Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini merupakan penelitian mengenai Hegemoni dalam Facebook. Penelitian ini bertujuan pada upaya membongkar motif dibalik dukungan para Facebookers pada grup facebook dukungan Bibit-Chandra sehingga mampu menjadi salah satu pressure group bagi pemerintah. Lalu, dalam tataran pragmatis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang ilmiah tentang fenomena grup dukungan dalam Facebook, merupakan fenomena yang harus diwaspadai secara politik atau tidak. Sumber data adalah teks dalam grup dukung Bibit-Chandra. Landasan metodologi adalah pendekatan Cultural Studies, yaitu pendekatan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruang publik internet, dalam kasus facebook, ternyata tidak menjadi ruang demokrasi yang sempurna. Facebook tidak terlepas dari praktik hegemoni dari kepentingan kelompok yang mengusung ideologi tertentu."

"Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Azas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan azas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakannya. Azas tersebut sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini azas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman azas legalitas. Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi pewujudan azas oportunitas.

---

The principle of discretionary prosecution the opportunity is owned institutions in the Attorney General that this implementation is only in the General Prosecutor. Opportunity principle is implemented through legislation, namely Law No. 15 of 1961, Act No. 5 of 1991 and Law No.16 of 2004 on RI Attorney, clearly authorizes the Attorney General to waive the case in the public interest. The principle of opportunity until now remained a presence in Indonesia. The use of this principle should provide benefits to the public interest as the basis for the attorney general considerations in using it. The principle is consistent with the purpose of criminal, in this case the principle of opportunity aims to offset the sharpness of the principle of legality. Based on the explanation of Article 77 Criminal Code, the implementation guidebook Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Code recognizes the existence of realizing the principle of opportunity."

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yang dihimpun adalah putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai saksi korban sehingga memiliki hak untuk mengajukan perpohonan praperadilan. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukum acara pidan yang tidak memiliki multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACTThis thesis focuses on pretrial filed by Anggodo Wijojo on the issuance of Termination Case Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah. The other purpose of this thesis is to find out whether Anggodo Widjojo has the right to claim himself as a the third person who has legal standing in the lawcase. This research is based on qualitative, descriptive dan interpretative research method. The data were collected from verdicts that have concern with that lawcase. The research finds out that Anggodo Widjojo can be categorized the third party, as a victim witness who has the right to propose pre-trial in thas case. The researcher suggests that the Government should produce a better Criminal Procedure Code which is not multi interpretative of the term of the third party who has interest."

"Rumah yang menjadi kebutuhan dasar manusia masih menjadi barang yang tersier bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tingginya angka backlog perumahan mendukung pernyataan tersebut. Hal ini belum diperparah oleh harga rumah yang terus melambung hingga angka keterjangkauan rumah semakin menjauhi tidak hanya masyarakat berpenghasilan rendah tapi juga masyarakat kelas menengah. Pemerintah Joko Widodo mengeluarkan program sejuta (satu juta) rumah dan kebijakan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, untuk menciptakan kolaborasi antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Sayangnya program tersebut tidak pernah sesuai target, diduga terjadi masalah dalam sistem kerjasama atau kolaborasi yang dipraktekan pada program ini. Permasalahan tersebut bahkan menyentuh Perumnas selaku badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerjasama yang terjadi pada program satu juta rumah, khususnya pada sentra timur selaku produk Perumnas dalam program tersebut. Menggunakan teori collaborative governance dan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara, penelitian ini menemukan hasil bahwa kerjasama yang ada pada program satu juta rumah tidak kolaboratif, dimana tidak terpenuhinya unsur inklusifitas, dan unsur proses transparansi.

