Hasil Pencarian

Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 172337 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Printin Anggraini
"Dalam implementasi kebijakan pembentukan Account Representative terdapat berbagai permasalahan yang terjadi, sehingga perlu dilakukan analisis terhadap implementasi kebijakan tersebut. Analisis yang dilakukan dibatasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka dan penelitian lapangan melalui pengamatan terlibat dan wawancara mendalam.
Dari analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa: 1) terdapat penyimpangan pengertian dari konsep kebijakan pembentukan Account Representative, 2) ditemukan banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasinya, dan 3) telah banyak upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara masih belum maksimal.

In the implementation of policy about Accounts Representative formation, there are various problems occurred, so we need to analyze the implementation of the policy. The analysis conducted is limited to the Tax Office Madya Jakarta Utara. Research conducted using qualitative research methods and descriptive design using data collection techniques such as library research and field research that involved observation and depth interviews.
The analysis shows that: 1) there was a deviation from the concept of understanding policy about Account Representative formation, 2) many problems were found occur in implementation, and 3) The Directorate General of Taxes have made a lot of effort to overcome the existing problems, while efforts conducted by the Tax Office Madya Jakarta Utara still not maximal."
Lengkap +
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010
T27769
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Denny Priyatna
"Implementasi kebijakan tertib memberi meminta sumbangan di Kota Depok menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena kebijakan ini mengatur bagaimana menertibkan kebiasaan masyarakat yang masih memberi kepada pengemis dan pengamen Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui langkah langkah apa saja yang digunakan Pemerintah Kota Depok untuk menjalankan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah dietapkan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi wawancara mendalam dan menggunakan dokumen sekunder Penelitian ini menunjukan langkah langkah nyata yang digunakan implementator untuk mencapai tujuan kebijakan yaitu penjabaran peraturan daerah pengorganisasian pelaksana peraturan daerah penerapan peraturan daerah dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah Kendala dalam melakukan kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang baik antara pelaksana dengan masyarakat kurangnya sumber daya manusia dan peralatan rendahnya kemauan implementator struktur birokrasi yang masih bersifat struktural rendahnya kesadaran masyarakat dan karakteristik mental yang masih rendah Kata Kunci Implementasi Kebijakan Kebijakan Tertib Memberi Meminta Sumbangan Mengemis dan Mengamen di Kota Depok Langkah Langkah yang Digunakan dalam Menjalankan Kebijakan

Orderly implementation of policies giving asking for donations in Depok interesting to look at the implementation because this policy governs how disciplined habits of people are still giving to beggars and buskers The aim of this study wanted to know what steps are used Depok City Government to implement policies contained in the Local Regulation in order to achieve the policy objectives is specified This study used a qualitative approach to data collection techniques namely observation in depth interviews and using secondary documents This study shows that tangible measures used implementer to achieve policy objectives namely the translation of local regulations local regulations implementing organization implementation and supervision of the implementation of regional regulations regulatory regions Difficulties in implementing this policy is poor communication between implementers with the community lack of human resources and equipment lack of willingness implementer bureaucratic structures that still are structural lack of public awareness and mental characteristics are still low Keywords Implementation of Policies Policy Rules of Giving Asking Donations Begging and busking in Depok Measures Used in Running Policies"
Lengkap +
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57154
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Indah Permata Sari
"Diperlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Aprl 2010, seluruh badan publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya... "
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2015
351 JBP 7:4 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Imam Akbar
"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.
Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.
The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.
Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57273
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rahadiansyah
"Kampanye Closing The Gap (CTG) yang dilaksanakan melalui kebijakan National Indigenous Reform Agreement (NIRA) dipandang publik gagal mencapai tujuannya menutup kesenjangan Aborigin. Skripsi ini berfokus pada proses pembuatan kebijakan National Agreement on Closing The Gap (NACTG) yang menggantikan kebijakan NIRA untuk menggambarkan proses dan peran dinamika aktor politik dalam pembuatan kebijakan tersebut di bidang kesehatan. Teori yang digunakan adalah teori Policy Cycle yang dikembangkan oleh Michael Howlett, di mana terdapat 5 tahapan siklus pembuatan kebijakan yang terdiri dari agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, dan policy evaluation. Penelitian ini menggunakan 2 dari 5 tahap tersebut, yakni agenda-setting dan policy formulation. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan kajian dokumen resmi. Skripsi ini menemukan bahwa isu yang mendorong urgensi kebijakan NACTG adalah rendahnya keterlibatan masyarakat Aborigin dalam kebijakan NIRA yang disampaikan oleh masyarakat Aborigin dalam Redfern Statement, peristiwa ini menjadi titik awal tahap agenda-setting kebijakan NACTG. Pada tahap policy formulation, masyarakat Aborigin selalu terlibat dalam pembuatan kebijakan NACTG sehingga berperan besar dalam menentukan arah kebijakan tersebut. Dalam Parlemen, kubu Koalisi pemerintah dan Oposisi memiliki pendekatan yang berbeda dalam arah kebijakan yang diinginkan. Kubu Oposisi ingin menjadikan Aborigin sebagai Legislator kebijakannya sendiri dan memberikan penambahan dana kesehatan guna mendorong kualitas kesehatan Aborigin, sementara itu kubu Koalisi memilih menjadikan Aborigin sebagai konsultan dalam NACTG dan memilih memberikan peran yang lebih besar pada masyarakat Aborigin dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan agar lebih tepat sasaran serta efektif.

