Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini mengangkat tema tentang kebijakan Wet Inburgering Nieuwkomers atau kebijakan integrasi negeri Belanda terhadap penyelesaian konflik yang terjadi antara Allochtonen dengan Autochtonen periode 1998-2008. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan kualitatif dan landasanpenelitiannya adalah studi kasus. Dengan studi kasus diharapkan dapat meneliti sebanyak mungkin data mengenai subjek yang diteliti. Sedangkan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif adalah agar pada penulisan ini didapat pemahaman yang mendalam mengenai sebuah konflik etnis.Skripsi ini menggunakan teori konflik milik Samuel Huntington sebagai pisau analisa utama dan didukung oleh teori-teori lain yang relevan dengan tema yang diangkat. Pada tahun 1998 pemerintah Belanda mengeluarkan kebijakan integrasi yang bernama Wet Inburgering Nieuwkomers dalam usahanya untuk melancarkan proses integrasi antara Allochtonen dengan Autochtonen. Kebijakan tersebut sempatdirevisi sebanyak dua kali yaitu pada tahun 2004 dan tahun 2007. Kebijakan yang direvisi pada tahun 2007 cukup berhasil mengintegrasikan Allochtonen dengan Autochtonen namun pola pikir masyarakat Belanda yang masih menganggap bahwa budaya Islam tidak sejajar dengan budaya liberalisme masih menjadi penghalang dalam proses integrasi masyarakat muslim tersebut.

---

AbstractThis undergraduate thesis mainly discussed the Wet Inburgering Nieuwkomers policy or the domestic integration policy concerning conflict between Allochtonen with Autochtonen at 1998-2008 time periods. This thesis using qualitative method to get deeper descriptive understanding and using case study, hoping that the research could find more data or information regarding the subject on the study.This thesis is borrowing conceptual framework from Samuel Huntington as its main theoretical analysis and using several relevant theories to support the discussions. In 1998, The Netherlands governments issued integration policy named Wet Inburgering Nieuwkomers as its efforts to solve the conflict between Allochtonen and Autochtonen. The policy itself has undergone two amendments, in 2004 and 2008, and successfully assimilates the two opposed sides. The problem left is that the way of thinking in the majority of Netherlands people which considering that Moslems culture did not suits the liberalism culture in that country still became the biggest problem for the integration of both sides."

"[ABSTRAKPerbedaan ideologi, budaya, agama, serta sikap eksklusif, menjadi penyebab tidakberjalannya dengan baik proses integrasi kelompok imigran Muslim dalamberintegrasi dengan masyarakat Belanda. Kondisi ini semakin diperburuk denganmelemahnya pandangan masyarakat Belanda terhadap nilai-nilai multikulturalis,terutama pasca tragedi World Trade Center tahun 2001. Pemerintah Belandaberupaya untuk meningkatkan proses integrasi kelompok imigran melalui sebuahundang-undang integrasi yang disebut dengan Wet Inburgering Nieuwkomers,yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan perkembangan integrasikelompok minoritas dan pemberdayaan pendatang baru. Namun, berbagai revisiyang dilakukan dalam undang-undang ini, mulai bertujuan untuk menekan aruskedatangan imigran dan jumlah populasi imigran di Belanda melalui kontenkontenkebijakan yang bersifat tegas, bersikap menghukum (punitive) dancenderung diskriminatif.

---

ABSTRACTDifferences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become thecauses of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups intoDutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening ofDutch society view to the multicultural values, especially after the World TradeCenter tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integrationprocess of immigrants groups through integration acts that called Wet InburgeringNieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of theminorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions thatconducted in this law started on purpose to suppress a massive influx ofimmigrants and the number of immigrant population in the Netherlands throughpolicy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory, Differences in ideology, culture, religion, and exclusive attitudes become thecauses of ineffectiveness integration process of Muslim immigrant groups intoDutch society. This condition is increasingly exacerbated by the weakening ofDutch society view to the multicultural values, especially after the World TradeCenter tragedy in 2001. The Dutch government seeks to increase the integrationprocess of immigrants groups through integration acts that called Wet InburgeringNieuwkomers, which basically aim to enhance the integration development of theminorities and the empowerment of newcomers. However, various revisions thatconducted in this law started on purpose to suppress a massive influx ofimmigrants and the number of immigrant population in the Netherlands throughpolicy contents, which are typically firm, punitive and tend to be discriminatory]"

"Pembentukan BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 adalah keputusan resmi dari Pemerintah RI yang baru dibentuk setelah para pemimpin politik mempertimbangkan berbagai faktor politik, keseimbangan kekuatan militer, dan strategik dengan lingkup nasional dan internasional. Disangsikan, apakah Bapak Oerip menyatakan bahwa “BKR adalah sejenis keibodan”?. Walapun proses pembentukan “aparat keamanan” yang semula terutama di Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali tidak dapat dilakukan secara serentak karena masalah komunikasi, sehingga tersusul oleh pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. "

"Target of this reserach are: first, to know the perception of HMI MPO to Habibie transition regime in itsrelation with people. Second, to know strategy and movement manifestation of HMI MPO in conducting counter hegemony to Habibie transition regime. This research uses descriptive qualitative method. Informan technique intake use purposive sampling. Process selection use snowball sampling. Where all informan are collegiate, cadre which have been involved active, and outsider HMI which the history eyewitness personal analysis methods use interactive analysis method, and also the validity data with triangulation data. The Perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people is that Habibie regime is regime which nonalignment at people (dhalim), hegemonic like Soeharto regime and have to be fought against. Hegemonization Habibie regime toward people strength element conducted by: policy in take process which do not populis, represif and militeristic, existence of society strength element polarization effort, its low respect to women political aspiration and existence of leting to uncertainty law to the a number of big case, especially the heavy HAM collition in Trisakti and Semanggi case"

