Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia baik dalam hal indikator-indikator TIK maupun dalam hal pengeluarannya. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan adanya kesenjangan infrastruktur sarana komunikasi antara desa dan kota. Berangkat dari itu penulis mencoba menganalisis pengaruh pengeluaran TIK pemerintah pusat untuk melihat dampak penggandanya dan keterkaitannya dengan sektor ekonomi lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Melalui analisis angka pengganda SNSE akan diketahui dampak pada sektor-sektor lainnya apabila dilakukan injeksi pengeluaran TIK. Data yang digunakan menggunakan tabel SNSE tahun 2005 yang disusun BPS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya injeksi pengeluran TIK pada sektor komunikasi akan berdampak terbesar pada faktor produksi modal, institusi perusahaan dan tenaga kerja di kota. Hal ini sesuai dengan kondisi TIK di Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan infrastrukturnya yang tentunya membutuhkan lebih banyak modal, dan sesuai dengan deregulasi telekomunikasi, maka dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi sektor swasta atau perusahaan mendapatkan peranan yang sangat besar. Walaupun dampak pengeluaran TIK lebih berpengaruh pada faktor produksi namun tidak dipungkiri pengaruhnya terhadap tenaga kerja.Tenaga kerja yang paling mendapatkan pengaruh adalah tenaga kerja di kota. Sedangkan dampaknya terhadap institusi selain berdampak besar pada institusi perusahaan, dampak pengeluran TIK juga berpengaruh pada institusi rumah tangga tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas perkotaan. Dari kegiatan produksi, dampak yang paling besar dirasakan oleh sektor komunikasi itu sendiri, diikuti oleh industri kertas, percetakan alat angkutan dan barang dari logam.

---

This research based development of Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia, both in terms of ICT indicators and in terms of spending. However, problems arise in the development of communications infrastructure gap between rural and urban areas. Departing from the author tries to analyze the influence of central government ICT spending to see penggandanya impact and its relationship to other economic sectors. The approach taken in this research is to use a Social Accounting Matrix (SAM). Through the SAM multiplier analysis will look at the impact on other sectors if the injection of ICT spending. Data used for the SAM using the table in 2005 prepared by BPS.The results showed that injection of ICT spending in the communication sector will have the biggest impact on production factors capital, institutions, companies and workers in the city. This is in accordance with the conditions of ICT in Indonesia is still in the stage of infrastructure development which will need more capital, and in accordance with the deregulation of telecommunications, telecommunications infrastructure development in the private sector or the company gets a very big role. Although the impact of ICT spending more influence on the factors of production but does not deny the impact on employment.Employment is the most get the influence of labor in the city. While the impact on other institutions have a major impact on corporate institutions, the impact of ICT spending also affects the domestic institutions of the free class entrepreneur ladder, entrepreneurs rather than agriculture, military managers, professionals, technicians, teachers, clerical workers and sales of urban elites. From production activities, the biggest impact felt by the communication sector itself, followed by the paper industry, printing equipment and goods transportation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan sektor pertanian tanaman pangan dalam meningkatkan PDB dan output, dan dalmam memperbaiki distribusi pendapatan. Analisis menggunakan model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Untuk menghitung dampak tersebut penulis menggunakan pengganda SNSE, pengganda dekomposisi, Analisis Jalur Struktural, dan koefisien Gini. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sektor pertanian tanaman pangan memiliki kontribusi terhadap penciptaan nilai tambah dan peningkatan pendapatan rumah tangga paling tinggi dibandingkan dennen sektor lainnya. Kemudian, peranan pengeluaran pemerintah di sektor pertanian tanaman pangan terlihat mampu meningkatkan PDB dan output bruto seria dapat memperbaiki distribusi pendapatan. Secara umum kebijakan peningkatan produksi tanaman pangan merupakan kebijakan yang mampu meningkatkan PDB dan pendapatan sektor pertanian tanaman pangan paling baik dibanding kebijakan lainnya

