Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar modal kerap dilakukan oleh pihak perusahaan efek selaku pengelola modal milik investor. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas dan regulator dalam sektor jasa keuangan wajib mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pasar modal sehingga dapat menindaklanjuti pihak-pihak yang melakukan pelanggaran. Pencabutan izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan merupakan salah satu sanksi yang dapat dikenakan apabila adanya pelanggaran oleh perusahaan efek. Hal ini dilakukan agar perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset-aset milik investor dan akan memberikan perlindungan bagi investor. Namun, dengan pencabutan izin usaha perusahaan efek, pemulihan keadaan atau ganti kerugian terhadap pihak investor yang telah mengalami kerugian akibat perbuatan pelanggaran perusahaan efek tersebut masih diperlukan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dengan dilakukan pencabutan izin usaha terhadap perusahaan efek yang melakukan pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka perusahaan efek tersebut tidak akan membahayakan aset milik investor dan mencegah adanya kehilangan aset serta memberikan efek jera terhadap perusahaan efek tersebut, kemudian apabila terdapat investor yang masih mengalami kerugian dapat menempuh jalan keluar melalui gugatan, dana perlindungan pemodal, disgorgement fund, maupun cara lain yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

---

The frequent amount of transactions that occur in the capital market can lead to opportunities to commit violations in the capital market in order to gain more profits. Investors as one of the actors in the capital market who are parties that tends to be weaker than other parties often become victims of violations committed by other parties in the capital market. Violations that occur in the capital market are often committed by securities companies as investors' capital managers. Therefore, the Financial Services Authority as the supervisor and regulator in the financial services sector must be aware of developments in the capital market so that they can take actions on parties who commit violations. Revocation of a business license by the Financial Services Authority is one of the sanctions that can be imposed if there is a violation by a securities company. This is done so that the securities company will not endanger the investors' assets and will provide protection for investors. However, with the revocation of the securities company's business license, recovery or compensation for investors who have suffered losses as a result of the securities company's violations is still required. The results of the thesis shows that by revoking the business license of securities companies that commit violations by the Financial Services Authority, these securities companies will not be able to endanger the assets of investors anymore and prevent further loss of assets and provide a deterrent effect on these securities companies, then if there are investors who still experiencing a loss can find a way out through lawsuits, investor protection funds, disgorgement funds, or other methods determined by the Financial Services Authority."

"Ojol merupakan fenomena usaha baru yang muncul pada 2010 di Indonesia dengan kehadiran Gojek. Isu hukum yang muncul seiring dengan perkembangan ojol di Indonesia ialah keberlakuan hukum perburuhan dan hukum kemitraan terhadap perjanjian kemitraan ojol. Tulisan ini menganalisis poin-poin dalam hukum perburuhan dan hukum kemitraan guna menentukan ketentuan hukum yang sebenarnya berlaku dalam perjanjian kemitraan ojol. Hukum perburuhan dan hukum kemitraan memiliki perbedaan dalam hal subjek hukum, klausul-klausul, penyelesaian sengketa dan pengawasan. Perbedaan-perbedaan ini dipertegas oleh isi perjanjian kemitraan Gojek dan hasil wawancara terhadap pengemudi Gojek. Dari hasil analisis dampak perjanjian kemitraan Gojek bagi pengemudi Gojek, hukum yang berlaku terhadap perjanjian kemitraan ojol hanyalah hukum kemitraan dan bukan hukum perburuhan. Oleh sebab itu, perjanjian kemitraan ojol ke depannya harus mengalami penyesuaian pada bagian subjek hukum, klausul-klausul, penyelesaian sengketa dan pengawasan. Penyesuaian yang digunakan ialah aturan yang berlaku dalam hukum kemitraan di Indonesia.

---

Ojol is a new phenomenon that emerged in 2010 in Indonesia by the presence of Gojek. Legal issue that follows the development of ojol in Indonesia is the applicability of labour law and partnership law to ojol partnership agreement. This article analyzes points in labour law and partnership law to determine the law that applies in ojol partnership agreement. Labour law and partnership law have differences in term of legal subjects, clauses, dispute resolution and supervision. Theses differences are emphasized by the contents of Gojek partnership agreement and the result of interview with Gojek drivers. From the results of analyzing the impact of Gojek partnership agreement for Gojek dreiver, the law that applies in ojol partnership agreement is just partnership law and not labour law. Therefore, future ojol partnership agreement must undergo adjustments in term of legal subjects, clauses, dispute resolution and supervision. The adjustments must go according to partnership law in Indonesia."

"Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di beberapa negara memiliki peranan yang penting dan merupakan penggerak roda perekonomian. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM dalam meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi adalah melalui hubungan kerjasama dengan Usaha Besar melalui mekanisme kemitraan. Dalam hubungan kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menghadapi persaingan yang tidak sebanding diantara Usaha Besar dan UMKM akibat skala usaha yang lebih kecil dan posisi tawar yang lemah. Dalam rangka meningkatkan posisi tawar dari UMKM, terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen serta mencegah terjadinya penguasaan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut pelaksanaan kemitraan perlu diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha yaitu Komisi pengawas persaingan Usaha (KPPU). Amanat pengawasan pelaksanaan kemitraan melahirkan tugas dan kewenangan baru kepada KPPU untuk menjaga iklim usaha dan persaingan yang sehat khususnya dalam pelaksanaan kemitraan di Indonesia.

---

The development of Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) in some countries have an important role and is driving the economy. One effort that can be made by SMEs in enhancing its role in the economy is through partnerships with large company through a partnership mechanism. In a partnership relationship Micro, Small and Medium Enterprises face competition not comparable between Large Enterprises and SMEs due to the smaller scale enterprises and weak bargaining position. In order to improve the bargaining position of SMEs, the formation of market structure that ensures the growth of fair competition and protect consumers and prevent market domination by an individual or group that is detrimental to SMEs then passed Law No. 20 of 2008 on Micro, Small and medium and Government Regulation No. 17 of 2013 on the Implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and medium Enterprises under the provisions of the legislation implementing the partnership needs to be monitored in an orderly and organized by the institution established and tasked to oversee the Commission For Supervison Of Business Competition (KPPU). Supervision of the implementation of the mandate of the partnership spawned new duties and powers to the Commission to keep the business climate and fair competition, especially in the implementation of partnership in Indonesia."

"Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan per kapita penduduk Indonesia, kebutuhan akan hasil-hasil peternakan juga meningkat. Sektor agribisnis peternakan mengalami perkembangan yang pesat. Pola Inti-Plasma merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diterapkan di sektor peternakan, termasuk dalam budidaya peternakan ayam. Penggunaan Pola Inti-Plasma semakin menguat setelah krisis yang melanda Indonesia pada kurun waktu 1997-1998 yang juga telah memukul sektor peternakan. Hal ini merupakan manifestasi dari adanya kehendak dari para peternak untuk mencari rasa aman dari fluktuasi harga meskipun keuntungan yang diperoleh relatif lebih sedikit. Perjanjian kerjasama kemitraan yang dibuat antara perusahaan inti dengan peternak plasma harus mengacu pada aspek-aspek hukum perjanjian, baik asas-asas hukum perjanjian, syarat sahnya perjanjian, bagian-bagian atau unsur-unsur perjanjian, serta bentuk perjanjian. Dari studi kasus ini diketahui bahwa perjanjian kerjasama kemitraan pada budidaya peternakan ayam yang diterapkan di PT. CAS telah memenuhi asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak, serta syarat sahnya terbentuknya perjanjian. Demikian juga dengan bentuk atau anatomi perjanjian telah memadai. Namun demikian, perjanjian kerjasama kemitraan tersebut belum sepenuhnya memenuhi asas keseimbangan dan asas itikad baik. Guna memenuhi kedua asas tersebut, diperlukan keterlibatan pemerintah dalam memberikan bimbingan dan bantuan teknis kepada peternak dan menetapkan mekanisme arbitrase untuk menyelesaikan konflik antara perusahaan inti dengan peternak plasma. Selain itu, diperlukan juga keyakinan perusahaan inti untuk menerapkan jaminan kepada peternak plasma.