---

House which is a basic human needs is still a tertiary goods for some peoplein Indonesia. The high number of backlog in housing industry supports the statement from before. That problem has not been exacerbated by house prices that continue to soar high, made it unaffordable not only to low-income communities but also middle-class society. The Government of Joko Widodo issued a million (one million) home program and Public Private Partnership policy, to create collaboration between government, privates and the community. Unfortunately the program never reach it targets, it is suspected that there is a problem in the system of cooperation or collaboration practiced in this program. The problem even touches Perumnas as a government owned enterprise. Therefore, this study aims to analyze the cooperation that occurred in the program of one million homes, especially in ‘sentra timur’ as Perumnas products in the program. Using the theory of collaborative governance and post-positivist methods, as well as collecting data by conducting interviews and analysis of state documents, this study found out that the existing cooperation on the one million home program is not collaborative, where non-fulfillment happened in the elements of inclusiveness and elements of the transparency process."

"Perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat selain sandang dan pangan. Pemerintah memiliki kebijakan yang sifatnya strategis yaitu pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Untuk mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan kerja sama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan yang terkait. Penelitian ini menganalisis tata kelola kolaborasi dalam pembangunan satu juta rumah untuk rakyat yang dilakukan pada Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur dan Kemaritiman, Setwapres dan pemangku kepentingan terkait lainnya Kementerian PUPR, Kemendagri, Kementerian ATR/BPN, REI, dan HUD Institute. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1 menganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat; 2 menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kompensial. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa 1 proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan satu juta rumah untuk rakyat belum sepenuhnya sempurna. 2 dalam proses tata kelola kolaborasi pembangunan satu juta rumah untuk rakyat, desain kelembagaan/institusi dan kepemimpinan fasilitatif memiliki pengaruh terhadap jalannya proses kolaborasi tersebut. Kata kunci: Tata kelola kolaborasi; kebijakan publik; perumahan rakyat xiii 107 halaman; 4 bagan; 5 tabel; 1 lampiran

---

Housing is a basic need of society in addition to clothing and food. The government has a policy of strategic nature, namely the construction of one million houses for the people. To realize these policies, there is the need for cooperation and collaboration among relevant stakeholders. This study analyzes the governance of collaboration in the construction of one million houses for the people undertaken by the Deputy for Economic, Infrastructure and Maritime Policy Support, Secretariat of Vice President, and other relevant stakeholders Ministry of PUPR, Ministry of Home Affairs, Ministry of ATR BPN, REI, and HUD Institute. The purpose of this study is to 1 analyze the governance process of collaboration in the development of the one million houses for the people policy 2 analyze the factors that affect the governance of the collaboration in the development of the one million houses for the people policy. This research uses a post positivist approach with qualitative methods of data collection techniques such as in depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using comparative analysis techniques. From the results of the research, it was found that 1 the collaborative governance process carried out by the stakeholders associated with the construction of one million houses for the people has not been fully completed 2 in the governance process of collaboration in building one million houses for the people, institutional design and facilitative leadership have influence on the course of the collaboration process. Keywords Collaborative governance, public policy, affordable housing xiii 107 pages 4 figures 5 tables 1 attachments "

"Perumahan adalah hal yang penting bagi masyarakat, karena berkaitan dengan kesejahteraan dan keamanan. Sayangnya, perumahan yang terjangkau tidak mudah diakses oleh publik, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Pemerintah pusat telah meluncurkan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2016 untuk kelompok berpenghasilan rendah. Masalah perumahan adalah urusan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama pengembang yang akan membantu mereka menyediakan rumah. Fokus penelitian menjelaskan tentang perumahan publik bekerja pada satu juta perumahan di kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dari dimensi implementasi kebijakan dari Malcolm Goggins, et.al (1990), yang terdiri dari bentuk dan isi kebijakan, kemampuan antar organisasi, dan kondisi yang mempengaruhi kebijakan. Dari ketiga dimensi tersebut, di analisis dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan perumahan pada program Satu Juta Rumah di kota Depok masih memiliki beberapa masalah, seperti: tidak ada peraturan khusus untuk mengatur program, kinerja yang buruk antar organisasi, dan hubungan antar organisasi, ekonomi dan politik.

---

Housing is an important thing to the people, because it is related to daily life, welfare and security. Unfortunately, affordable housing cannot be easily accessed by public, especially low-income groups. The central government has been launched One-Million housing program in 2016 for low-income groups.

