Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 68361 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Dodi Fransisko
"Seiring dengan berakhirnya Perang Dingin, Dewan Keamanan menjadi lebih aktif menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan tidak lagi terkungkung persaingan Barat melawan Timur yang selama dekade 1980-an membuat kebuntuan Dewan Keamanan sehingga tidak mampu membuat keputusan penting karena ancaman penggunaan veto.Pasca Perang Dingin terjadi perubahan karakter konflik, yang sebelumnya didominasi konflik antar negara menjadi konflik internal, yang tidak selalu bersifat militer tetapi meliputi pembantaian etnis, penggulingan rezim, dan konflik horizontal.
Untuk menyikapi perkembangan yang ada, PBB melakukan reformasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan dan ancaman baru era pasca Perang Dingin. Perbaikan manajemen dan struktural badan-badan PBB diperlukan sehingga PBB lebih responsif terhadap permasalahan dunia yang ada. Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB yang bertanggung jawab menjaga perdamaian dan keamanan internasional dituntut untuk semakin representatif, transparan dalam metode kerjanya, dan lebih mempunyai legitimasi sehingga keputusan-keputusannya dipatuhi negara anggota.
Selama ini Dewan Keamanan dituding lebih mengutamakan kasus tertentu misalnya lebih memilih mengatasi masalah Yugoslavia daripada konflik di Rwanda. Hal ini memunculkan tudingan bahwa Dewan Keamanan hanya mau bertindak apabila anggota tetap mempunyai kepentingan dengan konflik tersebut.
Karena itu, negara anggota PBB menyuarakan perlunya perluasan keanggotaan Dewan Keamanan agar lebih mengikutsertakan negara-negara berkembang sehingga Dewan Keamanan lebih peka terhadap permasalahan yang terjadi di berbagai wilayah dunia dan tidak selalu dibatasi kepentingan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan.
Berbagai usaha telah dilakukan, seperti membentuk kelompok kerja yang membahas perluasan keanggotaan Dewan Keamanan untuk membicarakan komposisi ideal Dewan Keamanan yang diperluas dan hak veto. Namun setelah sekian lama bekerja, kelompok kerja ini belum menghasilkan keputusan mengenai bagaimana komposisi Dewan Keamanan yang ideal, meski ada kesepakatan di antara negara anggota bahwa keanggotaan Dewan Keamanan perlu diperluas.
Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan deskripsi mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya kesepakatan reformasi Dewan Keamanan khususnya perluasaan keanggotaan (1997-2006). Faktor penghambat yang penulis anggap sebagai hambatan mencakup hambatan struktural dan prosedural, demikian juga hambatan konflik kepentingan di antara negara anggota PBB serta realitas politik internasional yang mempengaruhi interaksi mereka.
Penulis dalam penelitian ini menemukan bahwa pertarungan kepentingan negara-negara anggota PBB, pengaruh anggota tetap Dewan Keamanan dan keterbatasan prosedural dan struktural Dewan Keamanan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya kesepakatan mengenai perluasan keanggotaan Dewan Keamanan di masa Kofi Annan

