Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan eksplorasi merupakan faktor yang sangat krusial bagi adanya penemuan cadangan migas baru dan kemampuan supply minyak dan gas di masa mendatang. Melalui penelitian ini dilakukan analisa kinerja eksplorasi dan penemuan minyak dan gas bumi di Indonesia menggunakan data time series periode 1980-2009. Model engineering dan model ekonometri digunakan untuk mengestimasi reward for effort (RE), level eksplorasi dan investasi yang dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan minyak dan gas pada tahun 2020 serta faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan eksplorasi di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa nilai RE adalah 9,68 (berdasarkan model ekonometri) dan 11,25 (berdasarkan model engineering) MMBOE per unit pemboran eksplorasi. Dengan nilai RE tersebut, maka jumlah sumur eksplorasi yang harus dibor untuk pemenuhan kebutuhan pada tahun 2020 adalah 70 unit dengan total kebutuhan investasi eksplorasi dan pengembangan adalah sebesar US$ 7,98 miliar. Dari penelitian ini juga ditemukan bahwa harga minyak mentah dunia, konsumsi migas dan survei seismik berpengaruh signifikan terhadap kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

---

Exploration activity is a critical factor for new discovery and future oil and gas supply. This research analyses the record of oil and gas exploration and discovery in Indonesia using time series data from 1980 to 2009. Engineering model and econometric model are used to identify reward for effort (RE) and estimate exploration effort and investment level required to meet oil and gas demand in 2020 and factors determine the level of exploration in Indonesia. The results show that RE is estimated at 9,68 (econometric model) and 11,25 (engineering model) MMBOE per unit well. Given the RE value, the exploration level needed to meet demand in 2020 is estimated at 70 wells per year and require annual investment US$ 7.98 billion. This research also found that world oil price, oil and gas consumption and seismic survey have significant effect on exploration effort."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."

"Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah Indonesia sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Melalui kegiatan Sub Penyalur yang merupakan kebijakan Pemerintah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam peran strategisnya untuk menjaga ketersediaan dan pendistribusian BBM hingga ke wilayah-wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis BPH Migas dalam penyediaan dan pendistribusian BBM melalui kegiatan Sub Penyalur. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data/informasi melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, organisasi publik, peran strategis, dan teori barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPH Migas sebagai institusi pemerintah dalam penyediaan dan pendistribusian BBM telah menjalankan peran strategisnya yaitu dengan merencanakan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Sub Penyalur sehingga ketersediaan dan pendistribusian BBM dapat terjaga. Adapun saran untuk BPH Migas adalah agar lebih meningkatkan sosialisasi Sub Penyalur ke Pemerintah Daerah yang daerahnya sulit terjangkau oleh penyalur resmi.

---

Oil Fuel is a vital commodity and controls the livelihoods of many people throughout the territory of Republic of Indonesia. The government responsibility to ensure the availability and distribution of fuel in all regions of Indonesia as mandated in Law Number 22 year 2001 concerning Oil and Gas. Through the Sub-Distributors program which are government policies, in this case carried out by the Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in its strategic role to keep and control the availability and distribution of oil fuel to the Outermost, Leading and Remote (3T) areas.

This study aims to analyze the strategic role of Downstream Regulatory Body in Oil and Gas in the supply and distribution of oil fuel through the Sub-Distributors program. In this study, information collection techniques were used through in-depth interviews and literature studies. The theories used are public policy, implementation of public policy, public organization, strategic role, and public goods.

The results of the study indicate that Downstream Regulatory Body in Oil and Gas as a government institution in the supply and distribution of oil fuel has carried out its strategic role, namely by planning, coordinating the Sub-Distributors program so that the availability and distribution of oil fuel can be maintained. An advice for Downstream Regulatory Body in Oil and Gas to improve more further the socialization regarding Sub Penyalur Program to the regional government."

" Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata pada atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang sedang terjadi pada saat ini dan akan terjadi di masa-masa mendatang. Pemanasan global ini disebabkan terutama oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca (GRK) melalui efek rumah kaca. Dari sekian banyak gas yang dapat memberikan efek rumah kaca, maka dipercaya gas karbon dioksida (CO) merupakan GRK yang memberikan andil paling besar di dalam pemanasan global. Emisi gas CO2 ini berasal dari berbagai sumber, namun sumber terbesar adalah akibat kegiatan manusia dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, yaitu minyak bumi, gas alam, dan batubara untuk keperluan pada sektor energi, yaitu pembangkit listrik dan transportasi. Berbagai dampak lingkungan akibat pemanasan global ini telah dirasakan. Pada kurun waktu belakangan ini para ilmuwan telah mengamati terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ketika atmosfer menghangat, lapisan permukaan lautan juga akan menghangat, sehingga volumenya akan membesar dan menaikkan tinggi permukaan laut. Tinggi muka laut di seluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Pemerintah Republik Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas CO2 sebanyak 26 persen pada tahun 2020. Oi dalam tulisan ini dicoba diuraikan sejauh mana sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam kontribusinya pada pemanasan global dengan emisi gas CO2-nya dan berbagai opsi cara-cara memperkecil kontribusi tersebut."

"Cadangan minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama Indonesia sedang mengalami masa kritis. Produksi minyak dan gas bumi tidak lagi dapat mencukupi jumlah konsumsi. Keadaan seperti ini mendorong pemerintah untuk terus menggalakkan kegiatan eksplorasi dengan harapan adanya cadangan minyak dan gas bumi baru. Namun, patut dipahami bahwa untuk melakukan suatu eksplorasi minyak dan gas bumi diperlukan investasi yang besar dan teknologi yang sangat tinggi. Dengan resiko yang sangat tinggi, kegiatan eksplorasi belum tentu memberikan kepastian adanya cadangan minyak. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan PMK No. 267/PMK.011/2014 tentang pengurangan PBB minyak dan gas bumi untuk mengurangi beban investor yang ingin berinvestasi di eksplorasi minyak dan gas bumi. Namun, pengaturan PMK No. 267/PMK.011/2014 yang mendasarkan pengaturannya pada Pasal 19 UU PBB adalah suatu hal yang kurang tepat dan harus dikaji ulang.

---

Reserves of oil and gas as the main energy sources in Indonesia is experiencing in ctritical period. Production of oil and gas are no longer able to sufficient the consumption. This condition prompt the government to expand the exploration in the hopes of new oil and gas reserves. It should be understood that oil and gas exploration requires big investment and high technology. With a very high risk, exploration activities do not assurance any certainty for oil and gas reserves. Therefore, the government issued PMK No. 267/ PMK.011/2014 of property tax reduction of oil and gas in exploration to ease the investor?s burden. However, this regulation is not correct and be re-examined."

"Industri minyak dan gas bumi sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia sehingga pengelolaanya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya kebutuhan akan gas bumi selalu terpenuhi, maka persediaan akan gas seharusnya dapat terpenuhi secara merata di seluruh daerah, bukan hanya memprioritaskan pada sektor perkotaan. PT.Perusahaan Gas Negara Tbk atau PT.PGN Tbk disinyalir melakukan monopoli yang bertentangan dengan undang-undang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, seperti yang dilaporkan Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) pada Bulan November tahun 2013. Dimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT.PGN Tbk, yaitu usaha pengangkutan dan usaha niaga seharusnya dipisah dan infrastruktur berupa pipa gas yang ada dapat digunakan oleh badan usaha lainnya. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap dugaan monopoli tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

---

Oil and gas industry plays an important role in the Indonesian economy and it has to be optimally provided prosperity and well-being of the people. In order for natural gas demand, then the gas supply should be evenly distributed throughout the region, not only prioritize the urban sector. However, in November 2013 Lembaga Integral Demokrasi Indonesia (LIDI) found indications that PT. Perusahaan Gas Negara Tbk or PT. PGN Tbk held a monopoly contrary to the laws of monopolistic practices and unfair business competition. The business activities conducted by PT. PGN Tbk such as, transportation business and commercial ventures, moreover the infrastructure should be separated in the form of an existing gas pipeline can be used by other entities. The purpose of this research is to analyze the indication monopoly linked to Law No. 5 of 1999."

