Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas perlakuan pajak penghasilan atas perolehan keuntungan dari pengalihan aktiva (capital gains) secara unilateral dan bilateral terkait tax treaty dengan negara mitra lainnya (bilateral) serta perhitungan waktu (time test) dimulainya hak pemajakan melalui pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang menjadikan data kepustakaan sebagai tumpuan utama. Hak pemungutan pajak suatu negara dalam ketentuan tax treaty meliputi 2 (dua) hal, yaitu hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak dalam negeri (WPDN) atas penghasilan dari luar negeri, dilakukan atas penghasilan luar negeri atau transaksi (ke) luar batas negara dan hak pemungutan pajak terhadap wajib pajak luar negeri (WPLN) atas penghasilan dari dalam negeri (domestik), dilakukan atas penghasilan domestik atau transaksi (ke) dalam batas negara. Dimana pada praktiknya pemungutan pajak penghasilan luar negeri dilakukan oleh negara domisili (residence country), sedangkan pernungutan pajak penghasilan domestik dilakukan oleh negara sumber (source country) dengan tar-if tertentu yang telah disepakati dalam tax treaty. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam undang-undang pajak penghasilan memerlukan penambahan ketentuan mengenai pengenaan atas perolehan penghasilan dari penjualan harta di luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri untuk melengkapi ketentuan tax treaty secara unilateral dan menambah ketentuan dalam setiap tax treaty mengenai kemungkinan perubahan nilai dalam pasal yang menerangkan capital gains, sehingga dapat memperkecil perbedaan pengakuan keuntungan atau kerugian atas transaksi peralihan harta tersebut di masing-masing negara.

---

This thesis discusses the tax treatment of gains from transfer of assets (capital gains) in unilateral and bilateral tax treaty, are associated with other partner countries (bilateral) and computation time (time test) the commencement of taxation rights normative juridical approach to the study of law which makes data literature as the main pedestal. The right ofa state tax collections in the tax treaty provisions include two things, namely: the right of tax collection on domestic taxpayers o nthe income from abroad carried out on foreign income or transactions (to) outside the limits of state and the rights collection of tax on overseas tax payers on income from domestic, carried out on domestic income or transactions (to) within state boundaries. Where in practice income tax collections by the overseas country of domicile (residence country), while the domestic income tax collections by source country (source country) to certain tariffs agreed in the lax treaty.

Results of research suggest that the income tax laws require the addition of provisions regarding the imposition of the acquisition of income from the sale of overseas property received by the taxpayer to complete the domestic tax treaty provisions and add provisions unilaterally in any tax treaty on the possibility of changes in value article that explains capital gains, so that it can minimize the differences over the recognition of gains or losses on property transfer transactions are in their respective countries."

"Skripsi ini membahas kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas industri kelapa sawit terpadu. Penelitian ini mengangkat tiga masalah yaitu: permasalahan yang timbul dari penerapan PMK No. 78/PMK.03/2010 dilihat dari konsep consumption type PPN, permasalahan yang timbul dari penerapan SE- 90/PJ/2010 dilihat dari asas netralitas PPN, dan implikasi penerapan kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PMK No. 78/PMK.03/2010 tidak sesuai dengan konsep consumption tyepe PPN yang dianut oleh Indonesia, SE-90/PJ/2010 mengganggu netralitas PPN, dan kebijakan ini mempengaruhi keberlangsungan perusahaan kelapa sawit terpadu.

---

This thesis focused the policy of Value Added Tax on integrated oil palm industry. The thesis had three issues, namely the problems arising from the application of PMK No. 78/PMK.03/2010 seen from the concept of consumption-type VAT, the application of the principle of neutrality SE- 90/PJ/2010 seen from VAT, and the implication of implemented this policy. This study used a qualitative approach through field study and literature study for data collection. The result showed that the PMK No. 78/PMK.03/2010 incompatible with the concept of consumption type VAT used by Indonesia, SE-90/PJ/2010 interfere with the neutrality of VAT, and this policy affect the sustainability of an integrated oil palm companies."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sensus Pajak Nasional. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Tahap I pada KPP Pratama Depok, mengetahui kendala-kendala yang timbul pada pelaksanaan, dan untuk mengetahui manfaat dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, penelitian lapangan, data statistik dan juga wawancara mendalam dengan berbagai narasumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tercapainya implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok, diantaranya komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi; masih terdapat beberapa kendala yang timbul dalam implementasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Depok; selain itu terdapat beberapa manfaat yang didapat melalui implementasi Sensus Pajak Nasional Tahap I.