Security Council becomes more active in preserving international peace and security after the end of Cold War since the council is not marred by the competition between Western and Eastern Block which halted many Security Council efforts in making important decisions by the threat of veto during 1980s.
There is a change in the character of conflict after Cold War previously dominated by interstate conflicts. This new breed of conflict is not always a military conflict but also including ethnic cleansing, regime overthrow, and horizontal conflict.
United Nations, to face the new challenge, should undertake reform in order to be relevant and able to cope with new threats in the era of post Cold War. Structural and management improvement on UN bodies is needed to make UN more responsive to handle many world problems. Security Council, as major UN body responsible for maintaining international peace and security, is expected to be more representative, transparent in its working method, and more legitimized.
Nowadays, Security Council is accused of giving priority to certain case. For instance, the council prefer to handle Yugoslavia rather than Rwanda. This action has caused suspicion that the council is working based on interest. This problem urges member states of UN give their voices on the need for extending the membership of UN Security Council with developing countries in order tomake the council more sensitive to problems in many parts of the world not limited by interest of five permanent member of Security Council.
There are several efforts to improve UN Security Council such as establishing working group to discuss ideal composition of extended UN Security Council membership and veto. Then, working group has failed to make decision on ideal composition of UN Security Council after years of working. There is also no agreement between member states on certain proposal to extend membership of UN Security Council.
In this research, writer tries to give description on causal factors towards failure of UN reform concerning Security Council membership extension (1997-2006). The causal factors is including structural and procedural factors as well as conflict of interest among members states of UN and reality of international politics that shapes their interaction.
Writer in this research has found that the conflict of interest between permanent members of UN Security Council with other UN member states, influence of permanent members of UNSC to reform, limitation of structure and procedure of Security Council as causal factors towards failure of UN reform on membership extension."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T19231
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didi Soleman
"Perluasan anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) hanya terjadi pada tahun 1965 dengan menambahkan empat kursi anggota tidak tetap. Reformasi pasca 1965 terus diupayakan selama berdekade oleh berbagai aktor internasional, karena mereka melihat terdapat banyak urgensinya. Bahkan, saat ini mayoritas negara secara terbuka mendukung adanya reformasi DK PBB. Tidak ada satu pun negara yang secara terbuka menolak reformasi. Mengingat signifikasi institusi, isu reformasi DK PBB juga telah menjadi pembahasan arus utama dalam studi Hubungan Internasional. Tugas Karya Akhir ini berusaha membahas proses upaya reformasi tersebut dengan meninjau 56 literatur akademik di laman SCOPUS. Dalam rangka menjelaskan proses reformasi secara benar penulis menggunakan metode taksonomi, sehingga Bab Pembahasan Tugas Karya Akhir ini terdiri dari empat subbab, yaitu (1) Pengantar: Perkembangan Upaya Reformasi DK PBB; (2) Urgensi Reformasi DK PBB Pasca 1965; (3) Gagasan dan Proposal Reformasi DK PBB Pasca 1965; dan (4) Kritik dan Tantangan Reformasi DK PBB Pasca 1965. Dengan keempat subbab tersebut, Tugas Karya Akhir ini dapat memberikan penjelasan komprehensif. Pembahasan mengungkapkan bahwa upaya reformasi telah dilakukan sejak masa Perang Dingin, tetapi banyak tantangan yang hadir. Meskipun mayoritas negara setuju dengan urgensi reformasi dan hadir berbagai gagasan dan proposal reformasi, tetapi beberapa akademisi melihat klaim urgensi tersebut tidak sesuai dengan tujuan pendirian (DK) PBB dan di antara negara pendukung reformasi juga masih terdapat perbedaan pendapat mengenai realisasi reformasi. Selain itu, tantangan juga hadir dari anggota tetap saat ini yang terkesan ingin mempertahankan status quo mereka. Tantangan-tantangan tersebut telah menjadikan perkembangan reformasi DK PBB berjalan dengan lambat.

The expansion of the United Nations Security Council (UNSC) membership only occurred in 1965, with the addition of four non-permanent seats. Post-1965 reforms have been pursued for decades by various international actors due to their perceived urgency. Currently, the majority of nations openly support the reform of the UNSC, with no country openly opposing it. Given the significance of the institution, the issue of UNSC reform has become a mainstream discussion in International Relations studies. This study attempts to discuss the process of these reform efforts by reviewing 56 academic literatures on the SCOPUS. To explain the reform process properly, the author employs a taxonomic method, resulting the Discussion Chapter consisting of four sub-chapters: (1) Introduction: Development of UNSC Reform Efforts; (2) Urgency of UNSC Reform Post-1965; (3) Ideas and Proposals for UNSC Reform Post-1965; and (4) Criticism and Challenges of UNSC Reform Post-1965. With these four sub-chapters, this study can provide a comprehensive explanation. The discussion reveals that reform efforts have been undertaken since the Cold War era, but many challenges have emerged. Although the majority of countries agree with the urgency of reform and ideas and proposal of reform have emerged, some academics see that the claim of urgency does not align with the founding objectives of the UN(SC), and among the countries supporting reform, there are still differences of opinion regarding the realization of reform. In addition, challenges also come from the current permanent members who seem to want to maintain their status quo. These challenges have made UNSC reform progress slow."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Subuh Rezki
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak-hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi.

