Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam upaya mencapai perdamaian di Kamboja, maka diperlukan upaya penyelesaian melalui mediasi pihak ketiga. Dalam proses panjang menuju perdamaian tersebut, peranan Indonesia sangat jelas terasa dan terlihat melalui keterlibatan para diplomatnya seperti Menlu Mochtar Kusumaatmadja dan Ali Alatas yang memegang peranan vital dalam setiap langkah mediasi yang ditempuh demi tercapainya perdamaian. Tesis ini mencoba untuk meneliti bagaimanakah peran Indonesia dalam proses penyelesaian konflik Kamboja selama periode tahun 1984 hingga tercapainya Kesepakatan Paris 1991 yang menandai berakhirnya konflik Kamboja. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan akan menggunakan teori mediasi untuk menganalisa peranan Indonesia.

---

In an attempt to seek peace in Cambodia, it requires the mediation of a third party. Throughout the long process, the role of Indonesia is clearly shown through the involvement of its Diplomats namely Foreign Ministers Mochtar Kusumaatmadja and Ali Alatas who played a crucial part within every step of mediation. This thesis will aim in the research of how Indonesia played its prominent role in the peace settlement of Cambodian conflict during the periods of 1984 until the attainment of the Agreements on a Comprehensive Political Settlement of the Cambodian Conflict in 1991 that marks the end of the conflict in Cambodia. This thesis is a descriptive research and will use the theory of mediation to analyse the Indonesian?s role."

"Sangatlah perlu untuk dicatat bahwa sekalipun tampak adanya keterlibatan 'kekuatan terselubung politik Islam' dalam serangkaian kekerasan yang berkaitan dengan faktor agama di Indonesia, tidaklah cukup kiranya untuk mengabaikan betaoa pentingnya variabel internasional. Dalam hubungannya dengan negara-negara dunia ketiga kita telah menyaksikan bagaimana sekuensi politik sebuah negara seringkali terpengaruh oleh tindakan-tindakan negara-negara besar di dunia. Sebagai akibatnya, input sistematik semacam ini seringkali meningkatkan kondisi instabilitas internal sebuah negara dunia ketiga. Jelas bahwa kedua proses tersebut baik yang domestik maupun interaksi internasional saling berpengaruh untuk turut menciptakan sebuah lingkaran setan ketidak amanan."

"Artikel ini memberikan peta tantangan yang dihadapi Amerika Serikat untuk mencari cara yang efektif dalam menyelenggarakan dialog global tentang peradaban dunia dan sekaligus pula menggambarkan kesempatan yang terbuka bag Indonesia dalam memainkan peranan meng 'engage' Amerika Serikat agar lebih menerima perbedaan-perbedaan yang ada di tingkat global seraya mempertahankan komitmen mereka terhadap upaya penanggulangan kemiskinan, wabah penyakit, dan secara aktif mendukung prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan."

"Skripsi membahas perjuangan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1963-1966. Permasalahan akan difokuskan kepada tiga hal. Pertama, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Kedua, kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia di forum Internasional pada masa konfrontasi Malaysia. Ketiga, hasil yang dicapai dari diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia. Pecahnya konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 terkait dengan beberapa faktor. Pertama adalah faktor dalam negeri Indonesia, di mana dijelaskan pada bab II mengenai kebijakan luar negeri Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia. Faktor kedua adalah, faktor pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan pihak Malaya dan Inggris. Kedua faktor tersebut akhirnya bertemu dengan pemicu peristiwa pemberontakan Brunei oleh Azahari pada tahun 1962. Kegiatan diplomasi Indonesia pada masa konfrontasi dengan Malaysia, bertujuan untuk mengisolasi Federasi Malaysia dari dunia internasional. Langkah awal yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada saat itu adalah mengikuti konferensi Manila untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa pembentukan Federasi Malaysia tidak berdasarkan prinsip self determination. Selanjutnya Indonesia melakukan usaha diplomasinya di forum PBB, Konferensi GNB II di Kairo pada tahun 1964 dan Konferensi AA II di Aljazair pada tahun 1965. Usaha diplomasi Indonesia dalam rangka konfrontasi dengan Malaysia temyata gagal meraih simpati internasional. Kegagalan ini dapat terlihat dari diakuinya Federasi Malaysia oleh dunia internasional. Puncak dari kegagalan diplomasi Indonesia terwujud dalam peristiwa keluarnya Indonesia dari keanggotaan PBB. Keluamya Indonesia dari PBB menyebabkan Indonesia terisolasi dari panggung internasional. Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian yang bermanfaat bagi Sejarah Diplomasi Indonesia. Peranan Pemerintah R.I. sebagai pemegang kebijakan luar negeri Indonesia menjadi salah satu faktor penentu sukses atau tidaknya diplomasi. Penelitian ini memberi sumber informasi berbentuk sejarah yang dapat dijadikan referensi bagi Pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri."

"Indonesia tidak berkembang sedemokratis yang digembar-gemborkan oleh reformasi. Sebuah pertanyaan, yang sudah saatnya menjadi pemyataan karena terlalu sering muncul tanpa ada jawabannya muncuI, apa yang salah dengan bangsa ini? Pertanyaan ini pula yang menjadi titik berangkat penulis untuk mengangkat masalah ini. Inilah heuristic tool yang sangat awal untuk tulisan ini: Ada yang salah dengan bangsa ini, dimana salahnya? Reforrnasi yang dimaksudkan menggantikan orde baru ternyata hanya meneruskan orde baru, artinya, masih ada pola anomaly yang sama pada demokrasi di era reformasi. Lingkaran kuasa/pengetahuan sudah terlanjur eksklusif, sudah terbiasa meletakkan masyarakat sebagai penonton, penggembira, atau pemandu sorak. Sejarah tidak memperbaiki dirinya sendiri, selama diskursus yang beredar masih tidak berimbang, masih didominasi, maka kejadian yang sama akan terulang, dan memang demikian adanya. Hanya saja, pada masa reformasi, krisis identitas, ideology, dan komunikasi ini diperparah dengan instabilitas politik dan ketidakpercayaan publik. Celah inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pengusung doktrin-doktrin komprehensif untuk menguasai diksursus dalam masyarakat sekaligus menguasai kursi politik. Sejak awal, permasalahan demokrasi Indonesia dapat penulis rangkum dalam Identitas, Ideologi, dan Komunikasi di ruang publik Indonesia adalah akar permasalahan yang mengerucut dalam relasi-relasi diantara ketiganya. Masalah-masalah inilah yang kemudian kita lihat terwujud dalam sejarah politik Indonesia."