Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Waste management is serious problem in big cities. The increase of population can lead to increase the amount and variety of waste. If this condition can't be handled seriously it will destroye environment and cause disaster in the long time , like flood and air population. waste management can't be handled fully to society or government only , it is all parties responsibility that are government, particular and the whole of society. So, this research had tried to design waste management based on society participation. In order to deliver a good contribution , this research had took a case study on household waste management in Kecamatan Pasar Minggu South Jakarta. This research used descriptive as a type of research , that is describing household society participation in waste management . Furthemore, the result was used to design to design waste management from based on society participation. To achieve a good result , many parties were used as respondent in this research."

"Partisipasi merupakan bentuk dari kepedulian, keterlibatan dan kontribusi nyata yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan tertentu. Partisipasi Masyrakat merupakan bentuk dari keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat untuk semua proses kegiatan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Partisispasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentinganya dalam penyelenggaraan Pemrintahan Daerah."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menentukan suatu model bisnis yang dapat digunakan untuk menjalankan bisnis PLTSa pembangkit listrik tenaga sampah dengan memperhatikan faktor donasi dari masyarakat khususnya bagi masyarakat Kota Depok yang merupakan wilayah proyek PLTSa dalam penelitian ini. Sistem pengolahan sampah yang dilakukan pada tesis ini menggunakan sistem Landfill Gas yang menggunakan membran bioreaktor yang dapat mengolah sampah organik untuk menghasilkan gas metana CH4 . Gas metana yang dihasilkan tersebut dapat digunakan sebagai penggerak turbin PLN untuk menghasilkan listrik. Oleh karena itu, pemanfaatan sampah sebagai energi waste to energy merupakan suatu pengolahan sampah yang sangat menguntungkan. Model pembiayaan dan operasional PLTSa tersebut menggunakan skema pendanaan dari masyarakat. Selanjutnya, bentuk organisasi atau bisnis entitas yang akan dibangun untuk menjalankan proyek ini yang akan dinilai dari sumber pendanaan, metode pengumpulan donasi, regulasi dan perundang-undangan mengenai TPA PLTSa, regulasi dan perundang-undangan mengenai badan organisasi bisnis entitas .

---

ABSTRACTThis research is intended to determine an business model that can be used to run the PLTSa business by taking into account the donation factor from the Public of Depok City which is the PLTSa project area in this research. Waste processing system conducted in this thesis using Landfill Gas system that uses Membrane Bioreactor which can be organic waste to produce methane gas CH4 . This produced methane gas can be used as a driving turbine for electricity. Therefore, the utilization of waste as energy waste to energy is a very profitable waste treatment. The PLTSa operational and operational cost model uses the scheme from public participation. Then, the form of organization or business of the entity to be built to undertake this project which is part of business activities, regulations and legislation on TPA PLTSa, regulations and legislation concerning to the organizational body."

"Indonesia terdiri atas banyak pulau dimana penduduknya juga tersebar di Pulau - Pulau tersebut, meskipun persebarannya tidak merata dan tidak semua Pulau di huni...."

"Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif."

"This research is aimed to clarify describes how does the society participation in arranging of Independent Village Development Planning Program , advantage and disadvantage factors that influence society participants in arranging of Independent Village Development Planning Program needed, and strategic description in increasing the society participants in arranging of Independent Village Development palnning Program in Long Ikis, Paser . This research used descriptive -qualitative design. Data of this research was based on the paper sheet of the interview and documentation sources. Technique purposive and snowball used in determination of informan. Analysis was done using interactive model, such as reduction, data review, and conclusion. descriptive strategic formula was used SWOT analysis instrument. This research revealed the following findings , generally, society participants of Long Ikis residents in arranging of Independent Village Development Planning Program were bias/partiality. Disadvantage factor that describe the weakness of program ,such as,limited time, work ,fund, information,socialization, communication,and departement oriented. Advantage factor that support the program likely, benefit , interest and territori. Strategic description in improving the society participants in arranging of Independent Village Development planning Program in Long Ikis , Paser using maximized unit in the resident with the appropriate development fund in Paser, revitalized social economic in decreasing the poorness, organized the society norm toward in varying government policy, and effectively communication approve between government and employment in the palm plantation sector."

