Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 198692 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"This research is intended to answer the following research questions: 1) What the motivation of women in the management of a political party; 2) how the positiomn, role and contribution of women in the management of a politicl party and 3) what the weakness and excess of the women involvement in political party management. sampling included Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) and Partai Keadilan Sejahtera (PKS) . This research showed that women who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role involved who hold some authority in management structure of PDI as well as PKS , actively involved in party activity. women contribution who hold some power in the structure influence by the extend they hold position and role. The excess of the women involvement in management were expressed in terms of in patience, accuracy, spirit and wisdom. The weakness of there involvement in management may be influence by internal and external factors."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Faridah
"Golkar adalah organisasi politik di Indonesia yang selalu menempati urutan tertinggi dalam perolehan suara pada setiap Pemilu. Hal ini selain karena Partai Golkar didukung oleh struktur organisasi dan kelembagaan yang sudah mapan, juga karena telah memiliki pengala man yang cukup matang dalam pemenangan suara dalam setiap pelaksanaan Pemilu. Namun, kesuksesan tersebut belum didukung oleh penerapan kebijakan yang lebih responsif gender yang berakibat pada rendahnya tingkat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan Partai Golkar dan di parlemen. Jadi, permasalahan penelitian ini adalah bagaimana kebijakan Partai Golkar dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen pada periode kepengurusan 1999 - 2004.
Penelitian ini terkait erat dengan teori budaya patriarki dari Gorda Lerner dan Aristoteles, teori gender dari Arid Budiman dan Nunuk P Murniati, teen Kuota dari Drude Dahlerup, teori kebijakan dari Friedrick dan Anderson, teen demokrasi dari Robert Dahl, serta mempunyai signifikansi dengan pengembangan teori Partai Politik yang terkait erat dengan fungsi Partai Politik dan Miriam Budiarjo.Dari teori tersebut, terdapat signifikansi praktis dalam upaya untuk mendorong keterwakilan perempuan di kepengurusan Partai Golkar khusiisnya dan di Parlemen umumnya.
Fokus analisis penelitian ini adalah pada Partai Golkar dengan variabel yang diamati adalah kebijakan dan fungsi Golkar sebagai Partai politik, sosialisasi politik , dan sistem rekruitmen dalam partai Golkar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian bersumber dari hasil wawancara mendalam (dept interview) terhadap 15 orang informan kunci (key informant). Teknik penentuan informan kunci dengan metode snow ball. Data sekunder meneakup studi kepustakaan dan publikasi ilmiah serta laporan lembaga resin yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan secara akadeniik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai Partai, Golkar memiliki kebijakan politik yang jelas, dengan mekanisme (struktur dan kerangka) organisasi dan pengkaderan yang modem, terstruktur dan sistematis dengan poly rekruitmen kader yang baik. Tapi, budaya patriarki sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gorda Lerner dan Aristoteles masih mengakar kuat di tubuh Partai Golkar yang berimplikasi pada rasionalisasi penempatan pengurus perempuan dalam struktur partai menjadi tidak signifikan dengan jumlah kader perempuan Partai Golkar dan kurangnya peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen. Partai Golkar juga belum maksimal dalam menjalankan fungsinya secara lebih "demokratis" sebagaimana teori Robert Dahl, yang berimplikasi pada kebijakan yang bias gender yang mengakibatkan rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen, yalmi hanya berhasil menempatkan 16 orang kader perempuan atau 11,76% dari 136 kursi yang diperoleh Partai Golkar dalam Pemilu 1999 lalu..rumlah yang jaub dari target kuota yang disarankan dalam UU Partai Politik.

Golkar is a political organization in Indonesia which always in the highest position in every election. It is not only because the party is supported by an establish structure of organization and institution, but also its vivid experience in winning the elections. However, its success has not been supported by more responsive politic implementation on gender which causes lower-level women representative ness in the board of the organization and in the parliament. Thus, the problem of the research is that how is the policy of the party in increasing women representative ness in parliament in the period of 1999-2004.
