Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mencoba menganalisa implikasi dari timen inconsistency terhadap kebijakan moneter di Indonesia menggunakan model Barro-Gordon untuk inflasi dan output. Analisa dilakukan menggunakan metode maximum likehood dengan algoritma Kalman Fiter. Data yang diguakan adalah data kuartal Indoneisa dari tahun 1983:Q1-2008:Q1 yang terbagi kedalam dua sub periode, yaitu sebelum dan sesudah krisis. Hasilnya adalah terjadi time inconsistency dalam jangka panjang, baik pada waktu sebelum maupun sesudah krisis. Selain itu, berdasarkan model Barro-Gordon terjadi time inconsistency di Indonesia dalam jangka pendek pada periode sebelum krisis."

"Program IMF Tahun 1997-2003 telah merubah secara mendasar kebijakan moneter dan fiskal yang merupakan tumpuan kebijakan stabilisasi perekonomian Indonesia. Ada enam komponen penting dalam kebijakan tersebut, di mana terdapat tiga kebijakan mendasar di masing-masing kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan yang pertama adalah beralih dari sistem kurs devisa tetap ke sistem kurs devisa mengambang. Kedua, mengganti jangkar kebijakan moneter dari mempertahankan stabilisasi kurs devisa tetap menjadi target inflasi inti (inflation targeting). Ketiga, mekanisme operasional kebijakan moneter BI adalah tingkat suku bunga acuan yang ditetapkannya sendiri. Keempat, merubah cara pembelanjaan defisit anggaran dari maksimasi pinjaman lunak dari sumber resmi (ODA) ke penjualan SUN ke pasar komersil baik di dalam maupun di luar negeri maupun menjual asset negara, termasuk BUMN. Kelima, menggunakan disiplin anggaran dan disiplin berutang Uni Eropa. Keenam, memberikan status independen bagi BI dan melarangnya untuk membelanjai defisit APBN. Kebijakan stabilisasi perekonomian yang telah dijalankan tersebut masih tetap dipegang teguh hingga saat ini."

