Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"A professional teacher is a yearned - for personnel in terms of creating qualified human resource for the Indonesian development. The government accomplished the yearning by the program of teacher certification that is aimed at specifying teacher appropriateness to become a teaching agent , increasing the quality of education success and teachers status, promote teachers professionalism and properity. In order to get a certificate the teacher has to possess academic qualification at least of bachelor or fourth diploma degree and has competency to realize the national education goal. In order to get the certificate the teacher has to pass the certification test as shown by various documents in the set of portfolio. Many people are skeptical towards the certification accomplishment because of the practices of corruption activities for the purpose of obtaining a piece of magical certificate that should be used to get the increase of teacher quality and income. This article is to spotlight numerous difficulties and barriers faced by the teachers in fulfilling the demand of portfolio so that the teacher certificate could become an aspiration that would be accomplished or on the contrary it would be nothing other than a dream because of the impossibility to fulfill the certification demands."

"Dalam aktifitas perdagangan, baik berupa aktifitas ekspor/impor atau perdagangan domestik, kebutuhan akan proses sertifikasi merupakan suatu keharusan. Proses sertifikasi bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa produk yang diperdagangkan sesuai dengan kriteria atau standar yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria atau standar tersebut dapat berupa informasi mengenai kualitas, kuantitas, dimensi atau informasi lain yang menjelaskan mengenai kondisi produk bersangkutan.Permasalahan timbul ketika suatu perusahaan yang melakukan proses sertifikasi, dituntut untuk melakukan proses sertifikasi secara lebih cepat. Umumnya hal ini disebabkan karena perusahaan konsumen memberikan tenggat waktu (date line) kepada perusahaan produsen dalam memenuhi pesanannya. Sementara dipihak lain, karena keberadaan kendala tertemu, perusahaan produsen hanya dapat memenuhi pesanan dari perusahaan konsumen menjelang batas waktu yang telah ditentukan.Untuk mempercepat proses sertifikasi yang sekarang berlaku, tentunya diperlukan suatu analisa yang bersifat logis dan sistematis terhadap proses sertifikasi tersebut. Dengan melakukan analisa tersebut, akan dihasilkan suatu perbaikan pada proses sertifikasi sekarang. Sehingga, pada akhirnya akan dihasilkan suatu proses sertifikasi yang lebih baik.Pengembangan proses sertifikasi yang lebih baik dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap proses sertifikasi sekarang menggunakan metode sembilan pendekatan analisa operasi utama (the nine primary Operation analysis approaches) dan metode SMED (Single Minute Exchange of Dies).Analisa ini hanya dimungkinkan jika keseluruhan data dan informasi seputar pross sertifikasi sekarang, telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. Untuk melakukan pengumpulan dan penyusunan data dan informasi tentang proses sertifi kasi sekarang dapat dilakukan dengan menggunakan alat bantu (room) berupa diagram alir (flow chart) dan diagram proses (process chart)."

"Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kualitatif deskriptif, dengan tujuan untuk melihat Analisa Langkah-Iangkah Pencapaian Sertifikasi ISO 14001 Klinik PT MONAGRO KIMIA dan kliniknya pada tahun 1998" di Kawasan industri Manis, Desa Jatake, Kecamatan Jatiuwung, Tangerang. Dalam Kesimpulan yang didapat ditemukan bahwa secara umum Klinik PTMK ini sudah melakukan langkah-langkah yang dalam upaya pencapaian standar Prosedur ISO 14001 sehingga dapt memenuhi kebutuhan kelengkapan sertifikasi 1SO14001. Disarankan bagi Klinik ini agar terus melakukan perbaikan berkelanjutan, termasuk bila perlu melengkapi personel pada manajer Sumber Daya Manusianya untuk membuat program ini menjadi tujuan menyeluruh ke seluruh cabang di bagian negara Indonesia lainnya dan dapat dijadikan bahan referensi bagi Klinik kecil pelayanan kesehatan yang mau punya perjanjian kepedulian terhadap kuatitas dan perduli terhadap lingkungan dimana dia berada.

