Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil saat ini telah sesuai peraturan perundang-undangan, meskipun perlu penyempurnaan. Dari penelitian diketahui pula bahwa bentuk yang lazim di dunia internasional antara lain konsesi, kontrak jasa dan kontrak bagi hasil. Berdasarkan pengalaman sejarah, praktek internasional serta kesesuaian kondisi negara, maka bentuk yang ideal bagi Indonesia adalah kontrak bagi hasil (tidak berubah).

---

The discourse to change production sharing contract has encouraged a research to determine of ideal oil and gas downstream contract in Indonesia. By normatif legal research, do analyze data, and compare the former types and practices in other countries. The research results that production sharing contract regulation has subjected to laws, but need more improvement. The research shows that many types of contract applied in other countries i.e concession, service contract and production sharing contract. Based on history, international practices and condition of our country, the ideal type of oil and gas downstream contract is producton sharing contract (not change)."

"Tulisan ini mengomparasikan dua skema Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, yakni Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery dan Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split. Tulisan ini juga menganalisis bagaimana penerapan asas keseimbangan serta aspek-aspek dalam hukum perjanjian terpenuhi di dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Tulisan ini disusun dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Skema ini hadir sebagai upaya Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengurusan kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split, tidak ada lagi komponen pengembalian biaya operasi yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor. Padahal, hal tersebut kerap dianggap sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery. Dalam skema Gross Split, Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan asas keseimbangan melalui pemotongan birokrasi, persentase split yang lebih menguntungkan bagi kontraktor jika dibandingkan dengan skema Cost Recovery, ketentuan mengenai komponen variabel dan progresif, tambahan split dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai nilai keekonomian tertentu, serta pemberian insentif pajak untuk menarik minat investor.

---

This writing compares two schemes of Production Sharing Contracts for Oil and Gas in Indonesia, namely the Contract with Cost Recovery scheme and the Contract with Gross Split scheme. It also analyzes how the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled within the Contract with Gross Split scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of the natural resources of oil and gas in Indonesia, with the goal of enhancing efficiency to attract investor interest in investing in upstream oil and gas activities. In the Contract with Gross Split scheme, there is no longer a component of operational cost recovery paid by the government to the contractors. However, this component is often considered a fulfillment of the balance principle in the Contract with Cost Recovery scheme. In the Gross Split scheme, the government seeks to achieve balance through bureaucracy cutting, a more favorable percentage split for the contractors compared to the Cost Recovery scheme, provisions regarding variable and progressive components, additional splits in the event of field commercialization not reaching a certain economic value, and providing tax incentives to attract investor interest."

"Dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam penggunaan bandwidth global, mendorong kebutuhan akan kecepatan internet yang terus meningkat. Penelitian ini berfokus pada perancangan jaringan FTTx dengan konfigurasi TWDM-PON yang memiliki data rate asimetris 64 Gbps downstream dan 50 Gbps upstream untuk aplikasi di daerah industri. Desain TWDM-PON ini menggunakan protokol data rate asimetris dengan rasio splitter 1:64, empat kanal spektrum berbeda, dan jarak minimal 40 km. Studi ini menganalisis pengaruh berbagai variabel pada kualitas transmisi jaringan optik pasif. Rangkaian dirancang atas dasar standar ITU G.989.1 yang diimprovisasi pada tingkat data rate dan disimulasikan menggunakan aplikasi Optisystem. Hasil simulasi dibandingkan dan divalidasi dengan literatur terkait. Pengolahan data meliputi pencatatan, pemetaan, dan analisis data dengan fokus pada faktor Q maksimum. Jenis modulasi adalah variabel penting dalam PON, dan target spesifikasi faktor Q minimum tercapai, dengan beberapa percobaan melebihi angka 25.

---

In the last five years, there has been a significant increase in global bandwidth usage, driving the need for continuously increasing internet speeds. This research focuses on designing an FTTx network with a TWDM-PON configuration featuring an asymmetric data rate of 64 Gbps downstream and 50 Gbps upstream for industrial area applications. This TWDM-PON design employs an asymmetric data rate protocol with a 1:64 splitter ratio, four different spectral channels, and a minimum distance of 40 km. The study analyzes the impact of various variabels on the transmission quality of the passive optical network. The network design designed based on ITU G.989.1 standard and simulated using Optisystem application. Simulation results are compared and validated with related literature. Data processing includes recording, mapping, and analyzing data with a focus on the maximum Q-Factor. Modulation is a critical variabel in PON, and the target specification of the minimum Q-Factor is achieved, with some experiments exceeding a Q-Factor of 25."

