Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan merupakan titik sentral bagi pembangunan manusia. Berbagai indikator di tingkat internasional menempatkan pendidikan sebagai salah satu kunci utama keberhasilan pembangunan. Sejak tahun 1994, pemerintah Indonesia telah menetapkan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dengan target partisipasi sekolah untuk SMP/MTs mencapai 90 persen, paling lambat pada tahun 2008. Tahun 2000, pemerintah Indonesia menandatangani MDGs, berkomitmen untuk menyediakan pendidikan dasar untuk semua dengan target menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, di manapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan sekolah dasar. Pada tahun 2005, Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional menargetkan bahwa pada tahun 2009, APM SD/MI mencapai 94% dan 75,5% untuk SMP/MTs.Pada kenyataannya, pencapaian pembangunan pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan. Kesenjangan antara target partisipasi sekolah yang dibuat pemerintah dan MDGs dengan pencapaian realistiknya masih besar. Selain itu, persoalan kesejangan pencapaian pendidikan juga terjadi antardaerah perdesaan dan perkotaan serta antara penduduk kaya dan penduduk miskin.Mengacu pada permasalahan kesenjangan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) hal-hal apa saja yang membuat partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs masih jauh dari target yang dibuat pemerintah dan target MDGs; dan (2) apakah ada perbedaan interaksi antara sekolah dan kawasan (kawasan Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pendidikan dasar di Indonesia.Penulis menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data sekunder untuk menjawab pertanyaan dasar tersebut. Data dikumpulkan dan diolah dengan menggunakan program komputer Microsoft Excel 2002 dan SPSS for Windows Release 11.00. dengan aplikasi analisis regresi metode enter, analisis jalur dan analisis faktorial dengan metode General Linear Model. Dilakukan uji asumsi, seperti uji normalitas sebaran, uji linierit uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas, terhadap data-data penelitian. Unit analisisnya adalah kabupaten/kota, dengan jumlah sampel sebanyak 320.Untuk menjawabi pertanyaan pertama, variabel independen yang diuji terkait dengan faktor sosial/keluarga dalam penelitian ini mencakup (1) faktor pendidikan orang dewasa yang diukur melalui melek huruf laki-laki dan perempuan, (2) faktor ekonomi yang diukur melalui persentase pengeluaran untuk pendidikan dan persentase perempuan dewasa bekerja, dan (3) faktor kesehatan anak yang diukur melalui prevalensi balita kurang gizi. Sedangkan variabel yang terkait dengan faktor sekolah yaitu (1) faktor guru yang diukur melalui rasio murid-guru dan (2) jumlah sekolah yang diukur melalui rasio murid-sekolah. Variabel dependennya adalah partisipasi sekolah SD/MI dan SMP/MTs. Sedangkan untuk menjawab pertanyaan kedua, variabel independennya adalah partisipasi sekolah: SD/MI dan SMP/MTs, sedangkan fixed factors adalah kawasan dan sekolah. Kawasan dan sekolah diperlakukan sebagai dumy variable. Dalam penelitian ini, terdapat enam hipotesis penelitian yang diuji.Penelitian ini berhasil menyimpulkan empat temuan mendasar. Pertama, hasil analisa data menunjukkan bahwa secara umum faktor-faktor yang ada di masyarakat/keluarga merupakan faktor yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI dan SMP/MTs. Faktor sekolah hanya berpengaruh terhadap partisipasi sekolah pada pada jenjang SMP/MTs. Secara lebih spesifik, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar SD/MI yaitu (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki dan perempuan), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan) dan (3) faktor kesehatan anak pada usia 0-5 tahun (balita kurang gizi). Sedangkan partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs dipengaruhi oleh (1) faktor pendidikan orang dewasa (melek huruf laki-laki), (2) faktor ekonomi (pengeluaran untuk pendidikan), (3) faktor guru (rasio murid terhadap guru) dan (4) faktor jumlah sekolah (rasio murid terhadap sekolah).Kedua, hasil analisa data menunjukkan bahwa terdapat interaksi yang nyata antara sekolah (SD/MI dan SMP/MTs) dan kawasan (Indonesia Barat dan Indonesia Timur) dalam pengaruhnya terhadap partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar.Partisipasi sekolah pendidikan dasar baik untuk SD/MI maupun SMP/MTs, di Indonesia Barat lebih tinggi partisipasi sekolahnya daripada di Indonesia Timur.Ketiga, kawasan Indonesia Timur menghadapi tantangan yang lebih besar terkait faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi sekolah pendidikan dasar, seperti melek huruf orang dewasa, pengeluaran untuk pendidikan, balita kurang gizi dan rasio murid terhadap sekolah, daripada Indonesia Barat.Keempat, partisipasi sekolah pendidikan dasar pada jenjang SD/MI sudah mendekati target pemerintah dan MDGs. Akan tetapi, partisipasi sekolah pada jenjang SMP/MTs masih jauh dari target pemerintah dan MDGs.Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi sekolah pendidikan dasar antara lain (1) perlunya upaya untuk perbaikan tingkat keberaksaraan penduduk dewasa, (2) penanganan gizi buruk balita, (3) memperluas kesempatan kerja dan berusaha bagi perempuan, (4) segera merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dalam APBN/APBD, (5) melakukan amandemen terhadap UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama pasal-pasal yang kontradiktif dengan semangat sumber hukum nasional tertinggi yaitu UUD 1945 Pasal 31 Ayat 2 dan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan (6) perlunya penambahan guru dan sekolah untuk SMP/MTs.