---

The objective of the research is to analyze the impact of food crops sector development toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. The Analysis uses Social Accounting Matrix (SAM) model. In order to accomplish the objective of this research, four tools are

used i.e.: accounting multiplier, decomposition multiplier, structural path analysis (SPA), and gini coefficient. The result shows that food crops sector has contributed toward the improvement of National GDP and Output, and the improvement of income distribution. Moreover, government expenditure in food

crops sector is able to improve National GDP and Output, and to improve income distribution. Generally, increasing production in food crops is the most effective policy to improve National GDP and to improve output in food crops sector."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"Perdagangan luar negeri merupakan salah satu variable yang semakin penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka berbagai negara di dunia semakin intens untuk menjalin kerjasama perdagangan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan Produk Domestik Bruto (PDB)."

"Pada pertengahan tahun 2016, terdapat wacana kenaikan harga rokok di atas Rp50.000 untuk mengontrol konsumsi rokok masyarakat yang sangat tinggi dan terus meningkat. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak penurunan konsumsi rokok terhadap perekonomian Indonesia melalui pendekatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi SNSE Indonesia tahun 2008 yang telah di disagregasi. Dengan menggunakan analisis angka pengganda multiplier, dekomposisi pengganda dan indeks Theil, skripsi ini menemukan bahwa dampak dari penurunan konsumsi rokok dan mengalihkannya ke komoditas makanan berpotensi memiliki dampak positif terhadap pendapatan faktor dan pendapatan rumah tangga, serta mampu memperbaiki ketimpangan.

---

In mid 2016, there is a discourse of rising cigarette prices above IDR 50.000 to control the cigarette consumption by society which is very high and continues to increase. This study aims to analyze the impact of decreasing cigarette consumption on the Indonesian economy through the modified Social Accounting Matrix SAM of Indonesia in 2008. Using the account multiplier matrix, decomposition multiplier and Theil index, this paper found that the impact of decreasing cigarette consumption and diverting it to food commodities has the potential to have a positive impact on factor income and household income, as well as to improve inequalities."

"Gempa bumi Sumatera Barat tahun 2009 menimbulkan kerusakan dan kerugian. Kerugian menyebabkan dampak langsung dan tidak langsung yang signifikan terhadap perekonomian. Informasi dampak bencana terhadap perekonomian dibutuhkan dalam proses rekonstruksi dan rehabilitasi agar berjalan efektif dan tepat sasaran. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengestimasi dampak gempa terhadap perekonomian Sumatera Barat. Dengan menggunakan pendekatan analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan gempa memberikan dampak paling besar terhadap: (i) penurunan pendapatan output sektor hotel dan restoran; (ii) penurunan pendapatan tenaga kerja pertanian perkotaan; (iii) penurunan pendapatan rumah tangga pertanian perkotaan; dan (iv) penurunan penyerapan tenaga kerja sektor hotel dan restoran.

