Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article gives a picture of a pictureof a poor community in Depok : povertyas something given, their problem with poverty, how poverty is given meaning, how poverty can by analysed using certain models of social analyses and what kind of social intervention is apropriate related to the problem and need of this poor community who is experiencing the so-called powerlessness."

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"ABSTRAKSekalipun persentase penduduk miskin di Indonesia terus mengalami penurunan, masih cukup banyak penduduk yang hidup sedikit di atas Garis Kemiskinan yang rentan jatuh miskin. Penelitian ini selain melakukan identifikasi rumah tangga rentan miskin pada tahun 2009, juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga rentan yang mengalami dinamika kemiskinan antara tahun 2009 dan 2010 lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga tidak rentan. Selain itu, diketahui bahwa perbedaan outcome (status kemiskinan pada tahun 2010) pada rumah tangga rentan, berkaitan dengan jumlah anggota rumah tangga, dependency ratio, pendidikan kepala rumah tangga, kepemilikan aset, dan beberapa karakteristik komunitas.Konsep kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peluang rumah tangga menjadi miskin di periode mendatang, di mana peluang tersebut diestimasi menggunakan metode dari Chaudhuri, Jalan, dan Suryahadi (2002). Model estimasi peluang dibangun dengan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Maret 2009 dan Podes (Potensi Desa) 2008. Untuk keperluan analisis dinamika kemiskinan juga digunakan data Susenas Panel Maret 2010.

---

ABSTRACTAlthough the poverty rate in Indonesia continues to decline, there are still a lot of people who live just above the poverty line, that are vulnerable to poverty. This study in addition to the identification of vulnerable households in 2009, also show that the percentage of vulnerable households experiencing poverty dynamics between 2009 and 2010 is higher than households who are not vulnerable. This study also note that differences in outcomes (the poverty status in 2010), are related to household size, dependency ratio, education of household head, ownership of assets, and some of the communitycharacteristics.The concept of vulnerability to poverty used in this study is probability of households to become poor in the next period, in which the probability are estimated using the method of Chaudhuri, Jalan, and Suryahadi (2002). The estimation model are made using data Susenas (The National Socio Economic Survey) Panel in March 2009 and Podes (Village Potential datasets) 2008. For purposes of poverty dynamics analysis, this study also used Susenas Panel in March 2010."

"Masalah kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama dalam perekonomian negara-negara di dunia terrnasuk Indonesia. Sejalan dengan berkembangnya pendapat adanya pengaruh variabel makro terhadap kemiskinan, penelitian yang dilakukan melihat bagaimana sifat dan signifikansi dari inflasi dan pengangguran terhaddap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selain itu juga akan dilihat adanya pengaruh variabel ekonomi lainnya yaitu pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel demografis yaitu pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.Sejumlah penelitian terkait di berbagai negara seperti Cutler&Katz (1991), Powers (1995a), dan Powers (1995b) menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif dari pengangguran dan inflasi terhadap kemiskinan. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Ini merupakan pengukuran kemiskinan yang digunakan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Penelitian dengan model ekonometri dilakukan dengan menggunakan data 23 provinsi pada tahun 2001-2003.Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh searah dan signifikan terhadap Head Count Index, Poverty Gap Index, dan Distributionally Sensitive Index. Pengangguran berpengaruh searah terhadap Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Distributionally Sensitive Index. Variabel lainnya yaitu pertumbuhan PDRB berpengaruh searah terhadap Head Count Index, tetapi berpengaruh tidak searah terhadap Poverty Gap Index dan Distributionally Sensitive Index. Sementara pendidikan menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat mengurangi Head Count Index dan Poverty Gap Index, tetapi tidak cukup berpengaruh terhadap Distributionally Sensitive Index."

"Kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menanggulangi kemiskinan di Indonesia bukanlah hal bare. Pada masa Orde Lama kebijakan tersebut diintegrasikan ke dalam program Penasbede. Sejak masa Orde Baru kebijakan tersebut dilaksanakan dari penjabaran Trilogi Pembangunan, GBHN, dan Repelita.Krisis ekonomi tahun 1998 telah menyebabkan kemiskinan kembali menjadi fokus perhatian dalam perekonomian Indonesia.Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah kinerja ekonomi makro regional telah berperan dalam mengurangi kemiskinan masyarakat di daerah?Oleh karena variabel-variabel ekonomi makro regional yang mempengaruhi kemiskinan bersifat multi dimensi, maka dalam penelitian yang dilakukan variabel ekonomi dibatasi pada pertumbuhan ekonomi (perkembangan PDRB per kapita riil non-tambang dan penggalian), inflasi (Indeks Harga Konsumen), jumlah penduduk, dan pengeluaran pembangunan APBD Tingkat I per kapita di 26 propinsi.Hasil penelitian terhadap variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa di 17 (tujuh belas) propinsi variabel tersebut berpengaruh tehadap penurunan kemiskinan, sedangkan di 9 (sembilan) propinsi perkembangannya didapati tidak berpengaruh.Inflasi (IHK) terbukti meningkatkan kemiskinan di 14 (empat belas) propinsi, sedangkan di 12 (dua belas) propinsi lainnya perkembangan inflasi tidak berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan.Perkembangan jumlah penduduk di 13 (tiga belas) propinsi telah berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan. Sementara 13 (tiga belas) propinsi lainnya perkembangannya tidak berpengaruh dalam terhadap meningkatnya kemiskinan.Terdapat 17 (tujuh belas) propinsi dimana pengeluaran pembangunan per kapita berdampak pada penurunan kemiskinan. Sedangkan terdapat 9 (sembilan) propinsi pengeluaran pembangunannya tidak berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan.Sementara itu, krisis ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya kemiskinan di 21 (dua puluh satu) propinsi, meskipun di 5 (lima) propinsi Iainnya tidak berpengaruh."

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."