Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kondisi udara kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Udara kota Jakarta sudah dipenuhi zat-zat polutan dari emisi kendaraan bermotor (70%) dan industri, rumah tangga dan lain-lain (30%). Zat-zat polutan tersebut berbahaya pada makhluk hidup hingga dapat menyebabkan kematian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan program Langit biru dan Pola Transportasi Makro (PTM). Salah satu dari PTM yang diterapkan oleh pemerintah yang berbasis Bus Rapid Transit (BRT) adalah Busway, yang menggunakan bahan bakar gas (BBG) atau CNG (Crude Nature Gas), yang pelaksanaannya diharapkan selesai tahun 2010.Busway diharapkan dapat mengurangi tingkat kemacetan dan polusi udara di kota Jakarta. Untuk mendukung terlaksananya program Busway tersebut diperlukan suatu kajian terhadap supply dan demand BBG untuk Busway koridor II - XV dan perhitungan emisi dari kendaraan bermotor dengan dan tanpa kehadiran Busway sampai tahun 2010 dengan menggunakan permodelan dinamik Power Simulation (Powersim) pada skenario aktual atau sesuai dengan kondisi saat ini.Dari hasil simulasi dengan menggunakan Power Simulation, dapat diketahui bahwa kebutuhan BBG maksimum bus Transjakarta Busway koridor II - XV pada tahun 2010, dengan kecepatan rata-rata 25 km/jam dan headway 0,083 jam (5 menit) yaitu sebesar 73.083.547 LSP. Sedangkan kebutuhan BBG minimum terjadi pada kecepatan 25 km/jam dan headway 10 menit yaitu sebesar 39.095.501 LSP. Dengan beroperasinya Busway maka terjadi pengurangan emisi gas buang kendaraan sebesar 10,5% sampai tahun 2010.

---

The condition of air in Jakarta city has been fully with pollutants from emission motor vehicles (70%) and industries, household, etc. (30%). Those pollutants very dangerous for any mortal and cause the death. The Solution for that problem, Goverment has been launching Blue Sky Program (Program Langit Biru) and Macro Transportation Pattern (Pola Transportasi Makro, PTM). One kind of Mass Transportation Pattern is busway, which using CNG (Crude Nature Gas) fuel, the implementation hopely finish in 2010.

Level stuck of transportation and air polution in Jakarta City hopely decreased by Busway. For support Busway programs need study of supply and demand CNG for Busway corridors II - XV and account of emission from motor vehicles with and without Busway until 2010 use with dynamic models Power Simulation (Powersim) in real condition scenario.

Based result of Power Simulation, maximum demand of CNG bus Transjakarta Busway for corridors II - XV with average speed 25 km/hours and headway 0,083 hour (5 minutes) is 73.083.547 LSP. Minimum demand with average speed 25 km/hours and headway 0,167 hour (10 minutes) is 39.095.501 LSP. The emission from motor vehicles will be decrease 10,5% until 2010 with Busway."

"Perwujudan sistem transportasi yang terintegrasi adalah bagian dari tujuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu cara mengatasi kemacetan. Bus Rapid Transit BRT sebagai moda angkutan modern menjadi poros utama dalam mengembangkan integrasi transportasi berbasis jalan. Namun, pengintegrasian ini bukanlah hal yang mudah karena kepemilikan angkutan jalan di Jakarta tidak hanya dimiliki oleh pemerintah namun juga dimiliki oleh pihak swasta. Untuk mengetahui bagaimana implementasi BRT di DKI Jakarta, peneliti mengacu pada pendapat Lloyd Wright 2007 yang didasarkan pada dimensi lembaga pelaksana, kontrak operasional, konstruksi, dan pemeliharaan.Sementara untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pengintegrasian angkutan umum berbasis jalan dengan busway, peneliti menggunakan pendapat John Preston 2008 dengan berpedoman pada dimensi integrasi informasi angkutan umum, pelayanan transportasi publik, sistem tiket dan tarif, transportasi publik dengan transportasi pribadi, kelembagaan, transportasi publik dengan perencanaan tata ruang, dan transportasi dengan infrastruktur sosial. Seluruh pokok pembahasan tersebut diteliti menggunakan pendekatan post positivisme dengan metode penelitian kualitatif.Hasil analisis menunjukkan belum seluruhnya dimensi dan indikator transportasi terintegrasi sudah diimplementasikan. Berkontraknya PT Kopaja yang melayani bus feeder, restrukturusisasi trayek, rencana SBU, e-ticketing, fasilitas park and ride menunjukkan output dari pelaksanaan strategi ini. Namun untuk menarik kerjasama operator eksisting agar berkontrak Rp/km dengan PT Transjakarta memiliki tantangan tersendiri. Saran dari peneliti adalahmengadopsi pola pengelolaan industri migas terutama setelah terbentuknya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek di akhir tahun 2015 namun belum efektif keberadaannya.

