Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energi listrik di Indonesia adalah suatu kebutuhan yang sangat mendesak karena telah diambang krisis. Pemerintah memutuskan membangun pembangkit listrik yang berharga murah. Proyek yang dimenangkan oleh konsorsium Cina, di tenderkan lagi kepada mitra lokal dengan data yang sangat terbatas dengan menggunakan kontrak lump sum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mencari faktor-faktor risiko utama yang berpengaruh pada saat menetapkan jenis kontrak lump sum pada proyek un-definitive design, serta mencari dampak yang timbul. Metode penelitian yang dipakai menggunakan survai dan studi kasus. Kesimpulannya proses tender, kontrak dan konstruksi sangat berpengaruh pada kontrak lump sum dan faktor-faktor risiko utama akan menurunkan kinerja biaya proyek.

---

The power energy is urgently required for Indonesia to avoid crisis. The Indonesia government decides to build a relatively low cost Power Plants. Project obtained by Chinese consortium then subsequently to be tendered to the local partner with inadequate data and applying lump sum contract. The objective of this thesis is to locate the main risk factors affecting at the time of establishing the type of lump sum contract on un-definitive design project as well as to locate the impact and the solution to minimize those impact. The survey and case study are used for this research method. The conclusion can be drawn that tender, contract and construction process have an effect for the lump sum contract and main risk factor will reduce the project cost performance."

"Dengan diundangkannya Undang Undang No.20 tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (selanjutnya ditulis UUK) pada tanggal 23 September 2002 maka Undang Undang No.15 tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu perbedaan yang sangat mendasar adalah bahwa sektor ketenagaiistrikan bukan lagi menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah (Pusat) tetapi menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah Pusat, Pemerintah daerah (Pemda), BUMN, BUMD, Koperasi, Swasta dan Masyarakat. Perbedaan mendasar lainnya adalah dibukanya pasar kompetisi, khususnya pada sisi pembangkitan dan sisi retail, sebagai pengganti pengelolaan yang monopolistis selama ini.Berdasarkan UUK ini maka usaha penyediaan tenaga listrik dibedakan atas pembangkitan, transmisi, distribusi, penjualan, agen penjualan, pengelola pasar dan usaha pengelola sistem, dengan memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Sektor ketenagalistrikan yang selama ini dimonopoli oleh PLN selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan hak pengusahaan mulai dari sektor hulu (pembangkitan) sarnpai sektor hilir (retail), dengan berlakunya UUK ini maka tidak ada lagi PKUK dan untuk daerah kompetisi PLN diharuskan memisahkan usahanya sesuai jenis usahanya (pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik), sedangkan untuk daerah non kompetisi pelaku usaha (termasuk PLN) masih diijinkan mengelola usaha yang terintegrasi vertikal."

"Dalam sebuah industri yang menghasilkan suatu produk baik berupa barang atau jasa pelayanan, maka unit produksi dan unit penyaluran hasil industri tersebut memegang posisi vital. Keandalan merupakan tolok ukur utama agar peran vital tersebut dapat ditunjukkan. Banyak unsur yang berperan dalam upaya mempertahankan keandalan tersebut antara lain bagian operasi, bagian teknik, bagian pemeliharaan maupun bagian suku cadang. Dan berbagai unsur tersebut, maka peran bagian pemeliharaan menjadi sangat menonjol, karena harus dapat menyuguhkan kondisi seluruh instalasi dalam keadaan prima sesuai dengan kapasitas spesifikasi teknisnya. Teknik pemeliharaan pada mulanya merupakan kegiatan setelah suatu instalasi mengalami kegagalan atau kerusakan. Kurun waktu selanjutnya pemeliharaan menjadi kegiatan rutin yang berbasis waktu atau berbasis suatu output produksi. Tetapi teknik ini tidak dapat lagi dipertahankan kerena basis waktu dan basis output produksi tidak selalu sesuai, tergantung karakteristik permintaan pasar. Teknik pemeliharaan menjadi sebuah kegiatan manajerial yang harus dapat mempertahankan keandalan instalasi dalam segala kondisi, tetapi tetap berpedoman pada asas biaya terendah terhadap suatu output tertentu yang diinginkan. Manajemen pemeliharaan ini dikenal dengan pemeliharaan yang berbasis kondisi suatu instalasi, yang disebut dengan Pemeliharaan Prediktip. Pelaksanaan pemeliharaan prediktip adalah pemantauan dan pengukuran secara periodik unjuk kerja instalasi produksi. Dari hasil pengukuran tersebut dilaksanakan analisa obyektif secara kuantitatif agar diperoleh laju kecenderungan akan adanya gangguan, sehingga langkah pencegahannya dapat dipersiapkan. Produk jasa energi listrik adalah suatu kegiatan yang padat modal dan padat teknologi. Unit produksi maupun unit penyalurannya dituntut mempunyai keandalan yang sangat tinggi. Posisi terdepan produk jasa energi ini adalah Jaringan Distribusi yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Pemeliharaan Prediktip pada seluruh instalasi jaringan distribusi dapat diterapkan agar diperoleh unjuk keija keandalan yang diinginkan."

"Listrik yang di masa depan kemungkinan besar menjadi sebuah komoditas akan mengubah sistem listrik yang ada di seluruh dunia. Setiap pemilik rumah akan berupaya untuk turut serta dalam pasar listrik tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pengaturan beban agar dapat dihasilkan keuntungan yang maksimal bagi pemilik rumah tersebut. Pengaturan tersebut harus memerhatikan harga listrik yang di masa depan akan menjadi dinamis. Pada skripsi ini, penentuan harga listrik diasumsikan menggunakan real time pricing (RTP). Selain itu, seringnya terjadi mati listrik (blackout) di Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam rancangan sistem ini sehingga rumah pintar tersebut tidak akan mengalami mati listrik.

---

Electricity that is becoming a comodity will change the existing electrical system. Every house owner will be eager to join the electricity market. Thus, a load management is needed to give a maximum profit for the house owner. The load management must consider the electricity price that is becoming dynamic. In this work, it is assumed that the pricing used is real time pricing (RTP). In the other hand, the high frequency of blackout occuring in Indonesia will become a consideration in the design of this system so that the owner of the house will not experience it."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagai Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dalam penugasan Pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan membeli tenaga listrik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik yang berbasis energi terbarukan. Kebijakan Pemerintah dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal untuk memenuhi penyediaan tenaga listrik secara khusus tertuang dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi dan peraturan pelaksanaannya serta beberapa Peraturan Menteri yang mengatur mengenai penugasan Pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk melakukan pembelian tenaga listrik yang berbasis dari energi terbarukan yang dijual oleh pengembang pembangkit listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebagai suatu badan usaha selayaknya dapat menentukan sendiri pelaksanaan bisnis dan harga listriknya sendiri namun dengan penugasan dimaksud seperti tidak diberi kebebasan untuk berunding sendiri dengan investor, padahal dengan segala keahlian dan pengalamannya, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) lebih tahu kebutuhan mengenai berapa tenaga listrik yang harus dibeli, berapa harga pantasnya, dan sebagainya. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan bentuk hasil penelitian preskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penugasan dimaksud diperlukan dalam rangka mendorong pengembangan dan pemanfaatan energi terbarukan secara optimal dalam penyediaan tenaga listrik.

---

This thesis discusses about the position of PT PLN (Persero) is a State Owned Enterprise License Holder of Electricity Supply in the assignment of the Government to perform a public service by purchasing electricity from power plants based on renewable energy. Government policy in order to encourage the development and utilization of renewable energy optimally to meet the electric power supply is specifically stipulated in the provisions of Article 19 of Government Regulation No. 59 Year 2007 on Geothermal Operations and its implementing regulations as well as some of the regulation governing the assignment of the Government to the PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) to purchase electricity from renewable energy based being sold by a private power plant developer or Independent Power Producer (IPP).

PT PLN (Persero) as a business entity should be able to determine its own conduct of business and the price of the electricity itself, but with such an assignment is not given the freedom to negotiate with the investors themselves, but with all the expertise and experience, PT PLN (Persero) more know about how much power needs to be purchased, what price, and so on. This thesis research using normative juridical form of prescriptive analytical research results The results of this study concluded that the assignment is necessary in order to encourage the development and optimal utilization of renewable energy in electricity supply."

"Pada Tesis ini akan dibahas unjuk kerja modulasi kode trellis 4 state 8 phase-shift keying (TC 8PSK) dengan teknik diversitas rang Maximal Ratio Combining (MRC) pada kanal fading Nakagami serta adanya co-channel interference, (CCI) jamak yang diasumsikan besar dayanya sama.Analisa matematis dilakukan untuk mendapatkan persamaan bit error rate (BER) dari sistem model yang digunakan. Beberapa hasil perhitungan BER ditampilkan. Dari hasil terlihat bahwa unjuk kerja BER TC SPSK dengan teknik diversitas MRC diperburuk dengan kehadiran CCI, walaupun peningkatan jumlah cabang diversitas akan memperbaiki unjuk kerjanya.

---

This thesis presents the performances of trellis coded moddrlation 4 state 8 phase shift keying (I'C 8PSK) with space diversity maximal ratio combing (MRC) in a Nakagami fading channel in the presence of multiple equal power cochannel interferers.With mathematics analysis we have bit error rate (BER) from model system in used. Some of the result from BER calculation is shown. The result shown that the performances of BER TC 8PSK with MRC diversity more worst in the presence of cochannel interferers although more branch in diversity can repair the performances."