Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang mengapa Indonesia merubah kebijakan luar negeri-nya dalam penyelesaian proliferasi nuklir Iran pada tahun 2006 - 2007 .Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptifDalam penelitian ini menyatakan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi Indonesia dalam merubah kebijakan luar negerinya,yaitu faktor internal dan faktor ekstemal.Hasil penelitian menyarankan bahwa para pembuat kebijakan barns lebih mementingkan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu untuk membuat suatu kebijakan. Dan juga harus lebib hati - hati dalam menentukan kebijakannya ,sebingga tidak akan merusak citranya bangsa dimata pihak luar maupun warga negaranya sendiri."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta hibah wasiat harus mengandung tiga kebenaran yaitu kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran material. Khusus mengenai akta wasiat adalah berbeda dengan akta-akta yang lain, akta wasiat tidak dapat dirubah atau dicabut apabila si pewasiat telah meninggal dunia. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat, dapat mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Notaris dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai tanggungjawab hukum Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat apabila yang dilakukan tersebut ternyata melanggar hukum dan ada implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata atas Akta Wasiat yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan merupakan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Tanggungjawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta wasiat. Apabila ini terbukti, akta wasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut."

"Notaris memiliki peran yang sangat penting di dalam industri perbankan syariah pada saat sekarang ini, hal ini dikarenakan dalam kegiatan usaha perbankan, dibutuhkan adanya suatu alat bukti tertulis yang umumnya adalah akta autentik. Akan tetapi, dikarenakan pembiayaan dengan skema Musyarakah umumnya dilakukan untuk membiayai modal usaha, terkadang menyebabkan pihak yang sedang membutuhkan pembiayaan modal usaha tersebut merasa yakin saja terhadap isi dari perjanjian tersebut, meskipun mereka belum begitu memahami mekanisme dan risiko-risiko hukum yang mungkin timbul dari perjanjian pembiayaan Musyarakah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah di dalam penelitian ini, yang pertama mengenai risiko hukum yang dapat timbul sehubungan dengan perikatan yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan Akta Pembiayaan Musyarakah, dan yang kedua mengenai peran notaris dalam memitigasi risiko hukum pada pembuatan Akta Pembiayaan Musyarakah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris yang menganalisis mengenai potensi risiko hukum yang dapat timbul disebabkan adanya kelemahan aspek yuridis hingga tidak terpenuhinya prinsip syariah. Timbulnya risiko hukum pada perjanjian pembiayaan musyarakah juga berpotensi menyebabkan timbulnya risiko-risiko lain, sehingga penting untuk sebisa mungkin dilakukan identifikasi terhadap kemungkinan timbulnya risiko hukum tersebut. Selanjutnya, menganalisis mengenai peran notaris untuk memitigasi potensi timbulnya risiko hukum tersebut melalui kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh notaris di antaranya adalah dengan melakukan penyuluhan hukum (legal education) kepada para pihak yang membuat perjanjian.

---

Notary have a very important role in the sharia banking industry at the moment, this is due to the fact that banking business activities also requires a written evidence commonly in the form of authentic deeds. However, because of financing with the Musyarakah scheme is commonly carried out to finance a business capital, made sometimes a party that needs a business financing felt sure about the content of that agreement, although they do not really understand the mechanism and do not necessarily understand the legal risk that may appear from that Musyarakah financing. Based on that, there are 2 (two) problems provided in this study, the first one is discussing about the legal risk that may appear related to a binding conducted by the parties based on Musyarakah financing deed, and the second one is discussing about the role of Notary to mitigate the legal risk in the making of Musyarakah financing deed. This research used a normative juridical method with an explanatory research typology that analyze about the possibility of legal risk to turn out as a result of the weakness on the juridicial aspect up to non-fulfillment of sharia principles. The emergence of a legal risk on that Musyarakah financing deed also potentially to generate other risks, so it is important to identify that legal risk possibilities. Furthermore, analyze about Notary role in order to mitigate any legal risk possibility that could have appeared based on Notary authority such as providing a legal education to the parties that form the agreement."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Artinya sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lain, maka yang berwenang membuatnya adalah notaris sebagai pejabat umum. Pembuatan akta otentik diharuskan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dan masyarakat secara keseluruhan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa bagi para pihak akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Koperasi merupakan badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota-anggotanya dan seluruh masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar koperasi dapat melaksanakan fungsi dan peranannya secara efektif, serta menciptakan kepastian hukum bagi kegiatan usaha yang dilakukannya, koperasi memerlukan landasan hukum yang kuat, yaitu dengan membuat akta-akta koperasi dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum. Tesis ini membahas mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta-akta koperasi serta mengapa diperlukan pembekalan dan pengangkatan notaris untuk membuat akta-akta koperasi. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta otentik, termasuk didalamnya akta-akta koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Pembekalan mengenai koperasi diperlukan karena masih banyak notaris yang kurang memahami mengenai koperasi yang memiliki karakteristik berbeda bila dibandingkan dengan badan hukum lain. Namun pembekalan ini tidak boleh membatasi ataupun menghilangkan kewenangan notaris selaku pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang koperasi sehingga memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta-akta koperasi.

