Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan ekonomi sebuah Negara pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan distribusi pendapatan yang merata. Salah satu lembaga keuangan yang memegang peran sentral dalam mendukung pertumbuhan ekonomi adalah lembaga yang disebut bank. Bank memiliki fungsi intermediasi. Fungsi ini adalah upaya maksimal Bank untuk menyalurkan dana yang dikumpulkannya dari masyarakat guna menggerakkan sektor ekonomi riil.Lembaga Bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, tidak akan lepas dari apa yang disebut sistem perbankan. Sistem perbankan merupakan suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Dalam menjalankan usahanya lembaga bank dapat menjadi bank gagal (failure bank). Kegagalan ini disebabkan disebabkan tata kelola usaha perbankan yang buruk, lemahnya aspek pengawasan serta adanya manipulasi (fraud) data baik keuangan maupun non keuangan. Kelahiran bank gagal ini dapat memberi dampak sistemik atau tidak berdampak sistemik pada sistem keuangan dan sistem ekonomi suatu Negara.Untuk menangani Bank gagal dalam sistem perbankan, dibutuhkan suatu sistem hukum yang kuat. Menurut Lawrence M. Friedman terdapat tiga pilar yang sangat penting dalam sistem hukum yang harus bersinergi, yaitu struktur hukum (structure), substansi hukum (substance) dan kultur/budaya hukum (culture). Selain memperhatikan apakah sistem hukum dalam menyelesaian masalah suatu bank gagal dalam sistem perbankan, sepatutnya kita pun harus memperhatikan aspek-aspek yang berhubungan dengan ekonomi makro dan ekonomi mikro. Aspek tersebut adalah aspek institusi keuangan, aspek pasar keuangan, aspek sistem pembayaran, aspek sektor riil dan aspek psikologi pasar.

---

The main purpose of economic development in any country is surely to achieve and maintain societal prosperity through considerable economic growth and equitable income distribution. One particular financial institution holding a central role in supporting such economic growth is the institution referred as Bank. Banks hold the function of intermediation, to which refers to it's maximum effort and capacity to channel funds collected from a larger society to advance real economic sectors.In conducting this intermediation function, Banks are integrated from what is called the banking system. Banking system is a system that concerns everything relating to banks, including institutional aspects, business activities, as well as the manner and process of conducting its business activities as a whole. In conducting its business banking institution may face the threat of bank failure. This failure is caused due to the lack of good governance of the banking sector, poor supervision and manipulation (fraud) of data both financial and non financial. Bank failures can result systemic or non systemic impact upon the financial system and economic system of a country.To handle bank failures in the banking system, a strong and comprehensive legal system is imperative. According to Lawrence M. Friedman, there are three very important pillars in the legal system that must be synergistic, ie the legal structure, the substance of the law and legal culture. In addition to having a great consideration about the legal system in solving the problems of bank failures in the banking system, we should also pay close attention to the interrelated macroeconomic and microeconomic aspects that includes aspects of financial institution, financial markets, payment system, real sector and market psychology."

"ABSTRAKDi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atauperbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga dimintauntuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bankapabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambilalih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukumdari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,sehingga kepemilikannya harus diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dengan mengambil contoh pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Melalui metodepenelitian normatif, tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi bagi bankakibat pengambilalihan oleh LPS tersebut. Tesis ini juga membahas mengenai dapat tidaknyaditerapkan suatu prinsip business judgment rule untuk membebaskan direksi dari tanggungjawab pribadi atas kerugian bank.

---

ABSTRACTIn the Act. 24 of 2004 conceming the Deposit Insurance Corporation (DIC) requiresdirectors to take personal responsibility for negligence and / or unlawful acts that resulted inbank losses. Bank directors were also asked to release and surrender all rights, title andstewardship of the bank when the bank declared a bank failed and it was decided to berescued or taken over by DIC. This thesis describes how the responsibilities of the Law of theDirectors of the Bank due to a bank that manages the bank failed systemic impact, so thatownership must be taken over by the Deposit Insurance Corporation (DIC), by taking theexample of Bank Century’ takeover by DIC. Through normative research methods, this thesisalso discusses the legal consequences that occurred for banks due to the takeover by DIC andcan be applied whether or not a principle of business judgment rule to relieve directors frompersonal liability for bank losses."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

---

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources.The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank.Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank."