This research has a strong attachment with theory of culture of patriarchy from Gerda Lerner and Aristoteles, theory off gender from Arief Budiman and Nunuk P Murniati, theory c; quota from Drude Dahlerup, theory of policy from Friedrick and Anderson, theory of democracy from Robert Dahl, theory and relates to development theory of political party from Miriam Budiardjo. From the theories, there is a practical significance of efforts in endorsing women representative ness in the board of the party and in parliament in general,
The focus of the research is on Golkar Party and variables of the research are policy and function of the party as a political party, political socialization, and recruitment system in the party. The research applies a qualitative approach. Data resources of the research are from in=depth interview on 15 key informants using snowball technique. Secondary data includes literature study, scientific publication, and also official reports from related institutions,
The result of the research shows that as a party, Golkar has a clear policy, with its mechanism (structure and framework) of organization and modern, structured and systematic forming of cadre with good recruitment system. However, culture of women in its board and representative in parliament. The party has also less afford in implementing its function to be more democratic. It implicates to bias gender policy and lower-level of women representative ness in parliament. The party only got 16 representatives or 11, 76% from 136 seats of the party in parliament a results of 1999 election and less then quota targeted by the law of Political Party.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21723
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Suci Kamalia
"Penelitian ini membahas mengenai brand partai politik berdasarkan isu yang diwacanakan, dimulai dari identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Studi ini berfokus isu anti poligami yang diusung oleh PSI dalam membentuk citra brand PSI. Penelitian ini menggunakan teori brand milik Aaker (1996) yang menyebutkan bahwa brand memiliki 3 (tiga) lapisan, yakni identitas brand, posisi brand, dan citra brand. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method atau metode campuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah analisis isi dan wawancara. Subjek penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua), yakni subjek penelitian dengan analisis isi adalah berita di detik.com, dan informan non pemilih dan pemilih PSI. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan atau pergeseran dari identitas brand yang dibuat oleh PSI, posisi brand di media (detik.com), hingga pada citra brand di khalayak perempuan. Identitas brand PSI memfokuskan pada pemberdayaan perempuan dan pemuda yang masing-masing memiliki terdapat kebijakan janji PSI. Tetapi, ketika masuk ke media, ada pergeseran identitas brand PSI. Posisi brand PSI cenderung sebagai partai anti poligami dan keterwakilan perempuan. Isu-isu seputar kepemudaan dan perempuan lainnya tergerus oleh isu anti poligami dan hal inilah yang diaktifkan oleh PSI di media. Setelah adanya pergeseran dari identitas brand ke posisi brand PSI, citra brand PSI juga mengalami pergeseran. Menurut hasil penelitian, isu anti poligami hanya dijadikan awareness saja, agar masyarakat mengetahui bahwa PSI itu ada dan eksis. Terdapat benang merah antara non pemilih dan pemilih, yakni PSI mengusung isu anti poligami agar eksis di masyarakat, terlebih dengan PSI yang merupakan partai baru sehingga perlu untuk mengeksiskan partainya dibandingkan dengan partai-partai yang sudah lama.

This study discusses political party brands based on the issues discussed, starting with brand identity, brand position, and brand image. This study focuses on anti-polygamy issues promoted by PSI in shaping the PSI brand image. This study uses Aakers (1996) brand theory which states that a brand has 3 (three) layers, namely brand identity, brand position, and brand image. This research uses a mixed method approach or mixed method. Data collection techniques used were content analysis and interviews. The subject of this study was divided into 2 (two), namely research subjects with content analysis are news on detik.com, and non-voter informants and PSI voters. The results showed a difference or shift from the brand identity created by PSI, the position of the brand in the media (detik.com), to the brand image in the female audience. PSI brand identity focuses on empowering women and youth, each of whom has a PSI policy promise. However, when it entered the media, there was a shift in the PSI brand identity. The position of the PSI brand tends to be an anti-polygamy party and womens representation. Issues around youth and other women were eroded by the issue of anti-polygamy and this was what was activated by PSI in the media. After a shift from brand identity to PSI brand position, PSI brand image also experienced a shift. According to the results of the study, the issue of anti-polygamy is only used as awareness, so that the public knows that the PSI exists and exists. There is a common thread between non-voters and voters, namely PSI carries the issue of anti-polygamy to exist in the community, especially with PSI which is a new party so it is necessary to expose the party compared to old parties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T55187
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Khoirunnisa Nur Agustyati
"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T50167
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Gramedia, 1981
320.9 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Gramedia, 1981
320.9 Par
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Analisis tentang startegi gender di tiga partai politik terbesar yang mendominasi legislatif periode 2009-2014 yaitu partai Demokrat, Partai Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menunjukan beberapa temuan yang dapat direfleksikan untuk perjalanan menghadapi pemilu. pertam, ketiga partai menyumbang jumlah kursi perempuan paling banyak di parlemen nasional. kedua, sebagai partai-partai dominan melalui fraksi-fraksinya di legislatif, ketiganya tidak memperlihatkan adanya ketentuan menyangkut bagaimana kebijakan dan strategi partai politik dalam upaya mewujudkan keadilan gender , dan tidak ditemukan strategi pengarusutamaan gender dalam partai politik . ketiga, strategi yang hadir dalam institusi partai hanya berwujud Departemen Perempuan sebagai women focal point. diluar itu, strategi peningkatan representasi perempuan yang berdasarkan atas keadilan, kesetaraan, dan ekuitas gender pun absen."
