badan air, dan dibakar. Pembiayaan pengelolaan sampah diperoleh dari masyarakat melalui pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan baru mencapai 25 % dari keperluan biaya pengelolaan sampah di luar investasi untuk trek angkutan, alat berat di TPA dan pembangunan TPS maupun Transfer Dipo. Saat ini alokasi dana pengelolaan sampah dialokasikan melalui dana pembangunan/proyek dalam APBD, sumber dananya dari Dana Alokasi Umum (DAU), Guna mencapai motto Kota Palangka Raya sebagai kota "CANTIK". Pemerintah kota menetapkan 8 (delapan) program terpadu melalui PAM KUDP-P3KT, salah satunya program persampahan, dananya bersumber dari DAU, DAK dan APBD maupun pinjaman Bank Dunia. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan masalah: (1) peranan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dalam APBD terhadap biaya pengelolaan sampah, (2) potensi wajib retribusi yang dapat digali untuk meningkatkan pendapatan dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, dan (3) perubahan pola pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Hipotesis dalam penelitian, yakni : 1) Peranan pendapatan yang diperoleh dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan alokasi dana dalam APBD masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan biaya pengelolaan sampah. 2) Biaya pengelolaan sampah dapat ditingkatkan dengan menggali potensi yang lebih besar dari masyarakat untuk membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan. 3) Pelayanan persampahan/kebersihan dapat ditingkatkan apabila pola pengelolaan sampah untuk mengurangi timbunan sampah yang tidak tertangani dengan melakukan pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R. Sifat penelitian ini adalah deskriftif kuantatif dengan metode penelitian ekspos fakto, adapun variabel bebas adalah retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD serta variabel terikat adalah pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur dan kuesioner dari instansi yang telah ditentukan. Kemudian untuk mengetahui pengetahuan dan peranserta responden dalam pengelolaan sampah dan membayar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dilakukan pengumpulan data primer melalui kuesioner. Jumlah populasi 24.045 wajib retribusi, diklasifikasikan berdasarkan luas bangunan, ditetapkan sample untuk luas bangunan < 71 m2 = 144 responden, luas bangunan 71 - 300 m2 = 72 responden, dan luas bangunan > 300 m2 = 30 responden. Teknis dan pengolahan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan analisis statistik, yaitu analisis regresi, korelasi, faktor matrix, dan Anova dengan menggunakan Duncan 's multiple range test dalam SPSS. Berdasarkan hasil analisis diperoleh: Analisis terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan APBD dalam pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan alokasi dana dalam APBD. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t hitung, pada variabel realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar 9,148, sedangkan nilai tiahe sebesar 2,015 dengan demikian thitung 9,148 > tiahel 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan realisasi biaya pengelolaan sampah. Hasil pengolahan data terhadap variabel realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan keperluan biaya operasional sesungguhnya, hasil uji hipotesis (uji t) menunjukkan nilai thitung 49,316 sedangkan tabel sebesar 2,015; dengan demikian [th;n? ns 49,316> tth>x1 2,015] sehingga (Ho) ditolak dan (Ha) diterima. Ha diterima maka terdapat hubungan antara realisasi biaya pengelolaan sampah/biaya operasional dalam APBD dengan biaya operasional sesungguhnya. Analisis terhadap variabel wajib retribusi berdasarkan klasifikasi luas bangunan. Klasifikasi Luas Bangunan < 71 m2. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai th; g 0,087 di mana tc,,e1 4,450 [th;.,8 < t.bd 6,1691 dengan demikian (Ho) diterima dan (Ha) ditolak, artinya tidak ada perbedaan antara retribusi pelayanan persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan 71- 300 m2Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thitung, 12,557 di mana t,h1x14,450 [t1ui,,,,R 12,557 > ttain] 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Klasifikasi Luas Bangunan > 300 m2.Hasil pengolahan data menunjukkan hasil thiung 133,544 di mana ttabel 4,450 [thimns 133,544 > tmbe1 4,450] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada perbedaan nyata antara retribusi pelayanan/persampahan dengan pelayanan persampahan/kebersihan.Analisis terhadap variabel pengelolaan sampah dengan menekankan pada pengolahan sampah melalui pengomposan dan 3R.Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 32,691 sedangkan tthbe1 (df ; 7) sebesar 1,895 dengan demikian [ thitung 32,691 > t,hbci 1.895 ], (Ho) ditolak dan (Ha) diterima sehingga terhadap pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan meningkatkan pengelolaan sampah melalui pengomposan.Hasil pengujian regresi linier menunjukan bahwa nilai konstanta (a) sebesar -28,212 pengelolaan sampah melalui penggunaan 3R negatif artinya bahwa sistem 3R secara nyata akan mengurangi pengelolaan sampah sebesar 28,212, sedangkan nilai regresi (b2) sebesar 1. Regresi akan menurunkan timbulan sampah 0,267 artinya terdapat konstribusi sampah terhadap proses pengelolaan sampah melalui 3R. Hasil hipotesis menunjukkan nilai tw,,,r,g sebesar 21,413 sedangkan ttabe1 sebesar 1,895 dengan demikian [thitung 21.413 > tIbei 1.895] dengan demikian (Ho) ditolak dan (Ha) diterima, artinya ada pengaruh antara timbunan sampah yang tidak tertangani dengan pengolahan sampah melalui 3R.Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan: 1. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan peranannya masih rendah terhadap biaya pengelolaan sampah maupun peranannya dalam APBD, merupakan akar permasalahan dalam pembiayaaan pengelolaan sampah kota. 2. Potensi terbesar retribusi pelayanan persampahan/kebersihan terdapat pada wajib retribusi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan 71 - 300 m2 dan luas bangunan > 300 m2 dan sebagian kecil dari potensi rumah tangga dengan klasifikasi luas bangunan < 71 m2, terjadi subsidi silang. 3. Timbunan sampah yang tidak tertangani dapat dikurangi melalui upaya pengomposan dan 3 R.