---

The Earthquake in West Sumatra in 2009 caused damage and losses. The losses caused both direct and indirect significant impacts on the economy. Information of the disaster impacts on the economy is needed to the effective reconstruction and rehabilitation. This study aims to estimate the impacts of the earthquake towards the economy in West Sumatra. Applying the Social Accounting Matrix analysis, this study shows that the earthquake caused the greatest impacts on: (i) the income decline in hotel and restaurant sectors; (ii) the income decline in urban-farm labors; (iii) the income decline in urban-farm households; and (iv) the labor decline in hotel and restaurant sectors."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pencabutan subsidi BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah dan skenario kebijakan diversifikasi energi melalui konversi BBM premium ke BBG CNG pada sektor transportasi darat sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap minyak dan pembangunan energi yang berkelanjutan di DKI Jakarta pada tahun 2012. Data yang digunakan adalah updating kerangka Sistem Nasional Sosial Ekonomi DKI Jakarta tahun 2012 dan Tabel Input Output DKI Jakarta tahun 2012. Dampak pencabutan subsidi BBM dan konversi BBM premium ke BBG CNG pada penelitian ini dihitung menggunakan analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan dengan menggunakan kerangka SNSE.Selain itu, dilakukan pula penentuan jalur transmisi dampak kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG menuju sektor rumah tangga dengan structural path analysis. Hasil empiris analisis dampak penggandaan dan dekomposisi dampak penggandaan menunjukkan kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG melalui pembatasan pasokan BBM premium bagi sektor angkutan umum darat penambahan pasokan BBG CNG untuk sektor angkutan umum darat secara umum diperkirakan akan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kebijakan konversi BBM premium ke BBG CNG disertai dengan pencabutan subsidi BBM premium untuk direalokasikan pada pembangunan infrastruktur gas akan lebih banyak dinikmati manfaatnya oleh rumah tangga golongan menengah ke bawah. Kenaikan pendapatan institusi di DKI Jakarta akibat adanya kebijakan konversi BBM ke BBG diperkirakan lebih banyak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan, papan, dan jasa-jasa. Sedangkan hasil structural path analysis menyatakan bahwa dampak penerapan kebijakan konversi BBM ke BBG ke institusi akan lebih efektif bila ditransmisikan melalui faktor produksi modal.

---

The aims of this study are to analyze the impact of the revocation of fuel subsidies have been done by the government and the energy diversification policy scenarios through the conversion of gasoline to CNG on the land transportation sector as one of the ways to reduce the dependence of society on oil and develop sustainable energy in DKI Jakarta in 2012.The data used are updating Jakarta Social Accounting Matrix SAM in 2012 and Input Output Table of DKI Jakarta in 2012. The impact of revocation of fuel subsidy and conversion of gasoline to CNG in this study is calculated using multiplier effects and decomposition of multiplier effects using SAM. In addition, the determination of the transmission path of the conversion of gasoline to CNG to the household sector is calculated using structural path analysis. The empirical results of the multiplier effects and decomposition of multiplier effects indicate the policy of converting gasoline to CNG through the limitation of gasoline supply for the public land transport sector will increase Households income. The policy of converting gasoline to CNG along with the revocation of premium fuel subsidy to be reallocated to the development of gas infrastructure will be more benefited by middle to lower class households. The increase of institutional income in DKI Jakarta due to the conversion of gasoline to CNG is estimated to be more used for food, board and services. While the results of structural path analysis states that the impact of the implementation of the conversion of gasoline to CNG to the institution will be more effective when transmitted through capital production factors. "

"Penelitian ini menyajikan analisis pengaruh sektor komunikasi bagi perekonomian DKI Jakarta dengan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Penelitian ini menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) DKI Jakarta tahun 2010 dan data pengeluaran pemerintah DKI Jakarta di sektor komunikasi. Analisis menunjukkan bahwa sektor komunikasi memberikan dampak positif pada distribusi pendapatan dan kesempatan kerja. Sektor komunikasi ini menitikberatkan pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Rekomendasi kebijakan yang ditawarkan adalah untuk memastikan penggunaan maksimal potensi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam sistem perekonomian.

---

This research presents an analysis of the effect of communication sector for Jakarta economy using Social Accounting Matrix (SAM). This research using Social Accounting Matrix (SAM) Jakarta 2010 and Jakarta government expenditures in communication sector data.The analysis reveals that the communication sector is adequate to impact positivelyon the income distribution and employment.The communication sector places emphasis on the Information and Communication Technology (ICT). Policy recommendations areoffered to ensure maximum use of Information and Communication Technology (ICT) potentials in the economy system."

