Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 98923 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tri Efriandi
Evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai di Kabupaten Muara enim
"Tesis ini membahas evaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim, berdasarkan perspesi rumah tangga sasaran selaku masyarakat yang menerima bantuan serta penentuan strategi kebijakan dari para pelaksana kebijakan sebagai ekspert dalam analisis proses hirarki. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang menggunakan analisis Univariat dan AHP (Analyitic Hierarchy Process) sebagai alat analisisnya.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan kriteria evaluasi kebijakan dengan sebagai sampel yaitu rumah tangga sasaran sebagai masyarakat yang menerima kebijakan diperoleh hasil bahwa kinerja kebijakan bantuan langsung tunai di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dari hasil kuesioner terutama berdasarkan tujuan kebijakan, sebagian besar masayarakat sudah memanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan pokok namun terdapat juga sebagian masyarakat yang menggunakan dana bantuan untuk membayar hutang sehingga penggunaan atau pemanfaatan dana belum maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar.
Dari hasil analisis AHP didapatkan hasil bahwa strategi untuk mengalihkan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi, kemudian disusul dengan keberlanjutan kebijakan, kemudian alternative terakhir yang dipilih yaitu untuk menghentikan kebijakan. Pemerintah selaku pembuat kebijakan perlu merevisi berbagai kekurangan yang terdapat dalam program bantuan langsung tunai, evaluasi yang dilaksanakan kiranya tidak hanya menjadi formalitas belaka, melainkan benar-benar menjadi sebuah rekomendasi dalam pembuatan kebijakan selanjutnya dan benar-benar dapat merekam permasalahan sebenarnya yang terjadi di lapangan. Selain itu dalam merencanakan sebuah kebijakan selain memperhitungkan berbagai kendala yang mungkin timbul dalam implementasi sebuah kebijakan kiranya dapat menyamakan persepsi antara aparat selaku pelaksana kebijakan dengan persepsi dari masyarakat sebagai objek dari suatu kebijakan agar kinerja kebijakan dapat dicapai dengan optimal.
This thesis explains about the performance evaluation of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul, Muara Enim regency. The purpose of this study was to evaluate the performance of unconditional cash transfer policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, based perceptions households receiving public assistance as well as determining the policy strategy of the policy implementers as expert in the analysis hierarchy process. The research approach used is quantitative approach with descriptive research using univariate analysis and AHP (Anayitic Hierarchy Process), as a tool of analysis.
Based on the results of the study using the evaluation criteria with a sample policy that is targeted as a community of households that receive the policy result that the performance of direct cash assistance policy in district of Lawang Kidul Muara Enim regency, has been running well this is shown from the results of the questionnaire, mainly based on policy objectives, the majority of society has for subsistence use but there are also some people who use the funds to help pay the debt so that the use or not maximum utilization of funds for basic needs.
From the results of AHP analysis showed that the strategy to transfer the policy to get the highest priority, followed by sustainability policies, then selected the last alternative is to stop the policy. Government as policy makers need to revise the various shortcomings inherent in direct cash assistance program, which conducted the evaluation would not only be a mere formality, but really became a recommendation in the next policy-making and can actually record the real problems that occur in the field. Also in the planning of a policy other than taking into account the various constraints that may arise in the implementation of a policy would be to equate the perception among officers as policy implementers with the perception of society as an object of a policy so that performance can be achieved with the optimal policy."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T27507
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dinamika implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT): Studi kasus di Kabupaten Kebumen
"Bantuan Langsung Tunai (Cash tranfer subsidy) was targeted to the poor for compensating the fuel price hike in 2005.In Kebumen Regency there was difference for perceptionor understanding and interest of policy actors in the implementation of cash Transfer Subsidy
"
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kualitas wilayah penerima bantuan langsung tunai (BLT) di DKI jakarta
Universitas Indonesia, 2006
S33935
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinamika implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (BLT): studi kasus dikabupaten Kebumen
JKAP 2007/2008
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Shomad
Program bantuan langsung tunai dalam perspektif public choice di Kota Bekasi (studi analisis kebijakan pemerintah presiden susilo Bambang Yudhoyono-wakil presiden Jusuf Kalla)
"Tesis ini membahas Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai yang digulirkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wakil Presiden Jusuf Kalla ditinjau dari perspektif public choice, dengan mengambil lokasi penelitian di Kota Bekasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.
