Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas penyalahgunaan dana investasi sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam suatu perbuatan yang kemudian memberi kerugian terhadap seseorang, maka hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum, kemudian yang menjadi pokok permasalahan tesisi ini adalah syarat-syarat Perbuatan Melawan Hukum; penyalahgunaan dana investasi yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum; Dalil Perbuatan Melawan Hukum diterapkan dalam perkara Ayunda Prima Mitra melawan PT Adi Karya Visi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian menyarankan para pihak yang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum harus tepat dalam menguraikan unsur-unsurnya serta dapat membuktikan hal tersebut memang benar merupakan perbuatan melawan hukum, terhadap tindakan penyalahgunaan dana investasi harus dapat dideskripsikan jumlah kerugiannya.

---

This thesis elaborates the misuse of investment fund as tort. If such misuse results in the losses suffered by someone, it constitutes tort. The main legal issues under this thesis are the elements of tort; the misuse of investment fund which can be categorized as tort; application of the arguments on tort in the case of Ayunda Prima Mitra v. PT. Adi Karya Visi. The method of research used in this thesis is qualitative with a normative-juridical approach. The result of the research suggests that the parties who submit a tort law suit must accurately elaborate the elements and must be able to prove that the alleged conduct can be categorized as tort. The amount of losses resulting from the misuse of investment fund must be describable."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) yang dikelola oleh Manajer Investasi di pasar modal. Mekanisme dan peranan Manajer Investasi dalam Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) belum diatur secara ketat oleh Bapepam LK, hingga diterbitkannya Peraturan Bapepam LK No. V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individual. Kelemahan ini dimanfaatkan beberapa pihak untuk menggunakan KPD tidak dalam tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Askrindo menggunakan perantara Manajer Investasi PT. Reliance Asset Management untuk memberikan dana bantuan kepada nasabahnya. Direktur sekaligus Wakil Manajer Investasi PT. RAM bertanggung jawab secara pribadi atas pelanggaran peraturan Bapepam LK dan kejahatan yang dilakukan dalam kasus ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Discretionary Fund managed by the Investment Managers in the capital market. The management of the Discretionary Fund by the Investment Manager is not clearly regulated by the Bapepam LK (Capital Market Supervisory Board in Indonesia), until the issuance of Regulation of Bapepam LK No. V.G.6 of Securities Portfolio Management Guidelines for Individual Investors? Interest. This weakness is exploited by several parties for not the purpose of the Discretionary Fund itself. This research used a normative juridical approach with literatures research. Processing the data used qualitative method that produces a descriptive analytical study. The result showed that PT. Askrindo used Investment Manager PT. Reliance Asset Management as intermediary to provide bailout money for its customers. Director as well Investment Manager of PT. RAM takes personal responsibility due to violations of Bapepam LK regulations and crimes committed in this case."

"Penelitian ini membahas mengenai optimalisasi portofolio empat instrument investasi utama pada Program JHT BPJS Ketenagakerjaan yaitu deposito, obligasi, saham dan reksadana. Riset dimulai dengan mengumpulkan data mengenai maksimal penjaminan bunga deposito, yield obligasi pemerintah seri benchmark, indeks LQ 45, dan indeks reksadana saham. Analisis dilakukan melalui tahap-tahap menghitung return dan standar deviasi masing-masing instrumen investasi, mencari korelasi dan kovarian, menentukan portofolio optimal dan menentukan kurva efficient frontier. Langkah selanjutnya adalah menentukan bobot dari masing- masing instrumen investasi yang akan dimasukkan dalam portofolio. Berdasarkan hasil perhitungan (return) dan risiko (risk), maka portofolio yang optimal bagi program JHT adalah dengan melakukan perubahan komposisi dari keempat instrumen yang membentuk portofolio. Terjadinya perubahan komposisi sehingga porsi deposito menjadi 34,69%, saham menjadi 21,68%, obligasi menjadi 39,45%, dan reksadana menjadi 4,18%. Dengan kombinasi portofolio optimal tersebut akan menurunkan risiko dari 6,12% menjadi 2,69% dan imbal hasil (return) menurun dari 10,34% menjadi 10,23%.

---

This study discusses the optimization of a portfolio of four main investment instrument at JHT Program in BPJS Ketenagakrjaan ; deposits, bonds, stocks and mutual funds. Research begins with collecting data on the maximum guarantee on deposits, government bond yield benchmark series, LQ 45, and index mutual fund shares. The analysis was conducted through the stages of calculating return and standard deviation of each investment instrument, looking for correlation and covariance, determine the optimal portfolio and determine the efficient frontier curve. The next step is to determine the weight of each investment instrument that will be included in the portfolio. Based on the calculation (returns) and risk (risk), then the optimal portfolio for JHT program is making changes to the composition of the four instruments that make up the portfolio. Changes in the composition so that the portion of deposits to 34.69%, 21.68% shares to bonds be 39.45%, and mutual funds to 4.18%. With the combination of optimal portfolio will reduce risk of 6.12% to 2.69% and the yield (return) decreased from 10.34% to 10.23%."