ABSTRACT
"
Universitas Indonesia, 2013
S54530
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Archadius Aldy Rama
"Melalui bukti-bukti sejarah, konflik Palestina-Israel sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Dari perang David melawan Goliath, dan sekarang pertempuran agama di komuniti Israel. Bukti-bukti tersebut merupakan pernyataan bahwa region ini adalah yang terpanas konfliknya di dunia. Turut campurnya beberapa aktor yang tertarik dengan minyak dan pengaruh politik, seperti negara-negara barat sebagai aktor politik yang mewarnai konflik dan menajamkan tensi politik, membuat konflik tersebut menjadi tidak terpecahkan. Oleh sebab itu, masalah tersebut harus dilihat secara fenomena sejarah.
Amerika Serikat mengarahkan ke double standard di dalam politik luar negeri kepada region Timur Tengah, dimaksudkan untuk mempertahankan keinginan mereka di bidang minyak dan membela politik Israel khususnya. Amerika Serikat mempunyai peranan besar dalam menjaga segala pengaruh politik di Timur Tengah, terutama untuk mendukung Israel. Amerika Serikat secara agresif mengontrol permainan ini. Di era perang dingin, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power yang sangat vital dalam mendukung keberadaan Israel. Diplomasi, resolusi dan kegiatan non-perang adalah merupakan usaha dimana sulitnya pemecahan konflik dan perdamaian yang dapat dicapai.
Sebagai anggota Dewan Kearnanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, posisi Amerika Serikat sangat kritis posisinya dalam menangani politik Israel. Sudah banyak resolusi yang di hasilkan untuk eliminasi konflik tersebut dengan persetujuan Amerika Serikat. Segala resolusi dipantau langsung oleh Amerika Serikat untuk keuntungan Israel."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T14440
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ismail Suny
"United Nations, as the biggest international organization, is in the middle of doing internal reformation regarding the structure enlargement of the Security Council. Indonesia, as the biggest moderate Moslem country in the world is proposed itself to be seated as one of the permanent member of the Security Council. It is expected that this movement will influence the development of international law either directly or indirectly. This article, contains a discussion about the writer's experiences during his appointments as the representatif of Indonesian government in several international conferences concerning human rights and use of the rule of law to keep world peace and security. The discussion has given a better picture of the strong background of the Indonesian role and participation in peace keeping and in guarding the world law order."
2004
JHII-2-1-Okt2004-107
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Ario Triwibowo Yudhoatmojo
"ABSTRAK
Peristiwa pembajakan di laut yang dilakukan oleh perompak Somalia dalam
kawasan Teluk Aden telah menyita perhatian dunia karena semakin meningkatnya
jumlah kejahatan ini dalam kawasan tersebut, sehingga telah dianggap
mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam rangka melawan
kejahatan pembajakan di laut dalam kawasan ini, Dewan Perserikatan Bangsa-
Bangsa mengeluarkan resolusi-resolusinya yang berisi berbagai upaya dalam
rangka menanggulangi dan mengadili pembajakan di laut, sehingga jumlahnya
dapat ditekan secara signifikan. Salah satu upayanya adalah memberikan
kewenangan yurisdiksi universal bagi negara-negara asing untuk memasuki
perairan Somalia untuk melakukan upaya menekan praktik pembajakan di laut
dalam kawasan Teluk Aden.

Abstract
The piracy phenomenon conducted by Somali pirates in the Gulf of Aden has
raised international concerns due to the increasing numbers of piracy incidents in
the area, deeming to have become a threat towards international peace and
security. In order to suppress the crime of piracy, the United Nations Security
Council has issued numerous resolutions encompassing efforts by the
international community in suppressing and prosecuting piracy, therefore it can
abate the occurring incidents. Granting universal jurisdiction towards States is one
method, where the States are permitted to enter Somali territorial waters to
suppress maritime piracy in the Gulf of Aden."
2012
T31897
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Subuh Rezki
"Skripsi ini membahas tentang kewenangan Dewan Keamanan PBB dalam menjatuhkan sanksi terhadap individu berdasarkan Bab VII Piagam PBB dan prinsip pertanggungjawaban individu yang diakui oleh hukum internasional. Kemudian, dalam perkembangannya, penerapan sanksi tersebut telah berdampak pada hak-hak individu yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional mengenai HAM. Sanksi larangan perjalanan dan pembekuan aset yang diterapkan terhadap individu-individu oleh negara-negara anggota PBB berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB dalam Piagam PBB telah menimbulkan kekhawatiran atas ketiadaan jaminan bahwa hak-hak individu yang dimiliki oleh individu yang dijatuhkan sanksi tersebut tidak dilanggar oleh Dewan Keamanan PBB. Contoh kasus adalah sanksi terhadap Qadhafi.

This thesis emphasize the authority of UN Security Council on sanctioning individuals in regards to Chapter VII UN Charter and the individual responsibility principle that was recognized by international law. Hence, the application of individual sanctions has affected to individual rights which is guaranteed by international law instrument regarding human rights. Travel ban and asset freeze that is applied towards individuals by UN members in regards to UN Security Council mandate on the UN Charter has caused the absence of warranties that the individual rights has not been violated by the UN Security Council. Case in point, sanctioning to Qadhafi."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Marpaung, Darwis D.
Depok: Universitas Indonesia, 1995
S25883
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jeanne Francois
"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Prancis pada masa pemerintahan Mitterand sebagai anggota tetap DK PBB dalam menghapus apartheid. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitiaan kualitatif, data sekunder dianalisis berdasarkan teori polemologi temuan Gaston Bouthol. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Prancis masa Mitterand turut andil dalam agenda PBB yang menghapus apartheid tanpa mengorbankan kepentingan nasionalnya di Afrika Selatan.

This thesis has a purpose to show which roles that France in the year of Mitterand, as a permanent member of Security Council of United Nations, did to nullify apartheid. This thesis uses the qualitative method; secondary data were analyzed based on Gaston Bouthol's theory of polemology. The thesis summarizes that France in the year of Mitterand did involve in UN agenda eliminating apartheid without sacrificing its national interest in South Africa."
Depok: Universitas Indonesia, 2010
S16387
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>