"

COVID-19 merupakan pandemi global pertama bagi Indonesia yang tidak hanya memicu krisis kesehatan, namun juga menekan perekonomian. Mengingat durasi pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian belum dapat ditentukan, artikel ini akan mensimulasikan dampak ekonomi pandemi terhadap perekonomian Indonesia, khususnya pengaruhnya di tingkat rumah tangga. Untuk mensimulasikan dampak pandemi, artikel ini akan menggunakan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE), mempergunakan metode Pengganda Harga Tetap Terbatas (CFPM) untuk mensimulasikan dampak pandemi di tingkat makroekonomi, kemudian membawa hasilnya ke simulasi mikro untuk mendapatkan gambaran yang lebih jauh di tingkat rumah tangga. Dampak dari pandemi akan disimulasikan dalam tiga scenario berdasarkan waktu, dengan dua tingkat keseriusan sub skenario untuk tiap skenario, guna memperhatikan dampak pandemi pada ekonomi dan kemakmuran rumah tangga. Pandemi akan disimulasikan masuk ke perekonomian melalui dua jalur, komoditas dan produktivitas, dan kebijakan pemerintah untuk memerangi pandemi akan disimulasikan pada dua skenario terakhir. Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilaksanakan, pandemi secara umum berdampak negatif bagi perekonomian dan mengurangi pendapatan rumah tangga, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah yang tinggal di perkotaan. Berikutnya, stimulus pemerintah menjadi penyelamat dengan memicu perekonomian dan mengurangi dampaknya perekonomian, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Lebih jauh lagi, hasil simulasi mikro menunjukkan bahwa pandemi mengurangi ketimpangan pendapatan namun meningkatkan kemiskinan disaat yang bersamaan, bergantung pada durasi dan tingkat keseriusan dari pandemi.

 

---

COVID-19 is the first global pandemic for Indonesia that not only triggers a health crisis but also suppresses its economics. Due to the pandemic uncertain duration and immeasurable economic losses, this paper attempts to simulate the short run pandemic economic impact on Indonesia, particularly at the household level. In simulating the pandemic damage, this paper will employ Social Accounting Matrix (SAM) using Constrained Fixed Price Multiplier (CFPM) method to channel the pandemic impact and bring the result to the household microsimulation. There are three time-based scenarios will be simulated, two severity level sub scenarios for each scenario will study the effects to the economics and households welfare. The pandemic will be simulated entering the economy through two channels, commodity and productivity, and the government policies to provide the cushion to the economic will be simulated in the last two scenarios. Based on the simulations, the pandemic slams economics and reduces households income, especially bottom income households in urban areas. At that point, the government economic stimulus become a saviour by encouraging the economics and reducing the pandemic impact. Furthermore, the household simulations show that the pandemic decreases income inequality yet increases poverty simultaneously, follows the duration and the severity of pandemic.

 

"

