Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peran tax haven dalam penghindaran pajak lintas batas negara berupa kriteria dari tax haven, skema penghindaran pajak melalui tax haven, kebijakan pemerintah dan OECD dalam penanganan fenomena tax haven. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tax haven merupakan fenomena ekonomi global yang menerapkan tarif pajak yang rendah bahkan nol persen, tidak transparan, dan kerahasiaan finansial sehingga tax haven digunakan sebagai alat untuk penghindaran pajak lintas batas negara. Untuk meminimalisir terjadinya penghindaran pajak ke negara tax haven perlu dibuat peraturan domestik yang mengatur lebih jelas mengenai tax haven serta perlunya kebijakan dari OECD untuk tax haven. Hasil penelitian ini menyarankan agar Indonesia membuat daftar negara tax haven beserta kriteri-kriteria negara tersebut dikatakan sebagai tax haven dan perlunya ketegasan OECD dalam menghadapi tax haven.

---

This research discussed the role of the tax haven of cross-border tax evasion in the form of a tax haven criteria, tax evasion schemes through tax haven, and government policy in tackling the phenomenon of the OECD tax haven. This research is qualitative research with a descriptive design. The research concluded that the tax haven is a global economic phenomenon which applies a low tax rate even zero percent, not transparent, and financial secrecy that tax haven used as a tool for cross-border tax evasion country. To minimize the occurrence of tax evasion to tax haven countries need to make domestic rules governing clearer idea of a tax haven and the need for policies from the OECD tax haven. The results of this study suggest that Indonesia has made a list of countries with tax haven countries criteria are said to be a tax haven and the need for firmness in dealing with the OECD tax haven."

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan negara tax haven. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri dalam rangka menanggulangi penghindaran pajak tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia belum sepenuhnya dapat menanggulangi penghindaran pajak dengan pemanfaatan negara tax haven. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan Anti Tax Avoidance, pengertian tax avoidance, pencetusan General Anti Avoidance Rules.

---

The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules."

"Sebagai salah satu bagian dimia dan mempakan negara berkembang pembangiman saat ini sedang ditingkatkan. Melalui peningkatan sumber pendanaan yang diperlukan dalam membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemerintah memerlukan dana yang tidak sedikit oleh sebab itu diperlukan peian seluiuh masyarakat dalam iloit mendanai pembangunan tersebut. Tea haven bukan lagi hal yang bam dan akan terns ada oleh kaiena ada kebutuhan akan negara tersebut. Kompetisi dalam hal tarif pajak akan semakin ketat, karena pajak yang terlalu tinggi juga akan membuat para pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan hutang pajaknya. Negara akan mengalami keragian kuangan yang semakin besar lagi karena adanya kemimgkinan pajak yang tidak dapat ditagih dan akhimya iklim investasi akan semakin tidak menarik lagi bagi investor

---

As a part of the dynamic and formidable development of developing countries, development is currently being improved. By increasing the sources of funding needed to finance all government expenditures. The government requires a large amount of funds, therefore it is necessary for the entire community to participate in funding the development. Tea haven is no longer a new thing and will continue to exist because there is a need for this country. Competition in terms of tax rates will be even tighter, because taxes that are too high will also make entrepreneurs try to minimize their tax debts. The country will experience even greater financial losses due to the possibility of uncollectible taxes and ultimately the investment climate will become increasingly unattractive to investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "

"Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh laporan keberlanjutan substantif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung maupun tidak langsung (melalui pengurangan penghindaran pajak agresif), pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh penghindaran pajak agresif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimoderasi oleh korupsi atau inefisiensi pengalokasian pajak. Dengan sampel perusahaan manufaktur pada 20 negara (2014-2017), penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan substantif berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung namun tidak berpengaruh secara tidak langsung. Kinerja keberlanjutan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penghindaran pajak agresif berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, diperkuat oleh tingkat korupsi, dan diperlemah oleh inefisiensi alokasi pajak.

---

This study aims to provide empirical evidence about the direct and indirect effect of substantive sustainability reports on sustainability performance (through reduction of aggressive tax avoidance), the effect of sustainability performance on welfare, and the effect of aggressive tax avoidance on social welfare (moderated by corruption or tax allocation inefficiency). Using manufacturing companies in 20 countries (2014-2017) as sample, this study finds that substantive sustainability reports have (do not have) direct (indirect) positive effect on sustainability performance. Sustainability performance affects welfare negatively. Aggressive tax avoidance affects welfare negatively. This effect is strengthened by corruption and weakened by tax allocation inefficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak nonconforming dan conforming, serta peran moderasi dari faktor institutional terhadap hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait trade-off antara penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Dengan menggunakan analisis lintas negara yang terdiri dari 33 negara untuk sampel penghindaran pajak nonconforming dan conforming pada periode 2010-2020, penelitian ini menemukan bukti sebagai berikut. Pertama, analisis pada determinan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak nonconforming dan conforming relatif lebih tinggi di negara dengan bahasa strong FTR dan risiko iklim yang tinggi. Selanjutnya, penghindaran pajak nonconforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat dan book-tax conformity yang tinggi. Di sisi lain, penghindaran pajak conforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat, tetapi lebih tinggi di negara dengan book-tax conformity yang tinggi. Kedua, analisis pada peran faktor institusional secara umum menunjukkan bahwa faktor institusional mampu memperlemah perilaku perusahaan (bahasa dan risiko iklim) untuk melakukan penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Selanjutnya, interaksi faktor institusional yang paling efektif untuk mengurangi penghindaran pajak nonconforming dan conforming adalah interaksi antara tax enforcement dan public governance. Ketiga, analisis pada trade-off penghindaran pajak nonconforming dan conforming menunjukkan bahwa biaya dari penghindaran pajak nonconforming lebih besar daripada penghindaran pajak conforming pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, perlindungan investor yang lebih rendah, public governance yang lebih baik, book-tax conformity yang lebih tinggi, dan tax enforcement yang lebih kuat. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, perlindungan investor yang lebih tinggi, public governance yang lebih buruk, book-tax conformity yang lebih rendah, dan tax enforcement yang lebih lemah, biaya dari penghindaran pajak conforming lebih besar daripada penghindaran pajak nonconforming. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak melalui analisis dua strategi penghindaran pajak secara bersamaan yaitu penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan suatu negara untuk lebih memprioritaskan penguatan pada dua faktor institusional, yaitu tax enforcement dan public governance.

---

This research aims to provide empirical evidence regarding the factors associated with nonconforming and conforming tax avoidance, as well as the moderating role of institutional factors in these relationships. Additionally, the study seeks to establish empirical evidence concerning the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance. Using cross-country analysis comprising 33 countries for nonconforming and conforming tax avoidance samples during the period 2010-2020, this research yields the following findings. Firstly, the analysis of the determinants in this study indicates that nonconforming and conforming tax avoidance is relatively higher in countries with strong Future Time Reference (FTR) language and high climate risk. Furthermore, nonconforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement and high book-tax conformity. On the other hand, conforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement but higher in countries with high book-tax conformity. Secondly, the analysis of the role of institutional factors in general indicates that institutional factors have the capacity to weaken corporate behavior (language and climate risk) in engaging in both nonconforming and conforming tax avoidance. Furthermore, the most effective interaction of institutional factors in reducing nonconforming and conforming tax avoidance is the synergy between tax enforcement and public governance. Thirdly, the analysis of the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance indicates that the costs associated with nonconforming tax avoidance exceed those of conforming tax avoidance in countries characterized by higher levels of corruption, diminished investor protection, superior public governance, higher book-tax conformity, and more robust tax enforcement. Conversely, in countries with lower corruption levels, higher investor protection, poorer public governance, reduced book-tax conformity, and weaker tax enforcement, the costs of conforming tax avoidance surpass those of nonconforming tax avoidance. Finally, this research carries significant implications for a nation facing tax avoidance issues through the simultaneous analysis of two tax avoidance strategies, namely, nonconforming and conforming tax avoidance. Specifically, the study underscores the importance of prioritizing the strengthening of two institutional factors which are tax enforcement and public governance."

"Tesis ini membahas mengenai latar belakang formulasi, potensi permasalahan yang mungkin terjadi dan ketentuan anti penghindaran pajak terkait berlaku efektifnya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dan Hong Kong sejak 1 Januari 2013. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa formulasi P3B Indonesia - Hong Kong telah dilandasi dasar hukum yang legal namun belum dilandasi kajian akademis yang transparan dan efektif. Dengan tujuan utama transparansi dan pertukaran informasi perpajakan, maka partial/ limited tax agreement seperti tax information exchange agreement bisa menjadi alternatif comprehensive tax treaty dengan "tax haven" country. Terhambatnya pemanfaatan P3B ini, kurang efektifnya pertukaran informasi, residence abuse merupakan beberapa isu yang berpotensi menjadi masalah terkait implementasi P3B Indonesia ? Hong Kong ini.Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam membuat P3B, kajian akademis harus transparan dan melibatkan pihak-pihak kompeten seperti akademisi dan praktisi perpajakan, memberi penegasan atas permasalahan yang berpotensi timbul serta memperkuat domestic anti tax avoidance rules.

---

This research discussed about the background and formulation of Indonesia - Hong Kong Comprehensive Tax Treaty and the potential problems that may arise under that treaty. The research type is descriptive qualitative research design.

The result of this research concludes that the tax treaty has been based on valid legal basis but nut based on transparent and effective academic study. With the ultimate goal of transparency and exchange of tax information, the partial/limited tax information exchange agreements such as tax agreement could be an alternative comprehensive tax treaty with a tax haven country. Inhibition of the tax treaty utilization, lack of effective exchange of information, residence abuse are some of the issues that could potentially be a problem related to the implementation.

This research suggest that in concluding tax treaty, academic study should be transparent and involve competent parties such as academics and tax practitioners, competent authority shoul provides confirmation of the potential problems that arise and to strengthen domestic anti-tax avoidance rules."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

---

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."

"This study aims to examine the effect of the purpose of financial derivatives usage (both for speculative and hedging purposes) and tax environment characteristics on the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross-country analysis with the scope of ASEAN countries, consisting of Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore. By using samples of corporate financial derivatives users, the results of this study show that the use of financial derivatives positively affects the level of tax avoidance. This study also finds that the positive effect of the level of financial derivatives on the level of tax avoidance is higher in companies using financial derivatives for speculative purposes than in companies using financial derivatives for hedging purposes. Lastly, this study also finds that the positive effect of the use of financial derivatives on the level of tax avoidance is lower in countries with a competitive tax environment than in countries with an uncompetitive tax environment. The results indicate that in countries with a competitive tax environment, the use of financial derivatives as a tool of tax avoidance can be replaced (substituted) by tax facilities that are beneficial to companies."