Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Sekolah gratis melalui dana BOS adalah sebagai pendamping, merupakan solusi tersendatnya wajib belajar di provinsi Jawa Barat sebagai akibat kesulitan orang tua membiayai anak untuk sekolah. Padahal pemerintah propinsi telah mencanangkan bahwa tahun 2010 target penuntasan wajib belajar. Sehingga kebijkan sekolah gratis menjadi tumpuan untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan sekolah gratis yang dirumuskan pemerintah di tinjau dari empat aspek implemantasi kebijakan yakni faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi di Cileungsi Kabupaten Bogor Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (Case Study), desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan angket. Hasil penelitian dan temuan adalah sebagai berikut : Implementasi kebijakan sekolah gratis dilihat dari : 1) Faktor-faktor komunikasi, adalah: a) Banyaknya pihak yang terlibat memadai dilihat dari kemampuan bekerja; b) Media efektif dilihat dari sampainya pesan-pesan sekolah gratis pada masyarakat; dan c) Waktu sosialisasi efektif; 2) Faktor sumber daya, manusia kurang efektif dilihat dari keterbatasan wewenang pengelola dalam memanfaatkan dana sekolah gratis melalui BOS;3) Faktor sikap (disposisi), respon masyarakat positif begitu juga komitmen para pengelola sekolah gratis; dan 4) Faktor Struktur Birokrasi,:a) Mekanisme penyaluran dana mengalami hambatan dalam waktu penerimaan; b) Mekanisme pelaporan sesuai dengan pedoman sekolah gratis; Manfaat sekolah gratis bagi masyarakat adalah: 1)Memberikan keringanan dalam menyekolahkan anaknya; 2) Membangun kerja sama yang baik antara sekolah dengan orang tua siswa. Faktor pendorong adalah:1) Kebijakan pemerintah tentang sekolah gratis direspon positif; 2) Masyarakat terdorong menyekolahkan anak di sekolah gratis. Sedangkan Penghambat dalam implemenatasi sekolah gratis antara lain : 1) Jumlah dana yang di terima di berbagai wilayah sama nominasinya tanpa melihat kebutuhan sekolah masing-msing; (2) waktu penyaluran tidak tiap bulan; dan 3) Kesulitan dalam membuat pelaporan yang dirasakan oleh tiap sekolah.

---

The sekolah gratis policy through Operational School Aids funding is a back up solution to the barrier of the implementation of the obligatory studies in West Java Province, which is caused by the parents? inability to pay their children?s school fee. The provincial government aims at achieving the target of the obligatory studies in 2010. Therefore, the government expects that the free school policy could solve the problem. This research aims at investigating the problems involving the implementation of the government free school policy by looking at the four aspects of the policy implementation: communication factor, resources, disposition and bureaucratic structure in Cileungsi, Bogor District. This research is a case study research, with qualitative research design, The real condition in the field is evaluated based on the result of the qualitative-case study and will be presented in descriptive-analytical studies. The methods of data collection in this research are observation, interview and questionnaire. The result of this research is as follows: the implementation of the free school policy from 1) the communication factor is indicated that the policy of free school has been socialized 2) the resources factor, lack of effectiveness of the resources factor due to the limited authorities of the manager in using the funding of BOS; 3) Attitude factor (disposition), the responses of the society and the manager of free school policy are positive; and 4) the factor of the bureaucratic structure: a) there was a delay in the mechanism of receiving the funding; b) the mechanism of the report has followed the free school guidelines. The benefit of free school for the society is: 1) To reduce parents? burden in sending their children to school; 2) To build good cooperation between school and parents. The supporting factor is: 1) The government policy on the free school has been responded positively; 2) Parents are motivated to send their children to the free school. The obstacles of the implementation of the free school policy is: 1) the amount of funding received by various places is the same without considering the needs of each school; 2) the time of the receipt of funding is not each month; and 3) the difficulties of drafting the report faced by each school."

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT

This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method.

The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education."

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dekriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang sengaja dipilih secara purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian didapatkan pokok-pokok hasil kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan itu dilakukan mulai dari aktifitas organisasi, interpretasi dan penerapan sesuai dengan prosedur dan maksud dari kebijakan serta didukung oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

---

This research using quaiitativc approach with deseriptive method. Data collectcd by using interview, observation and literature study. Interview was done to 10 informan whose being chosen purposive by researcher bccause of the needs of the research.

According to analysis, some principal can be take as conclusion of the research is the successed of the free school policy at Musi Banyuasin District happened because of the process it self that begin since the organization activity, the interpretation and aplication that fit with procedur and the purpose of the policy and also being support by communication faetor, the resources, executor attitude and birocrat structure."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi sertifikasi guru sekolah dasar negeri di Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan teori analisis implementasi kebijakan dari George Edward III dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru telah berjalan dengan baik, namun masih ditemukan hambatanhambatan yaitu : kurangnya dana operasional, pola perekrutan staf diserahkan kepada pimpinan seksi masing-masing sehingga dapat terjadi nepotisme, kompetensi staf honorer yang kurang baik, lokasi yang kurang strategis dan tidak adanya pengawas independen dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Dengan melihat hasil yang didapat, maka saran untuk pelaksana kebijakan sertifikasi guru adalah dengan meningkatkan dana operasional, merubah pola perekrutan staf menjadi berdasarkan pada latar belakang pendidikan, memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi, memilih lokasi yang strategis dan dibentuknya pengawas independen dalam penlaksanaan sertifikasi guru.