Hasil penelitian adalah program Bantuan Langsung Tunai tidak bisa menanggulangi kemiskinan. Program BLT merupakan program kontraproduktif karena didesain sebagai program kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang justru menimbulkan kenaikan harga-harga komoditas lainnya, sehingga menaikkan angka inflasi. Program ini BLT juga lebih banyak politisnya ketimbang sebagai program pengentasan kemiskinan.
This thesis describes a Bantuan Langsung Tunai Program Policy initiated by the government of President Susilo Bambang Yudhoyono and Vice President Jusuf Kalla, viewed from the perspective of public choice, by taking a research location in Bekasi City. This study is a descriptive qualitative research design.
The results showed that Bantuan Langsung Tunai program can not eradicate poverty. BLT program is counterproductive program because the compensation program is designed as a fuel price increase which raises the prices of other commodities, thus raise the rate of inflation. Bantuan Langsung Tunai program is also more political than as a poverty alleviation program."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T28138
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Iwan Nefawam
Studi evaluasi penerapan pendekatan community led total sanitation di kecamatan Lembak dan kecamatan Talang Ubi kabupaten Muara Enim provinsi Sumatera Selatan tahun 2008
"Masalah dalam penelitian ini adalah belum diketahuinya faktor-faktor Community Led Total Sanitation (CLTS) mana yang berkontribusi dalam pencapaian masyarakat 100 persen tidak buang air besar di sembarang tempat di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan tujuan umumnya adalah diketahuinya penerapan pendekatan CLTS di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan tahun 2008, khususnya mengenai elemen pemicuan dalam CLTS yang paling berpengaruh terhadap motivasi masyarakat, kegiatan pendampingan dari Puskesmas untuk menjaga konsistensi proses pemicuan CLTS, peran kepemimpinan lokal dalam mendorong motivasi masyarakat untuk membangun fasilitas sanitasi, komitmen sosial di antara masyarakat untuk memelihara kesinambungan perilaku buang air besar pada fasilitas sanitasi.
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, mengamati penerapan tahapan CLTS yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kegagalannya dalam mencapai masyarakat 100% tidak buang air besar sembarang tempat. Tahapan CLTS menempati variabel independen, yakni faktor internal berupa elemen pemicuan CLTS, kepemimpinan lokal dan komitmen sosial serta faktor eksternal berupa pendampingan dari Puskesmas terhadap pencapaian masyarakat 100% tidak buang air besar sembarang tempat sebagai variabel dependen.
Elemen pemicuan yang paling mempengaruhi tergugahnya responden di Kecamatan Lembak dan Kecamatan Talang Ubi adalah rasa malu. Kecamatan Lembak mengalami kenaikan status sanitasi sebesar 81,1%, sedangkan Kecamatan Talang Ubi sebesar 9,6%. Pendampingan oleh fasilitator pasca pemicuan sangat mempengaruhi keberhasilan dalam meningkatkan status sanitasi, di Kecamatan Lembak adalah sebesar 77,0%, sedangkan di Kecamatan Talang Ubi hanya sebesar 6,2%. Kepemimpinan lokal sangat berperan dalam meningkatkan status sanitasi, di Kecamatan Lembak mencapai 75,6%, sedangkan di Kecamatan Talang Ubi hanya mencapai 16,5%. Komitmen sosial di kalangan masyarakat sangat mempengaruhi peningkatan status sanitasi termasuk ke dalam tahap peningkatan, di Kecamatan Lembak yang diakui responden sebanyak 75,5%, sedangkan di Kecamatan Talang Ubi hanya mencapai 27,8% responden.