---

Law Number 30/2004 on Public Notary said that notary is a public officer with authorities to make authentic deeds. It means that if certain authentic deeds are not specially empowered to the other public officers, the authority will be on the notary as a public officer. An authentic deed is required for the parties and others to avoid uncertainty, regularity and law protection. Indonesian Civil Code said, an authentic deed giving a full evidence of its contents for the parties. Cooperation is a corporate body and a public economic movement that will increase its member?s prosperity and public in general, and to develop national economic system to reach a prosperous society in justice according to Pancasila and 1945 Constitution. To do its function effectively, and its activities protected by the law, the cooperation needs an authentic deeds which is made by or before the notary as a public officer.

This thesis reviews the authority of a notary as a public officer in order to make cooperation deeds. And why a notary should be enhanced and elected to be able to appoint to make cooperation deeds. This thesis used literatures examination which describes normatively yuridis. Notary as a public officer having the authority to make authentic deeds, including cooperation deeds, that is not expected by law. Enhancement about cooperation still needs because most notaries did not have enough knowledge about cooperation that has so many different characteristic, compare with the other corporate bodies. But this enhancement should not border or losing notary authority as the only one public officer that has an authority to make authentic deeds. The government needs to change the cooperation law so it denotes rules about notary authority as a public officer in making cooperation deeds."

"Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli (PPJB) yang dibuat dihadapan Notaris merupakan perjanjian yang diangkat dan dibuat dari konsepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan kesepakatan para pihak mengenai hak dan kewajiban yang dibuat berdasarkan Pasal 1320 jo Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Dengan dilangsungkannya PPJB oleh para pihak maka calon Penjual dan calon Pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jual beli yang sesungguhnya yaitu jual beli yang dilangsungkan menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa jual beli merupakan salah satu cara untuk pemindahan hak kepemilikan atas tanah. Jual beli tersebut harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikenal dengan nama Akta Jual Beli. Bagaimana akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perbuatan hukum peralihan hak dengan dibuatkannya Perjanjian Pengikatan untuk Jual Beli? Dengan dibuatkannya PPJB, kepemilikan hak atas tanah belum beralih dari calon Penjual kepada calon Pembeli meskipun seluruh harga telah dibayar penuh oleh calon Pembeli.Dengan maksud dari para pihak bahwa hak atas objek berupa tanah dan bangunan yang akan dijual berdasarkan PPJB tersebut tidak dapat diperikatkan/diperjanjikan untuk dialihkan kepada pihak lain oleh pemiliknya. Notaris sebagai pejabat yang mengatur secara tertulis dan mengesahkan hubungan hukum para pihak dalam bentuk akta otentik, akta mana memuat peristiwa PPJB itu dengan dasar hukum yang kuat untuk berlaku sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya harus memberikan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai akta otentik. Sehingga dari kerangkanya apa yang syaratkan atau harus dimuat dalam masing-masing bagian akta tersebut menurut apa yang disyaratkan oleh undangundang serta harus mengandung unsur-unsur otentisitas.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan dengan data sekunder, sedangkan tipe penelitiannya adalah evaluatif. Data yang diperoleh melalui penelitian ini dianalisis dengan metode analisis kualitatif sehingga bentuk penelitian tesis ini adalah berbentuk evaluatif analitis."

