Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asas-asas perpajakan apa saja yang terpenuhi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Pemberlakuan surut Peraturan Pemerintah Nomo 51 Tahun 2008 menimbulkan banyak kerugian bagi Wajib Pajak. Mereka diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang bukan pada waktu memperoleh penghasilan (prinsip ability to pay tidak terpenuhi). Perubahan-perubahan peraturan perpajakan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi merepotkan Wajib Pajak karena membuat mereka harus berulang kali mengajukan permohonan pemindahbukuan pajak yang telah dibayar. Pengenaan PPh final bagi seluruh Wajib Pajak usaha konstruksi juga sangat tidak adil karena pengenaan pajak tidak lagi memperhatikan keadaan Wajib Pajak sedang untung atau rugi. Revenue adequacy principle terpenuhi dalam peraturan ini. Equity principle tidak terpenuhi. Certainty principle terpenuhi karena dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 pengenaan PPh final atas usaha jasa konstruksi menjadi pasti, tapi convinience sebagai salah satu unsur dari certainty tidak terpenuhi.

---

This thesis discusses about the fulfillment of the criteria of the principles of taxation in Government Regulation No. 51 of 2008. The purpose of this study is to determine the principles of taxation what is fulfilled in Government Regulation No. 51 of 2008. The method used is descriptive qualitative research design. Enabling ebb Government Regulation No. 51 Year 2008 caused much loss to taxpayers. They are required to pay the tax due is not earning at the time (the principle of ability to pay is not met). Changes in tax regulations on business income taxpayers inconvenient construction because they must repeatedly make the transfer request is filed taxes already paid. Imposition of the final income tax for the entire construction business taxpayers also very unfair because the taxation is no longer concern the taxpayer is lucky or loss. Revenue-adequacy principle is fulfilled in this rule. Equity principle is not fulfilled. Certainty principle is fulfilled because the Government Regulation Number 51 Year 2008 final imposition of income tax on construction services business to be sure, but convenience as one element of certainty is not met."

"Sejak deregulasi dekade 80 an, perkembangan industri leasing sangat menggembirakan sampai saat ini. Industri leasing membantu pertumbuhan ekonomi melalui fasilitas pemilikan barang modal kepada lessee, itu sebabnya pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong bertumbuhnya industri leasing (SGU). SGU telah memperkenalkan suatu metode baru untuk memperoleh capital equipment dan menambah modal kerja. Oleh sebab itu, penulis merasa terdorong untuk memilih meneliti dan melakukan kajian terhadap ?Kebijakan Perpajakan Atas Penghasilan Khususnya PPh Perusahaan Leasing (SGU) Berdasarkan Azas-azas Perpajakan: Studi Kasus pada PT X Tbk.?Permasalahan yang timbul adalah bagaimana pendapat para ahli tentang azas-azas perpajakan khususnya perpajakan atas penghasilan dari transaksi leasing, apakah peraturan pelaksanaan di bidang SGU sudah sesuai dengan ketentuan pokok yang terdapat di dalam UU PPh yang berlaku sekarang, apabila terdapat ketidaksesuaian upaya apa yang dapat di lakukan agar peraturan pelaksanaan itu Iebih sesuai dengan ketentuan pokok dalam UU. Tipe penelitian yang di pakai dalam tesis ini adalah metode deskriptif analisis yaitu menguraikan data hasil penelitian dan melakukan analisis untuk dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang menurut pendapat penulis seyogyanya di ajukan. Transaksi leasing terjadi berdasarkan suatu perjanjian di para pemilik barang modal (lessor) menyerahkan barang modal kepada (lessee) untuk di manfaatkan, dengan sejumlah imbalan kepada lessor yang telah di sepakati bersama sebagai penghasilan bagi lessor dan biaya pada lessee. UU PPh yang berlaku sekarang tidak memberi rincian tentang tatacara pengakuan penghasilan serta biaya-biaya yang di perkenankan untuk di kurangkan dari penghasilan dari kegiatan usaha leasing. Agar penghasilan dari kegiatan sewa guna usaha (SGU) di dasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam UU, serta permasalahan SGU dalam hal default mendapat kepastian hukum bagi perusahaan industri leasing dan pemberian fasilitas SGU oleh lessor kepada lessee sesuai dengan peraturan, serta pencatatan akuntansi di dasarkan pada prinsip akuntansi yang berlaku secara universal, maka disarankan agar pemerintah mengganti KMK tersebut dengan PP dan menerbitkan juklak yang di perlukan secepat mungkin. Juga agar Ditjen Lembaga Keuangan dan Ditjen Pajak mengawasi kegiatan leasing secara berkala untuk memastikan supaya peristiwa seperti default dicatat bukan sebagai Aktiva tetapi akun Tagihan Dalam Proses Hukum agar sesuai dengan PAI maupun prinsip akuntansi yang berlaku secara universal."

"Penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia merupakan potensi penerimaan pajak bagi Pemerintah seiring dengan maraknya aktivitas industri pertunjukkan. Untuk itu diperlukan adanya administrasi pajak yang baik serta penegakan hukum oleh pemerintah. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif, berdimensi lintas waktu, dan penelitian terapan. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan survey yang didukung dengan wawancara mendalam dan observasi.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah di dalam pemenuhan kewajiban administrasi pajak atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia. Variasi model kontrak kerjasama antara pemberi kerja dengan manajemen musisi menyebabkan timbulnya kerancuan dalam hal penentuan subjek pemotong pajak. Dalam perhitungan objek pajak PPh Pasal 26, Penulis juga menemukan unsur penambah penghasilan yang terdapat di kontrak kerjasama yang seharusnya dimasukkan dalam perhitungan.

---

International musicians income that received from their concerts in Indonesia is potential tax income for the government. Good tax administration and tax law enforcement were needed by the government in the realizations. In order to make analysis of it, author was using a qualitative approach with descriptive studies, and cross sectional research. Technique of data collecting used were library research and field research, while the research was conducted through survey and supported with in depth interview and observation.The result of this research shows that there are several problems in the compliance of tax administration held by the employer of international musicians. Variant of performance contracts model resulted in uncertainty in the deciding who?s the tax withholder that obliged to withhold Article 26 Indonesian Income Tax Regulation of international musicians? income. Author also found that in calculating the tax object of Article 26 Indonesian Income Tax Regulation additional income clauses that listed in Performance Contract are excluded, which it was supposed to be added."

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in ?Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008?. The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"Pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak-pajaknya dikenal sebagai sistem self assessment, merupakan salah satu upaya mencapai peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang dimulai pada saat reformasi peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 1984. Salah satu undang-undang yang diberlakukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan, dengan memperhatikan perkembangan yang terjadi hingga saat ini telah disempurnakan dengan perubahan sebanyak dua kali yaita pada tahun 1991 dan 1994. Dalam situasi perekonomian yang normal dan pelaksanaan pembangunan yang berjalan lancar, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan berpotensi besar untuk mempero]eh penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan, sehingga dapat diandalkan untuk menjamin penerimaan negara. Dengan demikian telah diatur pemungutan pajaknya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah, yang hingga saat ini telah dikenal tiga peraturan pemerintah yang mengaturnya dengan beberapa peraturan pelaksanaannya, terakhir dengan penerapan tarif yang bersifat final sehingga memudahkan penghitungan pajak terutang bagi Wajib Pajak. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan beberapa klien penulis yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah, selain itu jugs dilakukan kepada rekan-rekan penulis yang menjalankan jabatannya selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) serta para pejabat di Kantor Pertanahan Kotamadya/Kabupaten Badan Pertanahan Nasional, maka telah didapat keterangan bahwa kebijakan perpajakan untuk transaksi semacam ini tidak selalu dirasakan lebih baik bagi para Wajib Pajak dan banyak diantara para pejabat yang terkait dengan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang kurang memahami peraturan perpajakan ini sehingga dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud dari pemberlakuan peraturan ini. Walaupun pemberlakuan peraturan yang mengaturnya telah memperhatikan asas-asas perpajakan yang lazimnya berlaku, akan tetapi masih dirasakan adanya penyimpangan bagi Wajib Pajak."

"Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui justifikasi pemerintah dalam menetapkan kebijakan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah. berikutnya juga membahas mengenai dasar pemikiran dalam penetapan objek dari pajak ini dan juga meninjau Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini apabila dilihat dari konsepsi penggolongan pajak. Penelitian ini menggunakan kualitatif pada pertanyaan pertama dan kedua, sedangkan untuk pertanyaan ketiga menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi literatur, penelitian lapangan dan juga dengan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini adalah justifikasi pemerintah dalam kebijakan ini adalah didasari karena rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penentuan objek pajaknya yang menjadi pertimbangan pemerintah adalah efek barang tersebut terhadap pasar apabila barang tersebut dijadikan objeknya dan juga beberapa pertimbangan dari sifat barang-barang yang akan dikenakan seperti harga, konsumen barang tersebut, keberadaan barang tersebut di pasaran dan sebagainya. Sedangkan dalam pengujiannya terhadap konsepsi penggolongan pajak kebijakan ini tidak memenuhi karakteristik Pajak Langsung yang merupakan dasar dari Pajak Penghasilan dan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Barang Sangat Mewah ini lebih cocok dan memenuhi kriteria dari cukai (Excise).

