Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan pemerintahan, kepemimpinan pada setiap jenjang organisasi, budaya organisasi, dan kualitas pelayanan publik akibat kekosongan kepemimpinan puncak di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan kualitatif. Data diperoleh dari hasil survei dan wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil survei dianalisis secara deskriptif dan hasil wawancara dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, sajian data, dan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintah pasca kekosongan kekuasaan cenderung kurang efektif dan kurang stabil karena sering terjadi konflik internal dalam proses pengambilan kebijakan. Kepemimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Manado bersifat legal formal, karena lebih banyak diselenggarakan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari unit kerja. Peran kepemimpinan di tingkat unit kerja cukup menonjol dalam terselenggarnya pelayanan publik, sehingga kekosongan pimpinan tingkat atas tidak akan memiliki pengaruh yang nyata terhadap kinerja dari pelayanan publik pada masing-masing lembaga. Budaya organisasi yang terbentuk di dalam organisasi Pemerintah Daerah Kota Manado adalah budaya birokrasi formal yang cenderung kaku.Inisiatif individu dan toleransi resiko berada pada tingkat yang rendah atau tidak berkembang. Dalam kondisi ini, rutinitas menjadi nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi. Sementara terkait dengan kondisi kualitas pelayanan publik pasca kekosongan jabatan secara umum tidak ada hambatan. Masyarakat umumnya menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Manado kualitasnya memuaskan, baik menyangkut dimensi bukti fisik, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati.Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka perlu peningkatan kompetensi kepemimpinan di masing-masing instansi pemerintah daerah kota Manado agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kota Manado juga perlu mengembangkan sistem koordinasi antar instansi yang dapat meningkatkan kemampuan dan kualitas koordinasi di tiap-tiap lingkungan instansi. Selain itu, juga perlu pembenahan infrastuktur jalan untuk menopang kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat dan percepatan pembangunan Kota Manado.

---

The objective of this research is to analyzed the government implementation, leadership in each organizational level, organizational culture, and public service quality after the absence of top leadership in the Local Government of Manado City. The research using quantitative-descriptive and qualitative approach. The data obtained from survey and in depth interview with key informant. The survey result analyzed descriptively and interview result analyzed qualitatively through data reduction, data display, and conclusion stages.The result of this research showing that the government implementation after the absence of top leadership tend to not effective and not stable. It is caused by often occur the internal conflict in decision making process. The leadership in the Local Government of Manado City characterized by legal formal, because more implemented based on basic task and function from work unit. The eldership role in the work unit level more dominant in implementation of public service, so that the absence of top leadership not affected significantly to public service performance at each institution. The organizational culture that was formed in the Local Government of Manado City is formal bureaucracy culture that more rigid.Individual initiative and risk tolerance on the bottom level or not growth. In this condition, routinely to be the value that hold and upheld by officer. While relate to public service quality after the absence of top leadership generally not have the obstacle. Public in generally assessed that public service quality implemented by the Local Government of Manado City is satisfied, as well as relate to tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy.Based on this research result, then needed to improvement the leadership competence in each local government institution at Manado City, so that can accomplishing the task effectively and efficient. The Local Government of Manado City also need to developing the coordination system among the agency. Beside that, needed to improvement the road infrastructure to support the public economy activity and accelerate the development of Manado City."

"Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu ruang lingkup layanan publik adalah layanan pariwisata. Turunnya indeks kebahagiaan DKI Jakarta dna menjadi kota dengan tingkat stres no. 6 didunia dirasa perlu untuk adanya tempat wisata melepas lelah dari rutinitas dan menghilngkan stres akibat kerja. Salah satu layanan wisata yang ada adalah wisata Taman Margasatwa Ragunan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung terhadap layanan taman margasatwa ragunan.Teori yang digunakan untuk mengukur kepuasan pengunjung adalah menurut Parasuraman, Zeithml dan Berry (1990) yang mengelompokkan lima dimensi pokok, yaitu dimensi SERVQUAL (Service Quality). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif (positivist) dengan menggunakan format skala Likert dan melakukan wawancara mendalam untuk mengonfirmasi hasil kuisoner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan (gap) antara pelayanan yang diberikan Taman Margasatwa Ragunan dengan yang diharapkan oleh para pengunjung. Nilai kesenjangan rata-rata terendah berarti paling baik adalah responsiveness (ketanggapan). Sedangkan nilai kesenjangan (gap) rata-rata tertinggi berada pada dimensi tangibles (bukti fisik) yaitu sebesar -0.89 maka dimensi tangibles (bukti fisik) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Namun, secara keseluruhan responden penelitian merasa puas terhadap pelayanan Taman Margasatwa Ragunan.

