Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan energi panas bumi di Indonesia sebagai pembangkit energi listrik, sejak dijalankannya proyek PLTP Kamojang yang merupakan proyek gabungan antara PLN dan PERTAMINA. Energi panas bumi di Indonesia, memang sebagian besar digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik, melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Terkait dengan energi panas bumi ataupun energi listrik yang dihasilkan dari suatu PLTP, yang kemudian dijual kepada PERTAMINA selaku pemegang Kuasa Pengusahaan Panas Bumi, dan kemudian oleh PERTAMINA dijual kepada PLN selaku pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan, telah terjadi beberapa kasus di Indonesia yang sehubungan dengan adanya kontrak jual beli listrik panas bumi tersebut, yang mana yang menjadi pokok sengketa adalah klausula force majeure yang terdapat pada kontrak jual beli energi listrik tersebut. Penelitian ini berusaha memaparkan apakah klausula force majeure tersebut dapat dilaksanakan, dan perlindungan hukum apakah yang dapat diberikan kepada PLN dan PERTAMINA dalam hal dikeluarkannya Keputusan Presiden yang menangguhkan proyek PLTP terkait dengan suatu ESC.Penelitian memaparkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan ESC ini.Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode penelitian dilakukan secara kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan analisa data secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatif-analitis.

---

Geothermal energy development in Indonesia as electrical energy generation, since the executable Kamojang PLTP project which is a joint project between Pertamina and PLN. Geothermal energy in Indonesia, is mainly used to generate electricity, through a Geothermal Power Plant (PLTP). Associated with geothermal energy or electrical energy generated from a plant, which then was sold to Pertamina as a shareholder, Geothermal Power, and then by PERTAMINA is sold to PLN, as a shareholder Electricity Business Authority, there have been several cases in Indonesia in connection with the contract geothermal power purchase it, which is the subject of dispute is the force majeure clauses contained in the contract of sale of energy power plant.The research is to explain whether the clauses of force majeure could be implemented, and whether legal protection can be provided to PLN and Pertamina in terms of suspending the issuance of Presidential Decree PLTP projects associated with the ESC key. The study describes the legal provisions and regulations of relevant legislation relating to ESC ini.Penelitian this from the point of its kind is the study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of research done in libraries that are normative, with the qualitative data analysis, resulting in data-analytical evaluative nature."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep keadaan memaksa (force majeure) dalam Hukum Perjanjian dan akibatnya bagi para pihak. Dalam penerapannya diperlukan batasan-batasan tertentu agar ketentuan force majeure tersebut dapat dijadikan dasar pembelaan yang dapat membebaskan debitur dari kewajiban pembayaran ganti rugi. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan prespektif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa PT Telkomsel sebagai pihak penyewa dalam suatu perjanjian sewa menyewa dengan H. Darmawan Kasim sebagai pihak yang menyewakan, tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh H. Darmawan Kasim karena kedua belah pihak sudah menetapkan klausul force majeure di dalam perjanjian sewa menyewa yang dibuat diantara keduanya. Sehingga ketentuan dalam perjanjian itulah yang berlaku bagi keduanya.

---

This thesis discusses about the concept of force majeure in the Contract Law according to Indonesian Civil Code and its consequences for the parties. In its implementation is required certain limitations in order to the provisions of force majeure can be used as the legal basis of an excuse so that the debtor is not liable for damages suffered by the creditor. This provision is statute in Indonesian Civil Code or either in the contract agreed by the parties. The research conducted by legal research in a normative juridical approach methodology with descriptive and analytical perspective.

The research concluded that PT Telkomsel as the lessee (debtor) in a lease agreement with H. Darmawan Kasim as the lessor (creditor), may not be prosecuted to pay any loss suffered by H. Darmawan Kasim due to such loss not caused by the debtor and both parties have set a force majere clause in the lease agreement made by them. In that clause, both parties have agreed about legal consequences in the event of fail to perform due to force majeure, which the parties cannot be deemed for doing a negligence or event of default and its loss become risk for each parties and the parties waive their rights to prosecute, so that provisions statute in the agreement are applicable to the parties."

"Tesis ini membahas asas keadilan dan kepastian hukum dalam transaksi Energy Sales Contract (Perjanjian Jual Beli Energi) di bisnis jual beli listrik yang menggunakan energi panas bumi dengan fokus utama pada pencarian implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam Perjanjian Jual Beli Energi baik yang dibuat sebelum UU Panas Bumi tahun 2003 maupun yang dibuat setelahnya. Pembahasan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Perundangan di bidang Panas Bumi, Ketenagalistrikan dan peraturan lain yang terkait serta teori hukum tentang keadilan dan kepastian hukum dari para sarjana terkemuka dipandang dari mata seorang praktisi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah secara selektif dan progresif mengambil sebagian resiko pengusahaan panas bumi di tahap awal (tahap survei pendahuluan) dengan menyediakan data sumber panas bumi yang lebih credible dan akurat sehingga memperkecil persepsi negatif atas resiko yang akan dipikul oleh Penjual saat melakukan pengusahaan panas bumi di Indonesia, agar kepentingan PLN dan pengembang swasta sama-sama terlindungi.