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus Perjanjian Operasi Bersama antara X dan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Operasi Bersama ini sudah adil bagi para pihak. Namun, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis is focusing on Joint Operating Agreement in the upstream oil and gas bussines activities in Indonesia, case study on Joint Operating Agreement between X and Y. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that the clauses of rights and duties are fair enough for the parties. But, the clauses of procurement of goods and services are inappropriate with the freedom of contract."

"Keputusan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi komoditas nikel menimbulkan resistensi domestik maupun internasional. Meskipun demikian, kebijakan hilirisasi telah menghasilkan peningkatan pada ekspor produk turunan nikel. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan mendeskripsikan peran pemerintah Indonesia dalam meningkatkan partisipasi rantai nilai global komoditas nikel serta memetakan resistensi domestik maupun internasional yang muncul. Memanfaatkan konsep upgrading dan governance dalam rantai nilai global. Studi ini menemukan empat bentuk peningkatan partisipasi dan empat jenis peran pemerintah. Bentuk peningkatan partisipasi secara produk, proses, fungsi, dan sektoral. Sementara, peranan pemerintah antara lain sebagai fasilitator, regulator, produsen, dan konsumen dalam mendukung kebijakan hilirisasi. Selain itu, kebijakan hilirisasi nikel memicu gugatan dari negara Uni Eropa, dan investasi dari Cina, Jepang, Korea Selatan, serta pengusaha domestik.

---

The decision of the Indonesian government to downstream nickel commodities has reacted to domestic and international resistance. However, the downstream policy has been increasing nickel derivative product exports. This study aims to explain and describe the role of the Indonesian government in upgrading nickel commodities in the global supply chain and mapping the rise of domestic and international resistance. Adopted the concept of upgrading and governance in global value chains. This study found four forms of upgrading and four types of government roles. The form of upgrading is in products, processes, functions, and sectors. Meanwhile, the role of government includes being a facilitator, regulator, producer, and consumer in supporting downstream policies. In addition, the nickel downstream policy has been disputed by the European Union in WTO and generated investment from Cina, Japan, South Korea, and domestic players."

"Salah satu bentuk pengelolaan limpasan permukaan secara off stream adalah pendekatan Low Impact Development (LID). Di daerah hulu LID umumnya diterapkan secara off stream. Penerapan LID ini dapat menimbulkan ketidakadilan. Masyarakat hulu seakan dipojokkan untuk mengeluarkan biaya (cost), agar masyarakat hilir yang mendapatkan manfaat (benefit) dalam bentuk tidak kebanjiran. Untuk menghindari hal ini, wajar bila masyarakat hulu mendapat kompensasi sedemikian rupa, dimana sumber dana kompensasi berasal dari daerah hilir, sehingga terjadi subsidi silang. Karakteristik dari pemilihan kompensasi tergantung dari skala penerapan LID. Skala ini dapat dibagi dalam tiga tingkatan yaitu rumah tangga, komunal dan wilayah. Penentuan bentuk kompensasi selain sumur resapan untuk rumah tangga belum ada penelitiannya. Tingkat kesediaan masyarakat dan bentuk kompensasi ditinjau berdasarkan kesediaan masyarakat berpartisipasi baik individu maupun komunal, dan bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat. Kesediaan masyarakat secara individu dibagi dalam tiga kategori berdasarkan luas lahan yang dimiliki. Penentuan lokasi didasarkan atas dua faktor, pertama : berdasarkan konsep regional groundwater, daerah resapan untuk kota Jakarta mulai dari Kota Depok sampai Puncak dan Cianjur. Faktor kedua : UU No. 15 Tahun 1999 (Depok menjadi daerah TK II) menetapkan Depok sebagai daerah penyangga Jakarta dengan fungsi sebagai daerah resapan dan konservasi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan di Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tingkat kesediaan masyarakat berpartisipasi secara individu dalam bentuk penyediaan lahan dan dana pada setiap kategori tidak sama, karena kesediaan berpatisipasi secara individu sangat tergantung kepada faktor lahan dan dana yang dimiliki. Sementara tingkat kesediaan partisipasi secara komunal cukup tinggi, karena responden menganggap pelaksanaan secara komunal efektif. Bentuk kompensasi yang diinginkan masyarakat secara individu adalah konsekuensi teknis, sementara secara komunal adalah reward. Disimpulkan bahwa masyarakat sudah menyadari bahwa pelaksanaan penanggulangan banjir tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Bentuk tanggung jawab responden dapat dilihat dari kesediaan responden berpartisipasi dalam penanggulangan banjir, walaupun manfaat utama tidak dinikmati. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pembuat kebijakan (decision maker) dalam membuat kebijakan pelaksanaan penanggulangan banjir yang mengikutsertakan peran masyarakat.