---

Public service is an activity or series of activities in the context of fulfilling service needs in accordance with statutory regulations for every citizen and resident of goods, services, and/or administrative services provided by public service providers. One of the scopes of public services is tourism services. The decline in the happiness index of DKI Jakarta and became the city with the stress level no. In the world it is necessary for a tourist place to unwind from routine and relieve stress due to work. One of the existing tourism services is the Ragunan Wildlife Park tour. This study aims to analyze the level of visitor satisfaction with the services of the Ragunan Wildlife Park. The theory used to measure visitor satisfaction is according to Parasuraman, Zeithml and Berry (1990) who grouped five main dimensions, namely the SERVQUAL (Service Quality) dimension. This study uses a quantitative (positivist) approach using a Likert scale format and conducts in-depth interviews to confirm the results of the questionnaire. The results showed that there was a gap between the services provided by the Ragunan Wildlife Park and those expected by the visitors. The lowest average gap value means that the best is responsiveness. While the highest average gap value is in the tangibles dimension (physical evidence) which is -0.89, the tangibles dimension (physical evidence) can be said to be less good and needs to be improved. However, overall the research respondents were satisfied with the services of the"

"Pada masa pandemi Covid-19 terjadi penurunan penerimaan negara salah satunya dari pajak kendaraan bermotor karena kualitas pelayanan di Samsat yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan perpanjangan STNK di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung pada masa pandemi Covid-19. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Quality Service Audit oleh Verma. Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara kuantitatif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara survei melalui kuesioner dengan skala likert dan wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan kualitas pelayanan perpanjangan STNK Tahunan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung termasuk dalam kategori baik. Namun dalam beberapa hal wajib pajak masih merasa kualitas pelayanan di Gerai Samsat Kecamatan Pulogadung masih dinilai buruk yaitu pada dimensi availability dan partnership sehingga perlu diperbaikiki. Saran yang dapat diberikan untuk Gerai Samsat Pulogadung adalah dapat menyediakan hand sanitizer dan petugas khusus yang dapat mengatur jarak antar Wajib Pajak selama masa PSBB.

---

During the Covid-19 pandemic there was a decline in state revenue, one of which was from motor vehicle taxes because the quality of service at Samsat was not in accordance with health protocols. Therefore, the aim of this study is to analyze the quality of service for the extension of the STNK at the Samsat Gerai, Pulogadung District during the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the theory of Quality Service Audit by Verma. This research method is conducted using quantitative data collection techniques. The instrument used in this study was conducted by means of a survey through a questionnaire with a Likert scale and interviews with several sources. The results showed that most of the respondents stated that the quality of the annual STNK extension service at the Samsat Gerai, Pulogadung District, was in the good category. However, in some cases taxpayers still feel that the service quality at the Samsat Outlet in Pulogadung District is still considered bad, especially in the availability and partnership dimensions so that it needs to be improved. Suggestions that can be given to the Pulogadung Samsat Outlet are to provide hand sanitizers and special officers who can adjust the distance between taxpayers during the PSBB period."

"Tesis ini membahas mengenai Kinerja dari pelayanan publik pada Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta dan pengaruhnya terhadap investasi di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode SERVQUAL dengan melakukan observasi dan survei melalui kuesioner dan membandingkan investasi dari sebelum dan sesudah adanya pelayanan ldquo;One Day Service rdquo;. Hasil dari penelitian ini bahwa Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya memenuhi harapan dari pemohon perizinan dan non perizinan dan perlu perbaikan untuk mewujudkan pelayanan yang memenuhi dari harapan pemohon untuk menciptakan kepuasan pelayanan kepada pemohon Pelayanan ldquo;One Day Service rdquo; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada pemohon dapat mengurangi kesenjangan antara harapan dan pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the performance of the public service on One Day Service of the Investment Department and One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Government and its impact on investment in DKI Jakarta Province. This research is a qualitative descriptive research using SERVQUAL method by doing observation and survey through questionnaire and compare investment from before and after existence of One Day Service . The result of this research is that One Day Service of Capital City Integrated Service and One Stop Service of DKI Jakarta Province has not fully fulfilled the expectation from the applicant of licensing and non licensing and need improvement to fulfill the service fulfilling from the expectation of the applicant to create the satisfaction of service to the applicant One Day Service One Stop Service of DKI Jakarta Provincial Investment and Service Office, it is necessary to improve the performance of services provided to the applicant to reduce the gap between expectation and implementation."