"Penulisan karya akhir ini membahas mengenai alokasi penempatan portofolio investasi pada Dana Pensiun Pemberi Kerja RHX dengan program pensiun manfaat pasti berdasarkan strategi liability driven investment (LDI). Pendekatan LDI bertujuan untuk mengelola risiko yang melekat pada portofolio aset dana pensiun dengan kewajiban dana pensiun sebagai benchmark untuk menghindari terjadinya kondisi asset-liability mismatch. Penerapan strategi LDI dapat dilakukan dengan beberapa metode dan tekhnik, dalam penelitian ini, pendekatan LDI yang digunakan adalah pendekatan cash flows projection dengan mencocokkan informasi arus kas pembayaran kewajiban Dana Pensiun RHX di masa datang dengan rencana penempatan dan pengalokasian portofolio investasinya.Pendekatan LDI menekankan bagaimana nilai liabilitas di masa depan dapat berubah akibat pengaruh inflasi, tingkat suku bunga (discount rate), dan karakteristik usia peserta dana pensiun. Diharapkan dengan menggunakan pendekatan LDI, dana pensiun dapat mengurangi risiko pendanaan (funding risk) yang mungkin timbul akibat sensitivitas liabilitas program terhadap tingkat inflasi, tingkat bunga dan sisa usia peserta dana pensiun, sehingga pada akhirnya, dana pensiun dapat menyiapkan ketersediaan dana secara lebih baik untuk melakukan pembayaran kewajiban manfaat pensiun pada saat jatuh tempo.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan strategi LDI dapat membantu Dana Pensiun RHX dalam menempatkan portofolio investasinya sesuai dengan durasi jatuh tempo pembayaran manfaat pensiun sehingga dapat menghasilkan imbal hasil pengembalian yang lebih optimal yang tercermin dari perbaikan rasio Return on Investment (ROI), rasio pendanaan dan tingkat kecukupan pendanaan. Meskipun pendekatan LDI memberikan dampak yang cukup baik, perencanaan dan penyusunan strategi yang di dukung dengan kebijakan investasi serta kemampuan manajer investasi yang lebih baik perlu dilakukan oleh Dana Pensiun RHX sehingga strategi pengelolaan investasi di Dana Pensiun RHX yang mengikuti liability driven investment basis ke depannya dapat menjadi lebih optimal.

---

This thesis discuss about allocation of investment portofolio on Employer Pension Fund of RHX with defined benefits plan based on liability driven investment strategy (LDI). LDI approach aims to manage the risks inherent in the portfolio of pension funds assets with liabilities of pension funds as a benchmark in order to avoid the occurrence of the condition of the asset-liability mismatch. LDI strategy implementation can be done by several methods and techniques, in this study, LDI approach will focus on cash flows projection by matching the cash outflows information of Dana Pensiun RHX Pension Fund for payment of obligations in the future with the investment plan and allocation of its investment portfolio.

LDI approach emphasizes how the value of future liabilities may change as a result of the effects of inflation, interest rate (discount rate), and the characteristics of the age of pension fund participants. By using LDI approach, hopefully, the pension fund may reduce the risk of funding (funding risk) that may arise due to the sensitivity of the inflation rate program liability, interest rate and remaining life of the pension fund, so that in the end, the pension fund can prepare better availability of funds for pension benefit payment obligations at maturity.