"Dalam kondisi perekonomian yang belum pulih dari krisis pada tahun 1997, serta situasi politik yang masih tak menentu, Pemerintah mengambil langkah kebijakan yang kurang populer di masyarakat yaitu menaikkan harga jual BBM rata-rata 12% dalam bulan Oktober 2000. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban subsidi BBM dalam APBN tahun 2000, yang semula dianggarkan sebesar Rp. 22,5 trilyun (diperkirakan akan membengkak menjadi Rp. 43,5 trilyun), jumlah ini sangat besar bila dihubungkan dengan defisit anggaran tahun 1999/2000 sebesar Rp. 44,1 trilyun. Dengan kenaikan harga BBM tersebut diperhitungkan dapat menurunkan subsidi BBM sebesar Rp. 800 milyar, dan selanjutnya penghematan subsidi ini dikembalikan ke masyarakat sebagai kompensasi. Di sini Pemerintah menghadapi situasi yang dilematis, di satu sisi subsidi BBM harus diupayakan dihapus karena sangat membebani keuangan negara (APBN), di lain pihak keadaan sosial ekonomi masyarakat masih dalam keadaan yang memprihatinkan, sehingga sebagian masyarakat cenderung bereaksi menolak kebijakan tersebut. Kondisi yang diuraikan tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini, yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh dampak yang ditimbulkan oleh kenaikan harga BBM dan kompensasi tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga masyarakat, dengan menggunakan peralatan analisa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) tahun 1999. Untuk keperluan ini SNSE tahun 1999 perlu dimodifikasi dengan memunculkan Pengilangan Minyak Bumi sebagai sub sektor tersendiri, tidak lagi tergabung dalam sub sektor pertambangan lainnya. Dari SNSE yang telah dimodifikasi tersebut kemudian dapat diketahui angka-angka pengganda, yang menggambarkan dampak dari kebijakan tersebut terhadap distribusi pendapatan rumah tangga, dalam bentuk dampak global/keseluruhan, transfer, open loop maupun close loop. Hasil analisis menunjukkan beberapa hal berikut : 1. Dilihat dari segi kebijakan, penurunan subsidi BBM selama ini hanya ditempuh melalui intervensi terhadap harga BBM, sedangkan variabel lain yang cukup dominan dalam menentukan besarnya subsidi BBM, yaitu volume konsumsi BBM dan biaya pengadaan BBM belum pernah dijadikan alternatif pemecahan. 2. Angka-angka pengganda pada kenaikan harga BBM menunjukkan bahwa: - Secara keseluruhan kenaikan harga BBM tersebut menurunkan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 20.839,33 milyar (2,65%), dengan dampak terbesar diatami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan, yaitu dua kelompok rumah tangga yang mendominasi penggunaan BBM sebanyak 43,69% dari konsumsi BBM nasional, dengan meliputi penduduk sebanyak 23,50% dari penduduk Indonesia. - Secara transfer, kenaikan harga BBM belum menimbulkan dampak pada sektor-sektor pendapatan. Secara open loop, kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan rumah tangga pada sektor neraca institusi sebesar 0,74%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. - Secara close loop kenaikan harga BBM menurunkan pendapatan sektorsektor pada neraca produksi sebesar 1,91%, dengan dampak terbesar dialami oleh rumah tangga Golongan Atas dan Golongan Rendah di perkotaan. 3. Angka Pengganda pada kompensasi sebesar Rp. 800 milyar. Secara keseluruhan, kompensasi Pemerintah tersebut menaikkan seluruh pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 1.624,90 milyar atau 0,21% dari pendapatan rumah tangga semula. Kenaikan pendapatan ini terdiri dari kenaikan secara transfer sebesar Rp. 0,95 milyar (0%), secara open loop Rp. 375, 28 milyar (0,05%) dan secara close loop sebesar Rp. 1.048,67 milyar atau 0,13% dari pendapatan semula. 4. Dari penurunan pendapatan dan kenaikan pendapatan pada butir 2 dan 3 tersebut di atas diperoleh dampak netto berupa penurunan pendapatan rumah tangga sebesar Rp. 19.214,43 milyar atau 2,44% dari total pendapatan semula. 5. Kenaikan harga BBM dan pemberian kompensasi dari Pemerintah ternyata membawa dampak perbaikan pada kesenjangan pendapatan rumah tangga. Kalau sebelumnya, perbandingan rata-rata pendapatan perkapita dari masingmasing golongan rumah tangga yang terendah dengan tertinggi adalah 1:5,766, maka dengan adanya kebijakan tersebut perbandingan ini menjadi I:5,442. Dari data ini terlihat bahwa penurunan subsidi memperbaiki kesenjangan pendapatan rumah tangga, sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa subsidi BBM sebaiknya dihapuskan dan BBM diperjualbelikan dengan harga pasar. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa secara prinsip subsidi BBM perlu dihapuskan karena memperbaiki kesenjangan distribusi pendapatan rumah tangga. Namun mengingat rumah tangga masyarakat kita masih menghadapi permasalahan perekonomian, yang diindikasikan oleh tabungan masyarakat yang negatif di tahun 1999, maka pada kelompok rumah tangga masyarakat tertentu, yakni yang kurang mampu, masih perlu diberikan subsidi BBM secara langsung. Untuk itu perlu dilakukan penelitian lebih lanjut guna menentukan target subsidi dimaksud beserta mekanisme pemberian subsidi yang seefektif mungkin."