---

The focus of this study is about the implementation of teacher's certification in state elementary school on Palmerah Area, West Jakarta. This research using theory of implementing public policy from George Edward III and quantitative approach. The result of this research is the implementation of teachers certification is working well, although there are some obstacles such as insufficient operational fund, recruitment system based on leader of dvision, competence of temporary staff, unstrategic location and there is no legitimate supervisor in implementation of teacher?s certification. There are some recomendation for the obstacles like increasing the operational fund, change the recruitment system based on education, increasing the competence of temporary staff by training programs, find more strategic locations and build legitimate supervisor of the implementation teachers certification."

"Penyelenggaraan program Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung sudah berjalan dalam waktu 4 tahun. Setelah 4 tahun berjalan implementasi kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional pada kedua sekolah tersebut, perlu dilakukan analisis atau evaluasi untuk mengetahui keberhasilan program tersebut.Analisis penelitian ini berdasarkan teori yang disampaikan oleh George C. Edward III (1980). Menurut George C. Edward III ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik yaitu, faktor komunikasi, faktor sumberdaya,faktor sikap/disposisi dan faktor struktur birokrasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, studi eksplorasi terhadap kepustakaan yang relevan. Hasil penelitian ini di SMP Negeri 5 Bandung menunjukkan bahwa, faktor komunikasi masih mengalami hambatan atau kendala di dalam implementasi kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional, terkait masih belum samanya persepsi antara Kepala SMP Negeri 5 Bandung dengan Wakil Kepala SMP Negeri 3 Bandung. Faktor lain yang menjadi hambatan atau kendala adalah faktor sarana dan prasarana terutama, terkait pemenuhan ruang kelas belum seluruhnya berbasis TIK/ICT.Hasil Penelitian di SMA Negeri 3 Bandung, menunjukkan bahwa, faktor SDM terutama Guru masih menjadi kendala atau hambatan, terutama Guru-guru yang sudah berusia 40 tahun keatasmasih belum maksimal dalam memberikan materi dalam bahasa Inggris. Faktor lainnya adalah faktor saran dan prasarana terkait pemenuhan lahan tanah sebagai pengembangan Sekolah Bertaraf Internasional.

---

Factors that influence the implementation of international school policy in SMP Negeri 5 Bandung and SMA Negeri 3 Implementation of international school program at Junior High School 5 and SMA Negeri 3 Bandung has been running in 4 years. After 4 years of running international school policy implementation at both schools, the need to do analysis or evaluation to determine the success of the program. The analysis of this study is based on the theory presented by the George C. Edward III (1980). According to George C. Edward III, there are four factors that influence the successful implementation of public policy, namely, communication factors, resource factors, factor the attitude / disposition and bureaucratic structure factor.This study uses a quantitative approach, in which the framework of theoretical concepts to the development of strategies to be assessed and analyzed through exploratory study of the relevant literature.The results of this study in SMP Negeri 5 Bandung indicates that, the communication factor is still experiencing delays or obstacles in the implementation of international school policy, is still associated with him in perception between the Head of Junior High School 5 deals with the Deputy Head of SMP Negeri 3 Bandung. Another factor is a barrier or obstacle is a factor, especially infrastructure, related to the fulfillment of the classrooms have not been entirely based ICT / ICT. Outcomes Research in SMA Negeri 3 Bandung, showed that, human factors, especially Guru is still an obstacle or hindrance, especially teachers who are aged 40 years and over still have not been up to provide material in English. Another factor is the factor of suggestions and related infrastructure land as the fulfillment of international school development."

"Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 lahirlah kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Pelayanan kesehatan gratis ini merupakan dukungan pemerintahan kota kepada warganya untuk menyadari bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar dan kebijakan ini mendapat dukungan dari Bazda (Badan Zakat Daerah). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis model pengembangan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang. Sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui wawancara dan focus group disscussion (FGD). Enam pimpinan puskesmas dan tenaga kesehatan merupakan informan yang diwawancarai untuk mengidentifikasi variabel yang diselidiki. Pimpinan pemerintahan yang terkait dengan kebijakan ini juga dilibatkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan kepuasan pasien tentang pelayanan kesehatan gratis ini diperoleh melalui FGD. Analisis terhadap semua data yang diperoleh dari informan dalam penelitian ini dilakukan secara multicase analisis. Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan model kebijakan pelayanan kesehatan gratis yang ditawarkan adalah model pelayanan yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat termasuk pasien, puskesmas dan tenaga kesehatan.