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"ABSTRAKTulisan ini menganalisis tentang strategi manajemen krisis oleh humas Lembaga Penjamin Simpanan LPS dalam melakukan proses penanganan bank gagal, baik dalam bentuk likuidasi maupun penyelamatan bank gagal. Kepiawaian humas LPS dalam melakukan strategi manajemen krisis menjadi krusial karena performa tersebut dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi bank dan industri perbankan secara keseluruhan, yang berdampak pada kondisi stabilitas ekonomi nasional. Dengan menggunakan konsep krisis dan manajemen krisis dari W. Timothy. Coombs, tulisan ini mencoba melihat bagaimana LPS mengimplementasikan strategi manajemen krisis dalam proses penanganan bank gagal, dalam rangka mencegah dan meredam kepanikan publik serta menjaga kepercayaan publik terhadap kinerja LPS dan reliabilitas industri perbankan secara keseluruhan dalam rangka turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

---

ABSTRACTThis paper analyzes the crisis management strategy by public relations of Indonesia Deposit Insurance Corporation IDIC in handling bank resolution processes, either in the form of bank liquidation or bank recovery. The excellent performance of IDIC rsquo s public relations in crisis management is crucial because it influences public trust toward bank institutions and Indonesian banking industry as a whole, that will affect the condition of national economic stability. Using the concept of crisis and crisis management suggested by W. Timothy Coombs, this paper aims to capture on how IDIC implement the crisis management strategy in bank resolution processes, in order to prevent panic attack of the public and to maintain public trust to IDIC rsquo s performance and to the reliability of banking industry as a whole, as an effort to contribute in maintaining the national economic stability."

"Bank sebagai institusi keuangan mempunyai peran penting dan dampak terhadap kestabilan sistem keuangan. Untuk itu, pengawasan terhadap sektor perbankan dan kesehatan suatu bank merupakan hal yang krusial. Ketika suatu bank mengalami permasalahan yang membahayakan keberlangsungan usahanya dan tidak dapat diselesaikan, hal ini menyebabkan bank tersebut menjadi bank gagal. Skripsi ini membahas mengenai penanganan Bank Gagal, terutama pada proses penjualan saham bank sebagai langkah akhir penanganan yang dilakukan oleh LPS. Pembahasan dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 53/PUU-XIII/2015 terkait penjualan saham Bank Mutiara, dimana LPS mempertanyakan kekuasaannya untuk menjual saham milik masyarakat yang terdapat dalam Bank Mutiara mengingat bank berbentuk Perusahaan Terbuka. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dengan metode pengambilan data berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa LPS tidak berwenang untuk menjual saham milik masyarakat, karena meskipun jumlah sahamnya telah terdilusi sebagai akibat diambil alihnya bank oleh LPS, keberadaan saham masyarakat tetap diakui dan dilindungi oleh hukum. Sebagai saran, penulis mengajukan diperbaruinya peraturan terkait penjualan saham bank gagal yang lebih terinci dengan memperhatikan hak pemegang saham masyarakat pada suatu bank yang berbentuk Perusahaan Terbuka.

---

Banks as financial institutions have an important role and impact on the stability of the financial system. For this reason, supervision of the banking and health sector of a bank is crucial. When a bank experiences problems that endanger the sustainability of its business and cannot be resolved, this causes the bank to become a failed bank. This thesis discusses the handling of Bank Fails, especially in the process of selling bank shares as the final step in handling the LPS. The discussion was conducted on the decision of the Constitutional Court No. 53 / PUU-XIII / 2015 related to the sale of Bank Mutiara shares, which are LPS to question its power to sell shares in the community contained in the Pearl Bank considering the bank in the form of a public company. The method used is legal research with a normative juridical approach based on the analysis of legal norms with data collection methods based on legislation and related legal literature.

The conclusion of this thesis is that LPS is not authorized to sell shares owned by the public, because even though the number of shares has been diluted as a result of the taking over of banks by LPS, the existence of public shares is stillrecognized and protected by law. As a suggestion, the authors propose an update of regulations relating to the sale of failed bank shares in more detail by paying attention to the rights of community shareholders in a bank that in the form of a public company."

"Skripsi ini membahas mengenai kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam melaksanakan resolusi bank gagal (bank resolution) terhadap Bank Selain Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LPS memiliki tugas yang salah satunya adalah melaksanakan penyelesaian bank gagal bank selain bank sistemik. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyebabkan kewenangan LPS dalam melaksanakan resolusi bank gagal Bank Selain Bank Sistemik mengalami perbedaan dengan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Oleh karena terdapat perbedaan tersebut, maka skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan yang akan berlaku bagi LPS untuk sebagai pedoman penyelesaian Bank Selain Bank Sistemik dan perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam melaksanakan penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis-normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan beberapa perbedaan mengenai kewenangan LPS dalam menyelesaikan masalah solvabilitas Bank Selain bank Sistemik antara pengaturan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, Undang-Undang 9 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

---

The focus of this research is about the authority of Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) that does not pose systemic risk that has solvency problems. Based on Law Number 24 Year 2004 on Deposit Insurance Corporation, IDIC has duties, that which one of that duties is to formulate, determine and implement the resolution policy for failing banks that do not pose as a systemic risk. After the enactment of the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020, Duties of IDIC have changed with as regulated in the Law Number 24 Year 2004.

Because there are have differences, this study will also to examine the differences regarding the authority of IDIC in carrying out the resolution of the failing bank (bank resolution) of the bank that does not pose as a systemic risk that has solvency problems, both before and after enactment of Law Number 9 Year 2016.

The research uses the normative-juridical approach with a descriptive typology. This research discover that the Law Number 9 Year 2016 and the Law Number 2 Year 2020 has some different with the Law Number 24 Year 2004"