"[Studi-studi model eksplorasi secara umum menjelaskan prilaku eksplorasi dengan analisis variabel geologi dan ekonomi pada tingkat makro seperti wilayah, provinsi dan negara. Pada kenyataannya, cadangan migas dan kedalaman sumur masing-masing menentukan tingkat volume temuan dan biaya pengeboran yang dijelaskan secara spesifik pada tingkat basin geologis. Penelitian ini fokus pada tingkat pengeboran eksplorasi (wells drilled) dengan analisis analisis variabel geologi dan ekonomi menggunakan 32 basin geologis di Indonesia dalam periode 2004-2014. Hasil estimasi model empiris menunjukkan bahwa tingkat pengeboran eksplorasi ditentukan oleh tingkat keberhasilan penemuan migas (lag of success rate), volume temuan migas (lag of discovery size of oil and gas) dan lokasi basin (region). Sedangkan variabel ekonomi yang menentukan tingkat pengeboran eksplorasi terdiri dari harga minyak dunia (lag of oil price). Selain itu, deplesi minyak berdampak signifikan menjelaskan tingkat pengeboran eksplorasi dengan karakteristik basin Indonesia yang didominasi oleh mature oil fields.

---

Earlier studies of exploration models are generally characterized by equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the geological and economic factors that particularly determine the wells drilled decision using an empirical model to analyze at the micro-level using disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period 2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price. Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature oil fields., Earlier studies of exploration models are generally characterized by

equations describing the behavior of exploration at the macro-level analysis such

as region, province or state-level. In reality, there is specific impact of geological

basin characteristics to wells drilled’s decision. This study focuses on the

geological and economic factors that particularly determine the wells drilled

decision using an empirical model to analyze at the micro-level using

disaggregated panel data of 32 geological basins in Indonesia over the period

2004-2013. The empirical results show that the number of wells drilled are

determined significantly by lag of success rate, lag of discovery size of oil and gas

and region of geological basin. Then, it shows that a lag of global oil price

determined significantly the number of wells drilled, instead of a local oil price.

Finally, oil depletion effect also determined significantly the number of wells

drilled as the geological characteristic of geological basin dominated by mature

oil fields]"

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kegiatan bank sebagai trustee agent untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan mengacu pada aturan kegiatan bank yang diatur dalam PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Di sektor perbankan sendiri, kegiatan bank sebagai trustee agent dapat dikatakan baru, khususnya untuk sektor migas. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan, peran, dan tanggung jawab bank sebagai trustee agent, serta keuntungan penggunaan trustee agent dan permasalahan yang dialami dalam menerapkan PBI No. 14/17/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trust di Indonesia mengacu pada Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 6 huruf (n) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank sebagai trustee agent berperan penting sebagai intermediary bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan migas baik tahap hulu maupun hilir. Penerapan PBI No. 14/17/PBI/2012 memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan devisa hasil ekspor bagi negara, diversifikasi sumber pendapatan, kegiatan sebagai trustee agent ramah terhadap kegiatan hulu migas, dan mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Namun dalam penerapannya masih terkendala beberapa masalah diantaranya kurangnya kesiapan perbankan Indonesia sendiri, kontrak migas yang sifatnya long term agreement, dan adanya ketidakpercayaan KKKS untuk menggunakan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about bank activity as a trustee agent in support of oil and gas business in Indonesia, related to PBI Number 14/17/PBI/2012 concerning Bank Business Activity in the Form of Trust. In banking sector, bank?s role as a trustee agent is a new, particularly for oil and gas company. This research used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. This research would focus on the regulation, bank?s role, and bank?s responsibility as a trustee agent. Also, describe about the advantages and the problems found in the implementation. The research showed that this bank?s activity based on Civil Code Indonesia (KUHPerdata) Act. 1317 and Law Number 7/1992 amended by Law Number 10/1998 (Act. 6 (n)), bank can participate in upstream and downstream activity as an intermediary. The advantages of implementinng this regulation are: improving the receipt of export proceeds, diversification of bank income sources, the activity as a trustee agent is bankable for oil and gas upstream activity, and prevent default. On the implementation, there are several problems, such as the readiness of Indonesian Banking, the characteristic of oil and gas contract, and the lack of trust of KKKS (oil and gas contractor) to use Indonesian Banking."