---

This study aimed to determine whether The most recent concept in managing surface runoff is Low Impact Development (LID). On the upstream area of watershed LID is commonly manifestated as an off stream measure in which it?s intensely use residential land or resources. The upstream resident is forced to pay the cost, for the save of downstream resident benefit such as flood free neighborhood. To avoid this unjust situation, it seems pretty fair if the upstream resident received compensation subsidized by downstream resident. It is found that the member of study that adress this issue is still rarely limited. In this study the willingness to participate is analysed based on the individually and as a member of it is communal, classified based on the size their land. Selection of study area is based on 2 factors. The first : the regional groundwater concept, dictate that recharging zone of Jakarta, is starts from Depok City to Puncak and Cianjur Region. The second : UU No.15 1999 stipulate that Depok as recharging zone and conservation area. As such the survey is conducted on Depok City, Kecamatan Sukmajaya (Kelurahan Sukmajaya, Abadijaya, Mekarjaya) The result shows that willingness to participate individually by providing space in their yard and budget, in every category, is depend on the land size and their social welfare level. Communal participation rate is a high since the believed it is more effective. The compensations are expected by individuals in the form of technical necessities, while communal the group expects rewards. It is concluded that the society is already aware that flood prevention actions is not the government?s responsibility only but also theirs.The participant eagerness to take responsible is shown by their enthusiasm to participate even they do not get the benefit directly.This finding expected to be considered by the decision-makers in developing flooding prevention regulations."

"Metode Penelitian yang dipergunakan dalam karyatulis ini adalah metode penelitian normatif yangdikombinasikan dengan penelitian lapangan. Demam emasmulai melanda Indonesia sejak tahun 1976 dimana hargaminyak sebagai sumber utama devisa negara mulai turundalam pasaran Interna-Sional. Usaha pertambangan emas inimembutuhkan modal yang besar, keahlian dan teknologi yangtinggi. Oleh karena itu sampai saat ini kerjasama denganpihak asing yang berpengalaman dianggap sebagai suatujalan yang terbaik. Sampai saat ini jenis kontrak yangdipergunakan adalah kontrak karya. Kontrak karya dalambidang pertambangan emas adalah suatu perjanjian dimanapara pihaknya terdiri dari pemerintah Indonesia(Departemen Pertambangan Umum) dan Kontraktor. Hubunganyang ada adalah hubungan kooperasi atau pember-ian kuasasesuai pasal 1792 BW. Kontraktor terdiri dari pihakpribumi, sebagai pemilik kuasa pertambangan dan pihakasing sebagai pemilik modal dan teknologi. Dengan adanya unsur asing maka kontrak karya. dapat juga dimasukkan dalamjenis kontrak penanaman modal asing. Apabila dihubungkandengan teori perikatan Hukum Perdata Barat maka kontrakkarya termasuk dalam perjanjian tak bernama karena tidakdiatur oleh Undang-undang. Jadi bentuk kontrak karya inididasarkan pada kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal1338 BW.

---

"

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengungkapkanmasalah-masalah yang panting sehuDungan dengan kontrakrumah, khususnya masalah-masalah hukumnya.Metode yang dipakai dalam menulis skripsi ini adalah, metode penelitian berupa pengamatan, data kepustakaandan juga menggunakan metode wawancara.Masalah yang mungkin timbul dari soal kontrak rumahialah masalah wanprestasi, misalnya pengontrak tidak manpergi walau masa kontrak telah berakhir. Juga masalah buktiyang berupa tulisan.Didalam skripsi inipun diungkap cars penyelesaian sengketa,prosesnya yang dapat ditempuh dengan cepat.Disamping itu juga dibahas mengenai kewenangan Dinas perumahandisatu pihak, dan Pengadilan Negeri dilain pihak,Karena yang dibahas adalah rumah kontrak yang adadi Jakarta tentunya . Pembahasan mengenai Peraturan-peraturanDaerah yang relevan dengan masalah rumah kontrak menjadipenting sekali. Juga bahasan mengenai peraturan perumahanyang berlaku seluruh Indonesia, diungkap di skripsiini, khususnya yang berkaitan dengan rumah kontrak saja

---

"

"Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia."