Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai ancaman teror di Indonesia dan kemungkinan pelibatan TNI dalam penanganan terorisme secara langsung dengan menggunakan pendekatan teori sekuritisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan bersifat eksplanatif. Berdasarkan tingkat eskalasi ancaman dan menggunakan teori sekuritisasi, TNI dapat dilibatkan dalam penangan teror secara langsung untuk kemudian berkolaborasi dengan Polisi dan unsur intelijen untuk membentuk sebuah badan gabungan yang khusus menangani terorisme.

---

This qualitative and explanative thesis aims to describe terrorism threat in Indonesia and involvement possibility of Indonesian National Army (TNI) in direct counter-efforts of terrorism using securitization approach. Based on escalation level of terrorism threat and using of securitization approach, TNI could be involved in direct counter-efforts and then in collaboration with police officer and intelligence agency under coordinate by Desk of Special Task Force."

"Kebijakan kontra-terorisme adalah salah satu pilar utama Indonesia melawan terorisme serta upaya mencegah adanya serangan serangan teror di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap efektivitas kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Aksi-aksi serangan teror yang masih terjadi di Indonesia, terutama selama periode 2009 – 2018 adalah salah satu indikator ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme Indonesia. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia masih kurang efektif. Banyak pendapat menyatakan bahwa salah satu sebab ketidakefektivan kebijakan kontra-terorisme di Indonesia adalah ketidakmampuan regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme memberikan landasan hukum untuk mencegah serangan teror sebelum kejadian. Tesis ini mengajukan alternatif jawaban terhadap pertanyaan mengapa kebijakan kontra-terorisme Indonesia dinilai kurang efektif. Pertama, berdasarkan tipologi Zelinsky dan Shubik, terjadi evolusi perubahan organisasi teroris di Indonesia. Kedua, berdasarkan kerangka pemikiran Ranya Ahmed, terjadi perubahan target sasaran serangan teror di Indonesia. Ketiga, menurut Leo Suryadinata dan Kirsten Schulze terjadi perubahan taktik operasional dari kelompok teroris di Indonesia. Ketiga kerangka pemikiran tersebut memberikan hipotesa penelitian bahwa evolusi perubahan kelompok teror di Indonesia tidak dapat diakomodasi oleh kebijakan kontra-terorisme yang ada. Kebijakan yang kurang beradaptasi terhadap evolusi kelompok teroris di Indonesia menjadikan kebijakan kontra-terorisme kurang efektif mencegah serangan aksi teror di Indonesia.

---

Counter-terrorism policy is a main pilar on Indonesia’s attempt to eradicate terrorism and also an effort to prevent terrorists’ attacks within the territory. This study aims to objectively measures the effectivity of Indonesian counter-terrorism policy. Terrorists’ attacks which still happened within the period of 2009-2018 were a clear indication that the counter-terrorism policy remains ineffective. Hence, the main question in this study is why the policy is still ineffective. Previous studies suggest that Indonesian laws and regulations do not accommodate appropriate measures to prevent terrorists attacks from happening. This study would like to add an alternative answer to the question. It is important to acknowledge in this study that terrorists’ networks do evolve. A study made by Zelinsky and Shubik recognised terrorists organisation and structure might evolve based on command and financial structures. Another study made by Ranya Ahmed concluded that terrorist networks have different targets in their actions. Another study also assumed that terrorist networks might change their operational tactics due to modification in technology. Based on those assumptions, a working hypothesis of this study is Indonesian counter-terrorism policy is not flexible enough and not able to accommodate different evolutions of Indonesian terrorist networks."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran Pesantren Ali Maksum dalam upayamelawan ideologi jihad radikal yang disebarluaskan oleh kelompok terorisme.Skripsi ini melihat peran pesantren sebagai sebuah reaksi sosial masyarakatterhadap kejahatan. Landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitianini adalah peacemaking criminology dan pendekatan secara soft-approach dalampenanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatifdengan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukanadalah dengan menggunakan observasi, wawancara, dan penelusuran datasekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.Hasil dari penelitian ini menemukan bentuk-bentuk dari peran pesantren dalammelawan ideologi jihad radikal. Bentuk-bentuk tersebut berupa pelibatanmasyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan pesantren dan adanya wacanapengganti sebagai sebuah cara untuk melawan ideologi jihad radikal. Namundemikian, penelitian ini tidak bisa digeneralisasi terhadap pesantren yang lain.Selain itu penelitian ini hanya mendeskripsikan peran pesantren dan tidak melihatefektifitas keberhasilan dari program mereka.

---

ABSTRACTThis minithesis discussed about the role of pesantren in efforts against ideologyjihad radical being disseminated by a group of terrorism. This minithesis looked atthe role of boarding school as a social community reaction to the crime. Thetheory and concept that used in this research is peacemaking criminology and softapproach on counter-terrorism. This research used the qualitative approach withfield research methods. The technique of collecting data is by using observation,interview and tracing data secondary pertaining to issues discussed in thisresearch. The result of this research found the forms of the role of pesantren incounter-ideologi of Radical Jihadi. These forms of involvement of the communityin the activities held there and the presence of substitute discourse as a way tocounter-ideology of radical jihadi. However, these studies cannot be generalizedto other pesantren. In addition this study only describes the role of pesantren andnot see effectiveness the success of their programs."

"Paradigma "good governance" atau kepemerintahan yang baik akhir-akhir ini menjadi wacana kuat dalam kebijakan administrasi publik di Indonesia. Untuk mewujudkan praktek kepemerintahan yang baik ada tiga institusi utama yang secara bersama-sama harus diberdayakan yaitu pemerintah, sektor privat dan masyarakat (civil society). Semangat reformasi dan penerapan model pembangunan yang partisipatif dengan orientasi kepada kepentingan rakyat. Mencuatnya isu reformasi selama ini bagi masyarakat sebagai obyek pembangunan, belum memiliki posisi tawar sebagai pengambil keputusan yang terkait dengan kepentingannya. Untuk mengangkat masyarakat sebagai subyek pembangunan utama, sejalan dengan tuntutan otonomi dan desentralisasi, maka disusunlah Tesis ini dengan melakukan penelitian terhadap proses penguatan kelembagaan lokal dalam proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan di enam kelurahan di kota Semarang yaitu di Kelurahan Bangunharjo, Gemah, Sumurbroto, Tandang, Kuningan dan Kemijen. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh dalam pembentukan tampilan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang mandiri yang patut dipertimbangkan dalam kebijakan untuk memperkuat terwujudnya praktek kepemerintahan yang baik dalam kerangka manajemen perkotaan. Dari hasil penelitian berdasarkan pembuktian hipotesis statistik regresi, berganda dinyatakan bahwa, terdapat hubungan keterpengaruhan oleh variabel independen, yaitu faktor pengaruh lingkungan eksternal dan faktor penerimaan internal komunitas terhadap variabel dependen tampilan BKM dimana pengaruh penerimaan internal komunitas memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan tampilan BKM dari pada pengaruh lingkungan eksternal. Dari rincian koefisien korelasi antar variabel, diperoleh urutan (rank) faktorfaktor yang mempengaruhi kemandirian BKM, yaitu sebagai berikut : 1. Kepemimpinan dalam komunitas. 2. Penerimaan masyarakat terhadap misi dan strategi organisasi. 3. Sikap aparat yang membatasi diri untuk tidak mencampuri internal organisasi. 4. Bantuan dana langsung kepada masyarakat melalui BKM. 5. Aturan main yang transparan. 6.Budaya lokal yang peduli kemiskinan. Dalam penguatan praktek kepemerintahan yang baik, agar terjadi proses transformasi kelembagaan lokal yang berkelanjutan, perlu penguatan terhadap visi strategis dan membangun komitmen antar para pelaku, selain penerapan unsur demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Dengan demikian diharapkan BKM yang sudah terbentuk saat ini dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi dalam manajemen pembangunan perkotaan, terutama mewujudkan program pembangunan kota yang terpadu dan tepat sasaran. Untuk mencapai percepatan pencapaian tersebut masih diperlukan peran "mediator" baik dari privat sektor maupun "civil society" yang bisa membangun sinergitas antara pelaku lokal : eksekutif, legislatif dan masyarakat dalam membangun interaksi, membangun kapasitas dan membangun sumber daya atau modal organisasi."

"Tulisan ini berfokus pada interpretasi kerentanan delegasi Asian Games ke-XVIII 2018 di Palembang ke dalam pemetaan kejahatan dengan menggunkan Sistem Informasi Geografis (SIG). Kerentanan dihitung dengan perbandingan jumlah akomodasi dengan jumlah delegasi Asian Games ke-XVIII 2018 yang tersebar di Palembang. Pemetaan kerentanan dibuat dengan menggunakan teknik overlay angka kerentanan yang dibuat dengan icon diatas peta persebaran akomodasi delegasi Asian Games ke-XVIII 2018 di Palembang yang dibuat oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Selanjutnya pemetaan kerentanan delegasi Asian Games ke-XVIII 2018 di Palembang dianalisis dengan menggunakan teori pola kejahatan (crime pattern theory). Hasil penulisan ini menunjukan bahwa pemetaan kerentanan dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis menunjukan bahwa terdapat sembilan dari dua belas akomodasi yang rentan terhadap serangan terorisme.

---

This Paper focusing on the use of Geographic Information System to make a crime mapping of the vulnerability of the delegates of the XVIII Asian Games in Palembang. Vulnerability is calculated by comparing the number of accommodations with the number of delegates from the XVIII Asian Games spread across Palembang. Vulnerability mapping is made by overlaying the distribution of accommodation for delegates of the XVIII Asian Games in Palembang made by the Badan Nasional Penanggulangan Terorisme with the vulnerability data represented by icons. Furthermore, the vulnerability mapping of the delegates of the XVIII Asian Games 2018 in Palembang was analyzed using the crime pattern theory. The results of this paper show that vulnerability mapping using the Geographic Information System shows that there are nine out of twelve accommodations that are vulnerable to terrorism attacks."

"Belum hilang dari ingatan kita saat terbongkarnya pablik ekstasi dan sabu terbesar ketiga di dunia di daerah Cikande, Serang, Banten pada 11 Nopember 2005 yang lalu, kemudian pada tanggal 27 Januari 2006 aparat kembali menemukan pabrik sejenis yang jaraknya hanya sekitar 5 km dari lokasi semula. Lokasi tersebut berada di kampung Citawa, Ds Kibin, Kecamatan Kabin, Serang Banten. ...."