Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBelum adanya acuan perbandingan atau tolok ukur atas performa keuangan industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu kendala dalam menganalisa performa keuangan perusahaan manufaktur Indonesia dengan Iebih komparatif dan komprehensif. Di negara-negara industri maju, acuan yang berdasarkan rata-rata industri (industry average) telah banyak dipublikasikan oleh lembaga-Iembaga nirlaba seperti Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Tulisan ini bermaksud merancang prototype performa keuangan rata-rata yang dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk perbandingan dan menganalisa performa keuangan usaha-usaha industri manufaktur yang lain.Sebagai model, rancangan prototype ini menggunakan 132 unit usaha industri manufaktur yang tercatat sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia, sehingga selain terjamin kelayakannya, unit-unit usaha tersebut juga mempunyai data keuangan yang cukup lengkap. Masing-masing unit usaha terbagi ke dalam tiga kelompok industri manufaktur, yaitu: (I) Industri Dasar dan Kimia; (2) Aneka lndustri; dan (3) Industri Barang Konsumsi. Data keuangan yang digunakan adalah dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.Dari beberapa unit usaha (emiten manufaktur) tersebut diambil yang memenuhi Syarat positif atas laba usaha (laba operasi), laba bersih, dan ekuitas (modal penyertaan) selama lima tahun periode pengamatan. Selanjutnya dihitung berbagai financial ratios yang mencakup lima kategori, yaitu: (1) Assets Utilization Ratios; (2) Liquidity Ratios; (3) Risk Measures atau Leverage Ratios; (4) Profitability Ratios; dan (5) Market Price Ratios. Hasil perhitungan dan pengolahan data menunjukkan bahwa dari 132 emiten manufaktur, terpilih 50 emiten manufaktur yang secara rata-rata mempunyai performa keuangan yang baik, sehingga layak untuk dibakukan menjadi ukuran perfonna yang unggul (standard industry average). Ukuran baku tersebut selanjutnya digunakan untuk menilai performa keuangan beberapa perusahaan pada masing-masing sektor manufaktur yang diteliti, apakah performa keuangannya relatif sama, berada di atas atau di bawah rata-rata industri.

---

AbstractThe absence of a reference for financial performance of the Indonesia manufacturing industry is one constraint in analyzing the financial performance of Indonesia manufacturing firms comprehensively. In modern industry countries, known as standard industry average is published periodically by a non-profit organization such as the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study is to design a prototype of standard financial performance of average industry in Indonesia, which can be used as a benchmark to compare with other manufacturing firms.The prototype is using 132 manufacturing companies listed in the Indonesia Stock Exchange as a model, considering that it produces financial reports of the companies which are proper, complete and available for some years. The manufacturing listed companies are categorized into three sectors: (1) Basic and Chemicals Industry; (2) Miscellaneous Industry; and (3) Consumer Goods Industry. Five years period financial data of 2004 to 2008 are used in the study.The study is started by selecting companies with positive value in operating income, net income, and equity for the tive years period. The financial ratios of each of the company are then calculated, included: (1) Assets Utilization Ratios; (2) Liquidity Ratios; (3) Risk Measures (Leverage Ratios); (4) Profitability Ratios; and (5) Market Price Ratios. The results showed that there are 50 manufacturing listed companies which can be elected and used as standard industry average, the financial ratios of each of which are calculated. The standard industry average then used to analyze the financial performance of some manufacturing companies, whether the performances are relatively the same, above or below the average."

"Penelitian ini menguji pengaruh aspek keuangan (rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan) terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Skor kinerja menggunakan skor kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) tahun 2008 ? 2010 yang sumber utamanya adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun 2008 - 2010. Dengan menggunakan uji regresi berganda terhadap 800 sampel hasilnya menunjukkan bahwa rasio desentralisasi fiskal berpengaruh positif, sedangkan rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan berpengaruh negatif terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hanya rasio efektivitas PAD yang tidak berpengaruh terhadap skor kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

This research tested the effect of financial aspect (fiscal decentralization ratio, effectiveness of PAD ratio, activity ratio, growth ratio) towards the performance scores of the local government implementation in Indonesian district/cities. Performance scores used in this research is the performance score of EKPPD which the main sources are LPPD budget year 2008 - 2010. By using the multiple regression of 800 sample showed that fiscal decentralization ratio have positive effect, while activity ratio and growth ratio have negative effect to performance score of local government implementation. Only effectiveness of PAD ratio did not have effect on performance score of local government implementation."