The results of this study showed that the implementation of LDI strategies can help in placing the RHX pension fund investment portfolios in accordance with the duration of the due payment of pension benefits so as to produce more yield optimal returns as reflected in the improvement of the ratio of Return on Investment (ROI), the ratio of funding and the level of adequacy funding. Although the LDI approach provides a good impact, planning and strategy, supported by investment policy as well as the ability of investment managers better be done by the pension fund management strategies RHX that pension fund investment in RHX that follow liability driven investment base in the future may be more optimal."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Jasa asuransi merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai, pemegang polis dibebaskan dari penarikan PPN oleh perusahaan asuransi baik yang merupakan beban ataupun biaya yang dikenakan kepada pemegang polis. Dinyatakan dalam pasal 4A ayat (3) huruf e UU No. 42 Tahun 2009 jasa asuransi adalah jasa yang tidak dikenakan PPN. Dalam perkembangannya perusahaan asuransi tidak hanya menyediakan jasa asuransi akan tetapi juga jasa investasi yang dinamakan asuransi unit-link, dalam asuransi unit-link pemegang polis dapat membayarkan sebagian preminya untuk di investasikan dalam subdana investasi yang disebut unit. Terkait dengan hal tersebut terdapat putusan pengadilan pajak dengan nomor PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 tentang adanya hutang PPN masa pajak oktober 2010 atas Jasa Pengelolaan investasi unit-link yang harus dibayar oleh PT. AJMI. Penulis dalam penelitian ini, menggunakan bentuk Penelitian yuridis normatif. metodologi yang diterapkan adalah menggunakan penelitian mono-disipliner, penelitian mono-disipliner didasarkan pada satu jenis ilmu pengetahuan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perusahaan asuransi jiwa PT. AJMI terhutang PPN karena PT. AJMI selain melakukan kegiatan asuransi pertanggungan jiwa juga mengelola dana investasi dari pemegang polis. Oleh karena itu PT. AJMI dikenakan PPN atas pengelolaan dana investasi dari pemegang polis tersebut, akan tetapi untuk kegiatan pertanggungan jiwa tidak dikenakan PPN.

---

ABSTRACTInsurance services are services that are not subject to value added tax, policyholder withdrawals are exempt from VAT by insurance companies either a burden or costs charged to policyholders. Stated in Article 4A paragraph (3) letter e of Law No. 42 Year 2009 insurance services are services that are not subject to VAT. In the development of the insurance companies not only provide insurance services but also investment services called unit-linked insurance, unit-linked insurance policy holders can pay partial premiums to be invested in investment fund called unit. Related to this are the tax court decision with numbers PUT.58190/PP/M.XIIIB/16/2014 concerning the VAT payable tax period October 2010 on the Management Services unit-link investment to be paid by PT. AJMI. The author in this study, using the shape of the normative juridical research. the methodology employed is the use of mono-disciplinary research, mono-disciplinary research based on one kind of science. The conclusion from this study is that the life insurance company PT. AJMI VAT payable for PT. AJMI insurance other than life insurance activities also manages investment funds from policyholders. Therefore, PT. AJMI subject to VAT on the management of investment funds from the policy holder, but for the life insurance activities are not subject to VAT."

"Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan Dana Investasi Real Estat (DIRE) atau REIT, diperkenalkan di Indonesia melalui peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang mengadopsi konsep Collective Investment Scheme yang memiliki karakteristik serupa trust dengan kewajiban fidusia terhadap kepentingan beneficiaries, dan konsep produk Real Estate Investment Trusts suatu model investasi dengan aset dasar penerbitan efek berupa aset real estat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan produk Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Transplantasi konsep-konsep dalam produk DIRE berbentuk KIK membentuk DIRE berbeda dengan produk investasi lain di pasar modal Indonesia. DIRE memiliki cakupan aktivitas investasi yang lebih luas, mencakup investasi dalam bentuk efek dan properti fisik, aktivitas dalam lingkup pasar modal dan aktivitas di luar lingkup pasar modal. Di sisi lain, peraturan perundang-undangan Indonesia mempengaruhi DIRE sehingga berbeda dengan produk sejenis di pasar modal lainnya. DIRE sebagai subyek hukum dengan bentuk hukum KIK tidak mengalami hambatan dalam aktivitas pasar modal, namun untuk aktivitas di luar pasar modal, KIK yang bukan merupakan bentuk hukum, menyebabkan mekanisme kegiatan DIRE harus disesuaikan. DIRE dapat menggunakan Special Purpose Company dalam aktivitas investasinya, di samping itu banyak aktivitas DIRE dilakukan oleh Manajer Investasi yang mewakili DIRE di dalam dan di luar pengadilan. Hal tersebut membuka kemungkinan terjadinya benturan kepentingan, karenanya diperlukan perlindungan bagi pemegang unit penyertaan khususnya untuk minority unit holders. Regulasi yang berperan penting dalam menentukan kerangka hukum investasi, diharapkan mencakup aspek-aspek yang diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaku jasa keuangan, investor dan dalam skala yang lebih luas, menjaga kepentingan Negara.

