Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro yang ditinjau dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro yang dikaji berdasarkan aspek kebijakan, aspek manajemen pelayanan, aspek adminitrasi keuangan dan aspek kepesertaan. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas oleh masyarakat Kota Metro. Mengetahui seberapa jauh penerimaan baik dari petugas puskesmas dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mengetahui alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari 2 􁈺dua􁈻 aspek yaitu pada sisi supply melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan sistim fee for services system dengan menggunakan sistim kapitasi. Pada sisi demand , melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket ? paket pelayanan yang di jamin serta melakukan kembali sosialisasi kebijakan mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas. Perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

---

This thesis describes the evaluation of implementation of the free health care policy in Kota Metro in terms on implementers and the poeple who utilize the policy. The purpose of this study was to evaluate implementation of the free health care policy in Kota Metro which is analyzed based on policy aspects, service management aspects, financial and administrative aspects and membership aspects. Analyzing the utilization of free health services in puskesmas by the poeple of Kota Metro. To find out acceptability about the implementation of policy by officers in puskesmas and community, and to explore alternative policies in order to improve the implementation of the free health care policy in Kota Metro. This study used descriptive qualitative design and descriptive quantitative design. The results suggest Kota Metro government can do cost containment of the free health care from 2 􁈺two􁈻 aspects: on the supply side to change the payment for medical services which use fee for services system by using capitation system. On the demand side, the limitation of the targeted community of the free health care on the basis of residence, age and packages of guaranteed and to re‐socialization of the free health care policy about targeted community and packages that covered by the free health care policy to community and officers in puskesmas."

"Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 lahirlah kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan dukungan pemerintahan kota kepada warganya untuk menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan kebijakan ini mendapat dukungan dari Bazda (Badan Zakat Daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui wawancara dan focus group disscussion (FGD). Enam pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan informan yang diwawancarai untuk mengidentifikasi variabel yang diselidiki. Pimpinan pemerintahan yang terkait dengan kebijakan ini juga dilibatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan gratis ini diperoleh melalui FGD. Analisis terhadap semua data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini dilakukan secara multicase analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan model kebijakan pelayanan kesehatan gratis yang ditawarkan adalah model pelayanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat termasuk pasien, puskesmas dan tenaga kesehatan.

---

According to Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 toward the free health service in Padang city implied that the free service of health care was driven by the consideration of the city government as basic public needs and financially suported by Bazda (Badan Zakat Daerah). The objective of the study is to analyze the development of free health care policy model in Padang. The study was conducted by using quatitative and qualitative data. The quantitative data was obtained from the health agency office in Padang. Hence the qualitative data was obtained through interview and focus group discusion (FGD). The six puskesmas managers and health workers as the research informant were interviewd to identify the investigated variable. The related goverment leaders also were involved to make data collection comprehensivelly. In the meantime, satisfaction patients related to service delivery were investigated using FGD. All informant obtained were transcriped as picture for this research in the multicase analysis. This study found that the model development of free service policy offered is a model of service that can provide the maximum benefits for all aspects involved including patients, health centers, and health professionals."

