Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam tesis ini yang berjudul ?Tinjauan Yuridis Pengaturan Upah Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Peran Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ)? digambarkan mengenai permasalahan upah dan pengaturannya dalam UU No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mulai dari pengertian upah, fungsi upah dalam hubungan kerja, sistem pengupahan, dan proses penentuannya sampai dengan implikasi pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan tadi terhadap peran dan fungsi Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek (FPBJ) sebagai salah satu organisasi pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan upah dalam UU Ketenagakerjaan dan apakah pengaturan tersebut telah memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh mendapatkan kehidupan yang layak bagi diri dan keluarganya, dan bagaimana peran dan fungsi FPBJ sebagai organisasi buruh dalam proses pengupahan. Adapun pemikiran yang melandasi dilakukannya penelitian ini adalah karena adanya kekhawatiran terhadap fenomena perseteruan yang selalu terjadi antara buruh dengan pengusaha yaitu tentang masalah uupah dan FPBJ sebagai salah satu organisasi buruh yang sering dalam kondisi/ perseteruan masalah upah dengan pengusaha seperti tersebut sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskritif analistis dengan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Pengaturan upah di dalam UU Ketenegakerjaan dan peraturan pelaksana lainnya masih memiliki beberapa kekurangan, baik dari definisi mengenai upah, penetapan upah minimum, dan waktu peninjauan upah minimum sehingga organisasi buruh FPBJ dituntut untuk berperan aktif dalam mewujudkan pengupahan yang dapat memberikan perlindungan yang cukup bagi buruh dan keluarganya khususnya kepada anggota yang tergabung dalam FPBJ."

"Sebanyak 80 permasalahan yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di luar negeri berasal dari dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan banyaknya permasalahan terutama dalam manajemen sistem khususnya pada masa pra-penempatan seperti proses rekrutmen, pelatihan, serta pembekalan kepada pekerja migran Indonesia. Ditambah terdapat tumpang tindih pengaturan di dalam peraturan perundang-undangan antara peran BNP2TKI dengan Kementrian. Hal tersebut membuat kesemerawutan terutama dalam praktek di lapangan. Skripsi ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan antara BNP2TKI dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam penyelenggaraan penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang memuat norma hukum tertulis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang dilakukan dengan menganalisa data secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi bahwa terdapat tumpang tindih kewenangan anatar BNP2TKI dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam perlindungan dan penempatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan yang lebih lengkap serta koordinasi yang baik antara kedua lembaga demi mewujudkan perlindungan yang aman terhadap pekerja migran Indonesia.

---

As many as 80 of the problems experienced by Indonesian migrant workers abroad come from within the country. The things that become the basis especially in the management system especially for the term of office such as recruitment process, training, and briefing to Indonesian migrant workers. Overlapping settings within the context between BNP2TKI and the Ministry. It makes a chaos especially in practice in the field.

This thesis discusses the overlapping of authority between BNP2TKI and the Manpower and Transmigration Office in the regulation and tracking of Indonesian migrant workers arranged in the context of Indonesian regulations. Writing this thesis using normative juridical research method that is done by studying library materials or secondary data containing legal norms written. This research is analytic conducted by analyzing data qualitatively.

Based on the results of the study, it can be accessed that there is an overlap of authority between BNP2TKI and the Office of Manpower and Transmigration in the message and placement of Indonesian migrant workers. Therefore, there is a need for a more complete and favorable arrangement that can be used for Indonesian migrant workers."