Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin?, (2) menghitung persentase salah sasaran dan besar uang BLT yang salah sasaran tersebut, (3) mengembangkan model untuk menentukan RT sangat miskin dalam Program PKH. Ide utama penelitian dalam tesis ini adalah bagaimana menghitung pengeluaran rumah t-rumah tangga miskin dari PSE 2005 (penerima Bantuan Langsung Tunai 2005) untuk memastikan apakah semua rumah tangga penerima BLT adalah benar-benar rumah tangga miskin, kemudian menghitung berapa besar kebocoran (leakage) dan jumlah rumah tangga PSE 2005 yang menurut model PMT sebenarnya bukan rumah tangga miskin, tapi menerima BLT. Penghitungan pengeluaran rumah tangga per kapita sebulan menggunakan tiga model PMT. Hasil penelitian ini memberi peluang untuk pemerintah merevitalisasi proses verifikasi dan penentuan targeting rumah tangga miskin penerima BLT pada tahun 2008. Sementara terkait dengan program PKH, pemerintah dapat memastikan pemberian bantuan kepada rumah yang benar-benar paling miskin dengan memerhatikan kemampuan ekonomi mereka. Lebih jauh, penelitian ini juga mendukung salah satu Laporan Kajian Bank Dunia (World Bank) tentang Pengeluaran Publik di Indonesia yang menyatakan bahwa efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor publik masih rendah serta penggunaan dana pemerintah daerah cenderung kurang tepat."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang berhasil melepaskan rumah tangga penerima manfaat PKH dari bantuan sosial (tergraduasi) dan merekomendasikan kebijakan publik berdasarkan temuan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan tersebut. Melalui metode analisis regresi logit dengan menggunakan data cross section Indonesian Family Life Surveys (IFLS) tahun 2014, penelitian ini menemukan bahwa variabel-variabel yang berkorelasi dengan kondisi tergraduasi penerima manfaat PKH antara lain adalah rumah tangga yang memiliki paling tidak satu anak yang mengenyam pendidikan SMA, partisipasi dalam kegiatan komunitas pemberdayaan kesejahteraan keluarga, usia kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, banyaknya anggota rumah tangga yang bekerja, dan ukuran rumah tangga atau banyaknya anggota rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pembuat kebijakan pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait dengan bantuan sosial yang mendorong keberlanjutan kesejahteraan penerima manfaat melalui beberapa program CCT yang lebih inklusif. Terkait dengan hal tersebut, diharapkan bantuan sosial PKH tidak hanya berfungsi dan dirancang untuk mengatasi kemiskinan dalam jangka pendek tetapi juga secara jangka panjang dan berkelanjutan.

---

Indonesia implements a direct This study aims to identify and analyze key factors that contribute to the successful graduation of beneficiary households from social assistance program PKH (Program Keluarga Harapan) and provide policy recommendations based on research findings related to factors influencing such success. Employing the logistic regression analysis method using cross-sectional data from the Indonesian Family Life Surveys (IFLS) of 2014, this research reveals that variables correlated with the graduation status of PKH beneficiaries include households with at least one child attending high school (SMA), engagement in community empowerment activities, the age and education level of the household head, the number of employed household members, and household size. These findings offer insights that can inform government policymakers when formulating policies pertaining to social assistance, encouraging the sustained well-being of beneficiaries through more inclusive Conditional Cash Transfer (CCT) programs. In this regard, it is hoped that PKH social assistance will not only function and be designed as a short-term solution to poverty but also a long-term and sustainable solution."

"Air transportation may be regarded as one of the safest modes of travel in modern times with the advancement of technology, however, there are still tendencies for huge corporations such as Boeing that fails to provide a safe and reliable product to be used by customer airlines in providing the utmost safety for its passengers. This is presented in the case of both the JT-610 and the ET-302 flight where the families and relatives of the victims of the deceased passengers pursued transnational litigation before the Northern District Court of Illinois outside of where the place of tort occurred and decide to take legal actions to seek high compensatory damages and more favorable award by initiating product liability and wrongful death lawsuits within the forum where the aircraft manufacturer resides and maintains its principal business. Although most cases settled amicably amongst themselves, there are also other issues dealt between the conflicting heirs such as in the case of Khan, with regards to the Northern District Court of Illinois having to decide issues of guardianship relating to the representation of a minor within the line of proceedings of a foreign court and as well as issues of different rules of intestacy coming from different legal systems that may dictate the apportionment of settlement proceeds arising out of a damage claim for torts.