"DKI Jakarta merupakan kota metropolitan yang memiliki permasalahan sosial yang kompleks termasuk masalah kemiskinan. Angka kemiskinan yang terns meningkat memberikan dampak negatif terhadap status kesehatan masyarakat. Kemiskinan menyebabkan menurunkan status kesehatan karena rendahnya asupan gizi dan ketidakmampuan membiayai kesehatan pribadi dan keluarga. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat di antaranya program kartu sehat, Jaring Pengaman Sosial Bagi Kesehatan, dan Program Kompensasi Subsidi Energi Bidang Kesehatan. Semua kebijakan di atas merupakan pelayanan kesehatan secara gratis bagi keluarga miskin. Keluarga miskin di identifikasi dengan menggunakan kartu sehat.Hasil penelitian terhadap hubungan pembiayaan kesehatan pemerintah dengan pembiayaan kesehatan oleh masyarakat dan income perkapita terlihat bahwa peningkatan atau penunman pembiayaan kesehatan oleh masyarakat tidak diikuti dengan penurunan atau peningkatan pembiayaan kesehatan oleh pemerintah artinya kedua hubungan ini bukanlah substitusi melainkan komplementer.Hasil evaluasi terhadap sumberdaya kesehatan menunjukan propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan dibandingkan dengan propinsi lain. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan status kesehatan keluarga miskin tidak selamanya dapat dimanfaatkan oleh keluarga miskin. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut banyak masalah yang ditemukan di lapangan diantaranya masih ada keluarga miskin yang tidak mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan secara gratis. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kartu sehat dan Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan terlihat bahwa masih belum optimalnya cakupan kesehatan bagi keluarga miskin.Sebagai upaya mengatasi masalah yang ditemukan di lapangan diperlukan strategi pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Hasil analisis AHP dari responden para expert menunjukan bahwa pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin dengan sistem kartu sehat akan optimal jika memenuhi kriteria; validasi secara proaktif (41,3%) dan kejelasan penggunaan kartu sehat (32,7%). Sementara kendala prioritas yang harus yang harus diminimalkan adalah belum tertatanya penangan kemiskinan lintas sektor. Para expert sepakat bahwa strategi yang diprioritaskan adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin (23,4%) dengan mempertimbangkan juga strategi menjalin kerjasama lintas sektor (21,5%) dan mengupayakan mencari metodologi penentuan sasaran yang lebih akurat."

"Penetapan Kawasan Andalan dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah. Keberadaan Kawasan Andalan memegang peranan penting sebagai acuan alokasi investasi bagi pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dengan keberhasilan pengembangan kawasan andalan diharapkan dalam jangka panjang kemampuan pemerintah daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembanguan di Propinsi Lampung akan semakin meningkat, terutama dalam hal peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kinerja pembangunan ekonomi pada daerah Kabupaten dan Kota. Pada tahun anggaran 2000 telah disusun Rencana Program Pengembangan Kawasan Andalan Bandar Lampung dan Metro, dengan demikian maka pembahasan akan dilakukan batas kawasan strategis yang memiliki komoditas potensial untuk dipacu pengembangannya sesuai dengan basis ekonomi yang dimiliki yaitu hanya pada Kota Bandar Lampung dan Kota Metro.Pertumbuhan ekonomi wilayah dan pembangunan dapat dilakukan bersamaan melalui perluasan kegiatan ekonomi. Program pengembangan Kawasan Andalan itu sendiri bertujuan untuk Melakukan identifikasi terhadap sektor unggulan, dan sub kawasan strategis darn Mengevaluasi Berta Menganalisis Kota Bandar Lampung-Metro sebagai kawasan andalan, dalam pengembangan sektor dan sub kawasan strategis.Berdasarkan kebijakan pengembangan Kawasan Andalan untuk kawasan Bandar Lampung dan Metro bahwa ada beberapa sektor yang bukan menjadi andalan akan tetapi merupakan pendukung sektor andalan dan dapat dikategorikan sebagai kawasan andalan seperti halnya di Kota Metro di mana untuk sektor Pertanian sebagai sektor unggulan meskipun bukan merupakan sektor andalan akan tetapi di dorong dari sub sektor peternakan, sedangkan untuk Kota Bandar Lampung mempunyai kategori kawasan andalan dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Kebijakan daerah dalam penerapan untuk Kota Bandar Lampung sebagai kawasan andalan cocok dengan fungsi Kota Bandar Lampung sebagai Pusat pemerintahan Propinsi Lampung. Dari hasil perhitungan LQ hampir semua sektor merupakan sektor basis dan Shift Share mempunyai share yang tinggi (dominan)."

