Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini berfokus pada pemilihan strategi terbaik bagi Kabupaten Klaten dalam melakukan pembangunan daerahnya, dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT dan AHP. Penelitian ini menggunakan 2 instrumen kuisioner, yaitu kuisioner SWOT dan kuisioner AHP. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa sasaran pembangunan yang harus diprioritaskan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan cara memperkuat perekonomian mikro.

---

ABSTRACT

This thesis focuses on prioritizing regional development policy strategies on Klaten Regency with SWOT and AHP Analysis Approach. The research uses 2 instruments; those are SWOT questionnaires and AHP questionnaires. This research recommends Klaten Regional Government to increase economic growth by strengthening micro economies."

"Tesis ini membahas tentang analisis pengaruh kredit perbankan dan tenaga kerja sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan metode data panel mulai tahun 2002 ? 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh pertumbuhan kredit dan tenaga kerja sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah baik total kredit maupun kredit investasi serta tenaga kerja sektoral memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan model fixed effect cross section specific coefficients, semua variabel kredit di tiap sektor memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali variabel kredit sektor pertambangan dan penggalian. Dimana kredit sektor pertambangan dan penggalian kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan semua variabel tenaga kerja di tiap sektor memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi kecuali tenaga kerja sektor listrik, gas dan air bersih serta tenaga kerja sektor pertanian kurang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan tenaga kerja sektor pertambangan dan penggalian pengaruhnya negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

This research discusses the impact of the credit to economic growth in Indonesia, with panel data method sectoral analysis 2002-2008. The objectives of the paper are to describe the influence of sectoral credit and employment growth to the economic growth. The results of this research is sectoral credit and employment growth have positive impact to the economic growth. Based on fixed effect cross section specific coefficients model, credit in each sector has a positive impact to the economic growth, except credit in mining and quarrying sector. Whereas credit in mining and quarrying sector has a very little impact to the economic growth. All sectoral employment variables have positive impact to the economic growth except employment in electricity, gas and water supply sector and also agriculture employment. These two employment sector have a little impact to the economic growth. On the other hand, employment in mining and quarrying sector has a negative impact to the economic growth."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan. Pertama, menganalisis berbagai sektor unggulan (key sector) dalam perekonomian propinsi Jawa Timur antara tahun 1994 dan 2000. Kedua, mengidentifikasi perubahan struktur perekonomian Jawa Timur pada periode yang sama. Penelitian ini menggunakan analisis input-output yang telah banyak digunakan untuk menganalisis tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian, sektor unggulan, dan angka pengganda sektor ekonomi. Lebih lanjut, perubahan struktur akan dianalisis dengan menggunakan metode yang disebut multiplier product matrix (MPM) yang dapat menggambarkan landscape suatu perekonomian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran dalam beberapa sektor unggulan dan angka pengganda sektoral peranan sektor industri lainnya dan sektor industri makanan, minuman dan tembakau sangat dominan dari sisi besaran outputnya, juga memiliki angka penggandaan yang cukup tinggi. Selain itu, berdasarkan analisis MPM terlihat pula perubahan struktur ekonomi Jawa Timur selama periode 1994 sampai 2000 walaupun tidak drastis. "

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan keseimbangan antar variable pembangunan ekonomi dan sosial daerah dengan menggunakan metode vector dan error correction model dan menganalisi kointegrasi serta kausalitas antar variabel dengan menggunakan metode cointegration dan causality. Metode yang digunakan ialah Error Correction Model (ECM) dan Vektor Error Correction Model (VECM). Variabel penelitian ini terdiri dari inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mewakili variabel pembangunan ekonomi serta, variabel pembangunan sosial diwakili oleh Indeks Pembangunan manusia (IPM), Kemiskinan dan Pengangguran. Penelitian ini akan menggunakan uji root dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller test (ADF-test). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel inflasi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Sementara itu, variabel independen lainnya (IHK, IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) dalam jangka pendek maupun jangka panjang secara simultan berpengaruh pada PDRB. Terdapat hubungan keseimbangan Antar variable pembangunan ekonomi (PDRB, Inflasi, IHK) dan variabel sosial (IPM, Kemiskinan dan Pengangguran) di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan metode vector dan error correction model dan antar variable pembangunan ekonomi dan sosial berkointegrasi dan berkausalitas dengan menggunakan metode cointegration dan causality."