---

This thesis discusses the implementation of National Tax Census. This research focus on implementation for First Stage of National Tax Census at KPP Pratama Depok, to describe problems of National Tax Census and also the benefits. This research use qualitative as the method, all of the informan collected in this research are obtained through literature studies. All of the field researches and statistical informations are obtained through indepth interview.

The research results showed there are somel factors that affect the achievement of the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok, such as communication, resources, disposition and bureaucratic structures; there are have some problems that arise in the implementation of National Tax Census at KPP Pratama Depok; there are some benefits gained through from the implementation of National Tax Census."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perencanaan pajak dalam kondisi divestasi terpaksa. Objek penelitian ini, sebuah perusahaan gadai swasta, melakukan pemisahan usaha untuk mematuhi peraturan pemerintah yang baru. Proses pemisahan usaha melibatkan pengalihan aset dan liabilitas ke beberapa perusahaan baru yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama. Pengalihan aset dan liabilitas akan memiliki konsekuensi pajak berdasarkan undang-undang perpajakan di Indonesia, meskipun tujuan pengalihan adalah untuk mematuhi peraturan pemerintah. Dengan menggunakan Scholes-Wolfson Framework, penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menganalisis perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi pajak terbesar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihan aset dan liabilitas melalui sell-off adalah metode divestasi yang paling optimal, karena memiliki pajak yang lebih rendah daripada mekanisme pengurangan modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan harus memperhitungkan kewajiban pajak masa depan dalam melakukan perencanaan pajak.

---

This research aims to evaluate tax planning under a forced divestiture condition. The object of this study, a private pawn company, carried out a business separation in order to comply with the new government regulation. The business separation process involves the transfer of assets and liabilities to several new companies owned by the same shareholders. The transfer of assets and liabilities will have tax consequences under the Indonesian tax law, despite the purpose of the transfer was to comply with government regulation. Using the Scholes-Wolfson framework, this study applies case study method to analyze the tax planning conducted by a company to achieve greatest tax efficiency. The results of this study show that the transfer of assets through sell-off is the most optimal method of divestiture, for it has a lower tax levied than the capital reduction mechanism. The results of this study also suggest that companies had to account for future tax liability in doing tax planning."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tujuan penggunaan derivatif, terhadap tingkat penghindaran pajak. Dengan menggunakan sampel perusahaan publik non-finansial di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012-2014, penulis memisahkan antara perusahan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai hedging . Hasil penelitian menunjukkan perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi daripada yang menggunakannya sebagai lindung nilai. Penelitian ini juga menganalisis peran tata kelola perusahaan dalam memoderasi hubungan penggunaan instrumen derivatif dan penghindaran pajak. Hasilnya, tata kelola perusahaan yang baik tidak terbukti dapat mengurangi perbedaan tingkat penghindaran pajak antara perusahaan yang menggunakan instrumen derivatif sebagai spekulasi dan sebagai lindung nilai.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the effects of financial derivatives utilization on corporate tax avoidance. Using the data of non financial publicly traded company in Indonesian Stock Exchange between 2012 2014, this research classifies a derivative user as speculator and effective hedger. The result shows that speculator companies have more aggressive tax avoidance than the effective hedgers. This research also analyzes the moderation role of good corporate governance implementation to the relation between derivatives utilization and corporate tax avoidance level. The result shows that a good corporate governance implementation has no significant effects to reduce the tax avoidance gap between speculator and effective hedger companies."

"Penelitian ini membahas mengenai bentuk-bentuk penyelundupan pajak yang terjadi pada industri perikanan tangkap yang berada dalam KPP Pratama Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan bentuk-bentuk penyelundupan pajak pada industri perikanan tangkap dan menjelaskan kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas sektor perikanan (studi kasus KPP Pratama Cirebon). Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penyelundupan pajak atas industri perikanan tangkap yang terjadi pada KPP Pratama Cirebon, yakni merendahkan Laporan Hasil Tangkapan ikan, tidak terdapat pajak penghasilan atas sewa kapal perikanan dan tidak melaporkan penghasilan atas usaha perikanan. Selain itu kendala yang dihadapi fiskus dalam rangka melakukan pemungutan pajak atas industri perikanan adalah keterbatasan dan minimnya data, lemahnya pengawasan dan penegakan, dan adanya pungutan liar.