"The quality of health service can be viewed from the sides of the health service provider such as hospital or health service center, and the patient as the service user, and the patient as the service user. The quality of service according to the patient is reflected in the patient satisfaction. The patient satisfaction is essential information for hospital or other health service center to design strategy to improve performance for survival under strict competition. The purpose of this research was to determine the influence of the service quality according to the patient, in terms of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty, on patient satisfaction. The research was conducted at Dental Hospital, University of Jember from September 2005 to February 2006. The research was applied to the multi-visit patients, who were handled by professional level students. This observational research was carried out by using cross sectional approach, in which data was collected using questionnaire. The sample included 150 people, and the data were subsequently analyzed using double regression analysis on the influence of the service quality toward patient satisfaction. The results showed that tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty factors simultaneously influence the patient satisfaction with R2 value of 0.809. The partial correlation coefficients were for tangibility 0.198, reliability 0.207, responsiveness 0.197, assurance 0.440, and emphaty 0.192. The study concluded that the service quality comprises of all five factors of tangibility, reliability, responsiveness, assurance and emphaty influencing the patient satisfaction, with assurance as the most influential factor."

"Perkembangan pembangunan di Indonesia akhir-akhir ini berkembang sangat pesat terutama di sektor industri, hotel/ apartemen, pertokoan/ perdagangan. Pembangunan ini selain memberikan dampak positifjuga memberikan dampak negatif berupa limbah cair yang dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu perlu adanya penaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun persyaratan perijinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.Menyikapi masalah tersebut, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi DKI Jakarta yang diberi kewenangan sebagai instansi teknis pemerintah daerah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pemberian ijin pembuangan limbah cair bagi industri yang beroperasional di Propinsi DKI Jakarta. Hai ini sesuai dengan Keputusan Gubemur DKI Jakarta Nomor 30 tahun 1999 tentang Perijinan Pembuangan Limbah Cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Untuk dapat memperoleh sertifikat ijin pembuangan limbah cair, maka industri harus membuat surat permohonan agar dapat dikeluarkan surat ijin dengan melalui proses dan prosedur penerbitan ijin pembuangan limbah cair. Setelah melalui berbagai macam prosedur, surat ijin akan dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta. Dari tahun 2000-2003 industri yang sudah memiliki ijin pembuangan limbah cair baru mencapai 93 industri. Hal ini masih sangat kecil dibandingkan jumlah industri yang menghasilkan limbah cair, yaitu 565 industri. Sehingga BPLHD Propinsi DKI Jakarta mempunyai target 50 industri setiap tahunnya yang dapat memiliki ijin pembuangan limbah cair.Kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah kerap dinilai rendah di dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat Menurut Tjiptono (1996 : 51) kualitas pelayanan merupakan suatu upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta ketepatan penyampaiannya mengimbangi harapan masyarakat serta menurut Lela (1995 : 5) masyarakat menilai kepuasan dan ketidakpuasan terhadap suatu produk atau jasa, dengan membandingkan kinerja dengan tingkat harapan yang ada dalam pikiran mereka.Tujuan penelitian ini adalah : 1) Mengetahui dan menganalisis penilaian responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 2) Mengetahui dan menganalisis tingkat kepenlingan atau harapan responden terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 3) Menganalisis tingkat kesesualan atau kepuasan antara penilaian responden dengan lingkat kepentingan responden; 4) Mengetahui adanya hubungan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan tingkat kepentingan atau harapan responden.Pengukuran kualitas pelayanan pada penelitian ini menggunakan metode SERVQUAL. Data diperoleh dari penilaian 60 responden yang telah memiliki sertifikat IPLC dengan menggunakan kuesioner.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumya kualitas pelayanan yang diberikan oleb BPLHD Propinsi DKI Jakarta bagi industri yang mengurus perijinan masih dirasa kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesesuaian pada setiap dimensi yang pada umumnya masih di bawah harapan responden. Dimensi reliability dan responsiveness, semua indikatornya menunjukkan basil 75%. Dimensi assurance, hanya satu indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dimensi emphaty dan tangibles, dua indikator yang menunjukkan hasil 75%. Dilihat dari hasil yang diperoleh, kualitas pelayanan yang diberikan masih di bawah harapan responden, sehingga responden merasa kecewa dan tidak puas dengan pelayanan yang diberikan. Bila dilihat dari hubungan antara kualitas pelayanan dengan tingkat kepentingan responden, memperlihatkan hubungan yang signifkan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung (3,187) yang lebih besar dari t label (2,00) dengan kesalahan 5 %.Berdasarkan hasil penelitian tersebut perbaikan kualitas pelayanan hendaknya diprioritaskan pada indikator-indikator yang kinerjanya dirasakan masih kurang. Perbaikan kualitas pelayanan dilakukan dalam hal penyederhanaan prosedur permohonan, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, ketepatan pemberian pelayanan, kemudahan mendapatkan informasi, menangani keluhan responden, memecahkan masalah yang dihadapi responden dan kenyamanan di dalam mengurus perijinan. Di camping itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan, perlu dilakukan pelatihan sumberdaya manusia.

