Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan. Kajian Infrastruktur Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan ini mengacu kepada Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 301 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib bertujuan untuk mendapatkan persepsi kesiapan stakeholder dalam hal ini Badan Standardisasi Nasional, Laboratorium Penguji, Lembaga Sertifikasi Produk, Regulator/Kementerian Kesehatan, Pabrik Alat Kesehatan, Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta sebelum draft pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan RI. Dihasilkan suatu usulan berupa pedoman teknis pemberlakuan SNI alat kesehatan. Metode. Menggunakan kerangka konsep yang dijabarkan dalam rancangan penelitian berupa post test onlym tanpa control dengan jenis penelitian secara kualitatif dengan definisi operasional yang berisi pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada stakeholder sebagai subjek penelitaan untuk pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam menggunakan formulir sebagai instrumen penelitian kemudiaan data diolah, dikelompokkan, dianalisis dengan interprestasi, triangulasi dan flow chart kemudian dibahas dengan bembandingkan hasil penelitian dengan kepustakaan. Hasil. Penelitian menunjukkan bahwa pedoman teknis tentang Pemberlakuan SNI alat Kesehatan segera dirumuskan oleh Kementerian Kesehatan dimulai dari peralatan yang berteknologi sederhana sampai sedang dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan manfaat (safety, quality, efficacy) alat kesehatan impor dan ekspor yang beredar di Indonesia. Usulan Pedoman Teknis tentang Pemberlakuan SNI Alat Kesehatan dengan memperhatikan ketersedian Lembaga Penilaian Kesesuaian seperti Laboratorium Uji Produk Lingkup Alat Kesehatan yang terakreditasi dan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Alat Kesehatan yang terakreditasi.

---

The Infrastructure Study of Medical Device Indonesia National Standardization (SNI) Application referred to National Standardization Guidance (PSN) No.301 on Indonesia National Standardization application mandatory in order to get perception of stakeholder preparation such as National Standardization Agency of Indonesia, Testing Laboratory of medical device product, Product Certification Institution, Regulator/Ministry of Health, Domestic Manufacture of Medical Device, Government Hospital, Private Hospital before Technical Guidance draft of Medical Device SNI application is formulated by Ministry of Health. Draft proposal of technical guidance of medical device SNI application is produced.

Method. Using concept frame which is described in research design such as post test only without control with research kind qualitatively by operational definition contain research questions which directed to stakeholder as research subject for collecting data through documentation study and interview using form as study instrument and than the data is grouped, analyzed by interpretations, triangulation and flow chart after that discussed by comparative the result of research by library.

Result. The research showing that technical guidance of medical device SNI application must be formulated directly by Ministry of Health be began from simple to middle technology in order to make sure the safety, quality and efficacy import and export medical device that distributed in Indonesia. The proposal of technical guidance of medical device SNI application by paying attention about the supply of the available compatibility assessment institution such as accredited medical device scope product test laboratory and accredited medical device scope product certification institution."

"Dasar pemberlakuan standar wajib Helm ber-SNI adalah Permen Perindustrian RI No.40/M-IND/PER/4/2009 tentang Perubahan Atas PermenPerindustrian Nomor 40/M-IND/PER/6/2008 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib. Dalam proses formulasi suatu kebijakan, pemerintah sebelumnya mengidentifikasi terhadap permasalahan yang terjadi. Setelah melakukan identifikasi masalah, pemerintah akan melakukan tahapan-tahapan dalam membuat sebuah kebijakan. Berdasarkan data yang didapat dan permasalahan lalu lintas yang dihadapi masyarakat khususnya pada pengendara sepeda motor. Penelitian ini bertujuan untuk 1.) Menggambarkan latar belakang kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi penegndara kendaraan bermotor roda dua. 2. Menganalisis proses formulasi kebijakan pemberlakuan wajib SNI helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua. Berdasarkan pendekatan penelitian, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini data yang akan digunakan oleh peneliti sebagai penunjang bagi pembahasan yang akan dilakukan bersifat kualitatif. Peneliti menggambarkan tentang proses yang terjadi dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Data tersebut dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan permasalahan yang ditulis peneliti, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku literatur atau data kepustakaan serta produk hukum yang dikeluarkan terkait SNI helm. Dengan pendekatan kualitatif dapat diungkap fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatarbelakanginya kebijakan tersebut. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha menggambarkan atau menjelaskan mengenai permasalahan penelitian ini sampai dibentuknya peraturan wajib helm SNI."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas pengaruh pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia dengan analisis ekonometrika menggunakan data deret waktu pada periode tahun 2000-2010. Varibel terikat yang digunakan adalah jumlah impor ban dan variabel-variabel bebasnya adalah PDB riil, kurs riil dan dummy pemberlakuan wajib SNI Ban. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemberlakuan wajib SNI Ban Mobil Penumpang dan Truk Ringan terhadap impor ban mobil penumpang dan truk ringan Indonesia.

---

Abstract

This study discusses the influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import with econometric analysis using time series data in the period 2000-2010. Dependent variable used is the number of tyre import and the independent variables are real GDP, real exchange rate and the dummy implementation of mandatory SNI for tyre. The results of this study indicate that there is a positive influence of the implementation of mandatory SNI for passenger car and light truck tyre on Indonesian passenger car and light truck tyre import."