---

This study discusses about income tax evasion that occur on fishing industry in the KPP Pratama Cirebon. This study aimed to describe the form income tax evasion on fishing industry and explain the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fisheries sector (the study of the KPP Pratama Cirebon). This research approach is qualitative data collection through field studies and literature. Results from the study indicate that there are three forms of income tax evasion on industrial fishing is going on KPP Pratama Cirebon, namely degrading Report Catch fish, there are no income tax on the rental of fishing boats and failed to report on fishing effort. Besides the constraints faced by tax authorities in order to conduct tax on the fishing industry is limited and the lack of data, lack of supervision and law enforcement, and the presence of illegal levies."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai alasan pemerintah memberikan insentif pajak pada industri komponen otomotif. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa sasaran pemerintah dalam memberikan insentif pajak perlu dibarengi dengan pengoordinasian pelaksanaan pemberian insentif pajak, dan penetapan pelaksanaan pengawasannya, perlunya meningkatkan upaya-upaya untuk menimalisir hambatan dalam pemberian insentif pajak serta perlunya koordinasi antara investor dan pemerintah sehingga fasilitas insentif pajak penghasilan yang diberikan dapat diimplementasikan dengan tepat.

---

ABSTRACTThe focus on this study is the reasons government giving incentives tax to automotive industry. This research is qualitative descriptive. The data were collected by means of deep interview. The researcher suggests that the government's target to provide incentives tax needs to be gathered with coordinating the implementation of incentives tax and establishment of monitoring implementation, needs for increase efforts to minimize the barriers the provision of incentives tax, needs coordination between investor and government so that the PPh incentives facilities which had given should be implemented properly."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan atas areal persawahan gagal panen di Kabupaten Klaten. Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan yang dicermati dalam penelitian ini adalah implementasi pemberian pengurangan atas areal persawahan gagal panen. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yaitu: dasar pertimbangan dalam penentuan persentase pengurangan dan alur pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unsur subjektivitas dari pelaksana dalam penetapan persentase pengurangan terlalu besar. Peraturan teknis dari PMK No 110/PMK.03/2009, PER-46 dan SE-77 tidak mengatur secara detail terkait persentase. Peraturan teknis yang tidak detail terkait persentase mengakibatkan tidak tepatnya pelaksana dalam membaca kondisi lapangan. Kondisi ini menambah beban petani yang mengalami gagal panen.

---

ABSTRACTThis undergraduate thesis discusses about property tax policy for rice crop failure in the Klaten regency. The focus of this policy is the reduction in the property tax liability for the farmer whose rice field suffers from brown plant hopper so that the rice crop is fail. This undergraduate thesis has two issues namely the factor which is considered in determining the percentage of reduction and the flow of reduction in the provision of property tax. This research used qualitative data approach through field study and literature study. The results show that the subjectivity of the implementer in the determination of reduction percentage is too large. The technical regulation, PER-46 and SE-77 doesn't regulate the percentage in detail so that the factor which is determined is not appropriate with the farmer's conditions. This conditions increasingly burdensome of the farmer."

"Berangkat dari fenomena pajak tidak langsung, khususnya PBB, belakangan ini, skripsi ini berfokus pada proses formulasi kebijakan cost recovery atas pajak tidak langsung yang tercantum dalam salah satu pasal Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Proses formulasi mencakup latar belakang, tujuan, alternatif kebijakan, aktor yang terlibat, tahapan, serta faktor pendukung dan penghambat. Sebelum diundangkannya peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut dibebankan kepada pemerintah atau dikenal dengan klausa assume and discharge. Namun untuk kontrak-kontrak yang ditandatangani setelah pengundangan peraturan ini, pajak tidak langsung tersebut masuk ke dalam mekanisme cost recovery. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metode pengumpulan data terutama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan key informants. Hasil penelitian menyarankan bahwa sebaiknya dibuat perbaikan atau revisi terkait kebijakan ini melalui peraturan turunan atau ditingkatkan hierarkinya menjadi undang-undang pajak migas. Tentunya hal tersebut harus dilakukan melalui proses formulasi kebijakan berdasarkan perundangan yang berlaku dan konsep perpajakan.

---

Started from the phenomenon of indirect taxes, particularly the Land and Building Tax, recently, this undergraduate thesis aims to analyze the process of cost recovery policy formulation over indirect taxes listed in one article of Government Regulation Number 79 Year 2010. The formulation process includes background, objectives, policy alternatives, the actor involved, the stages, as well as supporting and inhibiting factors. Before this regulation promulgated, indirect taxes be borne by the Government or known as assume and discharge. However, for contracts signed after the promulgation of this regulation, the indirect taxes go into the cost recovery mechanism.

This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected mainly by means of in-depth interviews with key informants.

The results of the research suggested that revisions should be made related to this policy through the regulatory hierarchy into a derivative or enhanced oil and gas tax law. Surely, this must be done through the process of policy formulation based on existing law and the concept of taxation."