---

Education constitutes a fundamental and key element for human development. Various development indicators at the international level have put education as one of the main key for achieving a great success of development. Since 1994, the government of Indonesia has proclaimed the nine years compulsory basic education program. This program targeted to achieve 90% of school participation rate for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2008. In 2000, the government of Indonesia has signed the MDGs agreement, committed to ensure that, by the year 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete a full course of primary schooling. In addition, in 2005, strategic planning of National Department of Education has targeted to achieve 94% as the net school participation rate for elementary school (SD/MI) and 75, 5% as for secondary high school (SMP/MTs), at least by the year 2009.By seeing in its realization achievement, however, the achievement of education development in Indonesia is still far away from its planned targets. The gab between planned school participation rate target of the government and the MDGs and the real achievement in the field is significantly huge. Moreover, the problem of gab in education achievement is also significantly found between rural and urban areas as well as between the rich and the poor communities throughout Indonesia. With regard to the problem of gab in education achievement and its progress as explained above, this study has two main research questions. It aims to know (1) what factors that influence the school participation rate of basic education: SD/MI and SMP/MTs, that is considered still hard to meet with the planned rate of government and MDGs targets; and (2) is there found a different interaction between schools and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors influence on school participation rate of basic education in Indonesia.Researcher applies a quantitative approach and secondary data analysis to answer these research questions. Researcher uses a computer program of Microsoft Excel 2002 and SPSS for Windows Release 11.00 to analyze the data. It applies enter method-regression analysis, path analysis and general linear model-factorial analysis for statistical analysis.Assumption examination tests were made prior to statistical variables- analysis, they are such as normality distribution test, linearity test, heteroscedasticity test and multicolinearity test. Unit of analysis was regency/city, with 320 samples.The independent variables, in which were tested, as to answer the first main research question, were related to social/family factors. It includes (1) adult education factor that was measured by male and female literacy, (2) economic factor that was measured by percentage of family's expenditure for education and percentage of women in labor force, and (3) children's health factor that was measured by prevalence of malnourished children under five. The variables that are related to school factors include (1) teacher factor that was measured by student-teacher ratio and number of school that was measured by student-school ratio. The dependent variables were school participation rate of SD/MI and SMP/MTs. To answer the second main research question, the independent variable was school participation rate of SD/MI and SMP/MTs, whereas the fixed factors were regions (West Indonesia and East Indonesia) and schools (SD/MI and SMP/MTs). Regions and schools alike were treated as dummy variables. There were six hypothesis were tested within this research.As results, this research has successfully concluded about four main findings. The first finding, the result of data analysis indicated that, in general, the social or family factors constitute determinant factors that have significant influence on school participation rate of basic education, both for SD/MI and SMP/MTs. While, school factor only influences on school participation rate for SMP/MTs. Specifically, factors that influence on school participation rate of basic education for SD/MI include (1) adult education factor (male and female literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education) and (3) children's health factor under five (malnourished children under five prevalence). While, the school participation rate of basic education for SMP/MTs was influenced by (1) adult education factor (male literacy), (2) economic factor (family's expenditure for education), (3) teacher factor (student-teacher ratio) and (4) number of school factor (student-school ratio).The second finding, the result of data analysis shown that there was a real interaction found between schools (SD/MI and SMP/MTs) and regions (West Indonesia and East Indonesia) relating to factors that influence on school participation rate of basic education in Indonesia. The school participation rate of SD/MI and SMP/MTs was where the West Indonesia region was higher than the East Indonesia region.The third finding discussed that compared to West Indonesia region; the East Indonesia region has been facing a higher challenging relating to determinant factors that influence on school participation rate of basic education, such as, adult literacy rate problem, family's expenditure for education problem, malnourished children under five problem, and student-school ratio problem, than West Indonesia region has.The fourth finding indicated that the school participation rate of basic education for SD/MI was currently closed to the planned government's and MDGs targets. However, the school participation of basic education for SMP/MTs was considered significantly still far away from the planned governments and MDGs targets.Several recommendations considered to improve the school participation rate of basic education in Indonesia include: (1) improve literacy program for adult, (2) improve malnourished children under five program, (3) extend working and business opportunity and access for women, (4) increase and immediately realize the education budget of 20% in national and regional budget, (5) amendment of law No. 20/2003 concerning about the national education system, and (6) increase number of teacher and school for SMP/MTs."