---

Role Of Retribution and Local Budget (APBD) in the Urban Waste Management (A Case Study in Palangka Raya Central Kalimantan Province)The urban development is paralleled with the improvement of the economic development, population growth, and the increase of the society's welfare. The improved garbage piles represents one of the environmental problems faced by the urban society, especially the problem of health and environment. The development of solid waste or garbage, as the consequence of the urban society's activities is incomparable with the capability of the natural environment to absorb.

Palangkaraya city with 8,032 ha width area covers 6 sub district and cities in the city by the 106,024 population with the average density > 50 people/ha. The garbage piles resulted by urban community reach 360 m3/day or (63.33 %), while which are not handled or in delay in transporting totally 132 m3lday or (36.67 %), some of them thrown to drainage, bare land, brink of waters, and burned.

The financing of garbage management which is obtained from people through garbage/cleaning service retribution revenue only reaches 25 % from garbage disposal cost outside the investment for transport truck, heavy equipment both at End Disposal Location (TPA) and Transfer Dipo. At this time garbage disposal fund allocation allocated the development/project fund in Regional Local Budget (APBD), its fund resources from General Allocation Fund (DAU).

To archive the motto Palangka Raya City " BEAUTIFUL" city. The local Government established 8 (eight) integrated program through P]M KUDPP3KT, one of them garbage processing, the fund comes from DAU, DAK, and APBD as well as from World Bank.

Based on above description, then the problem formulated: (1) the role of garbage processing/cleaning services retribution and the allocation in APED to garbage processing cost, (2) retribution compulsory potentials could be raised to increase the revenue from garbage process/cleaning services retribution, and (3) garbage processing pattern by emphasizing on garbage processing through compost and 3R.

Hypothesis in this research, namely:

1) Role of revenue obtained from garbage process cleaning services retribution and fund allocation in APBD still low compared to garbage processing required cost.

2) Garbage processing cost could be increased by raising the grater potential from the community to pay garbage/cleaning services retribution.

3) Garbage/cleaning services could be increased if garbage processing pattern to decrease the garbage pile which are not handled by conducting garbage processing through composting and 3 R.

The nature of this research in quantitative descriptive by research method of expos facto, while free variables are garbage/cleaning processing garbage.

Data collection technique applied by two ways those are secondary data collection comes from literature and questioner of specified institutions. Then to know the respondens knowledge and partisipation in garbage processing and to pay garbage/cleaning services retribution conducted the primary data collection through questioner.

The population number 24,045 on retribution compulsory, classified based on the building width, stipulated the sample for a building of < 71 m2 width = 144 respondents, building of 71 - 300 width m2 = 72 respondents, and building of > 300 m2 width = 30 responders. Data analysis technique and process applied in this research is by using quantitative method by statistic analysis, that is regression analysis, correlation, factor matrix., and Anova by using Duncan's multiple range test in SPSS.

Based on the analysis results obtained:

Analysis to variables of garbage/cleaning services retribution and APBD in garbage processing.

The results of data processing to variables of garbage/cleaning services retribution by the fund allocation in APBD. The hypothesis examination results show that tco,a,L value on variable of garbage/cleaning services retribution of 9.148 while ttable value of 2.015 so [tc,,.t 9.148 > ttab1e 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there the relationship between garbage/cleaning services retribution with the garbage processing cost realization.