Housing issues are concurrent affair between central government and local government alongside the developer that will help them to provide houses. The focus of research explains about how public housing works on one-million housing in Depok City.

The research used a post-positivist approach from the dimensions of Malcolm Goggins, et.al policy implementation (1990), which are the content and form of policy, abilities of inter-organizations, and the conditions that affects the policy. From the three dimensions, the research analyzed with in-depth interview and study literature.

The result of research shows that the housing provision on one-million housing program in Depok City still have some problems, such as: there is no specific regulations to regulate the program, bad performance by the organizations, and the relations of inter-organizations, economics and politics."

"ABSTRAKDalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital melalui pemanfaatan TeknologiInformasi dan Komunikasi (TIK) di masyarakat, Kementerian Komunikasi danInformatika menyelenggarakan Program Satu Juta Domain berupa bantuan situs webdengan nama domain Indonesia dan hosting lokal gratis selama satu tahun kepadaUMKM, sekolah, pondok pesantren, komunitas, dan desa. Tujuan dari program ini adalahuntuk mendorong UMKM memasuki pemasaran online, mendorong pertumbuhankonten-konten positif melalui situs web yang dibangun oleh sekolah, pondok pesantren,komunitas dan desa. Program yang dibangun dari tahun 2016 sampai tahun 2018 telahmenyalurkan bantuan sebanyak 55.399 situs web yang tersebar di seluruh Indonesia,namun kurang mendapatkan respon positif dari penerima bantuan yang dilihat dari jumlahpenerima bantuan yang melanjutkan penggunaan situs web tersebut pada tahun 2017.Penelitian ini bertujuan melakukan analisis faktor-faktor yang memengaruhi niatmelanjutkan penggunaan situs web pada penerima bantuan domain .id. Modelpenerimaan teknologi yang digunakan pada penelitian ini adalah ExpectationConfirmation Model (ECM) dan Technology Organization Environment (TOE)Framework. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat exploratory researchdengan pengumpulan data menggunakan Google Form. Jumlah responden yangterkumpul sebanyak 367 responden yang tersebar di 20 provinsi. Data di olahmenggunakan metode partial least square-structural equation model (PLS-SEM)dengan aplikasi Smart-PLS dan Microsoft Excel. Hasil penelitian menemukan bahwavariabel training dan program assistant tidak memberikan pengaruh rasa manfaat padapengguna. Variabel competitive pressure dan firm size tidak berpengaruh terhadapcontinuance usage intention. Variabel subjective norms berpengaruh paling signifikanterhadap continuance usage intention situs web, diikuti oleh variabel satisfaction danperceived usefulnes. Terdapat 81% responden yang berniat melanjutkan penggunaan situswebnya.

---

ABSTRACTIn order to encourage digital economic growth through Information and CommunicationTechnology (ICT) in the community, the Ministry of Communication and Informatics hasa One Million Domain Program providing websites free for a year with Indonesiandomain names and local hosting to SMEs, schools, Islamic boarding schools, community,and village. The aim of this program is to encourage SMEs entering online marketing,encouraging the growth of positive content through websites built by schools, Islamicboarding schools, communities and villages. The program, which was built from 2016 to2018, has distributed 55,399 websites spread throughout Indonesia, but received negativeresponse from beneficiaries as seen from the number of beneficiaries who continue thewebsite usage in 2017. This study aims to analyze factors that influence the continuancewebsite usage intention on beneficiaries. The technology acceptance model used in thisstudy is the Expectation Confirmation Model (ECM) and the Technology OrganizationEnvironment (TOE). This research is exploratory-quantitative research by collecting datausing Google Form. The number of respondents collected was 367 respondents spreadacross 20 provinces. Processing Data uses partial least square method-structural equationmodel (PLS-SEM) with Smart-PLS and Microsoft Excel applications. The results of thestudy found that training and program assistants variables did not gives users a sense ofusefulness. Competitive pressure and firm size variables did not affect the intention ofcontinuance use. The subjective norm variable is the most significant for the continuityof the use of website intentions, followed by satisfaction and perceived usefulnessvariables . Around 81% of respondents intend to continue the website usage."