"ABSTRACTBerdasarkan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016, keterlambatan pembayaran iuran akan dikenakan denda sebesar 2,5 dari biaya pelayanan rawat inap untuk setiap bulan tertunggak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan evaluasi input, proses, dan output dari pelaksanaan kebijakan denda pelayanan rawat inap di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok tahun 2018. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang didapatkan adalah meningkatnya jumlah kasus denda yang terjadi sejak awal pelaksanaan kebijakan. Studi membuktikan bahwa dalam kurun waktu lima kuartal terjadi peningkatan jumlah kasus denda rata-rata sebesar 9 per kuartal di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Depok. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut juga diiringi oleh peningkatan jumlah peserta Pekerja Bukan Penerima Upah PBPU dengan rata-rata sebanyak 6 per kuartalnya. Jumlah peserta PBPU yang menunggak iuran jaminan kesehatan juga cenderung meningkat walaupun terdapat penurunan signifikan pada kuartal ketiga. Peningkatan jumlah kasus denda tersebut disebabkan oleh ketersediaan input yang kurang serta pelaksanaan proses yang belum maksimal. Kegiatan pengingatan iuran masih belum didukung oleh fasilitas dan tenaga yang memadai, serta terdapat kendala dalam pengoperasionalan SMS Blast. Selain itu, kendala yang terjadi dari segi peserta JKN adalah masih rendahnya tingkat kesadaran dalam membayar iuran jaminan kesehatan secara tepat waktu.

---

ABSTRACTBased on the newest regulation, Presidential Decree No. 19 2016, the coverage of national health insurance becomes inactive if premiums payment are overdue for over one month. The overdue participants have to pay any outstanding premiums to reactivate. Within 45 days of reactivating coverage, any in patient treatment will incur a penalty. The penalty is 2,5 of treatment cost multiplied by number of months inactive. This study aims to obtain an evaluation of inputs, processes, and outputs of the implementation on the penalty regulation in BPJS Kesehatan Depok Branch Office in 2018. The type of research is qualitative by using in depth interview method, observation, and document review. The study revealed that number of penalties increase since the beginning of policy implementation. The result shows that in the period of five quarters, there has been an increase in the average number of penalties by 9 per quarter in BPJS Kesehatan Depok Branch Office. The increase of penalties was also aligned by an increase of Non Salaried Employee PBPU number by an average of 6 per quarter. The number of PBPUs in arrears of health insurance premiums also tended to increase despite a significant drop in the third quarter. The increase in the number of penalty is due to the availability of less input and the implementation of the process that has not been maximized. The premium reminder activities are still not supported by adequate facilities and personnel, and there are also constraints in the operation of SMS Blast. In addition, the constraints that occur in terms of JKN participants are still low levels of awareness in paying dues in a timely manner. "

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam belum dilaksanakan dengan baik, dibuktikan dengan baru dikeluarkannya Peraturan Walikota Pagar Alam No: 02 tahun 2008 padahal SPM sudah ditetapkan melalui KEPMENKES No.1457/MENKES/SK/X/2003. Minimnya dana yang tersedia dari APBD Kota Pagar alam, jumlah tenaga, sarana, dan adanya beberapa indikator pada SPM yang belum didapatkan datanya antara lain. Penelitian ini bertujuan agar mengetahui pelaksanaan kebijakan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 melalui pendekatan 6 C?s Options dari Harmein Harun. Rancangan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui informan melalui wawancara mendalam pada informan terpilih yang terkait dalam pelaksanaan kebijakan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam, yaitu Walikota, Komisi 1 DPRD, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur Rumah Sakit Daerah, dan Kepala kantor Keluarga Berencana & PK. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pelaksanaan SPM bidang Kesehatan di Kota Pagar Alam tahun 2008 berdasarkan pendekatan 6 C?s Options belum dilaksanakan secara maksimal. Konsentrasi (Consentration) terutama dalam mobilisasi tenaga dan sumber dana belum dilaksanakan secara optimal. Pelaksana Teknis SPM telah mengetahui kejelasan (Clarity) dari tujuan yang telah ditetapkan dan telah mengetahui peran, tujuan dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan di Kota Pagar Alam. Bentuk dan struktur organisasi pelaksana teknis bidang kesehatan pada tahun 2008 ini akan berubah, hal ini menunjukkan Kemampuan Berubah (Changeablity) dari organisasi. Tantangan (Challenge) dalam pelaksanaan sudah cukup realistis. Koordinasi (Cooordination) baik antar personil, komunikasi dan inter organisasi sudah berjalan baik, akan tetapi secara eksternal belum berjalan dengan baik. dan secara Konsistensi (Consistency) belum dapat dilaksanakan dengan baik. Pelaksana teknis SPM bidang kesehatan di kota Pagar Alam harus melaksanakan beberapa langkah antara lain meningkatkan koordinasi dengan sektor terkait, melakukan upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan, dan meningkatkan kualitas serta kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan. Para pengambil kebijakan juga harus mampu melaksanakan analisa situasi sebelum membuat sebuah kebijakan, sehingga kebijakan yang diambil akan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah pusat seharusnya menyadari bahwa kemampuan tiap-tiap daerah berbeda satu sama lainnya terutama dari segi dana dan tenaga, dan tetap memegang teguh prinsip bahwa kesehatan adalah bidang yang didesentralisasikan kepada daerah.