"Angka Partisipasi Murni untuk Siswa Jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) DKI Jakarta adalah yang terendah di antara provinsi lainnya di Pulau Jawa. Studi ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Partisipasi Murni Anak Jenjang Pendidikan Dasar SD dan SMP di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian menggunakan analisis ekonometrika yaitu model persamaan logit dan menggunakan data Susenas 2012. Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan mempengaruhi peluang seorang anak usia 7-12 tahun berpartisipasi bersekolah di jenjang SD adalah variabel usia anak dan status migrasi orang tua. Sementara itu, variabel usia anak dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga merupakan faktor yang secara signifikan menentukan seorang anak bersekolah di jenjang SMP. Temuan tersebut menunjukkan bahwa faktor usia anak, migrasi orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga menjadi faktor penting sebagai bahan evaluasi program wajib belajar jenjang pendidikan dasar dan untuk kemajuan pembangunan pendidikan.

---

Net Enrollment of Students on The Elementary School (SD) and The Junior High School (SMP) in Jakarta are the lowest among the other provinces in Java. Focus of this study is to indentify the determinants of net enrollment on Basic Education SD (elementary) and SMP (junior high school) in Jakarta. This Research using econometric analysis with logit regression model and Using data from Susenas 2012. The regression results indicate that the factors that significantly affect the chances of a child aged 7-12 years participated in the elementary school are the variable age of the child and the status of parent migration. Meanwhile, the variable age and the education level of the household head are the significant factors in determining a child in school in junior high school. These findings indicate that the age of child, the migration of parents, and the level of education of household head are the important factors as an the resources of evaluation for the compulsory education programs on Basic Education and the advancement of education development."

"Partisipasi sekolah sebagai salah satu bagian dari modal manusia masih menjadi permasalahan di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut, namun hasilnya belum mampu bersaing pada tingkat nasional. Perlu dilakukan analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Sekolah terutama pada Usia 13-15 tahun dan Usia 16-18 tahun. Penelitian ini menggunakan metode regresi probit untuk menganalisis peluang partisipasi sekolah, data yang digunakan data sekunder dari Susenas Tahun 2015. Hasilnya yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap peluang partisipasi sekolah yaitu Lama Sekolah Ibu dan Pengeluaran Perkapita, sedangkan Umur Anak dan Jumlah Anggota Rumah Tangga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap peluang partisipasi sekolah. Anak yang mempunyai Jaminan Kesehatan, Tidak menerima bantuan Raskin, berjenis kelamin Perempuan, dan tinggal di Perkotaan berpeluang lebih besar untuk bersekolah dibandingkan yang tidak mempunyai jaminan kesehatan, menerima Raskin, berjenis kelamin Laki-laki dan tinggal di Perdesaan. Bantuan pemerintah akan terasa lebih besar dampaknya bagi anak usia 16-18 tahun dan anak dari rumah tangga miskin dikarenakan lebih rentan untuk tidak bersekolah. Selain subsidi SPP, subsidi pendidikan yang dapat diberikan yaitu subsidi Biaya Pendaftaran, Baju Seragam dan Perlengkapannya, serta Bus Sekolah.