The issue in this study is not recognized Community Led Total Sanitation (CLTS) factors contributed in the attainment of 100 percent community to open defecation free in Lembak Sub District and Talang Ubi Sub Dsitrict, District of Muara Enim, Province of South Sumatera. The general objective of this study is recognized the applying of CLTS approach, specifically in trigerring elements of CLTS which influence to community motivation, encourage and support from Public Health Centre facilitator to keep the change consistency, role of local leadership to support the community motivation on installing sanitation facility and social commitment among communities to keep the sustainability of behavior change of defecation in sanitation facility.
Research method of this study is descriptive that observe the applying of CLTS steps that influence its success and failure rates in achieving community 100% to open defecation free. Steps of CLTS occupies independent variable, in the internal factor, there are trigerring elements, local leadership and social comitment, and in the external factor is encouraging and supporting from Public Health Centre facilitator to community in achieving community 100% open defecation free as dependent variable.
Trigerring elements which most influence the responders awaking in Lembak Sub District and Talang Ubi Sub District is ashamed. Lembak Sub District has increased the sanitation status as high as 81,1%, whereas Talang Ubi Sub District as high as 9,6%. Encouraging and supporting by fasilitator at post- trigerring was very influence the successfullness in improving sanitation status, in Lembak Sub District is as high as 77,0%, whereas in Talang Ubi Sub District was only as high as 6,2%. Local Leadership have a role in improving sanitation status, in Lembak Sub District reaches 75,6%, whereas in Talang Ubi only reaches 16,5%. Social Commitment among society was very influence the improvement of sanitation status as in improvement phase, in Lembak Sub District that confessed responder of 75,5%, whereas in Talang Ubi Sub District was only reaches 27,8% responder."
Depok: Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Corry Wulandari
DID public cash transfer crowd out inter-household transfer in Indonesia evidence from Bantuan Langsung Tunai/BLT = Apakah bantuan publik tunai menetralisir efek bantuan antar rumah tangga di Indonesia: studi kasus dari Bantuan Langsung Tunai/BLT
"There are concerns, however, that the introduction of a public transfer system can negatively affect inter-household transfers through the crowding-out effect, which exists when donor households reduce the amount of their transfers in line with public transfers received from the government. The poor may not therefore have received any meaningful impact from the public cash transfer, as they potentially receive fewer transfers from inter-household private donors. Hence, this study evaluates whether there exists a crowding-out effect of public transfers on inter-household transfers in Indonesia.

Using data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) and by applying Coarsened Exact Matching (CEM) and Difference-in-differences (DID) approaches, this study found that the likelihood to receive transfers from other family members (non-co-resident) reduces when the household receives Bantuan Langsung Tunai (BLT). However, there is no significant impact of BLT on transfers from parents and friends.

Ada beberapa pertimbangan bahwa pengenalan program bantuan publik berdampak negatif terhadap pemberian (transfer) antar rumah tangga melalui efek crowding-out. Efek tersebut muncul ketika rumah tangga donor mengurangi jumlah pemberian kepada rumah tangga yang diketahuin pada saat bersamaan menerima BLT. Sehingga, rakyat miskin mungkin tidak menerima dampak yang berarti dari bantuan publik tersebut, karena bantuan dari rumah tangga lain yang biasa mereka terima menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, tulisan ini mengevaluasi apakah ada crowding-out effect akibat bantuan publik terhadap bantuan (transfer) antar rumah tangga di Indonesia. Menggunakan data dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) dan mengaplikasikan Coarsened Exact Matching (CEM) dan Differnce-in-differences (DID), dihasilkan bahwa kemungkinan rumah tangga menerima bantuan dari anggota keluarga lain (yang tidak serumah) berkurang ketika rumah tangga tersebut menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). Akan tetapi, tidak ada dampak yang signfikan terhadap bantuan (transfer) dari orangtua dan teman.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T55256
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hedy Yuliza
Analisis kepatuhan bidan di desa terhadap SOP layanan antenatal di polindes Kabupaten Muara Enim
"Pembangunan Kesehatan dewasa ini masih ditandai oleh tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu 373 per 100.000 kelahiran hidup menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga(SKRT, 1995) dan AKI menurut Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI, 1994) adalah 390 per 100.000 kelahiran hidup.
Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk percepatan penurunan AKI adalah dengan penempatan tenaga bidan di desa. Sejalan dengan itu ditetapkan Kebijaksanaan penyebaran pembangunan Pondok Bersalin Desa (Polindes) untuk mempermudah pelayanan persalinan di desa (Departemen Kesehatan, 1995: Ristrini dan Budiarto, 2000).
Kualitas layanan antenatal standar yang meliputi 5T yaitu menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengukur tekanan darah, pemberian imunisasi TT, mengukur tinggi fundus uteri dan pemberian tablet besi minimal 90 tablet selama kehamilan. Agar pelayanan antenatal pada ibu hamil sesuai standar perlu didukung oleh keterampilan bidan di desa dalam melaksanakannya yaitu meliputi cara menganalisa pemeriksaan 5T dan memberikan penyuluhan yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang kepatuhan bidan di desa terhadap SOP layanan antenatal di Polindes Kabupaten Muara Enim tahun 2001.
Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kualitatif sebagai upaya untuk menggali lebih jauh masalah yang timbul dalam pelaksanaan kepatuhan bidan terhadap SOP pelayanan antenatal di Kabupaten Muara Enim. Hasilnya adalah sebagian bidan desa tingkat kepatuhannya masih rendah dalam menerapkan layanan antenatal standar 5 T dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu beban kerja terlalu besar, motivasi kurang, pelatihan klinis masih sedikit, kurangnya supervisi dari atasan langsung serta kelengkapan sarana kesehatan yang kurang memadai.
Setelah diperoleh informasi ini akan disampaikan kepada pihak terkait untuk meningkatkan motivasi bidan dengan cara mengikutkan pelatihan-pelatihan yang klinis kebidanan, mengatur kembali beban kerja bidan di desa dengan petugas kesehatan lain yang bertugas didesa ,memenuhi kelengkapan sarana kesehatan ,pemberian reward dan teguran yang jelas aturannya serta pelaksanaan supervisi lebih bersifat bimbingan dengan menggunakan pedoman dan bukan bersifat menggurui, sehingga kepatuhan bidan di desa terhadap SOP layanan antenatal akan meningkat.
Analyze Midwives' Compliance in the Village to Standard Operation Procedure Antenatal Care in Village Birth Dwelling in Regency of Muara EnimNowadays health development is still signed by high Maternal Mortality Rate (MMR), is 100.000 alive births according to Indonesia Health and Demographic Survey (IHDS), is 390 per 100.000 alive births. One of the effort has been done to accelerate the slope is with hiring midwives in the village. A long with it is determined the spread policies of Village Birth Dwelling (Polindes) development to make child birth service easily (Health Department, 1995: Ristrini and Budiarto, 2000).
The quality of Standard Antenatal Care, which covers "5 T" are to weigh, to measure body, to measure blood tension, to give tetanus toxoid immunization, to measure fundus uteri highly and to give Ferrum tablet minimum 90 tablets within pregnancy. So that the Antenatal Care of pregnant mother suitable standard it needs some support from midwives' skills in the village in its organizing which covers the way to analyze "5 T" check and to give illumination which is correlated to save motherhood.
Correlation with this matter, the researcher was interested in giving some information about midwives' compliance in the village to Standard Operation Procedure Antenatal Care in Village Birth Dwelling (Polindes) in Regency of Muara Enim in 2001.
The research was done with qualitative study method as an effort to dig the problem, which is appeared in midwives' compliance organization to Standard Operation Procedure Antenatal Care in Regency of Muara Enim. The result of some of the village of midwives' compliance level was low in practicing "5 T" Standard Antenatal Care with factors, which was influenced it self is big working burden, lack of motivation, less-midwives clinic training, lack of supervision from direct lead and lack of health means completion. After getting this information will be sent to the Health District and Health Centre to raise midwives' motivation by following midwives' clinic training which is hoped knowledge and skill will raise, so that can give qualified Antenatal Care.