---

This thesis discusses the justice and legal certainty principles reflected in energy sales contract with focus on finding the implementation of justice and legal certainty principles in the energy sales contract made before as well as after Geothermal Law year 2003. The analysis is conducted by referring to prevailing Geothermal, Electricity Laws and Regulations and theory of law on justice and legal certainty principles from notable legal scholars viewed from the eyes of a practitioner. This research uses descriptive method. The data were collected by library research.The researcher suggests that Government selectively and progressively takes part of risks in geothermal business at early stage (preliminary survey phase) by providing geothermal resources data which more credible and accurate so as to reduce negative perception on risk that would be put on Seller`s shoulders when it carries out geothermal venture in Indonesia with hope that both PLN and independent power producer`s business interest would be protected."

"Kehadiran Paket Deregulasi Oktober 1988 atau yang dikenal dengan PAKTO 88, telah membuka pintu yang lebih lebar bagi masyarakat perbankan untuk melakukan ekspansi, dengan meningkatkan efisiensi. Disamping itu Kebijaksanaan Deregulasi, yang pada prinsipnya merupakan kebijaksanaan lanjutan dari Deregulasi Perbankan 1 Juni 1983, mempunyai cakupan yang lebih luas, lebih makro dan dampaknya akan sangat mempengaruhi kegiatan operasional perbankan. Dengan kebijaksanaan deregulasi ini, pemerintah berharap bahwa sektor perbankan dapat memberikan sumbangan untuk meningkatkah dan memelihara kelangsungan pembangunan ekonomi Indonesia. Unsur ketidak pastian yang sangat besar di dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari minyak dan gas bumi dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Untuk menghindari hal tersebut maka peranan sumber dana dari luar negeri perlu lebih ditingkatkan. Sehubungan dengan itu diperlukan penyempurnaan dan perluasan sarana yang dapat memungkinkan pengerahan dan penyaluran dana tersebut secara lebih intensif dan efisien, Salah satu instrumen yang di sempurnakan adalah Fasilitas Swap.Swap adalah transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka dan penjualan tunai dengan pembelian kembali secara berjangka. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral memiliki Fasilitas Swap yang dapat dipergunakan oleh Bank Umum dan Bank Pembangunan yang telah memperoleh persetujuan untuk melakukan usaha sebagai Bank Devisa serta Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).Untuk memperoleh Fasilitas Swap, sebuah Bank Devisa harus membuat suatu Perjanjian Transaksi Swap yang diajukan kepada Bank Indonesia. Di dalam Perjanjian Transaksi Swap tercantum prestasi-prestasi dari Bank Devisa sebelum maupun sesudah kontrak Swap itu dibuat. Demikian pula Bank Indonesia mempunyai prestasi-prestasi yang harus dipenuhi sebelum dan sesudah Perjanjian Transaksi Swap itu ditutup."

"ABSTRAKSesuai dengan semakin banyaknya kegiatan pembangunan phisik dewasa ini terutama yang menyangkut proyek-proyek pembangunan phisik yang di laksanakan secara swa kelola oleh pihak pemerintah biasanya pemerintah sebagai pihak boawheer lebih banyak menentukan isi dari perjanjian pemborongan tersebut, Hal ini dilakukan karena semata-mata bertalian erat dengan kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan umuni yang mengikatnya.Dalam perkembangan dan prakteknya di Indonesia sekarang ini banyak terjadi unsur pelaksana dan perencanaan itu berada dalam satu tangan. Hal demikian ini terjadi karena perusahaan pemborong besar itu dapat memiliki ahli-ahlinya sendiri yang sekaligus' dapat merteliti dan merencanakan type bangunan yangdi maksud. Keadaan demikian ini di biarkan saja oleh pemberi kerja karena kenyaataannya dapat menekan ongkos pembiayaan dari anggaran yang tersedia, Kemungkinan lainnya juga terjadi sebaliknya babwa pemerintah selaku pihak yang memborongkan sekaligus merupakan perencana dari bangunan tersebut.

