Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This text provides an examination of all aspects of drugs and their users, and considers drugs from all perspectives, including behavioural, pharmacological, historical, social, legal and clinical. Providing up-to-date facts, the text aims to assist readers in making well-informed decisions about behaviour and choices. This edition includes a new section on theories of addiction, including information on why certain people are predisposed to addiction problems and risk factors. The text includes DSM-IV information in a separate box, and there are also three-dimensional models of the chemical substances discussed, in order to generate greater student comprehension."

"ABSTRAKPenulisan ini secara deskriptif menarasikan pelajar yang menggunakan tempat tinggal (rumah orang tua dan rumah kost) untuk melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan narkoba, dimana idealnya tempat tinggal bagi pelajar haruslah dapat menjadi lokasi untuk beristirahat dan beraktifitas yang sesuai dengan keberadaan seseorang sebagai pelajar. Namun pada kenyataannya terdapat banyak kasus pelajar yang menggunakan tempat tinggal digunakan sebagai tempat untuk menyalahgunakan narkoba.Dalam penulisan ini menjelaskan beberapa konsep place dan Place moral aspect dan persepsi masyarakat (reaksi sosial) terhadap pelaku dan tempat yang dapat menimbulkan pembacaan moral dari warga masyarakat sekitar, sehingga memunculkan redefinisi makna private dan publik.

---

ABSTRACTThese script in description narrated students that using living places (parents house and boarding house) to doing criminal attitude as using drugs, where the ideal living house for students must can be location to resting and activiting that suitable with someone status as a student. However in reality occur many case that students using living house for place to using drugs.In these script describe some concept of place and Place moral aspect and community perception (social reaction) towards subject and place that can inflict moral reading from community around, that inflict redefinition private and public mean."

"[ABSTRAKMuseum Polri tidak hanya berperan memberikan pendidikan dan pengetahuankepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat terutama yang berhubungandengan persoalan-persoalan sosial, salah satunya yang berkaitan denganpermasalahan narkoba yang semakin meningkat di masyarakat. Perkembangan diIndonesia yang saat ini bukan hanya sebagai pasar dan tempat transit bagiperedaran narkoba yang dilakukan oleh jaringan internasional tetapi sudah bisadikatakan mampu untuk memproduksi dalam memenuhi permintaan yang sangattinggi di dalam negeri, dan bahkan disinyalir mengekspor hasil produksi ke luarnegeri. Akan tetapi koleksi dan informasi mengenai narkoba saat ini dianggapbelum dapat mewujudkan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba karenapameran yang ada belum menampilkan keseluruhan informasi dan pengetahuanmengenai narkoba secara jelas dan utuh kepada masyarakat. Oleh karena itudibutuhkan konsep pengembangan ruang pameran pemahaman tentang narkobasebagai cara preventif dan pre-emtif selain dengan melakukan cara represif. Tesisini menggunakan metode kualitatif dan menerapkan teori pendidikankonstruktivis yang disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga mampumenciptakan ruang pameran yang melibatkan masyarakat secara aktif.

---

ABSTRACTIndonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively, Indonesian National Police Museum not only serves in giving education andknowledge to Policeman, but also for publics especially related to social issues.One of the issues is narcotics and dangerous drugs. Today, Indonesia is not onlyas a market place or transit point for international drug trafficking but also is ableto produce in order to meet the high demand in the country itself, and evenexports overseas. In Indonesian National Police Museum, the collection andinformation about narcotics and dangerous drugs are not considered in deliveringthe message and education of the abuse of narcotics and dangerous drugs becausethe exhibition is not displaying the whole information and knowledge clearlyabout narcotics and dangerous drugs to public. Hence, it needs to develop theconcept at the exhibition room for the understanding of narcotics and dangerousdrugs as a preventive and preemptive methods, beside the repressive method. Thisstudy uses qualitative methods and applies constructivist education theory suitedwith the existing condition in order to create exhibition room which engages thepublic actively]"