---

Analysis Certification Step Program On Iso 14001 in PT Monagro Kimia And The Clinic, Kecamatan Jatiuwung Kabupaten Tangerang On The Year 1998This research survey is made by doing the methodology of a Descriptive Qualitative Study with some informants to gather the data for the purpose of "Analyzing the general steps preparation procedures for achieving the certification for ISO 14001 in 1998", Which is held in the scope of an American Corporate for Agro Chemical Industries PT MONAGRO KIMIA (MONSANTO INDONESIA) Clinic, at Manis industrial Estate, Jatake Village, Jatiuwung, Tangerang. As the Summary comes it is well proven that the Clinic of PT MONAGRO KIMIA has done a committed management programs in general in order to meet the Certifications Standard Procedures as it is suitable for the Total Quality Management and Environment friendly company. For more advisory matters this would made the Clinic to do even better for doing the continuous improvement, including needs to re-organize the Plant HR manager vacancy if necessary, for making this program as continuous goals throughout this nation for all regional areas in Indonesia, and can be made as reference materials by other small Clinics who serves medical care and committed to have a quality service, and friendly to the environment where it stands."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana implementasi Sertifikasi HAM Perikanan guna melindungi hak-hak pekerja pada usaha perikanan di Indonesia. Adapun beberapa lokasi penelitian yang dipilih untuk mengkaji dan menganalisis sejauh mana Sertifikasi HAM Perikanan telah diimplementasikan yakni di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Medan, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman Jakarta, Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tegal, dan Pelabuhan Benoa Bali. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum tesis ini adalah normatif-empiris/normatif terapan (applied law research), yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan belum diimplementasikan. Banyak hak-hak dasar pekerja/buruh maupun awak kapal perikanan/nelayan pada usaha perikanan yang belum dipenuhi. Berdasarkan kesimpulan, penulisan hukum tesis ini merekomendasikan beberapa hal terhadap para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak terkait yakni segera dibentuknya tata kerja dari Tim HAM Perikanan, pemerintah perlu meratifikasi Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan, perlu adanya koordinasi lintas kementerian untuk mengimplementasikan Sistem dan Sertifikasi HAM Perikanan, serta perlu adanya kerja sama baik secara bilateral maupun regional antara Pemerintah RI dengan negara bersahabat lainnya guna memberantas isu slavery at sea mengingat isu ini merupakan isu lintas batas negara.

---

This thesis focuses on how to implement Fisheries Human Rights Certification to protect workers’ rights in fisheries industries in Indonesia. The research locations selected to study and analyze the extent to which the Fisheries Human Rights Certification has been implemented are, among others, Belawan Oceanic Fishing Port (Medan), Nizam Zachman Fishing Port (Jakarta), Tegalsari Coastal Fishing Port (Tegal), and Benoa Port (Bali). Therefore, the research method used in thesis is normative-empirical/applied law research, which is to review the application or implementation of factually positive legal provisions on certain legal events occurring in the community in order to achieve predetermined goals. Based on the results of the study, it is concluded that the Fisheries Human Rights System and Certification have not been implemented. There are many basic rights of workers/laborers and crews of fishing boats/fishermen in fisheries sector which have not been fulfilled. Based on the conclusions, the thesis recommends a number of things to stakeholders and related parties such as immediate establishment of the Fisheries Human Rights Team’s work procedures, government’s ratification of ILO Convention 188 on Work in Fishing, the need for inter-ministerial coordination to implement the Fisheries Human Rights System and Certification and the need for bilateral and regional cooperation between Indonesian Government and other friendly States to eradicate the issue of slavery at sea considering that this is a cross-border issue."

"Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan batas waktu pelaksanaan bagi Guru yang belum memiliki kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 sepuluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, dan merupakan hal penting yang harus terpenuhi sebagai wujud kepastian hukum. Dalam penelitian ini yang ingin dicapai adalah tentang profesionalisme Guru berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, upaya pemenuhan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik melalui asas umum pemerintahan yang baik dan institusi dalam menyelesaikan masalah peningkatan profesionalisme tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan dalam mencapai guru yang profesional tidak terwujud oleh karena adanya celah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sehingga para guru terfokuskan untuk memenuhi target mengajar. Selain itu juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam implementasinya bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik khususnya dalam hal asas kepastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, perlu dibentuk Institusi Pendidikan Nasional yang tujuannya adalah menciptakan guru-guru yang professional dan berintegritas, sehingga semua guru di Indonesia wajib mengikuti pendidikan di institusi tersebut, yang pada akhirnya adalah persamaan atas kualitas guru di Indonesia.

---

Article 82 of Law Number 14 Year 2005 regarding Teachers and Lecturers provides a time limit for teachers who have not fulfilled academic qualifications and teachers certificate no later than 10 ten years since the enactment of this Law, and as a form of legal certainty it must be fulfilled. The goal of this research is to figure out teachers professionalism according to Indonesian regulation, the fulfillment of academic qualification and teachers certificate through the general principle of good governance, and of upgrading teachers professionalism problem solved by the institution. The results of the study shows that the implementation in achieving professional teachers is not achieved because of the legal loopholes in Article 35 paragraph 2 of Law Number 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, so that the teachers are focused to meet the teaching target. In addition, The implementation of this Law is in a contrary to the general principle of good governance, especially in terms of legal certainty and benefit. Therefore, it is necessary to establish a national education institution whose goal is to create professional teachers with integrity so that all teachers in Indonesia are required to attend the institution 39 s education, which in turn is the equality of the quality of teachers in Indonesia.Professionalism, Teacher, Legal Certainty."

