Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As a government souvrenities of the people base to the law and to handle the state government base on constitution, therefore the management of state finance system should be appropriate with main regulation which stated in constitution 1945. The government budget and expenses (APBN), also the local government budget and expenses (APBD) to be fixed each year by the law including taxes and others charge with forced for the government needs also sort and price money area stated by the law. The President as an authority holder state management finance, delegates to the Ministers/Institution leaders, governors, Regents or Mayors and Head of certain organization unit leaders for arranging and fixing also responsibility in management of APBN anf APBD. In order to support good government realization in management of government state finance it's need to do profesionalism, open up and responsibility due to constitution 1945 in general principle namely: Accountability for the result oriented , Profesionalsm, Prpporsionalsm, Open up and controling . Relationship between Central government and Local government and Local government, that is central government to feel an obligation to local government for allocation funds sharing with proprosionality base on law and others regulation."

"Pada awal masa reformasi yaitu tahun 1999 yang merupakantonggak awal mengembalikan citra demokrasi di Indonesia, makaterhadap beberapa bagian dari UUD 1945 telah diubah oleh MPRsebagai pelaku kedaulatan rakyat. Dengan demikian dapatlahdikatakan bahwa di dalam negara demokrasi, apa, mengapa, danbagaimana konstitusinya sangat ditentukan oleh kehendak dan pikiranrakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam negara. Bagaimanakahdengan eksistensi konstitusi di Indonesia yang juga adalah suatunegara demokrasi; tulisan ini akan mencoba membahasnya.Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagaiberikut:1. Untuk mengetahui arti dan fungsi konstitusi dalam tatanankehidupan negara demokrasi.2. Untuk mengetahui kaitan materi muatan UUD 1945 dengantatanan kehidupan negara demokrasi.3. Untuk mengetahui eksistensi UUD 1945 dalam kaitannya dengandinamika kehidupan demokrasi di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaanatau normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau datasekunder belaka. Data sekunder yang dimaksud mencakup;a. Data hukum primer terdiri dari norma dasar atau kaidah dasaryaitu Pembukaan UUD 1945, Peraturan Dasar yaitu BatangTubuh UUD 1945, Ketetapan MPR.b. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya dari kalanganhukum, hasil penelitian."

"Skripsi ini menyajikan hasil penelitian atau kajian mengenai Analisis Penerapan Pasal 12 ayat (4) juncto Pasal 71 KUHP dalam studi kasus Robert Tantular. Masalah yang dijadikan obyek penelitian dalam skripsi ini berkaitan dengan 3 (tiga) masalah pokok, yakni : pertama, bagaimana pemaknaan tentang Gabungan Tindak Pidana/Concursus/Samenloop dalam Pengaturan Hukum Pidana di Indonesia ; kedua, bagaimana kaitan Pasal 71 KUHP tentang Delik Tertinggal dengan ketentuan maksimum total pidana penjara, terkhususnya Pidana penjara sementara waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) KUHP ; ketiga, Bagaimana ketepatan Penerapan 2 Pasal tersebut dalam perkara-perkara di Indonesia, terkhususnya perkara Robert Tantular. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif, dengan tipe deskriptif-analitis. Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa banyak penegak hukum di Indonesia tidak memahami penerapan 2 Pasal tersebut dan cenderung mengabaikan ketentuan pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 71 KUH Pidana pada beberapa Perkara di Indonesia. Seperti yang terjadi pada perkara yang dihadapi oleh Robert Tantular yang menghadapi 4 proses ajudikasi/persidangan, dimana total pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya berjumlah 21 tahun, dimana total vonis ini telah melampaui batas maksimum pidana penjara selama waktu tertentu, yakni 20 tahun. Sehingga kesalahan Penegak Hukum dalam menerapkan 2 Pasal tersebut, mengakibatkan ketidak pastian dalam penjatuhan total vonis pidana bagi Robert Tantular karena telah bertentangan dengan ketentuan jumlah maksimum pidana penjara selama waktu tertentu, yakni telah melampaui 20 tahun dan juga telah bertentangan dengan penerapan Pasal-Pasal tentang Gabungan Tindak Pidana.

---

This thesis presents the results of research or studies regarding the Analysis of the Application of Article 12 paragraph (4) in conjunction with Article 71 of the Criminal Code in the Robert Tantular case study. The problem which is used as the object of research in this thesis is related to 3 (three) main problems, namely: first, how is the meaning of Combined Crime / Conc discourse / Samenloop in Criminal Law Arrangements in Indonesia; secondly, how does Article 71 of the Criminal Code on Delicacy Offense with the maximum provision of total imprisonment, especially temporary imprisonment as regulated in Article 12 paragraph (4) of the Criminal Code; third, how is the accuracy of the application of these 2 articles in cases in Indonesia, especially in the case of Robert Tantular. This research is in the form of juridical-normative, with descriptive-analytical type. The conclusion from this research is that many law enforcers in Indonesia do not understand the application of these 2 Articles and tend to ignore the provisions in Article 12 paragraph (4) and Article 71 of the Criminal Code in several cases in Indonesia. As happened in the case faced by Robert Tantular, who faced 4 adjudication / trial processes, where the total number of crimes imposed against him was 21 years, where the total sentence has exceeded the maximum imprisonment limit for a certain time, namely 20 years. So that the Law Enforcement's mistake in applying the 2 Articles, resulted in uncertainty in the imposition of the total criminal sentence for Robert Tantular because it had contradicted the maximum number of imprisonment provisions for a certain period of time, which had exceeded 20 years and was also contrary to the application of the Articles on Combination. Criminal act."