---

Transportasi udara dapat dianggap sebagai salah satu moda transportasi paling aman di zaman modern dengan kemajuan teknologi, namun, masih ada kecenderungan perusahaan besar seperti Boeing yang gagal menyediakan produk yang aman dan dapat diandalkan untuk digunakan oleh maskapai penerbangan pelanggan dalam memberikan keamanan terbaik bagi para penumpangnya. Hal ini terlihat dalam kasus penerbangan JT-610 dan ET-302 di mana keluarga dan kerabat korban penumpang yang meninggal dunia mengajukan tuntutan secara transnasional di Pengadilan Distrik Utara Illinois di luar tempat terjadinya perbuatan melawan hukum dan memutuskan untuk mengambil langkah hukum untuk mendapatkan ganti rugi yang besar dengan mengajukan tuntutan tanggung jawab produk dan tuntutan kematian akibat kesalahan di dalam forum di mana produsen pesawat tersebut berada dan menjalankan bisnis utamanya. Meskipun sebagian besar kasus diselesaikan secara damai, ada juga isu-isu lain antara ahli waris yang bersengketa seperti dalam kasus Khan, yang mana Pengadilan Distrik Utara Illinois harus memutuskan masalah perwalian yang berkaitan dengan representasi anak di bawah umur dan juga masalah aturan waris yang berbeda yang berasal dari sistem hukum yang berbeda yang dapat mendikte pembagian hasil penyelesaian yang timbul dari klaim kerugian atas perbuatan melawan hukum."

"Program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi seluruh tenaga kerja ketika mengalami kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, kehilangan pekerjaan, bahkan kematian. Kota Bogor menunjukkan permasalahan utama dalam kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), yaitu rendahnya kepesertaan aktif dari total pekerja informal dan besarnya jumlah peserta berstatus non aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU di Kota Bogor belum berjalan optimal sesuai dengan kerangka konseptual pada analisis faktor isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan (content of policy), yaitu ditandai dengan kepesertaan aktif BPU masih jauh dari target yang telah ditetapkan, adapun strategi yang dilakukan nyatanya masih belum mampu meningkatkan kepesertaan BPU secara signifikan, peraturan daerah terkait program jaminan sosial ketenagakerjaan secara mayoritas hanya mengatur pekerja formal, peran Pemerintah Kota Bogor belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas kepesertaan BPU, serta adanya hambatan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi karena adanya ego sektoral dari dinas daerah terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja BPU.

---

The labor social security program is one of the efforts made by the government to protect all workers when workers experience work accidents, retirement, old age, job loss, and even death. City of Bogor shows the main problems in the participation of the labor social security program for Non-Wage Recipients (BPU) workers, which is the lack of active participation from the total number of informal workers and the large number of non active participants. This study aims to analyze the implementation of the labor social security program of BPU workers in the city of Bogor by using the theory of the policy implementation model of Merilee S. Grindle (1980). This study uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and document study. The results of the study shows that the implementation of the labor social security program for BPU workers in Bogor City has not run optimally, partly because the active participation of the BPU workers is still far from the target that has been set, the strategy that was carried out has not been able to increase the pasticipation of BPU workers significantly, the regional law on the labor social security program mostly only regulates the formal workers, the role of the City of Bogor's local government has not made a significant contribution in expanding BPU workers participation, there are also obstacles in coordination and communication due to sectoral egos from the regional offices on the implementation of the labor social security program for BPU workers."

"Skripsi ini membahas tentang gambaran pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua asuh terhadap penerima manfaat di PSBR Bambu Apus serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengasuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan pelaksanaan pengasuhan di PSBR Bambu Apus dilakukan melalui pemberian kebutuhan dasar (pengasuhan secara fisik) dan pengasuhan secara emosional. Adapun kendala dalam pelaksanaan pengasuhan ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan fasilitas, serta kurangnya pemahaman pengasuhan oleh orang tua asuh di PSBR Bambu Apus.

---

This thesis discuses about the process of parenting by foster parents to the beneficiaries of PSBR Bambu Apus, and the constraints that encountered in implementation of parenting. This research uses a qualitative approach and descriptive research method. The results illustrate the implementation of parenting in PSBR Bambu Apus through provide the basic needs (physical parenting) and emotional parenting. Then the constraints in the implementation of parenting in PSBR Bambu Apus include lack of human resources, limitations of facilities, and lack of knowledge about parenting by foster parents in PSBR Bambu Apus."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran ketersediaan obat Program Rujuk Balik di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan Cabang Depok Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan sistem, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Input dalam penelitian ini adalah sumber daya manusia, ketersediaan dana, ketersediaan data, sarana dan prasarana, dan kebijakan, sedangkan prosesnya mengadopsi siklus manajemen logistik, yaitu perencanaan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan.Hasil penelitian ini menunjukkan terjadi masalah pada unsur input yaitu sumber daya manusia dan ketersediaan dana, serta masalah pada unsur proses yaitu perencanaan dan pengadaan. Hal tersebut menyebabkan terjadinya masalah pada output yaitu berupa tidak tersedianya beberapa obat PRB di Apotek Jejaring BPJS Kesehatan. Peneliti menyarankan BPJS Kesehatan mendorong Kementerian Kesehatan agar Apotek dapat melakukan pengadaan melalui e-katalog.