---

School participation as a part of human capital is still a problem in Indonesia, South Sumatra Province has tried to address these issues, but the results are unable to compete on a national level. It is necessary to analysis on Factors Affecting School participation especially at age of 13 15 years and age of 16 18 years. This study used probit regression method to analyze the probability of school participation, this research also applied secondary data from Susenas Year 2015. The results showed that mother years schooling and expenditures per capita have positive and significant impact on school participation, whereas the Child Age and Number of Household Members have negative and significant impact on school participation. Children who have health insurance, not receiving rice subsidy program, female gender, and live in urban area are more likely to attend school than those who do not have health insurance, receive rice subsidy program, male gender and live in rural area. Government assistance will be noticeably greater impact for children age of 16 18 years and children from poor households since they are more vulnerable not attending school. Besides tuition subsidies, education subsidies that can be given are Registration Fee subsidy, School Uniform and its Equipment, as well as the School Bus."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah ingin mempelaiari pengaruh faktor rumah tangga dalam pemilian jenis pendidikan di SMTA dan kondisi pendidikan SMTA kaitannya dengan aspek ketenagakerjaan. Data yang digunakan adalah data hasil Susenas 1992 untuk daerah pulau Jawa kecuali DKI Jakarta. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah pemilihan jenis pendidikan di SMTA, sedangkan variabel bebasnya adalah faktor-faktor rumah tangga. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif berupa analisa tabel silang dua atau tiga dimensi dan analisis statistik inferensial berupa statistik regresi logistic berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan : 1) terdapat perbedaan dalam pemilihan jenis pendidikan di SMTA berdasarkan kelompok tanggungan rumah tangga, pendapatan rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jenis pekerjaan kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan jenis kelamin anak, 2) jumlah SMU lebih besar (dua kali lipat) daripada SMK, namun dari rasio siswa per sekolah, SMK relatif lebih padat daripada siswa SMU. Dilihat dari aspek ketenagakerjaan, yaitu dari lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan, pekerja lulusan SMK menunjukkan "indikasi produktivitas yang lebih baik" dibandingkan pekerja lulusan SMU. Penganggur lulusan SMU lebih besar daripada lulusan SMK."

"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

---

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions."