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS, pengaktifan kembali PNS yang terlibat penyalahgunaan NAPZA dan juga kendala-kendala yang dihadapi. Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diambil sebagai studi, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Ibu kota negara dan pusat pemerintah dan Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kementerian besar dengan kepegawaian terbaik nomor empat menurut BKN serta kementerian yang membawahi Lembaga Pemasyarakatan khusus narkoba. Pendekatan penelitian menggunakan post-positivist dan metode data analisis successive approximation, karena berangkat dari hubungan antara perilaku dan tindakan manusia. Kosep teori manajemen sumber daya manusia dengan variabel disiplin pegawai dan penempatan pegawai digunakan dalam menganalisis pelaksanaan proses dan prosedur dalam penjatuhan hukuman disiplin dan pengaktifan kembali PNS dengan kasus penyalahgunaan NAPZA. Hasil dalam pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin adalah keputusannya dilakukan secara terpusat dalam instansi tertinggi sesuai golongan dan jabatannya. Hasil yang didapatkan adalah kedua proses dan prosedur belum berjalan dengan baik, karena penjatuhan hukuman disiplin yang seharusnya berjalan paralel dengan berjalannya tuntutan hukum pidana kenyataannya menunggu keputusan hukuman yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri setempat. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah selesai menjalankan hukuman inkracht di bawah dua tahun dapat dikembalikan ke instansi, namun belum memiliki aturan yang jelas bagaimana proses dan prosedur penempatan yang digunakan setelah pengaktifan kembali PNS tersebut. Kementerian Hukum dan HAM memiliki proses dan prosedur yang lebih memadai dibandingkan dengan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta, hal ini dikarenakan jumlah dari pelanggar disiplin tindak pidana khusus ini lebih banyak dilakukan oleh pegawai Kementerian Hukum dan HAM. Kebutuhan akan peraturan perundang-undangan yang spesifik bagi setiap PNS yang melanggar disiplin khususnya penyalahgunaan NAPZA dibutuhkan guna menentukan penanganan rehabilitasinya, serta pengaktifan kembali jika diperlukan. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan khusus yang mendasari tentang PNS yang terlibat narkoba belum ada, sehingga banyak terkaan yang dilakukan oleh PPK dan PyB hanya berdasar pada UU No. 5 Tahun 2014, PP 53 Tahun 2010 dan PP 11 Tahun 2017.

---

This study aims to describe the implementation of disciplinary sentences for civil servants, reactivation of civil servants involved in drug abuse and also the obstacles faced. The DKI Jakarta provincial government and the Ministry of Law and Human Rights were taken as a study, because the DKI Jakarta Provincial Government and the central government and the Ministry of Law and Human Rights as major ministries with the best staffing number four according to BKN and the ministry in charge of special drug prison. The research approach uses post-positivist and data analysis methods of successive approximation, because it departs from the relationship between human behavior and actions. The concept of human resource management theory with employee discipline variables and employee placement is used in analyzing the implementation of processes and procedures in the imposition of disciplinary penalties and reactivation of civil servants with drug abuse cases. The result of implementing disciplinary penalties is that decisions are made centrally in the highest institutions according to their class and position. The results obtained are that both processes and procedures have not gone well, because the imposition of disciplinary sentences that should have run parallel with the passage of criminal lawsuits in fact awaits a verdict that has permanent legal force from the local district court. Reactivation of civil servants who have finished running an inkracht sentence under two years can be returned to the agency, but do not yet have clear rules on how the placement process and procedures are used after reactivating the civil servant. The Ministry of Law and Human Rights has more adequate processes and procedures compared to the provincial government of DKI Jakarta, this is because the number of violators of special criminal acts is mostly carried out by employees of the Ministry of Law and Human Rights. The need for specific legislation for every civil servant who violates discipline, especially drug abuse, is needed to determine the handling of rehabilitation, and reactivation if needed. In fact, the specific legislation that underlies the civil servants involved in drugs does not yet exist, so many of the guesswork done by build officer and authorized officer  is only based on Law No. 5 of 2014, Government Regulation 53 of 2010 and Government Regulation 11 of 2017."

"The crime of drugs abuse has resulted in a new phenomenon in the illegal underworld of indonesia. The significant rise of drugs-related crimes can be seen in the large numbers of people detained in correctional institutions and detention facilities in Indonesia. This condition obviously affects the attempts to guide these offenders, which is one of the objectives of a criminal justice system. Without serious, thorough and continuous attempts to tackle the problem, the whole correctional system will be affected for the worse.This study intends to describe how routine activities of the ofncers and their contacts with inmates do not result in involvement with distribution of drugs in correctional institutions. The method of data collection used was by depth-interviewing informants. The number of informants was four officers of Tangerang Juvenile Correctional Institution. informants are selected purposively to portray various characteristics and routine activities, contact and noninvolvement in drugs distribution in the correctional institution. To find out whether there were any involvement in such abuse; data analysis was done by coding the obtained data to create a working hypothesis and analyzing it, resulting in the conclusions of the study.Based on the findings of the study, it can be deduced that routine activities, such as those described by Cohen and Felson, did not always result in abuses of power in the form of involvement of officers in drugs distribution, although there were contacts at the same place and time between officers and drugs-related inmates. The interaction and learning processes, according to the differential association theory, did not result in involvement of officers due to the definition and rationale of the officers that involvement in drugs distribution in the correctional institution is in violation of the law, resulting in adverse consequences. This understanding prevents distribution of drugs, as value systems of officers affect them not to be involved in distribution of drugs."