---

SPM health field in Pagar Alam district hasn?t implementation well enough. Fact that rule of SPM in Pagar Alam district released in year 2008, despite Health Department of Republic Indonesia released it in year 2003. the resource to reach the target of SPM is not enough budget from regional budget, human health resources, facilities of health and there is a few indicators that which has no data.

The objectives of this research is to see how implementation of the SPM as a policy in Pagar Alam district using 6 C?s Options by Harmein Harun. This research is using design kualitatif with collect data using indepth interview to informan whom involved in implementation of the SPM in Pagar Alam district year 2008 : head of health district Pagar Alam, hospital director, head of KB, Walikota, and komisi 1 DPRD.

The result of this research found that the implementation of SPM in Pagar Alam disctrict using 6 C?s options by Harmein Harun hasn?t applied well enough. Concentration of the resources hasn?t enough, the techical executors of SPM has know the Clarity of the objective SPM, The organization Changeability, Challenge has realistic enough. Cooordination has run well but externally not good, and there is no Consistency.

The technical eksekutor's health in Pagar Alam district has to do a many steps to rise coordination with related sectors, advocation to rise health financing from regional budget, and rise up the quality and quantity human resources in health sector. and specially to the leader of Pagar Alam district has to do situation analysis before made a public policy. Goverment must considered that the ability between district in indonesia is different, specially in budget and resources, and must committed to the rule that health is one of area which is decentralized."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"ABSTRAKProgram dana penguatan modal melalui mekanisme pinjaman bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro dilaksanakan pada tahun 2006 di mana terlihat bahwa terjadi peningkatan produksi pembudidaya ikan di Kota Metro secara signifikan tetapi dari segi pengembalian pinjaman tidak mencapai 100 % yaitu hanya sebesar 68%, hal ini lah yang menjadi alasan penulis untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dana penguatan modal bagi pembudidaya ikan skala kecil di Kota Metro. Evaluasi program dana penguatan modal ini dilakukan melalui pengukuran indikator keberhasilan yang terdapat di petunjuk pelaksanaan yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome dan indikator benefit.Berdasarkan hasil pengukuran indikator input, output dan benefit telah berjalan dengan sesuai harapan sedangkan untuk indikator outcome masih perlu adanya perbaikan dalam perencanaan kegiatan di mana perencana kegiatan harus dapat memperhitungkan dampak jangka panjang yang terjadi dari aktifitas program yang dilaksanakan. Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan untuk kegiatan yang akan datang.

---

ABSTRACT

Program funds for capital strengthening small scale fish farmer through borrowing mechanism in metro city implemented in 2006 showed there is an increase in production of fish farmers in the City Metro significantly, but in terms of loan repayment only reach 68%. This was the reason the authors to evaluate the implementation of the program funds for capital strengthening wants small-scale fish farmers in Metro City. Evaluation program of reinforcement capital funds is done through measurement of success indicators contained in implementation of input indicators, output indicators, outcome indicators and indicators of benefit.

Based on the results of indicators measuring inputs, outputs and benefits have proceeded as expected, while for the outcome indicator is still need for improvement in the planning of activities in which the planner must be able to take into account the activities of long-term impacts resulting from the activities of the program implemented. From the results of the study, recommended are several."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang model pelaksanaan pendidikan "gratis" di Kabupaten / Kota dan dampaknya di tingkat sekolah dan orangtua siswa...."