"Berbeda dengan pemerintah Inggris di India, pemerintah Hindia Belanda terlambat dalam mendirikan sekolah-sekolah bagi anak-anak bumiputera. Sekolah dasar bagi anak-anak bumiputera baru dibuka pada akhir abad ke-19, sedangkan sekolah-sekolah dasar bagi anak-anak Eropa telah dibuka sebelum pertengahan abad itu. Jumlah sekolah-sekolah pemerintah sangat sedikit, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Di samping keterlambatan dan jumlah sekolah yang sedikit, isi pendidikan sekolah-sekolah pemerintah oleh beberapa kalangan dinilai intelektulistis, diskriminatif, tidak demokratis, dan menjauhkan murid-murid dari kebudayaan sendiri. Melihat keadaan itu, beberapa kalangan baik perorangan maupun organisasi menyikapinya dengan mendirikan sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta itu didirikan di samping untuk menambah jumlah sekolah, juga untuk menghilangkan segi-segi negatif dari sekolah-sekolah pemerintah. Muncullah pada awal abad ke-20 sekolah-sekolah swasta antara lain Taman Siswa yang didirikan oleh Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hadjar Dewantara, Indonesisch Nederlandsche School oleh Mohammad Sjafei, Ksatrian Instituut oleh E.F.E. Douwes Dekker, Sekolah-sekolah Sarekat Islam oleh Tan Malaka, dan sekolah-sekolah Pasundan oleh Paguyuban Pasundan. Tiap-tiap sekolah swasta itu mempunyai ciri khas masing-masing, sesuai dengan pandangan pendirinya. Sekolah-sekolah Pasundan yang didirikan pertama kali pada tahun 1922 bertujuan untuk menambah jumlah sekolah agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan sekolah. Di samping itu, didirikannya sekolah-sekolah Pasundan karena adanya keinginan untuk mengajarkan kebudayaan sendiri, seperti seni tari, seni suara, bahasa yaitu Sunda, dan pencak. Untuk menghidupi sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah Pasundan, diperlukan dana dan dana itu yang pokok diperoleh dari murid. Besarnya dana yang masuk tergantung pada jumlah murid, lingkungan sekolah, dan keadaan sosial-ekonomi para orang tua murid. Selain itu, ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Dana itu diperlukan untuk berbagai keperluan seperti gaji guru, karyawan, sewa gedung atsu membuat gedung sekolah sendiri, alat-alat sekolah dan lain sebagainya. Sikap pemerintah terhadap sekolah-sekolah Pasundan cukup baik, tidak beda dengan sikap pemerintah terhadap Paguyuban Pasundan. Pemerintah memberikan ijin terhadap sekolah-sekolah Pasundan yang meminta, bahkan ada sekolah-sekolah yang mendapat subsidi dari pemerintah. Masyarakat menanggapi hadirnya sekolah-sekolah swasta dengan rasa senang, karena dengan munculnya sekolah-sekolah swasta memperluas kesempatan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Masyarakat juga senang karena uang sekolah di sekolah-sekolah swasta relatif lebih murah dibandingkan dengan sekolah-sekolah pemerintah."

"Pos Yandu merupakan kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat, yang menciptakan komitmen masyarakat terutama para ibu, dalam mengembangkan kesejahterasn keluarga terutama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Upaya-upaya dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan di Pos Yandu memerlukan partisipasi seluruh masyarakat di wilayah cakupan Pos Yandu, baik partisipasinya dalam bentuk idea, tenaga, sarana dan biaya. Pada kenyataannya masih banyak Pos Yandu yang tumbuhnya tersendat-sendat karena tidak adanya biaya untuk melaksanakan kegiatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi ibu-ibu istri Kepala Keluarga diwilayah cakupan Pos Yandu dalam pendanaan Pos Yandu. Janis penelitian yang dipakai adalah cross sectional dengan sample yang diambil secara purposive. Dari 6 faktor yang diteliti, hanya. 3 faktor yang memberikan hasil dalam analisa. Faktor pendidikan, faktor pengetahuan dan faktor sikap mempunyai hubungan yang bermakna dalam partisipasi pendanaan Pos Yandu yang terlihat dalam hasil uji chi kuadrat dan analisa korelasi. Disamping itu ditemukan adanya kolinieritas yang bermakna dari ketiga faktor tersebut. Setelah dilakukan analisa regresi berganda biner, faktor tingkat pendidikan sedang, faktor sikap kurang baik dan sikap bali terhadap keniatan Pos Yandu ternyata yang paling berpengaruh dalam partisipasi pendanaan Pos Yandu tersebut. Sedangkan faktor lainnya yaitu faktor pekerjaan ibu, faktor jumlah balita dan faktor pendapatan per kapita keluarga tidak mempunyai pengaruh bermakna, baik dalam uji chi kuadrat, uji korelasi maupun dalam uji regresi berganda. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan adanya 3 faktor yang sangat berpengaruh dalam partisipasi pendanaan Pos Yandu yaitu faktor tingkat pendidikan sedang ibu, sikap kurang baik dan sikap baik dari ibu terhadap kegiatan Pos yandu; sedangkan faktor lain walaupun tidak bermakna pengaruhnya, tetapi mendukung teniadinya partisipasi dalam pendanaan Pos Yandu. Untuk ini disarankan pentingnya disarnpaikan modul tentang penatalaksanaan pembiayaan Pos Yandu pada setiap penataran leader, tokoh maupun pembina Pos Yandu agar kesadaran terhadap Pos Yandu, tidak hanya sekedar tentang tujuan , manfaat, kegiatan dan sasaran saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana menghimpun pembiayaan Pos Yandu, agar lebih dapat menciptakan kemandirian dalam pengelolaan Pos Yandu. Akhirnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi partisipasi ibu dalam pendanaan Pos Yandu serta dalam populasi yang berbeda dan dengan sampel yang lebih besar, agar dapat ditarik kesimpulan yang lebih tepat."