---

The focus of this research is to know the justification of government in the Income Tax Policy Article 22 on Very Luxurious Goods. The next focus is to know the government consideration in determining an object of the Income Tax Article 22, and to observe this policy toward the conception of classifying tax. These researches use a qualitative approach for the first and second questions, whereas the third questions use a quantitative approach. The collecting data method which is used in this research is study literature, field research and indepth interview. Base at it?s purposive, this research includes in descriptive research.

The result from this research is, in this policy the justification of government based on the low of consciousness taxpayer to complete their tax duty. In determining the tax object which becomes the government consideration is the effect of those goods toward a market if those goods become an object and also some consideration from the goods characteristic which imposition like price, the consumer, the existence of goods in market and etc. While, the test toward classifying tax conception policy is unqualified to the direct tax which become the basic from Income Tax and Income Tax Policy Article 22 about very luxurious goods is more suitable and qualify the criteria from excise."

"Skripsi ini membahas implikasi pengenaan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan bagi karyawan yang tidak mempunyai NPWP. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan diferensiasi tarif pajak penghasilan tidak didasari teori yang kuat. Hukum materiil dengan hukum formal bercampur karena unsur sanksi yang seharusnya terdapat dalam Undang-undang KUP, terdapat dalam tarif Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemberlakuan diferensiasi tarif pajak penghasilan bertentangan dengan prinsip ability to pay. Bagi karyawan yang mempunyai penghasilan yang sama besarnya mendapat perlakuan yang berbeda. Hal ini menimbulkan ketidak adilan horizontal. Hendaknya dalam menaikkan penerimaan negara pemerintah hendaknya mengeluarkan kebijakan dengan tidak mengorbankan keadilan bagi masyarakat.

---

The focus of this study is implication of outcome differential tariff income tax policy for employee who don't have Tax Payer Number. This research is qualitative research with descriptive design. The result of this research showed that the goverment policy on Differential tariff income tax didn't have strong theory based. Material law with formal law is mixed because there is penalty element that should have been included in general rule tax law in fact included in income tax law.

The aplication of differential tariff is against with the ability to pay principle. For employee who has same income get different treatment. This situation makes horizontal disequity. In raising country income government should made new policy which don't sacrifice people's equity."

"The currency or foreign exchange (FX) market is the largest financial market in the world, with trading volumes surpassing $1,9 trillion a day. Although primarily dominated by a worldwide network of interbank traders, a new era of internet-base communication technologies has recently allowed individual investors to gain direct access to this popular and profitable market. Trading in the foreign exchange market is an alternative tool for investment other than investing in stock market.The tax issues on gain from foreign exchange trading tend to be disorienting since there are no tax circular that regulates the implementation of foreign exchange trading in Indonesia. Since the absence of specific income tax law on gain from forex trading, this research attempts to explain the nature of foreign exchange trading itself, then it will describe the difference between the US Income tax treatment and the Indonesian income tax treatment on gain on forex trading followed by the conclusion to propose the right alternative tax treatment to be implemented in Indonesia. This research uses qualitative approach with descriptive technique. Library study, field study and benchmarking are chosen to gather the information. The field study is executed by interviewing tax officers, brokers, and academic scholar. While as the benchmarking is being executed by comparing with tax rule in the United State of America to propose the right tax treatment to be implemented in Indonesia.Forex trading is traded in the Over the Counter Market where there are no centralized exchanges. The nature of forex trading is to speculate in buying or selling foreign currency contract in the spot market. According to the Indonesian income tax regulation article 4(1) leter l stated that gain on foreign exchange are treated as an taxable object whilst loss on foreign exchange principally could be recognized as deductible expense. Since the absence of specific regulation relating to the tax treatment on forex trading therefore the general rule may apply, the general rule stated forex trading falls under business income category and that all increase in economic capability originating from Indonesia as well as from offshore shall be accumulated and taxed according to article 17 tax rate.Differ from the Indonesia tax law, the US tax law on profit from the fluctuation in foreign exchange rates are treated differently from foreign exchange trading. The fluctuation in foreign exchange rate as as part of their normal course of business fall under IRC Section 988. Gains and losses from foreign exchange (such as buying and selling of foreign goods) are treated as interest income or expense and get taxed accordingly. Since forex traders are also exposed to daily exchange rate fluctuations, their trading activity falls under the provisions of Section 988. These daily fluctuations can be considered part of a currency trader's assets in the normal course of his business; the IRS gives the trader the option of rejecting (opting out) of Section 988 and electing that the gains be taxed under the favorable 60/40 split of IRC Section 1256. Under IRC Section 1256, forex traders can have a significant advantage over stock traders. Forex traders are allowed to split their capital gains using a 60% / 40% split. This means that 60% of the capital gains are taxed at the lower, long-term capital gains rate (currently 15%) and the remaining 40% at the ordinary or short-term capital gains rate, which depends on the tax bracket the trader falls under (as high as 35%). This results in an average rate of 23%, which is 12% less than the regular (short-term) rate.From the comparative study between the US tax laws on foreign exchange trading, this research propose an alternative tax policy on forex trading in Indonesia. One of the alternative is only net gain are calculated and tax. The second alternative to be implemented in the form of withholding final tax payment from every realize transaction."