"Tujuan studi ini adalah mengetahui dan menganalisis suatu fenomena sosial yakni Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupatren Kendari.Program Inpres Dati II adalah merupakan salah satu jenis Inpres yang dimulai sejak tahun 1970/1971, dimaksudkan untuk; (1) menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta meningkatkan partisipasi penduduk dalam pembangunan dan (2) membangun proyek-proyek prasarana perhubungan, prasarana produksi serta proyek-proyek lain yang meningkatkan mutu lingkungan hidup dan serasi dengan proyek proyek pembangunan lain di daerah yang bersangkutan.Besarnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Inpres Dati II adalah variabel terikat sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari adalah variabel bebas. Besarnya partisipasi masyarakat meliputi; (a) partisipasi masyarakat dalam perencanaan, (b) partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan, (c) partisipasi masyarakat dalam penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan, (d) partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan hasil pembangunan, (e) partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. sedangkan Efektivitas Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari meliputi; (a) besarnya kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat II, (b) perencanaan, (c) produktivitas, (d) Kohesi/moril, (e) pengembangan sumberdaya manusia dan (f) stabilitas/kontrol.Unit analisis penelitian ini adalah masyarakat dan organisasi Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari. Populasi unit analisis adalah tokoh masyarakat dan Instansi/Dinasdinas Dati II Kendari yang terlibat dalam pengelolaan Inpres Dati II. Pemilihan sampel ditetapkan secara purposive yaitu, (a) pemilihan informan/responden dari masyarakat dan aparat pengelola yang dianggap lebih memahami permasalahan penelitian, (b) pemilihan instansi/Dinas-dinas Dati II berdasarkan keterlibatannya yang dominan, (c) pemilihan lokasi penelitian dan jenis proyek didasarkan pada sejumlah desa dalam beberapa kecamatan yang memiliki berbagai jenis proyek yang berbeda.Metode yang digunakan adalah wawancara sebagai metode utama, sedangkan metode kuesioner dan pengamatan adalah sebagai pendukung atau pembanding.Studi ini, selain menggunakan pendekatan efisiensi (besarnya output terhadap input) dari proyek Inpres Dati II, juga memperhatikan kepentingan pengelola (aparat) dari berbagai Instansi/Dinas-dinas Dati II yang terlibat dan terutama kwalitas hasil yang dipersembahkannya kepada masyarakat.Hasil studi menunjukkan bahwa ketatnya berbagai peraturan pelaksanaan Inpres Dati II menyebabkan kurangnya keleluasaan Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari dalam pengelolaannya baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan sehingga menyebabkan pula kurang munculnya potensi dan kreativitas aparat pengelola. Meskipun Pemerintah Daerah Tingkat II Kendari menggunakan kriteria dan ketentuan yang berlaku, hubungan pribadi dan kekeluargaan masih mewarnai Penetapan aparat pengelola proyek dan kontraktor.Pengelolaan Inpres Dati II di Kabupaten Kendari belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat. Perencanaan dari atas masih tetap mendorainasi penentuan program dan proyek Inpres Dati II, meskipun mekanisme perencanaan dari bawah telah dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan terbatas pada tahap identifikasi masalah dalam musyawarah pembangunan tingkat desa dan diskusi UDKP tingkat Kecamatan. Masyarakat yang terlibat adalah tokoh formal sebagai Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan bentuk partisipasinya adalah saran dan pendapat. Namun demikian, saran dan pendapat tersebut kurang mendapatkan perhatian karena aparat tingkat atasnya menganggap telah mengetahuinya.Peningkatan jumlah dan jenis proyek Inpres Dati II setiap tahun belum banyak menciptakan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya karena kurang menciptakan lapangan kerja terhadap masyarakat di sekitar proyek. Partisipasi masyarakat terhadap pemeliharaan hasil proyek sangat kurang karena masih terdapatnya anggapan bahwa pemeliharaan hasil-hasil pembangunan merupakan tugas pemerintah. Partisipasi masyarakat baru sebagian kecil dalam proses- pembangunan yaitu penikmatan/pemanfaatan hasil pembangunan. Jadi posisi masyarakat dalam pembangunan baru sebagai obyek atau penikmat hasil pembangunan belaka dan belum banyak berfungsi sebagai subyek pembangunan.Semakin tinggi tingkat pendapatan, peran dan kedudukan pegawai pengelola dalam organisasi proyek, cenderung pula semakin tinggi partisipasinya dalam pengelolaan proyek. Keikutsertaan pegawai .pengelola dalam kursus/pelatihan mempengar hi peningkatan karier dan rasa pengabdian terhadap tugasnya meskipun jumlahnya masih terbatas.Irwilkab Dati II, DPRD Tingkat II cenderung lebih berorientasi ke atas karena ketergantungannya kepada Hupati Kepala Daerah Tingkat II Kendari sehingga mengakibatkan kurangnya otonomi dalam melakukan pengawasan. Hal ini mempengaruhi gala kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Kondisi ini menyebabkan kurang terpadunya pengawasan fungsional, pengawasan melekat, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat. Akibatnya pelaksanaan proyek-proyek Inpres Dati II pada umumnya belum memenuhi target yang telah ditentukan baik dari segi waktu maupun dari segi kualitas."

"Tesis ini membahas tentang bentuk dan derajat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah dan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di Kecamatan Kalideres terutama dikaitkan dengan delapan standar nasional pendidikan sudah ada namun partisipasi masyarakat masih rendah. Derajat partisipasi masyarakat (Degree of Tokenism) pada tangga ke lima atau Placation. Faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah adalah faktor sosial dan ekonomi, faktor opini masyarakat dan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap Manajemen Berbasis Sekolah. Upaya untuk mengatasi hambatan dengan mengundang orang tua siswa, komite sekolah, dan ketua RW dalam sebuah diskusi tentang bagaimana cara meningkatkan program sekolah dan sekolah menjelaskan kepada masyarakat bahwa tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada pemerintah, melainkan juga masyarakat.

---

This thesis discusses on form and degree of community participation in school-based management policy implementation and factors that hamper community participation in policy implementation in Kalideres District. This research uses qualitative method with descriptive design. This research shows that form of community participation in policy implementation in Kalideres District, especially if it is linked to eight national education standards has already been available, but community participation is still low. Some factors that hamper community patricipation are social and economict factors as well as public opinion and their limited information on school-based management. There are some efforts to overcome these factors by inviting student`s parents, school committee, community leader, and school explains to community that community education`s responsibility is not solely in the government`s hand, but also in community`s hand."