---

Collective Investment Contract (CIC) and Real Estate Investment Fund or Indonesia REIF (I-REIF) were introduced in Indonesia through legislation which have adopted the concept of Collective Investment Scheme that has similar characteristics to ?trust? with fiduciary obligations to the interests of beneficiaries; and the concepts of Real Estate Investment Trusts, an investment model with real estate as underlying asset. The purpose of this study was to understand the legislation and implementation of I-REIF under Collective Investment Contract. The method used to address the problems is a normative legal research. Tranplantation concepts in CIC and I-REIF under CIC creates I-REIF different from other investment products in Indonesian capital market. It has broaden the investment scope from securities to physical properties, includes activity inside and outside capital market. On the other hand, Indonesia legislation affecting I-REIF so different from similar products in other capital markets. I-REIF under CIC as legal subject does not experience obstacles in capital market activity, but for activities outside the capital market, CIC which is not a legal form, causing the activity of I-REIF should be adjusted, such as use Special Purpose Company in its investment activity. Many activities carried out by the Investment Manager representing I-REIF, inside and outside the court. It opens the possibility of conflict of interest, hence protection for particularly minority unit holders is needed. Regulation which plays an important role in determining legal framework for investment, is expected to cover necessary aspects to safeguard the interests of the financial services companies, investors and in broader scope, safeguard interests of the Country."

"Tulisan ini menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap WNA dalam kasus penyalahgunaan dana investasi. Jenis dan skala investasi beragam, begitu pula dengan hak-hak atas tanah berdasarkan kewarganegaraan. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah analisis perlindungan hukum terhadap WNA dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 173/Pid.B/2021/PN Mtr dan praktik perlindungan hukum atas dana investasi yang seharusnya diberikan atas kasus serupa di masa depan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus dan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian adalah agar WNA yang dirugikan dapat mendapatkan ganti rugi maka upaya yang seharusnya dilakukan oleh WNA adalah penyelesaian dengan perdata. Penyelesaian dengan pidana tidak memiliki fokus untuk mengembalikan kerugian karena dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan sanksi untuk mengembalikan kerugian, dan bentuk restorasi hak yang serupa dengan kasus lain tidak dapat mengembalikan hak ekonomis WNA. Optimalisasi perlindungan hak yang dapat diberikan kepada investor WNA perlu melibatkan seluruh pihak yang terkait. Bagi investor WNA diharapkan para investor dapat melakukan riset secara mandiri dan melakukan konsultasi hukum, bagi notaris dapat memberikan penyuluhan hukum bagi para pihak investor, dan bagi Pemerintah dapat membuat aplikasi atau situs untuk membekali calon investor WNA dan dapat dilakukan optimalisasi hukum dengan dibuatnya peraturan mengenai investasi nominee.

---

This thesis will analyze how legal protection towards foreign citizens are exercised in cases of investment embezzlement. The types and scale of investing are diverse, and the types of land ownership rights depending on citizenships. The main topics of this thesis are analysis regarding the mishandling of legal proceeding that should have been done in Court Decision Number 173/Pid.B/2021/PN Mtr and how future legal protection on similar cases should be resolved. To answer the problems presented, this research was done with doctrinal approach method and cases approach, with explanatory research typology. The result of this research is to compensate their liability, the victim should had chosen civil law approach than penal law approach. Penal law approach does not place importance to compensate the victim’s liability and the legal protection given to other similar cases cannot be applied as it is. Legal protection should be optimized to foreign citizens for similar cases in the future, which involves every party involved in investing process. Foreign citizens should do pre-investment research and legal consultation, public notary should educate all parties, and the government should demystify investing process to foreign investors. Another suggestion is the legislator can make a new law regarding nominee investing."

"Model pengukuran risiko Value at Risk (VaR) saat ini telah digunakan secara luas, tidak hanya pada sektor perbankan. Tujuan karya akhir ini adalah untuk mengukur Value at Risk (VaR) dengan penekanan pada metodologi variance covariance dan historical simulation model, untuk menguji investasi 10 jenis saham yang dilakukan oleh Dana Pensiun RST.Model digunakan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dengan tingkat keyakinan 95%, dan divalidasi dengan menggunakan back testing dan Kupiec test.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengukuran antara variance covariance dan historical simulation model. Hasil pengujian back testing dan Kupiec test menunjukkan bahwa kedua model valid untuk mengukur besarnya potensi kerugian maksimum saham.

---

Value at Risk (VaR) model has been extensively used not only in banking sector. The aim of this thesis is to outline Value at Risk methodology by giving more emphasis on variance covariance method and historical simulation model. The model is used to investigate the applicability and usefulness of VaR in stocks investment of Pension Fund RST.

Using the methodologies as described, the maximum potential loss of each stock and its portfolio of 10 stocks can be calculated at 95% confidence level. The models were validating using back testing and Kupiec test.

The research found that there was different result of VaR calculated using variance covariance and historical simulation model. However, variance covariance and historical simulation model are valid ones to measure maximum potential loss of stocks."