---

According to Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2009 toward the free health service in Padang city implied that the free service of health care was driven by the consideration of the city government as basic public needs and financially suported by Bazda (Badan Zakat Daerah). The objective of the study is to analyze the development of free health care policy model in Padang. The study was conducted by using quatitative and qualitative data. The quantitative data was obtained from the health agency office in Padang. Hence the qualitative data was obtained through interview and focus group discusion (FGD). The six puskesmas managers and health workers as the research informant were interviewd to identify the investigated variable. The related goverment leaders also were involved to make data collection comprehensivelly. In the meantime, satisfaction patients related to service delivery were investigated using FGD. All informant obtained were transcriped as picture for this research in the multicase analysis. This study found that the model development of free service policy offered is a model of service that can provide the maximum benefits for all aspects involved including patients, health centers, and health professionals."

"Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan positivism. Sementara dari hasil analisis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dilapangan telah dilakukan dengan memperhatikan empat faktor yang di kemukakan oleh George Edward III yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses komunikasi, koordinasi, komitmen, tanggungjawab yang dilakukan secara terstruktur dan tersebar secara akurat, jelas dan konsisten akan mereduksi berbagai kendala yang mungkin terjadi pada tataran pemahaman, persepsi, kompetensi dan komitmen kepala sekolah, guru dan pihak manajemen sekolah lainnya yang terlibat dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh khususnya implementasi kurikulum seni budaya keterampilan. Secara garis besar disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kurikulum seni budaya keterampilan di Sekolah Dasar Nasional 1 Bekasi Jawa Barat bisa menjadi contoh konkrit bagi sekolah-sekolah dasar lainnya dalam penyelenggaraan implementasi kebijakan.

---

This study aims at analizing the implementation and the factors that affect the implementation of the policy of cultural arts and skills curriculum in elementary National school 1, Bekasi, West Java. The research uses positivism approach. While the result of the analysis are the factor that affect the implementation approaches have been made having regard to the four factors that pointed out by George Edward III that is, communication, resources, dispotition and bureaucratic structure.

Based on the result of the study revealed that the process of communication, coordination, commitmet, responsibility is done in a structured and distributed accurately, clearly and consistenlyreduces various hindrances that may occur at the level of perception, understanding, competence and commitment to the principal, teachers and other school management authorities involved in implementation of policy as whole, especially the implementation of curriculum culture, art and skills."

"Tesis ini membahas Analisis Implementasi Kebijakan Ujian Nasional Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Jakarta Pusat. Berdasarkan pendapat para ahli faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan antara lain faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan kerangka tersebut. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Key informan dalam penelitian ini para narasumber yang berkompeten dibidangnya yang terdiri dari 1 orang Dinas Pendidikan Jakarta Pusat, 3 kepala sekolah dan 12 orang guru yang mata pelajaran yang di Ujian Nasional-kan di lingkungan SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara, dan telaah dokumen. Hasil penelitian secara umum menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta sudah berhasil dengan baik. Terbukti dari hasil wawancara dan dokumentasi dikumpulkan, Namun kondisi yang ada di SMA Triwabawa dan SMA Dwi Saka jauh berbeda meskipun komunikasi yang terjalin antara pejabat dinas pendidikan, kepala sekolah dan guru sudah terjalin dengan cukup baik tetapi untuk sumber daya dan sarana prasarana masih sangat minim., kualitas pelaksanaan juga masih perlu ditingkatkan dan koordinasi dan sosialisasi dalam struktur birokrasi masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka perlu upaya agar implementasi kebijakan kebijakan ujian nasional di SMAN 68 Jakarta, SMA Triwibawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan faktor komunikasi, faktor sumber daya, faktor sikap pelaksana dan faktor struktur birokrasi.

---

This thesis discusses about the analysis implementation of national examination policy in Senior High School level, Central Jakarta. Based on the experts' opinions, the influenced factors in the policy implementation itself are communication, resources, practitioner's attitude and organization structure. This research uses those frameworks.

This research is descriptive qualitative type using interview and documentation method. The key informants in this research are the sources who are competent in their fields, consisting of one person from education ministry officer Central Jakarta, three principals and twelve teachers whose their subjects are examined in national examination at around SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta. The used instruments themselves are interview guide and ocument review.

The result of this research generally indicates that the implementation of national examination policy in SMA 68 has worked well. It can be prooved with the interview result and collected documentation, however the condition in SMA tribawa Jakarta and SMA Dwi Saka Jakarta is absolutey different even though the communication between local education officers, principals and the teachers has been established good enough. But for resources and facilities are still minimal. The quality implementation itself still needs to be improved also the coordination and socialization (dissemination) in bureaucratic structure are still needs to be improved too.

Based on those issues above, it needs the efforts in order to the national examination policies in SMA 68 Jakarta, tribawa Jakarta, SMA Dwi Saka Jakarta work well. Therefore, it is important to consider the factors such as communication, resources, practitioner?s attitude and bureaucratic structure."