To reorganize working burden midwives in the village with other Health Officer, who are on duty in the village, to fulfill health means equipment, to give reward and clear warning and to guide supervision organization and solve the problem, too and to give a teaching guidance, so that the midwives' compliance in the village to Standard Operation Procedure Antenatal Care will be raised."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T10357
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asmarani Widhiati
Faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga pelaksana UKGS Puskesmas di Kabupaten Muara Enim tahun 2001
"Salah satu program puskesmas yaitu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, dimana program ini ditujukan kepada keluarga dan masyarakat di wilayah kerja puskesmas, oleh karena itu pelayanan kesehatan gigi dan mulut dapat dilaksanakan di gedung puskesmas maupun diluar gedung puskesmas seperti di Sekolah Dasar (SD), kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut di SD disebut Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah (UKGS).
UKGS adalah upaya kesehatan gigi dan mulut pada anak SD dititikberatkan pada upaya penyuluhan dan pencegahan berupa penyuluhan dan gerakan sikat gigi masal serta dilakukan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada setiap murid. Kabupaten Muara Enim merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Sumatera Selatan dengan jumlah SD sebanyak 598 buah yang terletak di 18 Kecamatan, jumlah puskesmas sebanyak 25 buah puskesmas. Semua puskesmas telah memiliki perawat gigi sebagai tenaga pelaksana UKGS, namun demikian bila dilihat dari hasil cakupan kegiatan UKGS masih rendah bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang ada di Propinsi Sumatera Selatan. Cakupan jumlah SD UKGS merupakan pengukuran untuk penilaian kinerja bagi tenaga pelaksana UKGS puskesmas.
Penelitian ini dilakukan dari bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2001 di 25 puskesmas dimana tenaga pelaksana UKGS bertugas. Sampling dalam penelitian ini tidak dilakukan karena seluruh populasi dimanfaatkan untuk dianalisa (total populasi). Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan rancangan studi "cross sectional". Untuk menunjang data kuantitatifkemudian dilakukan pendekatan secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas di Kabupaten Muara Enim sebesar 55,5%. Dan analisis bivariat diperoleh adanya hubungan yang bermakna antara umur, pelatihan, lama kerja, persepsi peran, motivasi dan kepemimpinan dengan kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas. Dari hasil penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam ternyata kurang termotivasinya tenaga pelaksana UKGS selama ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan bimbingan dari pimpinan puskesmas maupun dari Dinas Kesehatan Kabupaten serta adanya persepsi dari tenaga pelaksana UKGS bahwa program UKGS bukan merupakan program prioritas di puskesmas yang semua ini menimbulkan dampak berkurangnya motivasi tenaga pelaksana UKGS terhadap cakupan UKGS di puskesmas yang berakibat rendahnya kinerja tenaga pelaksana UKGS puskesmas.
Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah agar Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim menyelenggarakan pelatihan UKGS bagi seluruh tenaga pelaksana UKGS puskesmas, bagi Kepala Puskesmas diharapkan lebih memotivasi tenaga pelaksana UKGS dengan Cara memberi perhatian dan bimbingan kepada petugas, karena untuk pencapaian kinerja yang baik perlu didukung suatu motivasi kerja dari tenaga pelaksana UKGS.
Factors Related to Performance of UKGS Personnel of Community Health Center in Regency of Muara Enim, 2001One of the Community Health's Program is Dental and Mouth Health Service, in which is intended for the family and the community in the working area of the Community Health Center, therefore the dental and mouth health service can be implemented in the community health center or outside of the building such as in the Elementary School, the dental and mouth health service activities in the elementary school is called School Dental and Mouth Health Efforts (UKGS).
The UKGS is an effort of dental and mouth health service for elementary school children which is focused on guidance and prevention and mass teeth brushing movement and dental health check-up for each of the student. Muara Enim Regency is one of regencies within the Province of South Sumatra with 598 elementary schools which are located in 18 Sub-District, and 25 units of community health centers. All community health centers have owned its dental nurses as UKGS personnel, however, its activities are still low (in terms of the coverage) compared to several other existing regencies. The coverage here means the number of elementary school covered by UKGS program which is the way to measure the work performance of all UKGS personnel of the community health centers.