---

The purpose of this research is to determine the drugs availability of Back Referral Program BPJS Kesehatan in Depok year of 2017. This research used system approach and qualitative method, data collectinon is done through in depth interviews, observation, and documents analysis. The Input in this research are human resource, fund availability, data availability, facilities, and policy. The process in this research are planning, budgeting, procurement, storage, distribution, maintenance, and elimination.

Result of this study found that there are problems in human resources, fund availability, planning, and procurement. That problems caused some the drugs of Back Referral Program is not available at the Pharmacies. Researcher suggest that BPJS Kesehatan encourage tha Ministry of Health so that the Pharmacies can do procurement by e catalogue."

"Layanan aplikasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah aplikasi layanan milik lembaga publik yang menyelenggarakan perlindungan jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan. Aplikasi ini telah mengalami transformasi yang semula hanya menyediakan informasi terkait program, kemudian menyediakan pengajuan manfaat klaim. Pada maret 2022, ulasan pengguna dari App Store memberikan peringkat 1,5 dan melalui Google Play Store dengan peringkat 4,4 kemudian meningkat menjadi 4,7 pada maret 2023. Sementara itu, pengaduan dan permintaan informasi layanan aplikasi pada tahun 2022 menempati urutan kedua tertinggi, masing-masing 65% dan 5%. Dampak keluhan menyebabkan keterlambatan proses layanan, tingginya trafik keluhan, dan penurunan nilai kepuasan peserta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan usability evaluation aplikasi dari sisi pengguna dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini berfokus pada efektivitas, produktivitas, keamanan, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, dengan menggunakan instrumen User Experience Questioner, Task Scenario, dan Post Test Interview. Temuan menunjukkan pengguna mengalami masalah antarmuka, navigasi, kejelasan informasi, dan masalah fungsionalitas. Aplikasi memerlukan perbaikan navigasi dan interaksi antarmuka, konsistensi desain tampilan, notifikasi, dan pedoman penggunaan. Rekomendasi bertujuan menyesuaikan antarmuka dan fungsionalitas memenuhi kebutuhan pengguna, memberikan pengalaman memuaskan dan mempersingkat proses layanan. Organisasi dapat menggunakan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas layanan jaminan sosial tenaga kerja pada lembaga publik.

---

The worker’s social security application is a service application belonging to a public institution that organizes social security protection in the field of employment. This application has undergone a transformation that initially only provided information related to the program, then provided submission of claim benefits. In March 2022, user reviews from the app store gave a rating of 1.5 and through the Google Play store with a rating of 4.4 then increased to 4.7 in March 2023. Meanwhile, complaints and requests for app service information in 2022 ranked second highest, at 65% and 5% respectively. The impact of complaints causes delays in the service process, high complaint traffic, and a decrease in participant satisfaction scores. This research aims to conduct a usability evaluation of the application from the user side and provide recommendations for improvement. This research focuses on effectiveness, productivity, security, and user satisfaction. This research method uses a mixed method approach, using the user experience questionnaire, task scenario, and post-test interview instruments. The findings show the user's experience interface, navigation, information clarity, and functionality issues. The application requires improvements to navigation and interface interaction, consistency of display design, notifications, and usage guidelines. Recommendations aim to adjust the interface and functionality to meet user needs, provide a satisfying experience, and shorten the service process. Organizations can use this research to improve the quality of labor and social security services in public institutions.

"

"Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama.

---

Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class."