---

Manifestation of integrated transport system is the objective of DKI Jakarta Provincial Government as a way to solve traffic congestion. Bus Rapid Transit BRT as a modern transport become a major hub in developing the integration of road based transport. Meanwhile, such integration is not easy because the ownership of public transportation in Jakarta is not only owned by government but also by private. Finding how the implementation of BRT in Jakarta, researcher refer to Lloyd Wright's opinion 2007 which based on the dimension of implementing agencies, operational contracts, construction, and maintenance.

While finding how the implementation of integration strategy road based public transport to the busway, researcher refer to John Preston's opinion 2008 which based on the integration of information of public transport, public transport services integration, ticketing systems and fares integration, intgeration of public transport and private transport, integration of authorities, integration public transport and land use planning, and transport with social infrastructure. All subjects researched using post positivism approach and qualitative research method.

The analysis indicates dimension and indicator of transport not have been fully implemented. The elaboration of PT Kopaja in serving feeder bus in a contract, route restructuring, business unit objective plan, e ticketing, park ride facility are the output of the implementation of this strategy. Still, attracting the existing operator to cooperate on Rp km with PT Transjakarta in a contract has it own challenge. The researcher rsquo s advice is to adopt the management pattern of the oil and gas industry, especially after the establishment of the Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek at the end of 2015 but has not been effectively function."

"Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi kebijakan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Bidang Transportasi Massal khususnya Mass Rapid Transit (MRT) atau yang sering kita kenal dengan Busway. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan desain deskriftip. Model operasional penelitian menggunakan teori Implementasi Kebijakan George Edward III Tahun 1980 yaitu ada 4 variabel penting yang menentukan apakah suatu kebijakan di katakan efektif atau tidak efektif, variabel itu adalah Komunikasi, Sumber daya, Disposisi (sikap) dan Struktur Birokrasi.Informan dalam penelitian ini terdiri dan 8 unsur yang mewakili steakholder kebijakan transportasi massal (Busway). Pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dan wawancara mendalam, sedangkan analisis di lakukan menggunakan analisis GAP yaitu analisis perbedaan antara persepsi harapan yang diinginkan dengan adanya kebijakan Busway dengan implementasi kebijakan busway oleh komponen kebijakan yang terdiri dari Regulator kebijakan, operator kebijakan dan pengguna kebijakan. Dari analisis GAP terhadap hasil wawancara dan survei dilapangan, diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Transportasi massal (busway) berdasarkan 4 variabel penting George Edwars III Tahun 1980 dinyatakan belum efektif."