This research had been done from April to June 2001 in 25 community health centers in which the UKGS personnel work. A total sample of the 25 community health centers had been selected. The purpose of this research is to obtain information regarding factors related to work performance of the UKGS personnel of the community health centers. This research is done by using cross-sectional study. In order to support the quantitative data, qualitative approach is then used.
The result of this research indicates that the work performance of UKGS personnel of the community health centers in Regency of Muara Enim is 55,5°/x. From bivariate analysis obtained, there is significant relationship between age, training, tenure, role perception, motivation and leadership with the performance of the UKGS personnel of the community health centers. From the result of this research, through in-depth interview, it turns out that the lack of motivation of the UKGS personnel for the time being is due to the lack of concern and training from the Head of the community health centers and from the Regency Health Office. It is also comes from the perception of the UKGS personnels themselves that the UKGS program is not a top priority program in the community health center. All of these together could cause the decreasing motivation of the UKGS personnel towards the UKGS coverage in the community health center and in return could give the low of the work performance of UKGS personnel in the community health centers.
The suggestion that be presented from this research is it is better for the Health Office of Muara Enim Regency to conduct UKGS training for all UKGS personnel of the community health centers. The Head of the community health centers is expected to give more motivation to the UKGS personnel by giving concern and guidance to the personnel, because in order to achieve good performance, a full support of working motivation from UKGS personnel is needed."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001
T9902
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simarmata, Riana Julida
Pengaruh pelaksanaan program pemberantasan vektor intensif terhadap angka insidens demam berdarah dengue di Kabupaten Muara Enim
"Penyakit Demam Berdarah Dengue masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang penting di Asia Tenggara karena penyebab utama perawatan di rumah sakit dan kematian anak. Di Indonesia, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) juga masih menjadi masalah kesehatan masyarakat karena angka insidens DBD cenderung meningkat. Dan Kabupaten Muara Enim sebagai daerah endemis DBD, angka insidens tahun 2002 berada di alas target nasional yaitu 20,57 per 100.000 penduduk sementara target nasional sampai tahun 2010 angka insidens DBD 5 per 100.000 penduduk untuk daerah endemis DBD.
Program pemberantasan vektor intensif yang meliputi fogging massal sebelum musim penularan, pemeriksaan jentik berkala dan abatisasi selektif masih dilaksanakan sampai tahun 2002 di Kabupaten Muara Enim. Sementara Depkes RI sejak tahun 1998 telah menganjurkan untuk menangguhkan fogging massal sebelum musim penularan serta mengalihkan kegiatan fogging massal sebelum musim penularan menjadi bulan bakti gerakan 3M (menguras, menutup dan mengubur) sebelum musim penularan. Dan tahun 2002 ditegaskan bahwa fogging massal sebelum musim penularan tidak lagi menjadi kebijaksanaan nasional dalam program pemberantasan penyakit DBD.
Penelitian ini menggunakan rancangan studi korelasi tentang pengaruh pelaksanaan program pemberantasan vektor intensif (fogging massal sebelum musim penularan, pemeriksaan jentik berkala dan abatisasi selektit) dan ketersediaan sumber daya (pendidikan petugas, lama kerja petugas, yang pernah diikuti petugas, pelatihan peralatan, bahan insektisida dan dana) terhadap angka insidens DBD selama 3 tahun (1999-2001). Unit analisis adalah kelurahan endemis DBD yang berjumlah 14 kelurahan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara simple regression linier analysis dan multiple regression linier analysis dengan software Stata 6.0 dengan melihat nilai p (p-value).
Dari analisis diperoleh hasil bahwa ada pengaruh pelaksanaan program pemberantasan vektor intensif terhadap angka insidens DBD, dimana pelaksanaan program pemberantasan vektor intensif yang tidak sesuai petunjuk meningkatkan angka insidens DBD sebesar 10,25 per 100.000 penduduk (p=0,036) untuk tahun 1999 dan untuk tahun 2001 meningkatkan angka insidens DBD sebesar 4,89 per 100.000 penduduk (p=0,047).