"Perubahan struktural perekonomian Indonesia, terutama pada periode pasca-krisis ekonomi 1997, yang dibarengi oleh fluktuasi dan keterkaitan yang kurang stabil antara beberapa indikator makro utama, serta perkembangan yang tidak sejalan antara sektor keuangan dan sektor riil, menyebabkan upaya pencarian pijakan baru dalam manajemen pengendalian moneter di Indonesia menjadi sesuatu yang sangat penting. Sementara itu, dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dari permasalahan yang timbul sebagai akibat krisis ekonomi 1997 tersebut, tantangan bagi penerapan paradigma kebijakan moneter yang baru juga semakin berat dan kompleks. Di sisi lain, dengan mendasarkan pada beberapa kajian teoritis dan studi empiris, disimpulkan bahwa apapun alternatif kerangka kerja kebijakan yang akan dipilih, kebijakan moneter harus diterapkan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang terkait dengan prinsip manfaat dan kerugian, dan senantiasa diarahkan untuk mengacu pada prinsip-prinsip keoptimalan.Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis isu-isu strategis yang terkait dengan penerapan kebijakan moneter yang optimal di Indonesia, baik dari tataran kerangka strategis, kerangka operasional, maupun respons kebijakan moneter. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan yang belum pernah diajukan sebelumnya. Pertama, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada penetapan prioritas sasaran akhir kebijakan moneter: pertumbuhan ekonomi atau inflasi?. Kedua, bagaimana implikasi perubahan struktural ekonomi pada pemilihan sasaran operasional kebijakan moneter: besaran moneter atau suku bunga?. Dan ketiga, bagaimana merumuskan kerangka kerja kebijakan moneter yang optimal, yang dikaitkan dengan perumusan respons kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dasar perekonomian Indonesia?. Strategi permodelan diarahkan pada pengembangan model makro stuktural jangka panjang Structural Cointegrating Vector Autoregression (VAR). Sementara itu, kaidah keoptimalan dirumuskan dengan merepresentasikan baik respons kebijakan jangka panjang maupun jangka pendek dengan mekanisme pengkoreksian kesalahan (error correction). Selain itu, dengan diperhitungkannya pengaruh shocks spesifik dalam permodelan tersebut, respons kebijakan yang dihasilkan pada dasarnya mencerminkan respons kebijakan yang optimal, "state-contingent rule", sebagaimana pemikiran yang disampaikan oleh J.M. Keynes tujuh dasa warsa yang lalu.Hasil studi menunjukkan bahwa "State-Contingent rule" dapat merepresentasikan rumusan policy rule yang optimal bagi perekonomian Indonesia. Dari hasil studi diperoleh beberapa temuan penting terkait dengan pembuktian hipotesa yang diajukan, yaitu mengenai: (i) terjadinya pergerakan bersama (comovement) dengan arah positif antara output dan harga dalam jangka pendek, yaitu periode 1-2 tahun, serta dengan arah negatif dalam jangka menengah-panjang; (ii) dimungkinkannya penerapan kebijakan moneter dengan titik berat pada pengupayaan pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih besar dibandingkan dengan stabilitas harga; (iii) relatif superiornya suku bunga SBI sebagai indikator sasaran operasional, dibandingkan dengan uang primer; (iv) pengidentifikasian panjang lag pengaruh kebijakan moneter rata-rata 1.5 tahun; (v) adanya kekurangoptimalan penerapan respons kebijakan moneter pada beberapa periode, terutama yang terkait dengan terlalu ketat atau longgarnya respons kebijakan; dan (vi) relatif superiomya State-Contingent rule, dibandingkan dengan simple policy rules lain yang lazim digunakan.Beberapa temuan tersebut memberikan implikasi kebijakan yang mendasar bagi pelaksanaan kerangka kerja kebijakan Inflation Targeting di Indonesia. Sebagai suatu saran adalah bahwa kerangka kebijakan moneter yang relatif optimal untuk kasus Indonesia dapat diterapkan dengan mengakomodir fleksibilitas terukur, yang dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, dalam jangka pendek pereferensi kebijakan moneter dapat diarahkan dengan perhitungan tertentu untuk dapat mendorong proses pemulihan ekonomi, sementara dalam jangka menengah-panjang pengupayaan kestabilan harga terus dijaga agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua, orientasi kebijakan moneter harus difokuskan, selain pada penetapan sasaran operasional suku bunga, juga langkah pre-emptive berdasarkan keberadaan bagi pengaruh kebijakan moneter sekitar 1 sampai dengan 2 tahun. Ketiga, dalam dinamika perekonomian cukup tinggi dan transisi ke arah penerapan kerangka kerja kebijakan moneter Inflation Targeting secara penuh (full fledged), respons kebijakan moneter perlu diterapkan dengan mendasarkan pada disain State-Contingent rule."

"Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh kebijakan moneter di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi pada tahun 1985-1993, dengan menggunakan model Ekspektasi Rasional (RATE]{). Seberapa besar pengaruh pertumbuhan kapasitas output dan kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi, merupakan hasil dari penelitian ini. Selain itu, pada penelitian ini juga diuji validitas model RATEX. Landasan teori penelitian ini adalah teori ekonomi makro yang memuat perbedaan pandangan kelompok-kelompok ekonom tentang pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Adapun perbedaan pandangan tersebut, disebabkan oleh perbedaan masing-masing kelompok ekonom dalam menggunakan asumsi bentuk ekspektasi yang digunakan oleh para pelaku ekonomi, khususnya tenaga kerja, dalam mengantisipasi perubahan variabel ekonomi. Ada tiga bentuk ekspektasi yang biasa dikenal, yaitu Ekspektasi Naif atau Naive Expectations (NAEX), Ekspektasi Adaptif atau Adaptive Expectation (ADEX), dan Ekspektasi Rasional atau Rational Expectation (RATE}[). Masing-masing bentuk ekspektasi memberikan pengaruh yang berbeda terhadap bentuk Kurva Penawaran Agregat (Kurva AS). Akibatnya, kebijakan moneter pemerintah akan memberikan dampak yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi, tergantung pada bentuk ekspektasi yang digunakan oleh pelaku ekonomi. Secara sederhana, pengaruh kebijakan moneter dengan menggunakan asumsi masing-masing bentuk ekspektasi adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan NAEX dan ADEX, kebijakan moneter berpengaruh terhadap tingkat output dan tingkat inflasi. Namun, keduanya mempunyai perbedaan. Kebijakan moneter, dengan menggunakan bentuk ekspektasi NAEX, memberikan pengaruh lebih besar terhadap tingkat output dibandingkan bila menggunakan bentuk ekspektasi ADEK. Hal yang sebaliknya terjadi pada pengaruh kebijakan moneter terhadap tingkat inflasi. Kebijakan moneter, dengan bentuk ekspektasi RATEX, hanya perpengaruh terhadap tingkat inflasi, dan tidak berpengaruh terhadap tingkat output. Namun, tidak berpengaruhnya kebijakan moneter terhadap tingkat output, hanya terjadi apabila pelaku.ekonomi yang rasional, secara sempurna mampu memperkirakan bentuk kebijakan moneter. Dalam kenyataannya, ada dua macam bentuk kebijakan moneter, apabila ditinjau dari sudut kemampuan pelaku ekonomi membuat perkiraan terhadap kebijakan moneter tersebut. Adapun kedua bentuk kebijakan moneter tersebut adalah kebijakan moneter yang dapat diantisipasi (anticigated monetary policy) dan yang tidak dapat diantisipasi (unanticipated monetary policy). Kebijakan moneter yang unanticipated tersebut dapat mempengaruhi tingkat output. Sejak tahun 1963, pemerintah telah mengeluarkan paket-paket deregulasi dalam rangka mengantisipasi perkembangan perekonomian Indonesia. Dua diantaranya yang populer adalah deregulasi di bidang perbankan tahun 1923 dan 1920. Deregulasi besar tahun 1988, atau biasa disebut PAKTO 1980, disamping berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia, juga telah menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam iklim perbankan di Indonesia yang meningkatkan unsur risiko dan ketidakpastian. Selain itu PAKTO 1988 tersebut menyebabkan perekonomian menjadi panas, atau biasa disebut dengan overheated economy. Di samping itu, dalam kurun waktu 1905-1993, sektor keuangan dan perbankan di Indonesia diwarnai oleh dua kali kebijakan, yang oleh banyak pakar ekonomi disebut dengan kebijakan yang bersifat gebrakan. Dengan penilaian terhadap kondisi perekonomian seperti tersebut di atas, khususnya di bidang keuangan maka muncul pertanyaan tentang tingkat pengaruh kebijakan moneter di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Bagaimanakah pengaruh kebijakan moneter tersebut jika masyarakat hanya dapat mengantisipasi sebagian kebijakan moneter tersebut? Hasil penelitian ini menjawab pertanyaan di atas. Hanya kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi saja yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, pengaruh kebijakan moneter yang tidak dapat diantisipasi tersebut hanya memberikan pengaruh yang relatif lebih kecil dibandingkan.pengaruh pertumbuhan kapasitas output."