"Studi lembaga kepresidenan memang telah banyak dilakukan, tetapi studi lembaga kepresidenan dewasa ini hanya mengangkat seputar tema wewenang, kedudukan, hak dan kewajiban dari Presiden. Sedangkan studi pemberhentian Presiden di Indonesia dirasakan kurang mendapat penelitian yang lebih. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sebagian besar sistem ketatanegaraan Indonesia.Selain itu, pada era reformasi ini pemerintahan Indonesia belum memiliki satabilitas yang baik, hal ini tentu memicu jatuh dan bangunnya suatu pemerintahan yang dapat berakibat jatuhnya kekuasaan Presiden. Pemberhentian Presiden merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru di Indonesia. Oleh sebab itu, Keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam hal pemberhentian Presidenmemerlukan studi penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam penyusunan tulisan ini akan menyorot beberapa masalah seperti, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di dalam hukum positif Indonesia, Bagaimana kecenderungan-kecenderungan umum pengaturan secara konstitusional di berbagai negara dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Bagaimana Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di dalam mekanismepemberhentian Presiden di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa teori-teori ataupun doktrin yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian presiden Teori-teori yang akan dipergunakan oleh penulis adalah teori konstitusi sebagai teori induk (grand theory) dan akan dihubungkan dengan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan (ccheks and balances), dan konstitusionalisme. Penggunaan teoritersebut untuk menjawab bahwa pengaturan secara Konstitusional pemberhentian presiden sangatlah penting. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Mekanisme pemberhentian Presiden diIndonesia telah memiliki pengaturan secara konstitusional yakni diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat diberhentikan apabila terbuka telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada setiap Negara yang memiliki Presiden baik bersistem pemerintahan Presidensil dan Parlementer dapat diberhentikan danjabatannya dengan model pendakwaan (Impachment) Alasan pemberhentian Presiden di berbagai konsitusi negara pada umumnya terjadi karena adanya pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran konstitusi."

"Penelitian tentang peran policy maker dalam pengarusutamaan jender, dilatarbelakangi oleh faktor yuridis, fakta, dan sosiologis tentang hal yang terkait dengan peran policy maker.Tujuan penelitian: Pertama, mengetahui seberapa jauh tingkat sensitivitas jender para policy maker dalam membuat kebijakan. Kedua, mengetahui pola yang digunakan para policy maker dalam Upaya peningkatan harkat dan martabat perempuan dalam kebijakan yang sensitif jender. Ketiga, dapat mengungkap dan menganalisis berbagai faktor penghambat dan pendukung para policy maker dalam Upaya pengarusutamaan jender. Keempat, dopat menjadi solusi dalam upaya-upaya ke arah mempertebal tingkat kepekaan/sensitivitas jender para policy maker ke dalam setiap kebijakan yang dibuat.Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. dengan subjek penelitian para aparatur Pemerintah Propinsi DKl Jakarta yang dikategorikan sebagai policy maker. Pengumpulan data berorientasi pada penemuan dan Iogika induktif dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan analysis interactive model.Hasil penelitian tentang peran policy maker dalam pengarus utamaan tender, ditemukan: Pertama, pada tingkat sensitivitas policy maker sudah terdapat adanya pemahaman baru tentang peran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Kedua, kegiatan/program kerja yang disusun oleh policy maker sudah sensitive jender. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat policy maker berasal dari faktor internal dan eksternal. Keempat, Upaya/hasil kongkrit yang diwujudkan oleh policy maker berupa Keputusan Gubernur, seperti: Pembentukan Pusat Perlindungan dan Layanan Terpadu bagi Perempuan, dan lainnya.Kesimpulan secara umum, policy maker sudah responsive jender, hal ini ditandai dengan adanya upaya intensif pemerintah melalui pengarusutamaan jender yang ditujukan agar semua kebijakan pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan akses, kesempatan, kontrol dan manfaal yang dirasakan oleh perempuan dalam pembangunan. Akhirnya dapai disimpulkan satu titik akhir, bahwa peran policy maker dalam pengarusutamaan jender di Propinsi DKI Jakarta, sudah berperan sangai signifikan, artinya ditemukan indikasi bahwa mereka tidak hanya sebatas perencanaan dan operasi program, melainkan sudah sampai tahap pengawasan, monitoring dan evaluasi dari setiap kebijakan yang ditetapkan.Rekomendasi, diharapkan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Propinsi DKI Jakarta khususnya, Pertama: mampu mempertahanakan budaya pembuatan kebijakan yang berlangsung dalam suatu sistem, kedua: mengoptimalkan pelatihan kreativitas dalam pembuatan kebijakan, Ketiga: mengoptimalkan keikutsertaan policy maker dalam pelatihan dan penelitian di bidang pengarusutamaan jender, dan Keempat: mengoptimalkan pengkoordinasian, kelima: terus menerus memotivasi policy maker dalam membuat kebijakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan praktis jender saja, melainkan juga lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan strategis jender yang merupakan kebutuhan dan kemampuan yang berkaitan dengan perubahan sub-ordinasi perempuan terhadap laki-Iaki seperti perubahan dalam pembagian akses, peran, kontrol, dan manfaat terhadap pembangunan."