"ABSTRAKPencatatan perkawinan adalah merupakan syarat yangharus dipenuhi dalam setiap pelaksanaan perkawinan.Perkawinan yang tidak dicatat, tidak diakui oleh negara.Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan (UU Perkawinan) menentukan bahwa perkawinanadalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayannya itu. Pasal 2 ayat (2) UUPerkawinan menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurutperaturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanyaketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, yang menjadi,persoalan adalah apakah dengan tidak dilakukannyapencatatan mengakibatkan perkawinan tidak sah ? Denganmenggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitianlapangan, penulis mencoba melakukan penelitian mengenaiperkawinan yang tidak dicatat berkaitan dengan praktekpembuatan akta notaris. Dari hasil penelitian penulisternyata terdapat perbedaan pandangan di kalangan notarisyang berpraktek di Jakarta, ada yang menyatakan bahwaperkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak sah, dan adapula yang menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatattetap dianggap ada dan sah. Adanya perbedaan pendapat dikalangan notaris membawa akibat di dalam menentukan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta notaris, yangakhirnya membawa akibat tidak terdapatnya kepastian hukumbagi para pihak, hal mana akan menimbulkan permasalahanpermasalahanhukum berkaitan dengan praktek notaris didalam pembuatan akta. Sehubungan dengan apa yang diuraikandiatas, maka penulis merasa perlu untuk melakukanpembahasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukumberkaitan dengan perkawinan yang tidak dicatat, khususnyaberkaitan dengan praktek pembuatan akta notaris."

"Sesuai ketentuan pasal 1 PJN notaris adalah pejabat umum yang diberi tugas dan kepercayan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik tersebut notaris bertanggung jawab agar akta yang dibuatnya memenuhi syarat-syarat sebagai akta otentik yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata, sehingga akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdata, agar dapat dipakai para pihak untuk membuktikan haknya yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuatnya yang dituangkan dalam akta otentik tersebut.Dalam pembuatan akta otentik disamping harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, notaris juga harus memperhatikan kaedah-kaedah hukum yang tertuang dalam suatu yurisprudensi, khususnya yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta notaris maupun yurisprudensi yang di dalamnya memuat kaedah-kaedah hukum yang diciptakan oleh hakim sesuai nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada serta yurisprudensi yang berkaitan dengan pembatalan akta-akta notaris.Berdasarkan penelitian penulis, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara, ternyata bahwa yurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap pembuatan akta notaris dan karenanya yurisprudensi perlu diperhatikan oleh notaris dalam pembuatan akta, agar akta yang dibuatnya atau perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang dituangkan dalam akta notaris tersebut terhindar dari pembatalan oleh hakim. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat beberapa yurisprudensi yang membatalkan perjanjian yang dibuktikan dengan akta notaris maupun yurisprudensi yang membatalkan akta notaris."

"Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Jabatan Notaris, sumpah jabatan dan kode etik Notaris. Sejak akta pendirian ditandatangani oleh para pendiri, maka Perseroan Terbatas belum sah sebagai badan hukum dan hubungan antara para pendiri masih merupakan hubungan kontraktual. Status badan hukum Perseroan Terbatas diperoleh setelah anggaran dasar Perseroan Terbatas telah disahkan oleh Menteri Kehakintan dan HAM. Dalam kasus yang dibahas, sebelum akta pendirian PT X mendapat pengesahan dari Menkeh dan HAM RI telah dilakukan perbuatan hukum pelepasan hak atas saham yang seharusnya dibuat oleh notaris Y adalah akta perubahan atau akta perbaikan anggaran dasar PT X, (karena akta pendirian PT X sedang dalam proses pengesahan oleh Menkeh dan HAM RI) dan melaporkan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menkeh dan HAM RI untuk mendapat pengesahan. Namun, pada kenyataannya perubahan anggaran dasar PT X tidak dibuat dan tidak dilaporkan kepada Menkeh dan HAM RI sehingga, dalam akta pendirian PT X pendiri dan pemegang sahamnya adalah PT A, PT B dan PT C yang seharusnya dibuat adalah akta perubahan anggaran dasar yang merubah komposisi pemegang saham PT X menjadi PT A dan PT Q. Metode yang digunakan dalam pembahasan kasus ini adalah deskriptif analitis dengan menggambarkan permasalahan sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan menelaah serta mengkaji masalah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."