---

Analysis on the Issuing Service of Liquid Waste Disposal Permit (IPLC) at the local environment management board (BPLHD) in the Province of Jakarta special territory

The growth of Indonesia's development has recently gone up very rapidly, especially in such sectors as industry, hotel/ apartment, trade/shopping complex. This development has brought about both positive and negative impacts in the form of liquid waste, to some extent, pollutes our environment. It is therefore urgent for the government to organize both regulations and permits regarding the problems of environment.

In response to that matter, The Local Management Board (BPLHD) of Jakarta Province has been authorized as a technical agency under the local government of Jakarta province to execute development, supervision and control over the issuing of liquid disposal permit for industries running their business in Jakarta Special Territory Province. It is in line with the decree of Jakarta Province Governor number 30, 1999 concerning Liquid Waste Disposal Permit within Jakarta Special Territory.

To obtain a certificate of liquid waste disposal permit, a manufacturing company shall write a letter of request in order that a permit might be issued through the process and procedure of issuing a liquid waste disposal permit Through various procedures, the permit will be issued by BPLHD Jakarta Province From 2000 to 2003 only 93 industrial companies obtained permits. This figure is very small since there are 565 industrial companies wasting their liquid waste. BPLHD accordingly, has targeted that 50 companies should receive permits of disposing liquid waste annually. The service quality provided by the government has frequently been considered low in terms of giving satisfaction to the public. Tjiptono (1996 : 51)

States that service quality constitutes to be an effort to meet public needs and wants in addition to its punctual delivery as expected. Lele (1995 : 5) maintains that public assess the satisfaction and dissatisfaction over one product or service by comparing performance to expectation degrees within the public's mind.

The objectives of this study have been : (1) To find out and analyze respondents' assessment over the service quality provided by BPLHD; (2) To discover and elaborate the respondents' interest or expectation over the service delivered by the agency; (3) To analyze the degree of conformity or satisfaction between the respondents' assessment and the degree of their interest, and (4) To find out the relation of service quality given to the degree of interest or expectation on the part of the respondents.

The measuring of service quality in this study used SERQUAL method. The data was from 60 respondents giving their assessment, all of whom have got their IPLC, through questionnaire.

This research finding shows that in general the service quality given by BPLHD Jakarta to the manufacturers having obtained their permits is felt unsatisfactory. It is seen from the conformity degree in every dimension which is on the whole still under the respondents' expectation. The whole indicators of reliability and responsiveness show 75 %. Within the assurance dimension, only one indicator score 75 %. Only two indicators in empathy and tangible dimension indicate 75 %. These results demonstrate that the service quality provided is below the respondents' expectation; as a result, they have felt unsatisfied and even disappointed about the service. A significant correlation can be found by comparing the service quality and the respondents' interest It is shown by t value (3.187) which is higher than t table (2.000) with 5% error.

On the basis of this research finding, improvement on quality service should be prioritized on the indicators with under expectation performance. The improvement should be made in the forms of request procedure simplification, job completion punctuality, and speed of service giving, accessibility to information, respondent's complaint handling, solution to respondents' problems and convenience of permit request in addition, trainings for the staff ought to be held in order to upgrade their knowledge and skills of delivering quality service to the interested public."