"Dalam upaya mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, dilakukan program reforma agraria yang mencakup penataan aset dan penataan akses. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas program reforma agraria, diintegrasikan model penataan aset dan penataan akses di lokasi yang sama. Sebagai percontohan, implementasi Kampung Reforma Agraria (KRA) pertama diwujudkan di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dengan membagikan tanah kepada 225 subjek. Namun, setelah lima tahun pelaksanaan reforma agraria berjalan, masih ada sejumlah subjek yang belum menempati lokasi KRA. Hal tersebut mengindikasikan adanya keengganan sebagian subjek untuk tinggal di lokasi yang sudah ditetapkan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis profil dan karakteristik tempat tinggal subjek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang belum menempati tanah yang sudah diberikan di KRA dan pengaruh kedua hal tersebut terhadap preferensi spasial mereka terkait kebijakan Reforma Agraria. Dengan mewawancarai sejumlah 23 subjek TORA yang belum menempati lokasi TORA dalam kondisi belum melakukan peralihan hak atas tanahnya, diketahui bahwa sebesar 52,5% menyatakan ingin berpindah ke KRA sedangkan 47.5% sisanya tidak ingin menempati tanahnya di KRA. Berdasarkan analisis karakteristik fisik tempat tinggal subjek TORA, jarak fisik dari tempat tinggal subjek saat ini ke KRA dan tingkat kerawanan banjir tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap preferensi mereka. Preferensi spasial subjek untuk memilih antara tempat tinggalnya saat ini atau lokasi barunya di KRA cenderung dipengaruhi oleh karakteristik non fisik tempat tinggalnya dan juga status hukum tanahnya yang dimiliki saat ini. Subjek yang sudah memiliki tanah dan tinggal dengan satu KK dalam satu rumah cenderung memilih menetap di lokasi yang sudah ditempatinya sejak lama karena adanya keterikatan dengan tempat tinggalnya. Sedangkan subjek yang saat ini berstatus menumpang dan yang tinggal dengan lebih dari satu KK dalam satu rumah cenderung memilih untuk menempati tanahnya di KRA karena perasaan tidak nyaman akan keterbatasan kontrol terhadap ruang dalam huniannya.

---

An agrarian reform program encompassing asset and access arrangement was implemented to address the inequality in land ownership. Furthermore, asset and access arrangements are integrated in the same location to increase the effectiveness of the agrarian reform program. The first Kampung Reforma Agraria (KRA) implemented the pilot project in Mekarsari Village, Panimbang District, Pandeglang Regency, by distributing land to 225 subjects. However, after five years of implementing agrarian reform, some subjects still have not occupied KRA locations. This condition indicates the reluctance of some subjects to live in the designated location. This research aims to analyze the profile and characteristics of the residences of Land Objects of Agrarian Reform (TORA) subjects who have not yet occupied the land granted in the KRA and how these two factors influence their spatial preferences regarding agrarian reform policies. By interviewing 23 TORA subjects who had yet to occupy the TORA location and transfer their land rights, the results show that 52.5% wanted to move to KRA. In contrast, 47.5% did not want to occupy their land in KRA. Based on the analysis of the physical characteristics of TORA subjects' residences, the physical distance from the subjects' current residence to the KRA and the level of flood vulnerability did not exert a significant influence on their preferences. The non-physical characteristics of their residences, as well as the legal status of the land they currently own, appear to influence the spatial preferences of the subjects in choosing between their current residence and a new location in the KRA. Subjects who already own land and live with one family in one house tend to opt to settle in the location they have occupied for a long time due to their attachment to their current residence. In contrast, subjects with boarding status who live with more than one family member in one house tend to choose to occupy their land in the KRA, driven by their discomfort with the limited control over space in their current residence."

"Skripsi ini membahas tentang ketepatan sasaran dalam Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu bantuan sosial yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi ibu dan anak. Penulis menganalisa fenomena exclusivity, yaitu rumah tangga yang layak namun tidak menerima PKH dan inclusivity, yaitu rumah tangga yang tidak layak namun menerima PKH, serta membedah bagaimana karakteristik rumah tangga yang ter-exclude dan ter-include dari PKH tersebut. Standar kelayakan rumah tangga berdasarkan karakteristik rumah tangga sangat miskin dari Badan Pusat Statistik. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data Program Pendataan Perlindungan Sosial Tahun 2011. Hasil penelitian ini adalah Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya tepat sasaran.

---

This thesis is about the appropriateness of targeting the Hopeful Family Program, better known as Program Keluarga Harapan (PKH). This is a Government program aimed at providing social assistance to very poor households in order to improve the human resource quality of mothers and children. Eligibility is based on the definition of very poor households used by the Indonesian National Statistics Board (Badan Pusat Statistik). This study examines the phenomena of exclusivity and inclusivity when poverty is measured according to a wealth index developed by Filmer and Pritchett (2001). Whereas exclusivity refers to households which are eligible for but are not beneficiaries of the program while inclusivity refers to those households which should not be eligible but nevertheless receive program benefits. In addition, the study further assesses relevant demographic and social characteristics of households excluded and included in the program. This is a quantitative study that relies on data compiled for the Social Protection Program in 2011 and it shows that program targeting has not been fully effective."