"Studi ini menguraikan tentang pemahaman Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Negara berdasar Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengawasan atas jalannya pemerintahan negara dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Di lingkup pengelola keuangan negara dibentuk pengawas internal yang diatur melalui Peraturan Pemerintah. Diperlukan adanya perumusan atas kalimat “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagaimana yang tertuang di Pasal 23 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Rumusan inilah yang akan menjadi tolok ukur keberhasilan penggunaan anggaran negara. Setiap anggota DPR (dan DPD) perlu menggunakan hasil pemeriksaan BPK sebagai bahan penting didalam pelaksanaan tugas-tugasnya, baik dibidang penganggaran, penyusunan undang undang (legislasi) maupun dalam menjalankan pengawasan atas jalannya pemerintahan negara. Untuk itu, maka pertemuan antara BPK dengan DPR (dan DPD) perlu dilakukan secara rutin, terutama untuk mendalami hasil hasil pemeriksaan BPK"

"The process of village budget decision is always preceded by a discussion between the village head and the village Community centre (lmd). The discussion will determine the success of village budget composition."

"Pembukaan konstitusi proklamasi, undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 ( UUD NRI 1945) merupakan kristalisasi dari cita negara dan cita hukum negara republik Indonesia . Dalam pembukaan konstitusi tersebut terkandung alasan, tujuan dan misi negara berlandaskan nilai dasar pancasila.embukaan dianggap bertentangan dengan semangat pembukaan dianggap bertentangan dengan konstitusi."

"Regulasi Pengololahan ( dalam segala aspeknya ) bidang pertambangan mineral dan batubara merupakan urusan dari pemerintah pusat, kecuali sekedar penentuna kebijakan umum . Yang menjadi permasalahan adalah siapakah yang berwenang terhadap pertambangan mineral dan batubara antara Pemerintah Pusat dan daerah. Dengan berdasarkan UU Nomor 4 tahun 2009 dan UU nomor 32 tahun 2004. seyogyanya pemerintah daerah dapat mengambil tindakan adminstrative terhadap perusahaan yang tidak memperoleh izin darinya. Tindakan-tindakan tersebut dalam bentuk peringatan, penghentian sementara, dan penghentian kegiatan/ penutupan perusahaan. hanya saja prediksi terhadap dampak sosial dan psikologisnya yang menjadi hambatan (dalam bentuk tidak harmosinya hubungan terhadap pemerintahan pusat ataupun menghindari gejolak sosial)."

"Merupakan suatu hal yang esensial bagi kita untuk memahami risalah perumusan dan penetapan pembukaan undang-undang dasar negara republik Indonesia (UUD NRI tahun 1945) sebagai staats fundamental norms berdasarkan dokumen-dokumen otentik (primary sources) untuk meluruskan sejarah dan menoreksi kekeliruan-kekeliruan buku-buku sejarah nasional Indonesia yang digunakan di sekolah-sekolah tentang perumusan pembukaan UUD NRI tahun 1945. Selanjutnya secara sistematis kita perlu menggali kembali jiwa dan semangat perjuangan bangsa yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa yang telah menggagas paradigma kekeluargaan, paradigma gotong-royong, dan paradigma kesejahteraan sosial serta pelaksanaan pekerjaan bersama seluruh warga bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan UUD NRI tahun"

"UNDANG-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) ketika ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut memuat nilai-nilai dasar pandangan hidup (Philosojische Grondslag) yang berfungsi sebagai dasar negara, yang kemudian disepakati disebut sebagai Pancasila. Meminjam istilah Hans Nawiasky dalam bukunya Allgemeine Rechtslehre yang memaparkan tentang StufJenbau Theorie, Pembukaan yang memuat Pancasila terse but disebut sebagai staatsfundamentalnorm dan oleh Notonagoro dinamakan Pokok-pokok Kaidah Fundamental Negara. Oleh karena itu Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat cita negara yang dibentuk serta cita hukum dan cita moral bangsa Indonesia dalam menegara, sebagaimana termaktub dalam Pokok-pokok Pikiran dan Alinea-alinea Pembukaan UUD NRI Tahun 1945"

"Segala sesuatu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dari cita-cita masa depan yang baik, tentu tidak lepas dari " perencanaan" ( dalam semua dimensinya, baik aspek kehidupan pribadi maupun antar pribadi). Yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah bagaimanakan peranan negara dalam perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan memegang peranan sangat penting dalam menyelenggarakan tujuan negara sesuia dengan amanat pembukaan UUD 1945, baik untuk penyelenggaraan di tingkat nasional maupun di tingkat refleksi dari pelaksanaan demokratisasi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelolah pemerintahan yang baik (good governance). Atas dasar itu , peranan perencanaan pengembangan nasional menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat."