Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.

---

This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.

The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn?t been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus?s knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD. "

"Tempat tinggal adalah kebutuhan manusia yang sangat penting terutama bagi orang-orang yang mancari nafkah di kotakota besar, seperti Jakarta. Di kota metropolitan mendapatkan tempat tinggal bagi golongan ekonomi lemah tidaklah mudah. Untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi golongan tersebut, Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui salah satu perusahaan daerahnya membangun rumah susun dan rumah sewa bertingkat.Setelah tersedia rumah sewa tersebut, maka terjadi persaingan diantara para calon penyewa yang semakin tinggi walaupun dalam beberapa hal peraturan sewa menyewa menjadi penghambat untuk memperoleh rumah tetapi tidak mengurangi usaha mereka untuk mendapatkannya. Disisi lain pengelola Rumah Sewa Bertingkat, yang seharusnya menegakkan aturan, juga mempunyai keinginan untuk memanfaatkan minat masyarakat. Dengan tujuan yang berbeda, mereka baik calon penyewa/penyewa maupun pengelola mengembangkan suatu strategi interpretasi terhadap peraturan sewa menyewa Rumah Sewa Bertingkat.Proses interpretasi terjadi apabila pengelola dan calon penyewa/penyewa yang terlibat dalam negosiasi tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan yang terkandung dalam peraturan. Interpretasi tersebut pada pokoknya dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu : (1). Adanya diskresi dari birokrasi tingkat bawah (Lipsky, 1980 : 13), (2). Adanya aturan formal dari pengelola yang dipengauhi peraturan informal yang timbul dari masyarakat itu sendiri (Moore dalam Ihromi, 1993), (3). Adanya faktor latar belakang sosial ekonomi dan budaya dari para pelaku negosiasi.Dari temuan yang ada, interpretasi yang berlanjut negosiasi dapat berbeda jenis penafsirannya dan dikategorikan dalam empat kategori proses negosiasi yaitu : kategori (1) memenuhi persyaratan, tidak ada persaingan, (2) memenuhi persyaratan, ada persaingan (3) tidak memenuhi persyaratan (4) tidak mematuhi/tidak memenuhi aturan tata tertib. Akibat rendahnya kontrol sosial dari masyarakat maupun atasan pengelola, maka interpretasi berlangsung terus hingga sekarang."

"Tesis ini membahas tentang hubungan aksesibilitas terhadap faktor dominan yang mempengaruhi fluktuasi harga sewa perkantoran. Pada bagian yang pertama, diidentifikasi terlebih dahulu faktor-faktor yang secara dominan berpengaruh terhadap harga sewa pada properti perkantoran di DKI Jakarta dengan mengaplikasikan model analisa harga hedonik. Pada bagian kedua, diteliti hubungan antara aksesibilitas, faktor makro ekonomi di Indonesia dan pasar mikro terkait sektor perkantoran di DKI Jakarta dengan menggunakan metode model sistem dinamik. Hasil analisa model harga hedonik menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan terhadap harga sewa perkantoran adalah aspek aksesibilitas terhadap lingkungan sekitar sehingga dapat berinteraksi di area Central Business District (CBD) dan aksesibilitas terhadap sarana/prasarana transportasi yaitu moda Kereta Api (KA) dan jalan tol dengan tingkat kepercayaan 80,7%. Selanjutnya dari analisa model sistem dinamik diperoleh bahwa dengan mengatur skenario faktor aksesibilitas terhadap moda KA dapat diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 344.008,- per m2 per bulan pada tahun 2030, sedangkan dengan mengatur skenario faktor aksesibilitas terhadap jalan tol dapat diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 327.291,- per m2 per bulan pada tahun 2030 dan dengan skenario tanpa melakukan perbaikan faktor aksesibilitas diperoleh harga sewa perkantoran sebesar Rp. 293.272,- per m2 per bulan pada tahun 2030. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah lebih meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana/prasarana transportasi di perkotaan, terutama moda KA dan jalan tol guna mendukung kemajuan dunia usaha dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian.

---

This thesis discusses the accessibility relation with the dominant factor which affects the fluctuations in the price of the rental office. In the first part, identification factors that predominantly affect the rent price on the property office in Jakarta is analized by applying hedonic price analysis model. In the second part, investigation to the relationship between accessibility of Indonesia's macroeconomic factors and market in relating to the micro sector offices in Jakarta is analized by using dynamical system models.

The analysis of hedonic pricing model shows that the most dominant price factor to the rental office are accessibility aspects to the surrounding environment and how they can interact in the CBD area and furthermore the accessibility of facilities or infrastructure mode of transport such as railway and highway with a 80.7 % confidence level. From the analysis of the dynamic system model, by setting the scenario of accessibility factor to railway modes, office rental price can be obtained at Rp.344.008. - per m square per month in 2030, while by regulating accessibility to the motorway scenario, office rental price can be obtained at Rp.327.291. - per m square per month in 2030. Lastly, by applying scenario of without doing any repairs to the accessibility factor, office rental price can be obtained at Rp.293, 272. - per m square per month in 2030.

Based on this study, it is suggested that the government should further improve the accessibility mainly the transport infrastructure in railway and toll road modes to support the expansion of the business in order to increase economic growth."

"Dalam proses menghuni, individu akan melakukan rangkaian aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan huniannya agar dapat merasa nyaman. Perilaku ini termasuk dalam perilaku home-making untuk mewujudkan idealisme ‘rumah’ (sense of home) pribadi individu dalam hunian, termasuk hunian sewa. Hunian sewa merupakan bangunan atau ruang yang dihuni dalam jangka waktu tertentu melalui kesepakatan kontrak antara pemilik dan penyewa oleh karena itu hunian sewa dapat dikatakan memiliki sifat temporer. Variabel waktu dalam bentuk kontrak menghuni adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku individu menciptakan sense of home di hunian sewa menjadi tidak stabil. Untuk memahami perilaku merumah di lingkungan yang tidak stabil, aktivitas yang dilakukan individu dapat dilihat sebagai komponen penyusun pola perilaku mewujudkan sense of home di hunian sewa melalui pemahaman home-assembling. Home-assembling adalah suatu bentuk perilaku home-making dilihat melalui perspektif teori assemblage yang dikemukakan oleh Deleuze, Guattari (1980) dan Delanda (2006). Dalam penulisan, aktivitas individu dikategorikan ke dalam absis ketidakstabilan teori assemblage yaitu Territorialization, De-territorialization, Material, Expressive, Coding dan De-coding untuk memahami bagaimana pola pikir individu menanggapi ketidakstabilan lingkungan hunian sewa untuk mewujudkan sense of home.

---

During their residence, individuals engage in a variety of activities to adapt to their living environment in order to feel comfortable. This behavior can be included as a home-making behaviour to construct the sense of home in housing, including rental housing. A rental housing is a building / space that has been concluded for a certain period of time by a contract between the owner and the tenant, and can be said to have a temporary property. Time in the form of renting contract is one of the factors that can affect an individual's home-making behavior in rental housing becomes unstable. In order to understand home-making behavior in such an unstable environment, the activities performed by individual can be regarded as a component of the behavioral pattern of constructing sense of home in rental housing from understanding the concept of home-assembling. Home assembling is a form of home-making behavior in the perspective of assemblage theory proposed by Deleuze, Guatter (1980) and DeLanda (2006). In this article, in order to understand how the individual's thinking to respond the instability of the rental housing, the individual activities are described as the axes of instability from the assemblage theory, namely Territorialization, De-territorialization, Materials, and Expressions, Coding and De-coding."

"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG serta prosedur audit atas akun aset tetap pada PT PIE. Studi kasus ini bersifat deskriptif serta menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT PIE yang akan dibandingkan dengan ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, dan PSAK 26. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi atas perjanjian sewa antara PT PIE dengan PT PKG telah sesuai dengan PSAK yang berlaku. Serta tahap pelaksanaan audit yang dijalankan oleh tim audit KAP PwC atas akun aset tetap telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku.

---

This internship report discusses the analysis of the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG and the audit procedires for fixed asset on PT PIE. This descriptive case study is based on the internship activity held in PT PIE which will be compared to ISAK 8, PSAK 16, PSAK 30, and PSAK 26. Based on the analysis, it is concluded that the accounting treatment of lease agreement between PT PIE and PT PKG is in accordance with the applied accounting standard (PSAK). Also, the audit procedures that is conducted by KAP PwC on fixed asset is in accordance with the applied auditing standards and theories."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas sewa tower berdasarkan PSAK 30 pada PT Y. PT Y merupakan perusahaan telekomunikasi. Sebagai perusahaan telekomunikasi, perusahaan sangat bergantung terhadap menara telekomunikasi sebagai sarana pendukung jaringan komunikasi. PT Y memperoleh aset tower dengan cara sewa. Subjek pembahasan terkait dengan sewa adalah pencatatan dan pengakuan sewa seperti klasifikasi perjanjian sewa, alur pencatatan sewa, dan asumsi-asumsi terkait. Laporan magang ini juga membahas tentang gap analysis PSAK 30 dan PSAK 73 yang dilihat dari lessee, seperti mengidentifikasi adanya perbedaan pada penerapan standar sewa antara kedua standar ini.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of tower rental assets and liabilities based on IFAS 30 at PT Y. PT Y is a telecommunications company. As a telecommunications company, the company relies heavily on telecommunications towers as a supporting communication networks. PT Y obtains tower by leasing. The subject of the discussion related to leases is the recording and recognition of leases such as the classification of lease agreements, flow of the lease accounting, and related assumptions. This internship report also discusses IFAS 30 and IFAS 73 gap analysis from lessee, such as identifying differences in the application of rental standards between these two standards."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui segi-segi hukum dari perjanjian leasing dalam praktik-nya di Indonesia. Penelitian sampai pada penemuan data menyimpulkan bahwa peraturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur sama sekali mengenai perjanjian leasing secara khusus, tetapi perjanjian leasing dalam praktik ditundukkan pada ketentuan-ketentuan umum tentang Perikatan dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.Salah satu bagian terpenting dari sistem hukum perdata Indonesia adalah terdapatnya sistem terbuka dari hukum perjanjian seperti dianut oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dalam doktrin dan yurisprudensi ditafsirkan adanya kebebasan berkontrak. Hal ini mengandung azas kebebasan dalam membuat perjanjian. Jadi Pasal 1338 ayat (1] yang memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi produk perjanjian kepada mereka, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan umum. kesusilaan dan ketertiban umum.Tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, Beserta wawancara dan/atau dengan kuisioner, selanjutnya rnenguraikan secara mendetail tentang sejarah perkembangan leasing, syarat usaha leasing, pengertian leasing, macam-macam leasing dalam praktik, landasan yuridis, isi perjanjian leasing, subyek dan obyek perjanjian leasing dan kemudian sebagai pelengkap dicantumkan yurisprudensi. Tentang perjanjian leasing secara yuridis ditundukkan pada ketentuan-ketentuan Umum Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan sumber hukumnya tercantum dalam berbagai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang menentukan syarat-syarat minimal yang harus dicantumkan dalam suatu perjanjian leasing sebagai upaya mengurangi inequality of bargaining power dari pihak-pihak yang terikat dalam suatu perjanjian leasing. Karena itu penulis menyarankan, seyogianya pemerintah mengambil langkah untuk membentuk suatu Undang-Undang tentang Perjanjian Leasing di Indonesia guna mencapai kepastian hukum, dan agar terpenuhi kebutuhan hukum perjanjian sesuai dengan perkembangan masyarakat yang relatif sangat cepat."