"Dalam pembukaan UUD 1945 secara tegas telah dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pendidikan. Dimana pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara, yang sangat penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan suatu bangsa. Penjabaran lebih lanjut tentang pendidikan tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah telah meningkatkan rata-rata lama sekolah di Indonesia tetapi meskipun demikian, jumlahnya masih relatif rendah. Selain itu, disparitas dan persebaran jumlah sekolah yang tidak merata di berbagai kabupaten dan provinsi cukup buruk sehingga mengakibatkan tidak meratanya kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Studi ini akan mencoba menemukan aspek sekolah mana yang paling penting untuk meningkatkan angka partisipasi murni (APM) di Indonesia untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Panel dan metode regresinya adalah regresi fixed effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sekolah lebih signifikan mempengaruhi angka partisipasi murni (APM) dibandingkan dengan kualitas sekolah di tingkat kabupaten. Selain itu, sosial ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap angka partisipasi murni (APM) di tingkat kabupaten. Selain itu, tingkat partisipasi di daerah perkotaan lebih tinggi meskipun jumlah sekolah rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan daerah perdesaan.

---

In the opening statement of the 1945 Constitution, it has been explicitly stated that one of the goals of the Republic of Indonesia is to educate the nation’s life. One way to achieve this goal is through education. Where education is a human right of every citizen, which is very important for the success and sustainability of the development of a nation. The further elaboration of education is stated in the 1945 Constitution article 31, paragraph 1 which reads “Every citizen has the right to education”.The effort done by the government have improved mean years of schooling in Indonesia but despite this, the number is still relatively low. Furthermore, the disparity and unequal spread of number of schools in different districts and province is quite bad resulting unequal opportunity for children to achieve proper education. This study will try to find which aspect of school is the most important to increase net enrollment ratio (NER) in Indonesia in order to increase the mean years of schooling. The type of data that is used in this study is Panel and the regression method will be Fixed effect regression. The result shows that school availability is more significant in affecting net enrollment ratio (NER) compared to school quality at district level. Moreover, socioeconomic also do not have significant impact toward net enrollment ratio (NER) at district level.  Furthermore, the participation rate in urban areas is higher despite having less mean number of schools compared to rural areas."

"ABSTRAKTesis mi membahas pengembangan pendidikan melalui buku-buku pelajaran yangdigunakan pada sekolah dasar di Kyoto-shi pada zaman Meiji Tujuan danpenelitian mi adalah untuk memberikan pengetahuan mengenam sejarahmodernisasi dalam pendidikan di Jepang yang berawal dari zaman MeijiPenelitian im adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptmf Hasilpenelitian menjelaskan bahwa buku-buku yang digunakan pada pendidikansekolah dasar di Kyoto shi pada zaman Meiji dibagi menjadi tiga kelompokpendidikan pada masa transisi pendidikan yang mengarah kepada pendidikanBarat dan pendidikan untuk memngkatkan taraf hidup manusia Pembagiankelompok buku-buku pelajaran tersebut berdasarkan konsep jitsugaku.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the development of education through textbooks used inprimary schools in Kyoto shi in the Meiji era The objective of this thesis is todeepen our knowledge about the history of modernization in education in Japanwhich started from the Meiji era Using descriptive approach this thesis explainsthat the textbooks used in primary schools in Kyoto shi in the Meiji era can bedivided into three categories the transitional era the Western education and theeducation for a better life These categories are found by applying the concept ofjitsugaku on the textbooks.

---

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa...."