Data processing result to garbage processing cost/operational cost realization variable in APBD with the actual operational needs, the hypothesis examination result (examine t) show t,,,,,, value of 49.316 while tubte value of 2.015 so, [t.,,,t 49.316 > tmble 2.015] so (Ho) rejected and (Ha) accepted, because Ha accepted then there is the relationship between garbage processing cost/operational cost realization in APBD with actual operational cost.

Analysis of retribution compulsory variable based on the building width classification.

The building of < 71 m2width

Data processing result show tcow t, value 0.087 where habit 4.450 [tcount < Liable 6.169] so (Ho) accepted and (Ha) rejected it means there is no difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning service.

The building of 71 - 300 m2 width

Data processing result show Lco~,t value 12.557 where t1abit. 4.450 [tcd?nt 12.557 > ttabic 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

The building of > 300 m2 width

Data processing result show .6,rt value 133.544 where ttabJe 4.450 [tcount 133.544 > tnblc 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious difference between garbage service distribution with the garbage/cleaning.

Analysis to garbage processing variable by emphasizing on garbage processing through composting and 3R.

Hypothesis examination results show that result the hunt value of 32.691 while ttable (df;7) of 1.895 then [tcoV1i 12.557 > ttnble 4.450] so (Ho) rejected and (Ha) accepted so there is an influence between garbage piles which are not handled by increasing the garbage processing through composting.

Linear regression examination results show that constant (a) of - 28.212 garbage processing through 3R application is negative it means that 3R system obviously will decreace the garbage processing amounted 28.212, while regression value (b2) of 1. Regression will decreace the garbage piles of 0.267 it means there is garbage contribution to garbage process through 3R. By the hypothesis results show hunt value of 21.413 where hunt of 1.895 then [#count 21.413 > tiab]c 1.895] so (Ho) rejected and (Ha) accepted it means there is obvious influence between garbage piles which are not handled with garbage processing through 3R.

Based on the analysis, it can be drawn the following conclusion:

1. The retribution of garbage/cleaning services, which still plays low roles on the cost of garbage processing and on the regional budget, represents the root causes in financing the urban garbage processing.

2. The high potency of the retribution of the garbage/cleaning services occupies on the retribution payer of households with the building size of 71-300 m2 and the building size > 000 m` while little part of the potency remains at the households with the classification of the building size < 71 m2, so the cross subsidy occurs.

3. The garbage piles that is not handled can be reduced by composing and 3 R."

"Pengolahan limbah padat kota di negara berkembang menjadi permasalahan bagi banyak pembuat kebijakan. Terbatasnya peraturan yang berlaku dan sumber daya yang tersedia seringkali memicu munculnya pengolahan limbah padat secara ilegal seperti perilaku membakar sampah secara terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah persepsi masyarakat, wilayah tempat tinggal seperti pedesaan / perkotaan, dan proporsi APBD untuk lingkungan di tingkat provinsi mempengaruhi perilaku membakar sampah pada rumah tangga di Indonesia. Dengan menggunakan data tingkat rumah tangga tahun 2017 dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia dan menambahkan variabel kontrol seperti karakteristik sosio-demografi, maka digunakanlah metode regresi logit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tentang pembakaran sampah terbuka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan terkait membakar sampah dan masyarakat yang tinggal di perdesaan cenderung melakukan pembakaran sampah secara terbuka dibandingkan dengan mereka yang tinggal di perkotaan. Selain itu, provinsi dengan proporsi anggaran fasilitas lingkungan yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih sedikit kasus pembakaran terbuka yang dilakukan oleh rumah tangga dibandingkan dengan provinsi dengan proporsi anggaran untuk lingkungan yang lebih rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pengolahan sampah di pemerintah daerah perlu ditingkatkan untuk mengurangi perilaku membakar sampah rumah tangga secara terbuka.

---

Municipal solid waste treatment in developing countries is a dispute for many policy makers. Limited regulations and available resources often lead to illegal treatment of solid waste such as open burning trash behavior. This research aims to analyze whether peoples perception, living area such as rural/urban, and regional budget proportion for environment at province level influence open burning behavior of a household in Indonesia. Using household level data in 2017 from the National Socioeconomic Survey of Indonesia and adding control factors such as socio-demographic characteristics, a logit regression method is conducted. The result reveals that burn perception has an important role in burning decisions and people living in rural areas tend to do open burning trash compared to those who are living in urban areas. Furthermore, provinces with higher proportion budgets for environmental facilities tend to have fewer open burning cases done by households compared to provinces with lower proportion budgets for environment. The findings suggest that waste policies at regional government should be improved to reduce open burning trash behavior of households."