"Penelitian ini membahas bagaimana pesan Peningkatan Penerapan SNI dalam konten web BSN dibaca dan dimaknai oleh khalayak di lingkungan PT Rusli Vinilon Sakti. Menurut Stuart Hall, makna pesan yang disampaikan ke khalayak tidak memberikan jaminan akan dimaknai sama oleh khalayaknya. Khalayak belum tentu akan dominan dengan apa yang dimaksud oleh si pembuat pesan. Khalayak bisa bertindak negotiable atau bahkan oppositional terhadap maksud pesan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kebaruan sangat mempengaruhi persepsi; perbedaan makna oleh khalayak dilatarbelakangi oleh perbedaan jabatan pekerjaan dan pengalaman di bidang standardisasi.

---

This study discusses how the message of SNI Application Enhancement in the BSN web content was read and interpreted by audiences in the PT Rusli Vinilon Sakti. According to Stuart Hall, the meaning of the message that was delivered to the audience does not guarantee the same that will be interpreted by the audience. The audience will be not necessarily dominant in what is meant by the creator of the message. People will be able to act negotiable or even oppositional to the purpose of the message. The research results showed that the novelty point greatly affect the perception and the difference in meaning by the audience that motivated by differences in job title and experience in the field of standardization."

"Packaged Drinking Water (AMDK) is a type of industrial products that has been well-known in Indonesia and has even become a potential export commodity. Good market condition and good prospect for AMDK industry have invited many investors to take part in this business. This has made AMDK industry develop rapidly. In line with such development, in order to make the product competitive in the market and also to be able to protect consumers, the technical requirements of AMDK industry needs to be well observed so that the product is safe to be consumed. To support such things, it is urgent that AMDK industry implement the imposed quality standard. AMDK companies operating in West Sumatra also have to do the same thing. However, in practice, many problems and violations in the implementation of such requirements can be found.This research is aimed at making clear of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, in order to lind out factors that can hinder the implementation of such SNI policies. The research method applied was qualitative descriptive which was based on explanations, that technically focusing attention on phenomena of the factual implementation of the compulsory SNI imposed on AMDK companies operating in West Sumatra.The research found that the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra has been implemented but not optimally, as indicated by some violations of the implementation of the compulsory Indonesian National Standard (SNI) imposed on AMDK companies operating in West Sumatra, i.e. there are still unregistered products sold in the market and the faking of products. Obedience and responsibility of the AMDK companies in West Sumatra is still low because optimal law enforcement and control have not been carried out by local officials who have authorization to follow up violations. While the aspect of context of policy shows that the compulsory SNI for AMDK is facing the fact of unlatch between the data of AMDK companies found in the tield and the data of AMDK companies registered at related regional offices that causes problems because the implementation of the compulsory SNI for AMDK, anyhow, involves regional level officials. The possible factors that can influence the implementation of the compulsory SNI on AMDK operating in West Sumatra, among others: coordination, obedience and responsibility of the AMDK companies, characteristics of institutions, roles and functions in implementing the policies of the compulsory SNI for AMDK.The rules mentioned in the lndustry and Trade Ministers Decision Number 705/MPP/Kep/11/2003 on Technical Requirements for Packaged Drinking Water and its trade should be well implemented by the related regional and local officials because the decision of the minister can be used as a reference in giving guidance to AMDK companies. To realize this, socialization is needed to be carried out by national level related ofiices to regional and local ofhcials so that there will be no more misunderstandings on the contents, goals and purposes of such policies. For that, capability improvement of the oflicials in charge of guiding industrial and trading sectors needs to be done by carrying out technical and managerial courses and trainings as well as through completion of supporting means. To make the controlling tasks easy to carry out by related offices, SNI number for each industry needs different code, so that violation of the use of SNI can be traced quickly. Continuous campaign and socialization on product standardization is expected to be carried out by regional government in order to improve the perception of West Sumatra people on products that have SNI."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh SNI Ban terhadap ekspor ban Indonesia pada negara tujuan. Pengaruh ini ditentukan oleh apakah SNI Ban berlaku lebih dulu daripada standar negara tujuan dan sebaliknya serta waktu ketika SNI Ban dan standar negara tujuan sudah berlaku. Analisis dilakukan dengan menggunakan data dari 41 negara dalam 17 tahun dan diestimasi dengan model fixed effect. Hasilnya, pemberlakuan SNI Ban tidak mempengaruhi ban mobil penumpang dan truk ringan, meningkatkan ekspor ban sepeda motor dan menurunkan ekspor ban truk dan bus. Hal ini karena dampak SNI Ban tergantung kepada sumber acuan pembuatan SNI Ban tersebut dan permintaan dalam negeri.

---

This paper analyses the effect of SNI Tyre on Indonesian trade. These effects depend on whether SNI Tyre come into force before trade partners tyre standard and vice versa and also if SNI Tyre and trade partners tyre standard already into force at the same period. The analysis conducted using data from 41 countries in 17 years and estimated using fixed effect model. As results, SNI Tyre is not affecting export on motor cars and light truck, promoting export on motorcycle tyre and showing negative sign on truck and buses tyre. These differences occur because the effect of SNI Tyre depends on SNI Tyre references and domestic demand."