"Tesis ini membahas pelayanan publik di Kota Kotamobagu yang sebelum di mekarkan, adalah sebuah Kecamatan yang juga merupakan Ibu Kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini dibahas Kinerja Pelayanan Publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Kotamobagu, dimana dengan pemekaran daerah pelayanan semakin baik, yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pelayanan dalam penelitian ini adalah yang berhubungan dengan waktu, kemudahan, akurasi dan biaya, sedangkan faktor yang mempengaruhi adalah; Struktur Organisasi, Kemampuan aparat dan Sistem Pelayanan. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan metode deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kualitas Pelayanan Publik di Kota Kotamobagu pasca pemekaran menunjukan perbaikan yang signifikan, sehingga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraanya.

---

This thesis discusses public service in the City Kotamobagu that before the Unpack, is a district which is also the capital of Bolaang Mongondow. In the study discussed in the Office of Public Service Performance Integrated Services One Stop (KPTSP) Kotamobagu City, where the expansion of service area the better, which impact on improving people's welfare. Service performance in this study are related to time, convenience, accuracy and cost, while the factors that influence is; Organizational Structure, Ability apparatus and Service System. This research is descriptive method of research with qualitative approach. These results indicate that the quality of Public Service at City Kotamobagu post-expansion showed a significant improvement, thus providing more convenience for the community in improving welfare."

"Pelaksanaan asas desentralisasi melalui pemberian otonomi kepada daerah dapatmenyediakan pelayanan publik menjadi lebih efisien dan efektif. Penyediaan pelayanan publik dapat dilakukan oleh institusi yang berkedudukan lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat membuat keputusan berbasis keinginan dan kebutuhan publik. Pendidikan merupakan salah satu bidang kehidupan yang menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi, bidang pendidikan merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini berarti, bahwa pernerintah pusat menyadari makna penting kontribusi daerah dalam mengembangkan dan memajukan bidang pendidikan sesual dengan potensi masingmasing daerah.Penelitian ini berusaha mendapatkan gambaran tentang cakupan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang baik yang bersifat wajib maupun tambahan. mengetahui faktor-faktor yang membentuk model pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pendidlkan dan Kebudayaan Kota Tangerang, serta menggambarkan model pelayanan publik yang sesuai dengan karak.teristik dan potensi Kota Tangerang. Penelitian mencoba memverifikasi model layanan publik yang dipopulerkan oleh Steave Leach, dkk. Data dikumpulkan dari responden yang dipilih secara purposive. Responden berasal dart unsur dinas pendidikan dan kebudayaan, yayasan pendidikan, tegislatif, dan lembaga swadaya masyarakat. Jumlah responden terdiri dari Dinas Pendidikan 6 orang, Yayasan Pendidikan 15 orang, Legislatif 5 orang, dan LSM 3 orang. Instrumen pengumpul data menggunakan kuesioner. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara diskriptlf kuantitatif. Penentuan model layanan publik serta gambaran ten!ang layanan publik dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA Pengolahan data secara statistik menggunakan software SPSS versi 12.Berdasarkan data yang dlolah, dapat ditemukan bahwa peran Dinas Pendidikan danKebudayaan Kota Tangerang dalam penyelenggaraan layanan publik dapat disimak dari TUPOKSI (tugas pokok dan fungsi) perangkat daerah yang disusun oleh pemerintah daerah. Dinas pendidikan dan kebudayaan Kota Tangerang memberikan layanan publik meliputi penyediaan layanan secara langsung, pengaturan melalui kebijakan peraturan, dan pemberian bantuan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa sektor publik masih kuat dibandingkan sektor swasta dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.Berdasarkan data yang diolah, ditemukan bahwa dimensi ekonomi ditandai dengan kuatnya sektor publik, dimensi politlk yang menunjukk.an berlakunya demokrasi perwakilan, dan dimensi pemerintahan yang menandai kuatnya pemerlntah daerah maka bisa disimpulkan bahwa model pemerintahan daerah yang dianut oleh pemerintah kota Tangerang dalam bidang pendidikan cenderung traditional bureaucratic authority dalam kerangka model yang dikembangkan oleh Leach, Stewart & Walsh (1994).Berdasar hasil perhitungan statitistik dengan menggunakan ujl Anova, arah model layanan publik bidang pendidikan yang tepa! untuk Kola Tangerang adalah model residual enabler. Melalui model ini, peran pemerintah dalam hal ini dinas dalam menyediakan layanan publik bidang pendidikan secara langsung dapat dikurangi. Selanjutnya, penyediaan rayanan tersebut diberikan kepada masyarakat/swasta. Jadi pemerintah hanya melakukan regulasi dan bantuan_ Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan adalah perlu upaya penyiapan masa transisi dari model tradisional birokratic menuju model residual enabler. Pemerintah sebaiknya melibatkan swasta dalam intensitas yang lebih besar lagi.

---

Implementing decentralization by otonomus can provide public service be more effective and efficient Producing public service can be done by lnstltusion where more near with its comunnity.

Education ls one of living subject which become to be indicator of public wellfare. In decentralization context education matter is one of authority that given by central government to local govennent. It means central goverment feel how interesting local goverment to contribute for-developing and providing base on local's potention. This research is tend to describe area of public service that implemented by Educational and Culture Board of Kota Tangerang, and to know how far dimension of public service models that popularized by steave Leach can build the public service at Kota Tangerang, and describe the good model public service according for Kota Tangerang.

Sample which is taken is 31 informants. It is taken from 4 elements, they are 8 informants from Dinas Pendidikan, 5 informants from Local Representative Board, 3 informants from NGO, and 15 informants from Educational Foundation. All informants is taken by purposive sampling technique for the sample withdrawal. The entire questioner, which had been returned, was processed by using descriptive analysis and analysis of variance.

Based on the data which have been collected and processed before the role of Educational and Culture of Board of Kota Tangerang is very dominant. This institution Is producing and implementing most of public service. There are 1hree kinds of public service namely directly service, regulation, and aims. Based on the data which have been collected and processed before , dimension oi public is stronger than economic, polical dimension shows representative democration, and governmental dimension is very strong. It can be concluded that educational of public service in Kota Tangerang tends using traditional bureaucratic authority. Based on ihe data which have been collected and processed before, the way of model public service tends to residual enabler modeL By this model. Educational and Cultural can reduce directly public service and giving more authority for privat institution to handle it Government concentrates in regulation and giving aims.

To realize conclusion above, it would be better if government doing synergism and private for preparing transition time to replace traditional bureaucratic model with residual enabler."

"Permintaan masyarakat akan pelayanan publik yang memadai semakin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Mal Pelayanan Publik (MPP) hadir sebagai upaya mengintegrasikan pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik. Penelitian ini mengkaji tentang kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga berdasarkan penilaian penguna untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna layanan. Penelitian ini menggunakan teori Service Quality (SERVQUAL) dari Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) dengan lima dimensi mencakup dimensi tangible, responsiveness, reliability, assurance, dan empathy untuk mengukur kualitas pelayanan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan gap analysis untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima oleh pengguna dilanjutkan dengan penyajian diagram kartesius untuk mengetahui pencapaian dari setiap indikator sekaligus sebagai tolak ukur untuk melakukan perbaikan maupun pengembangan mutu pelayanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method melalui survei kepada 100 responden, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Purbalingga adalah baik, meskipun masih terdapat gap antara harapan dan kenyataan pelayanan yang diterima pengguna sehingga diperlukan upaya perbaikan dan pengembangan pada beberapa indikator khususnya yang berkaitan dengan sosialisasi dan daya tanggap petugas layanan.

---

The public's demand for adequate public services is increasing along with the many needs that must be met. Public Service Mall (MPP) exists as an effort to integrate services in the context of providing better public services. This research examines the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency based on user assessments to determine the gap between expectations and the reality of services received by service users. This study uses the theory of Service Quality (SERVQUAL) from Parasuraman, Zeithaml, dan Berry (1988) with five dimensions including tangible, responsiveness, reliability, assurance, and empathy to measure service quality. In addition, this study also uses gap analysis to find out the gap between expectations and the reality of services received by service users, followed the presentation of a Cartesian diagram to determine the achievements of each indicator as well as a benchmark for making improvements and developing services quality. This research uses a quantitative approach with mixed method data collection techniques through surveys to 100 respondents, in- depth interviews, observation, and documentation. The results showed that the quality of public services at Public Service Malls in Purbalingga Regency was in the good category, although there was still a gap between expectations and the reality of the service received by users, so efforts to improve and develop the implementation of Public Service Malls in Purbalingga Regency were needed on several indicators, especially those related to socialization and responsiveness of service officers."