"Proses penuaan struktur penduduk (population ageing) yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan proporsi Iansia, telah membawa implikasi pada kondisi ekonoml, politik dan sosial dalam masyarakat. Persoalan yang muncul adalah dukungan yang diperlukan oleh lansia, karena di satu sisi dukungan formal dalam bentuk sistim iaminan hari tua dan fasilitas umum bagi lansia masih sangat terbatas, dan di sisi Iain dukungan informal yang bersumber dari kelompok primer (keluarga. kerabat, teman dan tetangga) terkait dengan konteks sosial budaya masyarakat Iokal yang sedang berubah.Secara tradisional masyarakat Minangkabau mempunyai pranata sosial untuk menopang kehidupan lansia. Dengan sistim matnlinealnya, kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau mempunyai peran yang menonjol dalam memberikan perlindungan kepada anggota keluarga dan anggota masyarakatnya yang berusia Ianjut. Namun, proses sosial di tingkat makro telah menggeser nilai dan nonna sosial yang dapat berdampak pada sikap keluarga, kerabat, teman dan tetangga terhadap lansia.Melalui metode penelitian deskripsi, penulis menjelaskan kondisi yang ada perihal dukungan informal kepada lansia dalam masyarakat Minangkabau di Sumatra Barat saat ini. Dengan mengambil sampel sebanyak 75 responden di Nagari Panyangkalan Kabupaten Solok, penulis mengumpulkan data primer melalui wawancara berstruktur, dan dilengkapi dengan wawancara mendalam.Berdasarkan analisa data, penulis mendapatkan temuan penelitian sebagai berikul: Pertama, bantuan instrumental, finansial dan emosional diperoleh lansia dari keluarga, kerabat, teman dan tetangga. Keluarga mempunyai peranan yang dominan dalam memberikan ketiga bantuan tersebut, sementara kerabat cukup berperan dalam bantuan finansial, sedangkan teman dan tetangga berperan dalam memberikan bantuan instrumental dan emoslonal. Kedua, jaringan bantuan (support network) yang terbentuk melibatkan minimal satu pihak, dan maksimal empat pihak pemberi bantuan. Model jaringan bantuan yang tersusun adalah menempatkan keluarga sebagai lapisan pertama, tetangga sebagai lapisan kedua, kerabat sebagai lapisan ketiga, dan teman sebagai lapisan keempat.Dalam kaitannya dengan praktek tradisi masyarakat Minangkabau saat ini, penelitian ini menunjukkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama, keluarga, kerabat, teman dan tetangga masih mempunyai nilai positif rerhadap lansia yang terwujud dalam bentuk pemberian bantuan kepada Iansia. Kedua, tanggung jawab kepada orangtua (lansia) tidak lagi semata-mata dilimpahkan kepada anak laki, tetapi juga diemban oleh anak perempuan. Ketiga, penyantunan yang secara tradisional diberikan oleh kerabat di luar lingkup samandeh (pengelompokan anak-anak seibu), telah diambil alih oleh pertemanan dan ketetanggaan. Keempat, jenis kelamin dan pola tempat tinggal tidak lagi membedakan arah dan jumlah bantuan yang diberikan kepada lansia.Karena bantuan informal Inl masih menjadi tumpuan dalam kehidupan lansia, maka potensi dukungan infomral dalam masyarakat perlu tems diaktualisaslkan dan ditingkatkan melalui tiga program pengembangan jaringan dukungan sosial bagi lansia: Pertama, meringankan beban keluarga; kedua, meningkatkan kemampuan teknis dan sosial keluarga, kerabat, teman dan tetangga; dan ketiga, memelihara keeratan sosial antara lansia dengan keluarga, kerabat, teman dan tetangga. Secara keseluruhan, dalam pengembangan program dukungan baik dukungan formal dan maupun dukungan informal, negara. komunitas dan keluarga mempunyai perannya masing-masing."