"ABSTRAKTesis ini membahas implementasi kebijakan sertifikasi guru pada SMA Negeri diKecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dan faktor-faktor yangmempengaruhinya yaitu Komunikasi, Sumber daya, Sikap para pelaksana, StukturBirokrasi organisasi pelaksana, dan Lingkungan sosial ekonomi. Penelitian inimerupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan perlulebih peduli pada kelengkapan dan kejelasan dari isi kebijakan sertifikasi guru;guru perlu memahami maksud dan tujuan sertifikasi sebagai upaya reformasipendidikan dengan menjadikan guru sebagai suatu jabatan profesi; perlunyaperencanaan yang matang, koordinasi dan kinerja yang baik dari para pelaksanayang menangani penyelenggaraan sertifikasi guru.

---

AbstractThe research explained the implementation of certification policy and factors thatinfluences of it such as Communication, Resource, Attitude or Disposition,Structure Organization, and Social Economic. The result of the research suggestthat the stakeholders in implementing the policy should be more focus on clearityof the policy. The teacher need to understand the purpose of teacher certificationas educational reform; accurate planning, coordinating, and good performanceneed to be set in implementing the policy of teacher certification."

"Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Indonesia dilaksanakan sejak tahun 2007 untuk semua jenjang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan ini masih menimbulkan perbedaan tujuan antara pelaksana dengan sasaran kebijakan dan ketiadaan peningkatan mutu guru pascaimplementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dan metode penelitian kualitatif. Peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2011 untuk guru SMK di Provinsi DKI Jakarta dikaitkan pada sepuluh indikator implementasi kebijakan publik menurut Hogwood dan Gunn. Dari sepuluh indikator tersebut, delapan indikator dapat dinilai baik, sedangkan dua indikator dapat dinilai tidak baik.

---

The policy of teacher certification in Indonesia has been being held since 2007 for all levels education The implementation of this policy emerges the difference of purpose between implementor and target of policy and unincreasing the quality of teacher. This research uses positivist approach and qualitative methode. Researcher interests to know how teacher certification policy for vocational teacher was be implemented in 2011 in DKI Jakarta Province by connecting it to ten indicators of public policy implementation according to Hogwood and Gunn. From ten indicators, there are eight indicators classified as good, whereas there are two indicators classified as bad."

"[Sertifikasi guru adalah program penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Implementasi adalah kunci sukses sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan programberarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut.Fokus penelitian ini adalah untuk Menganalisis Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 dengan menggunakan faktor-faktor interaktif yang digagas oleh Merille S. Grindle yaitu isi kebijakan dan lingkungan kebijakan. Keberperanan faktor-faktor tersebut sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis melalui metode kualitatif dengan model studi kasus. Subyek penelitiannya adalah pegawai Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan ProvinsiLampung dan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur, Pegawai LPMP Provinsi Lampung, LPTK penyelenggara rayon 107 Universitas Lampung, pengawassekolah, kepala sekolah, Unit Pelaksana Dinas Kecamatan Sekampung Udik, dan juga guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Sekampung Udik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumentasi. Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Tahun 2014 telah memenuhi sembilan indikator dari unsur implementasi kebijakan publik model Merille S Grindle walaupun belum sempurna. Variabel lingkungan implementasi (cntext of implementation) merupakanunsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru. Peningkatan koordinasi merupakan solusi alternatif untuk permasalah pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru di Kecamatan Sekampung Udik.

---

Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung

regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung's Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school?s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy's Implementation element Merille'S Grindle's model although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher?s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy?s problem in Sekampung Udik sub district. Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampung udik subdistrict, East Lampung regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district. Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung

regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy implementation. This research using post positivis approach by qualitative method with case study model. Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees, LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service, UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study. Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet. Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district., Teachers certification is an important program to improve the quality of national education. The

implementation of the program is the key to success. Failure to implement the program means

failure to achieve the goal.The focus of this research is to analyze the implementation of teachers

certification policy at public elementary school in Sekampungudiksubdistrict, East Lampung

regency in 2014 using interactive factors initiated by MerilleS. Grindle which are policy content

and policy environment. The influences of those factors are very meaningful for policy

implementation

This research using post positivis approach by qualitative method with case study model.

Research object are employees of Education And Culture Department Lampung Province, Youth

Education And Sport Department East Lampung Regency, LPMP East Lampung’s Employees,

LPTK Administrator Area 107 Lampung University, school superintendent, head master, service,

UPDT Sekampung Udik Sub District, and elementary school’s teachers in Sekampung Udik

Subdistrict. Data collection method in this research are interview and documentation study.

Research result show that implementation of teacher certification policy in Sekampung Udik sub

district, East Lampung regency in 2014 has been for qualified nine indicator from public policy’s

Implementation element Merille S Grindle’smodel although it is not perfect yet.

Environmental implementation variable (context of implementation) is the weaknest element in

teacher’s policy implementation. Strengthen the coordination is an alternative solution for

teachers certification policy’s problem in Sekampung Udik sub district.]"