"Konsensus nasional Political Will dari DPR untuk penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, telah diundangkan melalui TAP XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1998 dan diatur lebih lanjut dengan UU No. 28/1999 tanggal 19 Mei 1999 dan UU No. 31/1999 tanggal 16 Agustus tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan UU No. 3/1971 yang lama. Hal ini merupakan babak baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia dengan memanfaatkan momentum era reformasi.Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) secara sistematis di Indonesia_ telah sejak lama dilakukan, karena dirasakan korupsi sudah sangat membahayakan pembangunan. yaitu sejak tahun 1957 mulai dengan peraturan penguasa militer, penguasa perang pusat, TPK, Komisi 4, Opstib, sampai era reformasi dengan dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) pada tanggal 13 Oktober 1999 dan Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada tanggal 23 Mei 2000.Kejaksaan Agung sebagai lembaga penuntutan satu-satunya di Indonesia (legal monopoly) mempunyai tanggung-jawab moral dan hukum untuk berjuang memberantas korupsi dan menegakkan supremasi hukum yang responsif dengan rasa keadilan masyarakat. Tuntutan dan harapan masyarakat sangat besar diletakkan di pundak Kejaksaan Agung, untuk mengusut tuntas dugaan adanya korupsi yang merugikan keuangan negara, dan mulai mengadili kasus-kasus korupsi besar, dan yang menarik perhatian masyarakat (catchs some big fishes) seperti Kasus Soeharto mantan Presiden RI berkuasa 32 tahun, yang mulai disidangkan tanggal 31-8-2000.Kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi selama 5 tahun (1993/1994 s/d 1997/1998) pada tahap penyelidikan penyelesaiannya hanya 40% (34 kasus) dan sisa tunggakan 60% (50 kasus), tahap penyidikan penyelesaiannya hanya 38% (9 kasus) dan sisa tunggakan 62% (15 kasus), dan tahap penuntutan untuk seluruh Indonesia tingkat penyelesaiannya hanya 19% (115 kasus) dan sisa tunggakan 81% (479 kasus). Rata-rata sisa tunggakan kasus sekitar 60%-81%.Pendapat para ahli tentang sebab-sebab terjadinya korupsi dan hambatan pemberantasan korupsi, dijadikan sasaran analisis yang mendasari perumusan strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) selanjutnya. Strategi secara sistematis itu diharapkan dapat mengendalikan faktor-faktor penyebab korupsi tersebut.Bertolak dari kenyataan tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan Agung, sejauh mana tingkat efektifitas Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, (apakah telah memberikan hasil/akibat yang maksimal, taxis dari pertimbangan efisiensi) dan berupaya untuk dapat memberikan strategi alternatif/prioritas yang dapat meningkatkan efektifitas pemberantasan korupsi (anti corruption strategy).Hasil penelitian penulis ini menunjukkan, bahwa Kejaksaan Agung berada pada kondisi di dua lingkungan yaitu lingkungan internal dan eksternal. Hal mana telah memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Pengaruh sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat bisa berasal dari internal maupun eksternal. Yang berasal dari faktor internal berupa faktor kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), dan yang berasal dari faktor eksternal berupa faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat). Pendekatan analisis SWOT berupaya untuk merumuskan strategi yang sesuai (best solution) untuk diterapkan dalam upaya mencapai sasaran dan goal yang diinginkan. Ada beberapa strategi alternatif yang dirumuskan, namun berdasarkan urgensi penanganannyalskala prioritas kepentingannya, maka direkomendasikan untuk memakai strategi WO untuk strategi jangka pendek dan strategi SO untuk strategi jangka panjang.Dari hasil perumusan alternatif strategi SWOT tersebut dengan pendekatan ternyata untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka pendek adalah memanfaatkan TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) (0.408), memperbaiki sarana prasarana/penggajian/fas. kesejahteraan SDM kejaksaan (0,239), melakukan pengawasan intensif terhadap moralitas, etika profesi/sikap perilaku terhadap SDM kejaksaan (0,130), mengusulkan independensi kejaksaan/ (Independent Prosecution System) (0,116), dan memperbaiki/reorientasi sistem manajemen pembinaan (rekrutmen, promosi dan penempatan) SDM kejaksaan yang profesional dan rasional (0,106). Untuk sasaran strategi kebijakan prioritas jangka panjang adalah memanfaatkan lembaga ICAC (Independent Commission Anti Corruption)/ Komisi Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KGPTPK) (0,415), menetapkan target penyidikan dan penuntutan (0,366) dan mengusulkan independensi kejaksaan/(Independent Prosecution System) (0,219).Dalam penelitian ini, ternyata dalam strategi jangka pendek maupun strategi jangka panjang memiliki sensitifitas yang sangat kecil. Artinya, walaupun terjadi perubahan dalam urutan prioritas, temyata urutan prioritas faktor endogen (strategi kebijakan) tidak mengalami perubahan, hanya perubahan dalam bobot prioritasnya.Strategi Kebijakan periode jangka pendek dan jangka panjang yang dominan adalah dengan memanfaatkan keberadaan TGPTPK dan lembaga baru ICAC (Independent Commission Anti Corruption)IKGPTPK, sehingga diharapkan tercapainya peningkatan efektifitas strategi pemberantasan korupsi (anti corruption strategy) di Indonesia. Untuk ICAC, disarankan agar konsistensi terhadap sifat komisi yang harus independenlmandiri kepas dari carnpur tangan pemerintah, melibatkan peranan LSM/masyarakat dalam penanganan pemberantasan korupsi di Indonesia. Disarankan, ICAC mempunyai kewenangan terbatas hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan korupsi saja, sedangkan tahap penuntutan tetap sebagai wewenang Kejaksaan Agung. Perlu dirumuskan sinkronisasi susunan perundang-undangannya, agar tidak tumpang-tindih atau menabrak tata tertib hukum positif yang sudah ada."

"Adanya perbedaan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam hal kepemilikan terutama ketidaksamaan dalam hal potensi yang dimililki daerah diantaranya adalah potensi sumber daya, baik sumber daya alam ataupun sumber daya manusia, infrastruktur, dan sebagainya Perbedaan kepemilikan tersebut menyebabkan ketimpangan antar daerah bahkan semakin melebarnya jurang antar daerah satu dengan daerah lainnya. Apalagi kepemilikan sumber daya yang adat tersebut belum dikelola secara optimal sehingga antar daerah satu dengan daerah lainnya nampak jelas perbedaan tingkat pembangunan antara lain perbedaan tingkat pendapatan per kapita, prasarana dan sarana ekonomi dan sosiai, struktur kegiatan ekonominya dan sebagainya.Mengacu pada perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tingkat kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota melalui indeks Willianson, menganalisa pengaruh variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi kesenjangan perekonomian antar daerah di Propinsi Lampung seperti jumlah investasi, jumlah tenaga kerja, sumbangan dan faktor-faktor lainnya dan menganalisa pengaruh perubahan variabel kebijakan terhadap kondisi kesenjangan petekonomian antar daerah di masa yang akan datang.Studi ini menggunakan model ekonometrika dengan model persamaan simultan yang terdiri dari 11 persamaan yang meliputi 8 persamaan struktural dan 3 persamaan identitas. Jumlah seluruh variabel adalah 19 dengan variabeI endogen 11 buah dan variabel eksogen sebanyak 8 buah. Dari hasil estimasi model, sebanyak 3 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,70 hingga 0,92 dan 4 persamaan mempunyai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0,62 hingga 0,69. Bila dilihat dari nilai F hitung berkisar antara 15,8039 hingga 246,845, dan nilai Durbin Watson berkisar airtara 1,695 hingga 2,258.Daya validasi model dengan melihat nilai koefisein U-Theil hampir 85 per= mempunyai nilai koefisien U-Theil di bawah satu, hal berarti sebagian besar model dapat dipergunakan atau valid untuk dilakukan simulasi baik simulasi maupun proyeksi.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah teijadi kesenjangan perekonomian antar daerah kabupaten/kota di Propinsi Lampung yang diperlihatkan oleh besarnya nilai indeks Willianson antara 4 kabupaten/kota. Selain itu tingkat kesenjangan dipengaruhi oleh jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan yang diterima daerah, jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut dan adanya dummy krisis. Dari ke-4 variabel tersebut jumlah tenaga kerja lebih resposif terhadap tingkat kesenjangan dibandingkan variabeI yang lain. Hal ini akan semakin besar bila dalam suatu daerah tersebut telah terjadi aglomerasi tenaga kerja.Dari hasil proyeksi dari tahun 2000-2005 terhadap model persamaan simultan menunjukkan bahwa semua variabel endogen mengalami pertumbuhan yang meningkat untuk semua skenario kecuali variabel pendapatan per kapita mengalami penurunan pada tahun 2001 skenario moderat di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Utara.Hasil proyeksi variabel target menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan dipengaruhi tenaga kerja, sumbangan, jumlah investasi dan adanya dummy krisis tahun 1997-1998 menghasilkan hasil proyeksi yang meningkat Hal ini berarti daerah kabupaten/kota harus berupaya seoptimal mungkin untuk meningkatkan taraf pembangunan di daerahnya agar tidak tertinggal jauh dibandingkan daerah lainnya dengan berbagai upaya seperti menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi, perizinan yang mudah dan sebagainya terutama agar para investor mau datang menanamkan investasi di daerah. Akibat lebih lanjut ketertinggalan antar daerah dapat dikurangi/diperkecil."

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"AbstractSalah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi skal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasisejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerjapengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaaninfrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,studi ini mengonrmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaaninfrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubunganantara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuanini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untukmengurangi angka kemiskinan."