"[ABSTRAK Badan Pemeriksa Keuangan BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mulai dari Pemerintah Pusat Kementerian Lembaga Pemerintah Provinsi atau Kabupaten Kota BUMN dan BUMD Hasil observasi menunjukkan bahwa manajemen pemeriksaan yang dilakukan BPK dilakukan dengan menggunakan sistem informasi berupa aplikasi e BPK dan eAudit Aplikasi tersebut memiliki database yang tersebar baik di Kantor Pusat maupun 33 Kantor Perwakilan sehingga pemeriksa BPK membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan analisis data pemeriksaan Oleh karena itu BPK memerlukan sebuah data warehouse yang menggabungkan seluruh data e BPK dan eAudit untuk melakukan analisis data pemeriksaan Penelitian ini bertujuan untuk membuat sebuah prototype data warehouse pemeriksaan Perancangan data warehouse dilakukan dengan menggunakan pendekatan bottom up dan menggunakan metodologi Kimball 1996 dengan memanfaatkan sumber data pemeriksaan yang sudah ada Pengumpulan data didapatkan dari hasil observasi lapangan dokumen internal organisasi dan wawancara dengan nara sumber yang terkait dengan pengolahan data di BPK Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan proses mapping data auditee untuk mentransformasikan data sumber pemeriksaan yang beragam sedangkan proses ETL dirancang secara otomatis Rancangan arsitektur dan model data warehouse dibuat dengan berdasarkan kebutuhan pengguna serta analisis sumber data pemeriksaan yang ada Dengan memanfaatkan rancangan data warehouse ini pemeriksa BPK diharapkan dapat melakukan proses analisis data laporan keuangan auditee lebih cepat dan mudah ABSTRACT Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ;Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ;Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily , Badan Pemeriksa Keuangan BPK has the task to audit the management and financial responsibility of Central Government Ministries Institutions Government of the Province District City state and local enterprises Observations show that BPK use eAudit and e BPK information systems to manage the audit The information systems has a database that is distributed both at head office and 33 representative offices so the auditor need more time to analyze the data Therefore BPK requires a data warehouse that incorporates all the data of e BPK and eAudit to conduct data analysis This research aims to create a data warehouse prototype of financial audit The design of a data warehouse use bottom up approach and Kimball methodology 1996 by utilizing the existing financial audit data sources The collection of data obtained from the results of field observations organization 39 s internal documents and interviews with informants related to data processing in BPK The results of this research indicate that the data mapping process is needed to transform the various financial audit data source and ETL process is designed by automatically The design of the data warehouse architecture and the model are based on user requirements and the analysis of financial audit data source By utilizing this data warehouse design the auditor is expected to analyze financial data more quickly and easily ]"

"ABSTRAKPembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I) telah berakhir dengan dicapainya kemajuan diberbagai bidang pembangunan. Hasil pembangunan di bidang ekonomi telah menaikan GNP dari US$ 70 pada permulaan PJP I ditahun 1969 menjadi US$ 700 diakhir PJP I tahun 1994. Selama 25 tahun pembangunan nilai ekspor meningkat 43 kali dari US$ 72 juta ditahun 1968 menjadi US$37.2 milyar ditahun 1993/1994.'Kemajuan di bidang ekonomi tersebut dapat dicapai di samping berkat adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan makro ekonomi yang mendukung tentunya juga tidak lepas dari kemampuan pengelolaan perusahaan yang memadai. Di luar konteks adanya pemberian fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah kepada sejumlah pelaku usaha selama PJP I, kemampuan pengelolaan perusahaan yang mereka miliki terbukti mempunyai peranan terhadap hasil pembangunan yang dicapai.Memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II) ini, dimana sistem perdagangan dunia akan semakin bebas, pelaku usaha Indonesia tidak dapat lagi untuk terus mengandalkan perlindungan pemerintah. Orientasi mendapatkan konsensi, proteksi, atau subsidi, harus mereka ubah dengan orientasi meningkatkan kemampuan berkompetisi. Ini berarti bahwa mereka harus lebih meningkatkan kemampuan pengelolaan perusahaan.Pemerintah Renublik Indonesia. Repelita VI. Baku I. Jakarta: Percetakan Neaara RI. 1994. Pada tahap ini studi empiris mengenai kemampuan pengelolaan perusahaan menjadi sangat penting. Studi-studi tersebut dapat memberi pemahaman lebih baik tentang kondisi pengelolaan perusahaan yang selama ini dilaksanakan, dan dengan demikian dapat diperoleh masukan mengenai bagaimana meningkatkannya dimasa yang akan datang. Salah satu aspek pengelolaan perusahaan yang penting untuk ditelaah adalah aspek manajemen keuangan.Studi ini direncanakan untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia selama ini. Fungsi manajemen keuangan adalah merencanakan untuk memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Informasi tentang pelaksanaan fungsi manajemen keuangan yang telah dilakukan dimasa lalu diperoleh dari laporan keuangan yang setiap tahun diterbitkan oleh perusahaan. Mengingat ada perbedaan mendasar dalam penyusunan laporan keuangan antara perusahaan keuangan dan non-keuangan maka untuk memenuhi standar validitas penelitian maka studi terhadap kedua himpunan harus dilakukan secara terpisah. Studi ini dibatasi untuk meneliti pelaksanaan fungsi manajemen keuangan pada perusahaan-perusahaan non-keuangan saja.1.2. Pendekatan StudiNeraca perusahaan mencerminkan posisi aktiva dan kewajiban-ekuitas perusahaan pada saat tertentu. Nilai buku jumlah aktiva harus selalu sama dengan nilai buku jumlah kewajiban-ekuitasnya. Aktiva biasa dibedakan menjadi aktiva lancar (kas dan surat berharga, piutang, persediaan) dan aktiva tak-lancar. Sementara itu kewajiban-ekuitas terdiri atas kewajiban lancar (hutang usaha, dan pinjaman jangka-pendek), kewajiban jangka-panjang, dan ekuitas.Informasi komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas merupakan bahan penting untuk memahami pelaksanaan manajemen keuangan perusahaan. Dibanyak kepustakaan teori keuangan modern dijelaskan bahwa dalam penentuan komposisi komponen aktiva dan kewajiban-ekuitas dilakukan secara tidak-terikat. Ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan merupakan temuan penting dari studi manajemen keuangan yang dilakukan oleh Modigliani dan Miller (1958). Walaupun ketidak-terikatan antara pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan telah merupakan asumsi sangat berharga dalam menyederhanakan pengertian keputusan keuangan perusahaan, namun pada kenyataannya studi-studi investasi-pembiayaan tidak mampu membuktikan adanya ketidak-terikatan antara komposisi komponen sisi aktiva dan kewajiban-ekuitas.Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perkembangan studi-studi berikutnya justru diarahkan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan terjadinya kesaling-hubungan antara komponen di dalam kedua sisi neraca Studi semacam ini tidak menggunakan asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan dengan alasan bahwa apabila memang betul keputusan tersebut saling tidak-terikat, keputusan secara simultan dalam periode relatif singkat tetap harus dilakukan karena setiap keputusan investasi harus diikuti dengan keputusan pembiayaan atau sebaliknya. Sejalan dengan arah perkembangan tersebut, maka studi ini pun tidak memakai asumsi ketidak-terikatan antara keputusan investasi dan pembiayaan yang ditawarkan oleh Modigliani dan Miller."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana Prinsip Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Otorita Ibu Kota Nusantara. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Ibu Kota Baru Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Ibu Kota Negara menjadi pusat perbincangan oleh Masyarakat dan Akademisi. Pembangunan Ibu Kota Baru tidak terlepas dari bagaimana cara pemerintah melakukan pendanaan dalam pembangunan Ibu Kota tersebut. Pendanaan Ibu Kota baru mendapatkan sumber pendanaan dari Keuangan Negara, Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dikelola langsung oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden dan Kepala Otorita berkedudukan setingkat dengan Menteri. Kepala Otorita yang mendapatkan kewenangan dalam mengelola Keuangan Negara dalam Ibu Kota Nusantara dan berkedudukan setingkat dengan Menteri menjadikan terdapat indikasi adanya dualisme kelembagaan dalam pengelolaan Keuangan Negara. Pada praktiknya Pengelolaan Keuangan Negara ditujukan hanya kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) namun pada Undang-Undang tentang IKN, Kepala Otorita juga dapat mengelola Keuangan Negara dalam rangka persiapan, Pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) digunakan dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sehingga terjadi kekhawatiran adannya pembengkakan APBN dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