"Salah satu upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat yang sangat tinggi adalah dengan mengoperasikan moda angkutan umum massal yaitu sistem Bus Rapid Transit (BRT). Konsekuensi dari bertambahnya jaringan pelayanan BRT akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengguna BRT tersebut. Dengan adanya rencana pengoperasian busway dari Tangerang menuju DKI Jakarta, maka halte busway Kalideres pun akan mendapat tambahan transfer penumpang. Jika hal ini tidak disikapi dengan peningkatan kapasitas dan pelayanan halte, maka akan berpotensi terhadap penurunan tingkat kinerja pelayanan halte. Sehingga perlu dilakukan analisis terhadap kinerja pelayanan dari halte busway Kalideres. Analisis kinerja pelayanan halte busway Kalideres, dilakukan untuk mengetahui kondisi kemampuan dan tingkat pelayananya, dalam melayani volume dan demand perjalanan yang ada. Kinerja pelayanan halte ini dapat ditinjau melalui tingkat pelayanan halte, kapasitas loading area dan halte, serta kondisi antrian penumpang yang menggunakan halte. Dengan mengolah data hasil survey lapangan menggunakan rumus perhitungan LOS, perhitungan kapasitas, dan teori antrian, maka didapatkan kinerja halte kondisi eksisting, yang berguna sebagai parameter untuk mendesain dan menganalisis sistem halte yang optimal baik untuk kondisi sekarang maupun pasca beroperasinya feeder busway Tangerang. Hasil analisis menunjukan bahwa kapasitas loading area dan halte sudah tidak dapat menampung volume dan pergerakan lalu lintas penumpang dan bus yang ada. Hal ini ditunjukan dari volume bus yang melebihi kapasitas tampung loading area dan halte, tingkat pelayanan dalam menampung volume penumpang sampai pada LOS D, dan antrian menunggu penumpang yang melebihi kapasitas tampung antrian dengan tingkat jenuh antrian >1. Dengan menggunakan konsep manajemen kapasitas halte, kinerja halte dapat ditingkatkan dengan perluasan halte, penambahan loading area, pengaturan pola bus, dan sistem operasional bus.

---

One of the efforts taken by the government to meet the needs of high travel demand is by implement a mass transportation system, such as Bus Rapid Transit (BRT) System. As the BRT network service expands, its ridership will be increase as well.As a consequence, the implementation of busway from Tangerang to DKI Jakarta will add a certain number of occupancy to Kalideres Busway Station. This additional occupancy, potentially, decreases the level of service of Kalideres Busway Station. Therefore, an analysis of Kalideres Busway Station performance is needed to address the issue.

The analysis of Kalideres Busway Station service performance is conducted to determine the busway station capability and level of service, in serving the existing travel demand. The performance of this busway station is then reviewed by the level of service, loading area and bus station capacity, and the queue condition of passengers.

Based on the data from field surveys, the Kalideres Busway Station service performance is obtanined by using LOS calculation formula, capacity calculation, and queuing theory. Refering to the eksisting service performance, some improvement scenarios are developed. Then the scenarios are evaluated and analyze by the same procedure as mention before.

The results showed that the capacity of loading areas and busway station could not accommodate the current traffic volume and movement of passengers and buses. It is shown by the volume of buses which exceed the capacity of loading area and busway station, accommodating the passengers volume which has a D level of service, and the overcapacity of passengers departure queue which is showed by the queue saturation level larger than 1.

Kalideres Busway Station performance can be improved by using the concept of bus stop capacity management, such as expansion of busway station, addition of loading area, bus pattern settings, and bus operational system."