"ABSTRAKTujuan utama dari disertasi ini adalah untuk mengetahui kebijakan pengendalian harga yang berperan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Dari tujuan utama tersebut, maka disertasi ini terdiri dari tiga essai. Essai pertama berusaha untuk mengetahui kelompok komoditas mana yang jika terjadi peningkatan harga lebih merugikan kesejahteraan masyarakat miskin. Penulis menemukan bukti bahwa saat terjadi peningkatan harga makanan, maka kelompok rumah tangga miskin lebih dirugikan karena proporsi pengeluaran mereka yang relatif tinggi. Hasil tersebut kemudian dijadikan dasar oleh penulis untuk mengkaji essai kedua dan ketiga. Essai kedua mengkaji apakah pakem pengendalian inflasi yaitu kebijakan moneter memiliki peran yang penting dalam pengendalian inflasi makanan.Temuan pada kajian kedua ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter tidak memiliki peran yang cukup signifikan dalam pengendalian inflasi makanan. Namun demikian terdapat spill-over effect dari inflasi makanan ke inflasi nonmakanan. Maka saat terjadi shock pada inflasi makanan, kebijakan moneter tetap dibutuhkan sebagai pengendali inflasi non-makanan yang mengalami tekanan karena inflasi makanan. Essai ketiga kemudian mengkaji kebiπjakan dari sisi struktural, yaitu perbaikan konektivitas domestik melalui infrastruktur transportasi darat dan laut terhadap pengendalian harga makanan. Bukti empiris pada kajian ketiga ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi berperan penting dalam pengendalian harga makanan. Secara khusus, pelabuhan dengan skala relatif besar (komersial) memiliki peran yang lebih penting, mengingat kondisi geografis Indonesia yang merupakan Negara kepulauan.

---

ABSTRACT

This dissertation seeks to find the price stabilization policy that have important role in poverty alleviation. Spesifically, this dissertation consists of three essays. The first essay is to find the commodity basket that when the price increases would have more adverse impact on the poor. The empirical evidence found in this essay is food is the most important commodity for the poor, since food inflation has the most detrimental effect on the poor welfare. Thus, food price stabilitzation is important in poverty alleviation. Based on this result, I investigated the role of monetary policy in stabilizing food inflation on the second essay. The evidence shows that monetary policy has relatively little role on food inflation, but relatively high on non-food inflation.

However, monetary policy response is still needed in the event of food inflation shock. This is because there is significant evidence that food inflation propagated into non-food inflation. The second essay result implies that Indonesia needed structural policy to maintain the food price. One of the structural factors that has been contributing to the high cost economy in Indonesia is domestic connectivity problem. Thus, the third essay main purpose is to determine whether increasing the quality and quantity of transportation infrastructure can have important role in food price stabilization. The empirical results show that this is true. In particular, increases in quality and quantity of commercial ports relatively has higher role in this matter. The geographical characteristic of Indonesia that is an archipelago supported the argument."

"Pengaruh suku bunga bank sentral dalam upaya mengendalikan laju inflasi merupakan hal yang secara teoritis terbukti namun setelah krisis ekonomi tahun 2008 suku bunga penjamin atau LPS mulai berperan dalam perekonomian Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya dualisme dalam perekonomian Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada negara Indonesia periode 2005 kuartal 4 sampai 2014 kuartal 3 Dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model ditemukan bahwa meski pengaruh suku bunga LPS dalam perekonomian tidak sebesar suku bunga Bank Indonesia Selain itu ditemukan juga bahwa adanya shock pada suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga LPS mengakibatkan output perekonomian mengalami penurunan dan inflasi mengalami kenaikan namun terjadi perbedaan periode respon Selain itu ditemukan juga bahwa suku bunga Bank Indonesia masih merupakan suku bunga acuan Disisi lain suku bunga LPS yang merupakan cerminan suku bunga perbankan juga masih menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuanya Kata Kunci Shock kebijakan moneter Suku bunga LPS Suku bunga Bank Indonesia.

---

In theory the effect of central bank rate is proven in an attempt to control the inflation rate but after 2008 economic crisis the LPS rate in Indonesia so there is possibility for dualism In this study the analysis was conducted in Indonesia for period 2005 quarter 4 to 2014 quarter 3 By using Vector Error Correction Model this study found that the effect of deposit insurance in the economic was weaker than Bank of Indonesia interest rate In addition this study find that shock in Bank Indonesia interest rate and LPS rate will result decrease in output and increase in inflation but duration of responses will be the difference After that this study find that in Indonesia the central bank rate is still the primary rate In the other side the deposit insurance rate which reflect the demand of banking sector interest still use Bank Indonesia rate as key interest rate Key Word Monetary policy shock Central Bank Interest rate Deposit Insurance Rate."