---

"

"Transfer pricing audit sering mengakibatkan perselisihan (dispute) antara perusahaan multinasional dengan pemerintah setempat atau otoritas pajak asing lainnya. Pemeriksaan, proses administrasi dan proses peradilan yang menyertai pendekatan tradisional dalam menyelesaikan masalah transfer pricing ini bia-sanya memakan waktu, tenaga dan biaya untuk kedua belah pihak. Masalah yang terkatung-katung secara berlarut-larut ini menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional. Penerapan APA merupakan solusi yang lebih baik untuk menghindari proses pengadilan (litigation) atau arbitase. Program APA memberikan kesempatan kepada Otoritas Pajak dan perusahaan multinasional untuk saling bertemu dalam satu meja untuk menyelesaikan masalah transfer pricing lebih awal dan dalam satu proses yang lebih cepat. Kondisi ini akan lebih menghindarkan kedua belah pihak dari perselisihan yang berlarut-larut dan lebih memberikan kepastian kepada perusahaan multnasional mengenai nasibnya dimasa yang akan datang berkaitan dengan masalah transfer pricing. Penerapan APA di negara-negara terutama di kawasan Amerika dan Eropa dan sedikit negara pasifik dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian masalah transfre pricing lebih awal. Di Indonesia, penerapan APA sebagai pendekatan baru untuk mencegah transfer pricing juga merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan lagi dan merupakan konsekuensi Indonesia sebagai bagian dari masyarakat perpajakan internasional. Mengingat APA merupakan hal yang masih baru, Direktorat Jenderal Pajak berusaha untuk mengadopsi aturan-aturan APA yang telah diberlakukan oleh negara lain dan yang diterapkan oleh OECD untuk kemudian diaplikasikan di Indonesia setelah dilakukan penyesuaian seperlunya. Penelitian ini ditujukan untuk membahas perbandingan antara draft peraturan APA Indonesia dengan peraturan APA Amerika Serikat. Hasil perbandingan tersebut akan dijadikan sebagai dasar usulan dalam pembuatan APA di Indonesia."

"ABSTRAKHukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia menganut sistem terbuka, yang intinya adalah asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas ini dibangun berdasarkan ajaran Hukum Kodrat dan teori fiksi yang memandang semua orang mempunyai kedudukan sosial dan ekonomi yang sama kuat, sehingga semua orang bebas membuat kontrak bagi dirinya. Padahal, kenyataannya tidak semua orang mempunyai kedudukan yang sama kuat. Dengan berkembangnya industrialisasi yang melahirkan perusahaan perusahaan besar yang memproduksikan barang dan jasa secara massal, maka timbullah mekanisasi kehidupan, khususnya dalam bisnis. Salah satu bentuk mekanisasi ini adalah penggunaan kontrak baku dalam transaksi komersial, yang sekarang dipandang tidak terelakkan (inevitable). Kontrak baku tersebut dibuat secara sepihak oleh perusahaan atau penjual yang menawarkan produknya kepada masyarakat. Karena terhadap syarat-syarat dalam kontrak baku itu tidak diadakan tawar menawar, maka masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli kehilangan haknya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Kajian ini akan membahas eksistensi asas kebebasan berkontrak dan kontrak baku, dengan mengambil sampel kontrak baku dalam bisnis perbankan. Kemudian menganalisis implikasi-implikasi asas kebebasan berkontrak dalam kontrak baku tersebut dan masalah-masalah hukum yang timbul dari kontrak" baku tersebut."

"In the process of construction project implementation , the possibility of a dispute may not be avoided. When a dispute cannot be settled by agreement through discussions, the sttlement will require the litigation..."

"ABSTRAKKeppres No.29/1984 adalah merupakan peraturan,pelaksanaandari Undang-Undang tentang APBN yang merupakan pedbi^man/petianjuk pelaksanaan pengelolaan KEUANGAN NEGARA dalamrangka melaksanakan Pembangunan Nasional.Didalam pelaksanaan Pembangunan Nasional tersebut tidak terlepas peran serta pihak'Swasta untuk ikut menunjang-Pembangunan tersebut antara lain melalui pengadaan sairana /alat-alat sesuai dengan Program yang tertuang didalam DaftarlsianKegiatan/Daftar Isian Prbyek.Perwujudan hubungan antar pihak Pemerintah dan Swastabiasanya tertuang dalam sebuah perjanjian yang menjadimasalah disini adalah Perjanjian yang dilandasi oleh pasal1338 KUH Perdata berazazkan Kebebasan Berkontrak dan kesepakatanpara pembuat perjanjian dilain pihak Keppres No.29/1984,mempunyai sifat Imperatif dan merupakan perwujudandari langkah-langkah kebijaksanaan pemerintah dibidang PengelolaanKeuangan Negara.Dalam rangka menjawab pertanyaan tersebut, telah dilakukanpenelitian kepustakaan (library research) yang di lengkapi pula dehgan nenelitian lapanaan (Field Research )dan pengetahuan praktek dari penulis selaku pelaksanaan pada Kantor Perbendaharaan Neaara di Jakarta,.Pada cikhirnya penulis berkesimpulan bahwa KeppresNo.29/1984 khususnya yang. mengatur tentang perjanjian adalah merupai^an patokan-patokan elementer yang harus dipatuhioleh pihak yang mengadakan perjanjian dimana dananyabersumber pada keuangan negara, Kehadiran Keppres No.29/84dapat dipergunakan sebagai pedoman didalam pembuatan sebuahPerjanjian antara pihak Pemerintah dan Swasta dan ' haltersebut dimungkinkan oleh KUH Perdata,

---

"