Petugas yang sudah dilatih akan menurunkan angka insidens DBD sebesar 18,32 per 100.000 penduduk (p=0,048) untuk tahun 1999. Tabun 2000, ketersediaan bahan insektisida malathion yang tidak mencukupi kebutuhan akan meningkatkan angka insidens DBD sebesar 1,34 per 100.000 penduduk (p=0,024). Sedangkan petugas yang sudah lama bekerja akan menurunkan angka insidens DBD sebesar 2,74 per 100.000 penduduk (p=0,022) di tahun 2000. Ketersediaan Jana yang tidak mencukupi kebutuhan tahun 2001 akan meningkatkan angka insidens DBD sebesar 23,51 per 100.000 penduduk (p=0,025).
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebaiknya kegiatan fogging massal sebelum musim penularan tidak dilaksanakan lagi kecuali bila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB), karena membutuhkan biaya yang besar untuk operasional dan tidak efektif lagi untuk menurunkan angka insidens DBD. Terbukti bahwa angka insidens DBD terus meningkat setiap 3 tahun, sehingga sejak tahun 2002 dianjurkan untuk diganti menjadi kegiatan bulan bakti gerakan 3M selama sebulan penuh pada saat sebelum musim penularan, pemeriksaan jentik berkala 4 kali setahun dan abatisasi selektif sebanyak 4 kali setahun.
Effect of intensive vector eradication program implementation against incidence rate of Dengue Haemorrhagic Fever in Muara EnimDengue Hemorrhagic Fever (DHF) still constitutes an important public health problem in South East Asia due to the principle cause of treatment in hospital and infant mortality. In Indonesia, DHF is also a public health problem because DHF incidence rate has the tendency to go up. Muara Enim District as a DHF endemic region, the annual incidence rate for 2002 stands above the national target at 20.57 per 100,000 inhabitants, while the national target up to 2010 for DI-IF incidence rate is 5 per 100,000 inhabitants for DHF endemic region.
The intensive eradication program covering mass fogging prior to contamination season, periodic larva inspection and selective abatitation is still being implemented 'up to year 2002 in Muara Enim District. Meanwhile, Ministry of Public Health since 1998 has already suggested to postpone mass fogging prior to contamination season and to transfer mass fogging activities prior to contamination season to become "activites of 3M monthly action" (to clean by draining, to cover and to bury) before contamination season. Furthermore, in 2002 it was confirmed that the mass fogging prior to contamination season is no longer a national policy in DHF eradication program.
The study employs a correlation study plan concerning intensive vector eradication program implementation (mass fogging prior to contamination season, periodic larva inspection and selective abatitation) as well as the availability of resources (education of officers, work duration of officers, type of training followed by officers, insecticide material and funds) vis-a-vis DHF incidence rate during a period of '3 years (1999-2001). The analyzed unit is a DID endemic village consisting of 14 counties. The collected data are analyzed by simple regression linear analysis and multiple regression linear analysis using Stata 6.0 software by considering the p-value.
Results obtained from the analysis revealed that there is an impact of intensive vector eradication program implementation vis-a-vis DHF incidence rate, where the intensive vector eradication program implementation is no longer compatible with the guidelines to enhance DHF incidence rate of 10.25 per 100,000 inhabitants (p--0.036) for year 1999 and for year 2001 to raise the DEF incidence rate to 4.89 per 100,000 inhabitants (p= 0.047).
Officers that have undergone training will lower DI-IF incidence rate by 18.32 per 100,000 inhabitants (p=0.048) for year 1999. In year 2000, where the supplies of malathion insecticides are not sufficient to meet the needs will raise DHF incidence rate by 23.51 per I00,000 inhabitants (p=0.025).
The conclusion that can be drawn from the study results is that it would be better if mass fogging activities prior to contamination season be discontinued except in outbreak or a case of emergency, cause it requires large expenses to operate while it is no longer effective to lower DHF incidence rate. Evidence show that DHF incidence rate continou to increase every 3 years, thus for year 2002 it is recommended to replace this to become activities of 3M monthly actions during one full month at a time before eradication season, periodic larva inspection 4 times a year and selective abatitation 4 times a year."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2003
T12641
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>