---

Along with the increasing of numbers and income per capita of Indonesia's population, the need for the livestock’s product is also increases. Livestock agribusiness sector experienced rapid development. The Pattern of Nucleus-Plasma is one of form of partnership that is also applied in the livestock sector, including in chicken farming. The Pattern of Nucleus-Plasma increasingly used after the crisis that hit Indonesia in the period of 1997-1998, that had also strike the livestock sector. This is a manifestation of the willingness of chicken farmers to seek security from price fluctuations despite the benefits are relatively few. Partnership Agreement made between the nucleus-company and plasma-farmers should refer to the legal aspects of the agreement, namely the principles of contract law, the validity requirements of the agreement, the parts or elements of the agreement, and the form of agreement. From the case study, it is found that the partnership agreement on chicken farming applied in PT. CAS has fulfilled the principle of consensus, the principle of the binding force, the principle of freedom of contract, as well as the validity requirements of the agreement. Likewise, the form or anatomy of agreement is adequate. However, the partnership agreement does not fully comply with the principle of balance and the principle of good faith. To meet the last both principles of contract law, it is necessary for government to involve in providing guidance and technical assistance to farmers, and establish an arbitration mechanism to resolve the conflict between the nucleuscompany and plasma-farmers. In addition, the nucleus-company should confidence to require a warranty to plasma-farmers."

"Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary"

"ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang sebenarnya tentang bagaimana kedudukan PT PLN (Persero) dalam menjalankan kegiatan usaha ketenagalistrikan antara sebagai pengembang Public Service Obligation dan sebagai Perusahaan Perseroan Terbatas terkait tarif dasar listrik yang ditinjau dari Hukum Perusahaan serta mengetahui peraturan yang berlaku apa saja yang berkaitan dengan penugasan tersebut. Dengan beberapa permasalahan yaitu bagaimana kedudukan secara teoritis PT PLN (Persero) antara sebagai Public Service Obligation dan sekaligus sebagai Perseroan Terbatas terkait Tarif Dasar Listrik ditinjau dari Hukum Perusahaan dan bagaimana pengaturan Public Service Obligation bagi perusahaan Perseroan PT PLN (Persero) dan kedudukannya sebagai Perseroan Terbatas. Untuk meganalisasnya penulis melakukan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kepustakaan.Dapat dipahami bahwa selain tunduk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 sebagai perusahaan perseroan yang mengejar keuntungan, PT PLN (Persero) juga tak dapat menampikkan pelaksanaan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO) yang diberikan oleh Pemerintah, meskipun Pelaksanaan PSO menimbulkan beberapa kelemahan yang menyebabkan adanya kerugian bagi PT PLN (Persero) seperti selisih defisit antara Biaya Pokok Penjualan (BPP) listrik dengan harga jualnya.Untuk menyempurnakan Penugasan Khusus/Public Service Obligation (PSO)dari Pemerintah maka PT PLN (Persero) dapat melakukan Efisiensi dan Restrukturisasi Tarif dan Organisasi. Untuk mengantisipasi terhadap implikasi dari pelaksanaan penugasan (PSO). Begitupun juga diperlukan adanya Standar Operational Procedure (SOP) terhadap Penugasan Khusus/Public Service Obligation(PSO) yang dapat membuat pelaksanaannya efek.

---

ABSTRACT

This research objective is to to provide a real understanding of how the position of PT PLN ( Persero ) in running business activities as a developer of electricity between public service obligation and as a Limited Liability Company in the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand to know what regulations relating to the assignment. With some problems , namely how the theoretical position of PT PLN ( Persero ) between a Public Service Obligation as well as a Limited Liability Company in the determination of the basic electricity tariff in terms of Corporate Lawand how the public service obligation arrangements for the Company PT PLN ( Persero ) and its position as a Limited Liability Company. To analizeauthors conducted a normative juridical method that legal research is done through literature .

It is understood that the addition is subject to the provisions of Article 2 of Government Regulation Number 23 of 1994 as a limited liability company which is the pursuit of profit , PT PLN ( Persero ) also can not be exclude implementation of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) provided by the Government , although the implementation of PSO raises some weaknesses that leed to losses for PT PLN ( Persero ) as the difference between the deficit Cost of Goods Sold ( BPP ) of electricity to the selling price.

To refine Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) of the Government than PT PLN ( Persero ) can do Efficiency and Restructuring Rates and Organizations to anticipate the implications of the implementation of the assignment ( PSO ).Likewise also necessary to create Standard Operational Procedure ( SOP ) of the Special Assignment / Public Service Obligation ( PSO ) which can make effective implementation."