305 JP 19 (2) 2014
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Institute for Policy and Community Development Studies (IPCOS), 2001
324.2 PAR
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sihite, Janfry M.
"Marketing politik adalah ilmu yang mengaplikasikan teori marketing ke dalarn politik. Aplikasi marketing politik makin dibutuhkan oleh partai politik sejak kembalinya sistem multipartai yang meningkatkan iklim kompetisi pemiiu di Indonesia Salah satu aplikasi marketing politik dapat kita lihat dari pengalaman di pemilu tahun 2004. Pendekatan ini sukses dipakai untuk membangun citra presiden dan memenangkan suara mayoritas penduduk Indonesia. Didorong oleh kesuksesan ini, maka sekarang peneiitian mengenai aplikasi marketing politik dibutuhkan untuk mcnambah wawasan dan pengetahuan kita dalam memahami perilaku pemilih Indonesia.
Marketing politik memandang pemilih sebagai subjek politik. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan mcnguji perilaku pemilih dan mencari tahu berbagai jalur yang dapat dipcngaruhi untuk mencapai voting pemilih. Pexilaku pemilih sendiri dipengaruhi oleh emosionalitas dan rasionalitasnya. Kedua hal ini tidak bisa dibeda-bedakan, hal ini merupakan proses kompleks otak manusia yang melibatkan koduanya Sesuai dengan pengamatan kita terhadap konsumen dalam pembelian barang kchutuhan sehari-hari, kita dapat melihat bahwa setiap knnsumen mempunyai kecenderungau untuk berpikir rasional ketika membuat keputusan atau cenderung untuk berperilaku kamna merasakan emosionalilasnya. Didalam penclitian ini, kjta akan fokus kepada faktor emosional yang mempengaruhi pemilih 'dan bagaimana emosionalitas dapat mempengaruhi keterlibatan, keterikatan dan keyakinan keputusan pemilih menuju voting partai politik.
Ernosionalitas adalah anteseden, keterlibatan, keterikatan, dan keyakinan keputusan akan menjadi mediasi voting pemilih yang merupakan konsekuensinya. Hasil dari scmua hipotesa yang ditetapkan dalam penelitian ini terbukti signifikan. Emosionalitas yang tcrdiri dari emosionalitas pribadi dan psngaruh preferensi sosial meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pengelolaan infonnasi dan aktifitas partai politik. Emosionalitas pemilih meningkatkan keterikatan kognisi pemilih dan keterikatan emosionalnya. Emosional, keterikatan dan keterlibatan pemilih meningkamkan keyakinan keputusan pemilih. Dan akhirnya keterlibatan, keterikatan dan keyakinan keputusan pemilih meningkamkan voting pemilih.

Political marketing is a science applying marketing theory in political activity. Since Indonesian multhaarty election in 1999 and increasing competitiveness of political party toward the election, the application of political marketing considerd to be important. Ajierward, history told us that political marketing successfully applied in 2004 election. This approach succeed in increasing president image and won the majority of voter. In terms of this success, research about marketing politic is essential to improve our understanding and knowledge about Indonesia voter behavior.
Political marketing view voter as the subject of the politic. Regards to this perspective, our research aimed to know the voter behavior. Voter behavior itself influenced by voter rationality or emotionality. Both of the voter emotionality and rationality can not be distincted but it is a complex process contain both of them. Inline with our observation in the fast moving consumer goods industry, we could conclude that every consumer have a tendency when they are making a decision. Whether they think rationally or to _/eel emotionalbz. Ajterward we will focus the topic of this thesis in voter emotionality, how emotionality increasing involvement, attachment and decision confidence andjinallv increasing voter voting.
Emotionality is the antecedent, involvemene attachment and decision confidence will be the mediator for voting as the consequence. All the hypothesis stated for this thesis positively signyicant. Emotionality increasing voter information involvement and program involvement. Emotionality increasing voter cognitive attachment and emotional attachment. Emotionality, attachment and involvement increasing voter decision confidence. Andfinalbv involvement, attachment and decision confidence increasing voting.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mahrus Irsyam, 1944-
Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1984
324.2 MAH u
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>