"Besarnya pengaruh peraturan perundangan terhadap kehidupan rumah sakit, menjadi dasar untuk meninjau kembali kebijakan perumahsakitan tersebut. Dalam pelaksanaannya, peraturan perundangan dibagi dalam 2 sistem, yaitu : sistem sentralisasi dan otonomi daerah. Dalam sistem sentralisasi, kekuasaan atau kewenangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sedangkan dalam otonomi daerah kekuasaan atau kewenangan berada ditangan Daerah. Untuk melihat dan mengenali bagaimana sistem tersebut diterapkan dalam dunia perumahsakitan, khususnya dalam perizinan perumahsakitan dilakukanlah sebuah studi kasus. Studi kasus ini dianalisa secara kualitatif. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis peraturan perundangan perizinan RS yang berlaku saat ini, kemudian peneliti melakukan klasifikasi peraturan perizinan RS berdasarkan siklus hidup rumah sakit (peraturan perundangan mengenai rencana dan bangunan, peraturan perundangan mengenai organisasi dan manajemen, peraturan perundangan mengenai hasil pelayanan, peraturan perundangan mengenai akreditasi dan sertifikasi, peraturan perundangan mengenai peran serta masyarakat, dan peraturan perundangan mengenai sanksi dan penutupan). Setelah mengetahui dan mengelompokkan peraturan perizinan RS, kemudian kewenangan diidentifikasi dan diklasifikasikan kedalam sistem sentralisasi dan otonomi daerah sesuai yang tertulis didalam peraturan perundangan itu sendiri. Lebih lanjut, penulis memberikan saran-saran mana kewenangan yang dapat diserahkan kepada daerah mana yang masih tetap menjadi kewenangan Pusat. Hasil penelitian, pertama ditemukan ada 27 peraturan perizinan perumahsakitan. Keseluruh peraturan tersebut tersebar dalam berbagai sumber, tidak terorganisir dan tidak sistematik. Kedua, mayoritas otoritas dipegang oleh Pemerintah Pusat, hanya 2 (dua) yang menjadi kewenangan daerah. Melalui penelitian ini, saran yang diajukan adalah pertama, mengorganisir dan mengumpulkan semua peraturan perundangan perizinan RS kedalam satu peraturan perizinan yang lengkap yang mencakup keenam langkah siklus hidup RS. Disarankan dibuat secara sistematis dan jelas (termasuk semua kualifikasi dan persyaratan, juga biaya untuk mendirikan RS). Kedua, sebaiknya dibuat kebijakan satu pintu.Ketiga, agar segera dipertimbangkan untuk menyerahkan beberapa kewenangan Pusat kepada Daerah menjadi kewenangan daerah.

---

Great impact of rules and laws on hospital life became the reason to reconsider the hospital rules and laws. On practicing rules and laws there is a system of authority. This system is divided into 2: centralization and district autonomy. In centralization system, the power is in Central Government's hand, while in district autonomy is in districts.

To see and to understand how the centralization and district autonomy works on the hospital licensing regulations a study was conducted. This case study was analyzed qualitatively. The researcher gathered and analyzed all the hospital licensing regulations which prevail now, then classified them into hospital's life cycle (regulations of planning and building, regulations of organization and management, regulations of service output, regulations of accreditation and certification, regulations of participation of society, regulations of sanction and closing). After knowing and grouping all the hospital licensing regulations, then the writer identified and classified the regulations into centralization and district autonomy as it was written in the rules and regulations. Furthermore the writer gave suggestions about which one can be handed over by the Central Government to district autonomy and which one was still in Central.

It was found, firstly that there were 27 hospital licensing regulations. All these regulations were scattered in many sources, not well-organized, and not systematic. Secondly, the majority of the authorities were hold by the Central Government, only 2 matters were district's autonomy.

By this research, the writer suggested some ideas of ways out. First, to organize or to gather all the hospital licensing regulations, and to make it into one complete regulations that covers all the six steps of hospital life cycle. It was suggested to organize it systematically and clearly (including all the qualifications and the requirements, and also the expense for building or malting a hospital).

Secondly, it was suggested to arrange or to make it into one door policy.

Thirdly, soon consider to hand over some authorities from Central Government to district autonomy to be the District's autonomy."

"Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif. Menurut indikator Human Development Index Indonesia adalah peringkat 110 dari 177 negara. Dafam menuju visi Indonesia Sehat 2010, pembiayaan merupakan faktor yang signifikan mempengaruhi kualitas kesehatan masyarakat. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah agar setiap individu memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan pribadi maupun masyarakat melalui penyediaan dana dan terciptanya insentif finansial yang benar bagi para penyedia pelayanan kesehatan. Rurnah sakit milik pemerintah adalah salah satu fasilitas kesehatan yang disediakan untuk melayani dan menjamin kesehatan warganya. Penelitian ini me!akukan analisis terhadap kebijakan pembiayaan rumah sakit miiik pemerintah DKI Jakarta taahun 2004 - 2008. Penelitian ini merupakan peneiitian kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam sebagai data primer yaitu peraturan dan regulasi terkait serta data keuangan rumah sakit, Penelitian ini meiibatkan dua rumah sakit milik pemrintah DKi Jakarta yaitu Rumah Sakit Pasar Rebo dan Rumah Sakit Duren Sawit. Hasil penelitian ini yaitu kebijakan pembiayaan rumah saJdt milik pemerintah terdiri kebijakan tarif, kebijakan subsidi APBD, kebijakan dan GAKIN dan SKTM, serta keterkaitan dengan status kelernbagaan dan pola keuangan rumah sakit. Pada pembuatan kebijakan, didapatkan bahwa aktor yang paling menentukan adalah pihak DPRD DKI Jakarta, tetapi pihak tersebut masih memiliki keterbatasan pengetahun dan infonnasl. Ada beberapa ketidaksempumaan dalam proses pembuatan kebijakan yaitu penentuan agenda dan fonnulasi kebijakan, sehingga menimbulkan kendata pada implementasinya. serta evaluasi dan adaptasi yang belum maksimal dilakukan. Sehingga kesimpulannya dibutuhkannya kerjasama dan diskusi antara berbagai aktor kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan. Administrator rumah sakit yang memiliki fungsi strategis haros melakukan usaha peningkatan baik kearah internal rumah sakit menuju kemandirian maupun kearah ekstemal melakukan advokasi dengan pihak legislatif untuk memperbaiki kebijakan selanjutnya.

---

Development of health addressed to realize the healthy human) productive and smart, According to indicator Human Development Index Indonesia is rank 110 from 177 states. In going to the Indonesia health vision 2010, defrayal is the significant factor influence the quality health of society. Purpose of defrayal of health is each individual have to access to service of health of person and society through ready incentive creation and fund financial the correctness to all service provider of health. Governmental hospital is one of reserved for health facility serve and guarantee health of his citizen, This research analyze to politics policy of defrayal of governmental property hospital DKI Jakarta year of 2004 - 2008. This research is research qualitative by using circumstantial interview as primary data that is regulation and relevant and also hospital finance data. This research entangles two hospital property of DKI Jakarta governmental that is Pasar Rebo Hospital and Duren Sawit Hospital.

Result of this research that is policy of defrayal of governmental property hospital compose policy of tariff, policy of subsidy APBD, policy and GAKIN and SKTM, and also related to hospital finance pattern and institute status. In making of policy, please get that actor most detennining is DPRO DKI Jakarta, but them still having limitation knowledge and information. Th.ere are some imperfection in the process of policy that is determination of agenda and policy formulation causing constraint his implementation. and also the adaptation and evaluation not yet ever been maximal done, So that his conclusion cooperation and discussion among various policy actor to yield a policy. Administrator the hospital have the strategic function have to do the effort improvement of good toward internal hospital to independence and toward external do advocacy with legislative to improve policy hereinafter."

"Tesis ini meneliti tentang penilaian efisiensi relatif 117 SMA Negeri di Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Ajaran 2010/2011 sampai 2012/2013 dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). Metode DEA dipilih karena kelebihannya mampu mengolah lebih dari satu input dan output. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan input, yang bertujuan mencari kombinasi penggunaan input minimal dalam menghasilkan satu tingkatan output tertentu. Variabel input terdiri dari 3, yaitu: Nilai Ujian Nasional SMP, Pembiayaan Pendidikan dan Rasio Tenaga Pendidik. Variabel output terdiri dari 2, yaitu: Tingkat Kelulusan Siswa dan Nilai Ujian Nasional IPA-IPS. Hasil perhitungan dengan DEA menghasilkan 19 SMA Negeri efisien secara teknis dan 98 SMA Negeri inefisien secara teknis. Bagi SMA Negeri yang inefisien secara teknis dapat diperbaiki nilai efisiensinya dengan cara melakukan penyesuaian variabel input berdasarkan hasil perhitungan DEA.