"Skripsi ini membahas tentang analisis penentuan penatapan kegiatan Bentuk Usaha Tetap atas Agen yang tidak Bebas pada Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penetapan kegiatan atas Agen yang tidak bebas sebagai Bentuk Usaha Tetap serta menentukan alat uji yang digunakan untuk penetapan tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menggunakan alat uji yang masih bersifat primer atau dasar yakni tempat tetap dan keterikatan dalam penentuannya seperti disebutkan dalam memori penjelasan Pasal 2(5) huruf n, penentuan dalam memori tersebut memasukkan pua ketrikatan sebagai alat uji namun alat uji tersebut tidak cukup guna menyikapi perubahan aktivitas usaha yang bersifat dinamis, sehingga membawa konsekuensi perubahan dalam Undang-Undang Pajak

---

In International transaction nowadays that use by foreign enterprises make tax consequences, main criterion wether a source country can have power to tax for the profit that the enterprise earn from the source is, if the source country can prove that the foreign enterprise when running their own business using a permanent establishment in there. A clear tax policy that the government have made will help the tax authority to consitute it. Now a basic rule for permanent establishment that using a fixed base test are going to change and replace by a person as a subtitute the place test. A dynamic change have been take by countries to adjust a basic rule to a specific rule is called an agency clause. By using an agency clause the source country have already to make effort to face the situation hopefully.

The result from this research is that tax law contains rules which consisted of main part and explanation. Constriction and expansion of the subject matter can not be done in explanation. But, the condition in explanation of income tax law Sec. 2 (5) (n) about a dependent agent, especially about the the tools that used for determined a dependent agent as a permanent establishment. Determination of dependent agent which is include as a permanent establishment using the regulation mentioned in explanation. The condition fulfilled by a fixed base test and dependency test to constitute a dependent agent as a permanent establishment."

"An employee stock option issued as a form of compensation. Employee stock option are mostly offered to management as part of their executive compensation package. They are also offered to lower staff. Employee stock options (ESOP) are issued as a private contract between the employer and employee. Depending on the vesting schedule and the maturity of the options, the employee may elect to exercise the options at whatever stock price was used as the strike price. At that point, the employee may sell the stock or hold on to it in the hope of further price appreciation. There are a variety of differences in the tax treatment of ESOP having to do with their use as compensation. The fact that the benefits from employee stock option are tax at different times in different countries is a difficulties. Also, same country may tax different parts of the benefits at different times. Based on this problem, the writer is attracted to make a research on the Income Tax Treatment Analysis on Employee Stock Option.The point of this analysis is to find when the income tax should be taxable on the benefit from the ESOP, clasiffy the benefit derived from the ESOP and analyze the international tax issue arising from ESOP. The research approach used is qualitative and the method used is descriptive. It means that the research purpose is to describe and analyze the Income Tax Treatment on Employee Stock Option. The analysis will focus on the tax treatment from the employee point of view. The data collected through in-depth interview between the researcher and the informant considered related to this research.After the research completed, there is three conclusions of this research. First, it is concluded that the Income Tax will be taxable when the stock acquired by the option is sold. This treatment is used based on the realization of income principle. Second, the classification of benefit from ESOP treated as employment income in total or split into employment income and capital gain. And the third, a variety of differences in the tax treatment of ESOP can caused the conflict in international taxation which make double taxation and double non taxation between countries. The double taxation and double non taxation can be minimized through the credit and exemption method provided by countries."