---

This paper analyzes the Principle of State Financial Management in the Archipelago Capital Authority. This article was prepared using doctrinal research methods. The New Capital City of the Republic of Indonesia, which has been ratified by the Government based on Law Number 3 of 2022 as most recently amended by Law Number 21 of 2023 concerning the National Capital, has become the center of discussion among the public and academics. The development of the new capital city cannot be separated from how the government funds the development of the capital city. Funding for the new capital city receives funding sources from the State Finance. State Finances in the Archipelago Capital City are managed directly by the Head of the Archipelago Capital Authority who is appointed directly by the President and the Head of the Authority is at the same level as the Minister. The Head of the Authority who has the authority to manage State Finances in the Archipelago Capital and has a position at the same level as the Minister means that there is an indication of institutional dualism in the management of State Finances. In practice, State Financial Management is directed only to the Minister of Finance as the Chief Financial Officer (CFO), but in the Law on IKN, the Head of the Authority can also manage State Finances in the context of preparation, development and relocation of the National Capital. The State Revenue and Expenditure Budget (APBN) is used in the Development of the Archipelago Capital City, so there are concerns about the APBN swelling in the Development of the Archipelago Capital City."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian intern pengelolaan keuangan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf Masjid Ar Raqiib Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut serta menganalisis akuntabilitas pelaporan keuangan dan memberi saran untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Masjid Ar Raqiib BPKP merupakan salah satu masjid perkantoran yang terletak di Jl. Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur. Pengendalian intern pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf belum dilaksanakan secara efektif dan memadai serta pelaporan keuangan tidak dilakukan secara tertib dan transparan dan belum menerapkan PSAK 45 dan PSAK 109 serta hanya melaporkan keuangannya sebesar penerimaan dan pengeluaran dana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini telah menghasilkan simpulan bahwa pengendalian intern belum efektif dan SOP untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern tersebut. Masjid Ar Raqiib BPKP belum sepenuhnya berakuntabilitas, amanah telah ditunaikan, namun pelaporan keuangan belum memadai.

---

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of internal control of financial management Zakat, Infaq, Shadaqah, and wakaf and provide advice to improve the effectiveness and analyze financial statements accountability and provide advice to improve them. Ar Raqiib Mosque of The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) located on Jalan Pramuka Number 33, East Jakarta. Internal control over the management of zakat, infaq, shadaqah, and wakaf has not been implemented effectively and adequately. Financial statement has not been report in an orderly and transparently and has not based on PSAK 45 and PSAK 109. Its only reports its funds in the amount of funds received and disbursed. This research is a qualitative descriptive study with a case study approach. This research has concluded that internal control is not effective enough and Standard Operating Procedure is needed to improve the effectiveness of internal control. Trustworthy has been fulfilled, but financial reporting is inadequate and not fully accountable."

"ABSTRAKTujuan dan karya akhir ini adalah untuk mengetahui miai intrinsik sahamperusahaan yaitu PT Merck Indonesia Tbk. yang bergerak dalam industri farmasidengan menggunakan dua metode penilaian perusahaan yaitu metode arus kas bebas(free cash flow model) dan economic profit model. Nilai intrinsik perusahaan diperoleh dari perhitungan nilai sekarang dari aruskas bebas dan economic profit perusahaan di masa depan dengan menggunakanweighted average cost of capital. Arus kas bebas dan economic profit perusahaan dimasa depan diperoleh dengan terlebih dahulu membuat proyeksi laporan keuanganperusahaan yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi selama beberapa tahun kedepan. Namun sebelum menyusun proyeksi laporan keuangan, terlebih dahuludiperlukan analisis industri farmasi serta analisis kinerja perusahaan yang diperolehdari analisis rasio laporan keuangan perusahaan selama beberapa tahun yaitu daritahun 1994?2000. Analisis industri dan perusahaan pada dasarnya adalah untuk mengidentifikasikarakteristik ataupun potensi industri serta posisi perusahaan di dalam industritersebut untuk memperoleh landasan dan asumsi yang memadai untuk menyusunproyeksi laporan keuangan. Proyeksi laporan keuangan disusun dengan membuat tiga skenario yangmenggambarkan skenario dalam keadaan normal, optimis, dan pesimis. Dari masingmasing ketiga skenarto tersebut dihitung nilai intrinsik perusahaan denganmenggunakan dua metode yang telah disebutkan sebelumnya yaitu metode arus kasbebas (free cash flow model) dan economic profit model. Nilai intrinsik saham yangdihitung dengan kedua metode yang berbeda tersebut harus menghasilkan nilai yangsama. Dengan adanya tiga skenario yang berbeda maka akan menghasilkan tiga nilaiintrinsik yang berbeda pula. Dari ketiga nilai tersebut, bisa diperoleh satu nilai yangdiharapkan per lembar saham (expected value per share) dengan memberikanprobabilitas kejadian pada masing-masing skenario di atas. Nilai intrinsik saham perusahaan ini kemudian dibandingkan dengan hargapasar saham perusahaan pada tanggal penilaian yaitu pada akhir tahun 2001 untukmengetahul apakah saham perusahaan di pasar overvalued atau undervalued. Danhasil perbandingan ternyata saham perusahaan di pasar Mengalami undervalued.Hal yang perlu diingat adalah dalaim proses penilaían perusahaan ini adalahasumsi yang digunakan adalah berdasarkan data sekunder yaitu laporan keuanganperusahaan yang terdaftar di J3ursa Efek Jakarta. Pemilihan dan penggunaan asumsiyang berbeda dan karya akhir ini akan menghasilkan nilal intrinsik yang berbedapula."