---

The focus of this study is measuring relative efficiency of 117 SMA Negeri in Jakarta in 2010-2012 using Data Envelopment Analysis (DEA). DEA method is chosen because its superior for processing more input and output variables. This study uses input oriented model, its find combination of using minimal input in producing a certain level of output. Input variables consist of score of National Examination for SMP, educational financing, and the ratio of teachers per students. Output variables consist of Graduation rates of students and scores of National Examination for IPA-IPS. The results are 19 SMA Negeri classified as technically efficient and the remaining classified as technically inefficient. For the SMA Negeri which are technically inefficient can improve the score of the efficiency by adjusting the input variables based on the results of the calculation of the DEA."

"Lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam timbul dan penyebaran penyakit DBD, baik lingkungan biologis maupun fisik. Perubahan iklim dapat berpengaruh terhadap pola penyakit infeksi dan akan meningkatkan risiko penularan. Intergovernmental Panel on Climate Change tahun 1996 menyebutkan insiden DBD di Indonesia dapat meningkat tiga kali lipat pada tahun 2070. Penyakit demam berdarah dengue (DBD) telah menjadi penyakit endemik di kota-kota besar di Indonesia. Banyak yang menduga bahwa KLB DBD yang terjadi setiap tahun hampir di seluruh Indonesia terkait erat dengan pola cuaca di Asia Tenggara.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim (curah hujan, kelembaban dan suhu udara) di Kota Administrasi Jakarta Timur. Rancangan penelitian yang digunakan adalah studi ekologi menurut waktu. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2009 dan berlokasi di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur dengan menggunakan data sekunder. Data jumlah kasus demam berdarah dengue yang digunakan berasal dari laporan jumlah tersangka kasus yang tercatat di Suku Dinas Kesehatan Masyarakat Jakarta Timur. Data iklim yang digunakan adalah data curah hujan, kelembaban dan suhu udara yang diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika stasiun Meteorologi Kemayoran Jakarta.Hasil penelitian hubungan kejadian kasus demam berdarah dengue dengan iklim di Kota Adminitrasi Jakarta Timur pada tahun 2004-2008 ini menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kelembaban udara (p=0,01) dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan curah hujan (p=0,1) dan suhu udara (p=0,28). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa peningkatan kelembaban udara berpengaruh terhadap peningkatan kejadian kasus demam berdarah dengue. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerjasama antar lembaga terkait yaitu Dinas Kesehatan dan BMKG sebagai pihak yang berwenang terhadap data kelembaban. Jika terjadi peningkatan kelembaban pihak BMKG disarankan untuk segera menginformasikan kepada dinas kesehatan, agar dinas kesehatan dapat waspada dan segera melakukan kegiatan untuk mengantisipasi kejadian kasus DBD dengan melakukan kegiatan preventif, seperti fogging dan pemeriksaan jentik berkala.

---

Environment is one of the most important factor in occurance and distribution of DHF, both of biologic and phisycs environment. Climate change can influence to infection disease pattern and will increase spreading risk. Intergovernmental Panel on Climate Change in 1996 predicted that DHF incidence in Indonesia would be tripled in 2070. Dengue hemorrhagic fever (DHF) has become endemic in many big cities in Indonesia. Most people predict that KLB of DHF happened every year almost in all of in Indonesia has strong relation with climate pattern in South East asia.

The objective of this research is to know correlation DHF cases and pattern of the climate variability in East Jakarta. This research uses the design of ecological time trend study. This research was did on May-June 2009 and located in East Jakarta District with used secondary data. Number of DHF cases were used the results indicate that DHF cases have significant related to humidity (pV=0,01) and didn?t have significant related to precipitation (p=0,1) and temperature (p=0,28).

The conclusion of this study is the increase of humidity can influence the occurance of DHF cases. Therefore, cooperation between health office and Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is needed. If the increasing of humidity happen. Geophisycs, Climate and Meteorologic Board is suggested to inform to the health office immediately. In order that health office can be aware and the anticipating of DHF cases program can be done immediately by doing preventive program, such as fogging and periodic larva infection."