The Closing The Gap (CTG) campaign that was implemented through the National Indigenous Reform Agreement (NIRA) policy is seen by the public as failing to achieve it’s goal of closing the Aboriginal gap. This thesis focuses on the policy-making process of the National Agreement on Closing The Gap (NACTG) which replaces the NIRA policy to describe the process and role of political actors in the policy-making of NACTG in the health sector. The theory used is the Policy Cycle theory developed by Michael Howlett, in which there are 5 stages of the policy-making cycle consisting of agenda-setting, policy formulation, decision making, policy implementation, and policy evaluation. This Thesis uses 2 of those 5 stages, namely agenda-setting and policy formulation. The research method used is qualitative with literature study techniques and official document studies. This thesis finds that the issue that drives the urgency of the NACTG policy is the low involvement of the Aboriginal community in the NIRA policy presented by the Aboriginal community in the Redfern Statement, this incident became the starting point for the agenda-setting stage of the NACTG policy. At the policy formulation stage, Aboriginal people are always involved in every step of the making of NACTG policy so that they play a major role in determining the direction of the policy. In Parliament, the government's Coalition and the Opposition have different approaches to the desired direction of NACTG policy. The Opposition wanted to make Aborigines as legislators for their own policy and provide additional health funds to promote the quality of Aboriginal health, while the Coalition chooses to make Aborigines as a consultant in NACTG and chooses to give Aboriginal people a greater role in the implementation of health programs to create policies that are effective and actually beneficial for Aborigines.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"This research have SIM-Q Queue simulator sofware implementation and designed which behavioral simulation queue system according to given system architecture system architecturedesigned by taking elementary idea of diagram from emit a stream of made moderate GPSS simulation language methodology orient object (MBO) Coad Yourdon used as by methodologies to analyse and design SIM-Q...."
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
cover
Panjaitan, Dameria F.
"The environmental issue has been the major issue in the world nowadays. This issue also has encourage many big cities around the world to implement the green cities concept in their city development, to reach the minimal standard 30% green open space of the city?s area, that has been settled on the Earth Conference at Johannesburg in 2002. In Jakarta, as an effort to reach the minimal 13,94% standard that has been settled in the Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta 2010 (RTRW 2010), the local government especially Dinas Pertamanan DKI Jakarta are trying to rearrange the use of the land that has been improperly used by people. One of the refunction is on Taman Ayodia, which is well known by the name Pasar Barito. There has been resistance made by the small merchants (PKL) in Pasar Barito regarding the ondemnation process.
Due to that reason, the research questions in this research are: how was the implementation process seen from Edward III?s and Grindle?s conceptions about the dimensions of a policy implementation and which dimension that is dominant in the policy implementation process?
The research method that the researcher uses in this research is positivist approach which is helped by qualitative data technique. The type of this research is descriptive research. In collecting data, researcher uses in depth interviews, observation, and documentation. Qualitative data is the most important data which is supported by literature studies from books, journal, etc.
The result from this research is that the implementation of green open space refunction in Taman Ayodia has been done but still it has lack of perfection due to the resistance that the small merchants (PKL) made within the condemnation process. The imperfection came from the lack of communication and lack of interests affected from the implementers that the small merchants refer to an improper relocation place and there is no access for the citizen to participate in the decision making of the policy.
The suggestion that has been made to Dinas Pertamanan was to enhance the communication within the organization and enhance the coordination to make the socialization of the program heard and understood by the interests affected clearly. So that in the future a successful policy implementation can be achieved.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S-Pdf
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Roma Udur Evelyne Nurliana
"Salah satu kebijakan modernisasi Ditjen Pajak tahun 2002 adalah memberikan pelayanan prima dan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui Account Representative (AR). Skripsi ini membahas evaluasi fungsi AR sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengidentifikasi upaya-upaya KPP Pratama Jakarta Kemayoran dalam meningkatkan peran AR. Evaluasi ini ditinjau dengan enam indikator evaluasi implementasi Dunn, kepatuhan, pelayanan, dan reformasi administrasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu wawancara mendalam. Hasilnya adalah pada evaluasinya fungsi AR belum memenuhi seluruh indikator Dunn, kecuali kecukupan dan ketepatan, serta pihak KPP Kemayoran telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran AR.

One of DGT's modernization policies in 2002 is giving service and control taxpayers by Account Representative (AR). This research discusses about the evaluation of AR's functions as the efforts in increasing taxpayer compliance and the identification of all the efforts which have been done to increase the AR's roles. This evaluation is reviewed by six Dunn's evaluation implementation indicators, compliance, service, and tax administration reform. This is a descriptive quantitative research with literature study and field research with indepth interview as data collection technique. The results are AR functions have not fulfilled the Dunn evaluation indicators, except adequacy and appropriateness, then Kemayoran STO has done some efforts to increase the AR roles.
"
Lengkap +
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S57407
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>