Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era globalisasi ini, keruntuhan suatu bank, terutama yang berskala besar, akan membawa dampak buruk bagi bank-bank lainnya, yang pada akhirnya akan menimbulkan global systemic risk. Untuk mengatasi hal tersebut Basle Supervisory Committee (BSC) pada tahun 1988 menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal dengan Basle Accord 1988 menetapkan bahwa modal bank minimum sama dengan 8% dari weighted risk assets yang dimiliki masing-masing bank. Pada tahun 1996 komite melakukan amandemen terhadap Basle Accord 1988. Amandemen dilakukan dengan memasukkan risiko pasar sebagai dasar perhitungan kebutuhan modal minimum. Peraturan permodalan bank di Indonesia pada prinsipnya mengakomodasi standar permodalan bank yang berlaku secara internasional. Tujuannya untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara nasional dan internasional.PT. Bank DKI memerlukan sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan operasional dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya, Selain dari itu PT. Bank DKI sebagai bank yang beroperasi di Indonesia harus taat pada Peraturan Bank Indonesia dalam hal ini untuk memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPMM) yang memenuhi syarat (eligible capital). Dengan melihat rasio kecukupan modal yang selalu mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 22,87% menjadi 15,09% pada tahun 2007. Untuk memperbaiki rasio tersebut pada tahun 2008 PT. Bank DKI menerbitkan obligasi Subordinasi sebesar Rp. 325 milyar dengan jangka waktu 10 tahun. Dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut PT. Bank DKI dapat menaikan CAR dan permodalannya. Selain itu dengan terbitnya obligasi subordinasi tersebut komponen modal PT. Bank DKI dapat memenuhi Kecukupan Modal Minimum (KPMM) yang memenuhi syarat (eligible capital).

---

In this globalization era, the collapse of banks, mostly for the big scale banks, will bring bad impact to the other banks, which finally emerge the global systematic risk. To overcome this issue, in 1988, Basle Supervisory Committee (BSC) generated an agreement known as Basle Accord 1988, which enactive that the minimum of bank?s capital at 8% from weighted risk assets of each bank. In 1996, committee was done an amendment of Basle Accord 1988, to include the market risk as a calculation base of minimum capital's needs. The regulation of bank?s capital in Indonesia is essentially to accommodate the standard of bank?s capital which is valid at international scope. The objectives are to create a health banking system and be able to compete at national or international scope.PT. Bank DKI needs some of capital to do operational activities in order to keep the business survive. Beside that, PT. Bank DKI as a bank which is operated in Indonesia, must be obey to Regulation of Bank of Indonesia, for instance to fulfill the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital. The capital adequacy ratio was going down from 2004 at 22.87% become 15.09% at 2007. To improve it, then in 2008, PT. Bank DKI issued the subordinated debt in the amount of Rp. 325 billion with validity of 10 years. Because of the issuance of this subordinated debt, PT. Bank DKI is able to increase the CAR and its capitalization. Beside that, the capital's component of PT. Bank DKI could meet the Minimum Capital Adequacy which is eligible capital."

"ABSTRAKTerjadinya multi krisis di Indonesia pada medio tahun 1997 yang lalu membawaakibat langsung kepada dunia perbankan dan dunia usaha khususnya, yang ditunjukkandengan meningkatnya jumlah kredit macet (Non Performing Loan) di bank-hank umum diIndonesia. Bagi dunia perbankan meningkatnya kredit macet berakibat buruknyaperformance bank tersebut dan menyebabkan ratio kecukupan modal bank semakinberkurang (CAR). Sedangkan bagi dunia usaha macetnya kredit menyebabkanterhentinya roda usaha. Untuk itu diperlukan suatu kajian untuk mencari jalan keluaryang terbaik dan bermanfaat bagi kedua belah pihak, dunia perbankan dan dunia usahaapakah dengan rnerestrukturisasi hutang perusahaan ataukah melakukan penjualan asset. Mengambil studi kasus PT.SBN, perusahaan yang bergerak di bidangpengembangan perumahan, sebagai salah satu nasabah Bank XMl, yang mempunyai kreditsebesar Rp. 84.550.000,000,-, untuk mencari alternatif penyelesaian kredit bermasaah dibank tersebut. Bagaimanakah kinerja PT SBN, proyeksi pendapatannya serta kebijakanrestrukturisasi apakah yang akan diambil oleh Bank XMl merupakan hal ? hal yang ditelitioleh penulis dalam karya akhir ini. Analisa rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas serta rasiorentabilitas dan analisa investasi dengan menggunakan alat ukur Net Present Value dananalisa sensitivitas adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kemungkinan PT.SBNuntuk dapat direstrukturisasi hutang-hutangnya ataupun tidak. Pemilihan alternatif restrukturisasi oleh Bank XMl adaLah Convert debt to equity,yaitu upaya menyehatkan struktur keuangan perusahaan melalui perubahan status pinjamanmenjadi penyertaan. Perubahan ini dapat bersifat sementara atau tetap, tergantung darikesepakatan antara peminjam dengan pemberi Pinjaman atau Divestment/Asset Settlementyaitu upaya menyehatkan keuangan perusahaan melalui penyerahan/penjualan asset. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi arus kas perusahaan dengan alternatif penyelesaìankonversi Debt to Equity ini didapatkan nilai NPV Restrukturisasi sebesar arus kas bersihproyek investasi. Berdasarkan rencana restrukturisasi semula, maka diperolehWACC proyek investasi semula sebesar 20,27 %. Hal ini didasarkan bahwa besarnyabiaya modal sendiri mencerminkan juga besarnya tingkat pengembalian yangdipersyaratkan atas modal sendiri yang digunakan untuk investasi. Selanjutnyadiasumsikan pula bahwa risiko proyek sama dengan risiko perusahaan. Berdasarkanbesarnya tingkat bunga Pinjaman, biaya modal sendiri, tarif pajak pendapatan dan risikoproyek, maka dapat ditentukan biaya modal rata-rata tertimbang (WACC) sebagai faktordiskonto terhadap arus kas bersih tahunan proyek investasi dalam analisis ini. estimasi uruskas dilakukan selama 11 tahun, di luar tahun nol maka diperoleh nilai sekarang bersih(NPV) sebesar Rp 117.856.495.491,-. Dalam analisis restrukturisasi hutang ini, diasumsikan bahwa besarnya biaya modalsendiri harus lebih tinggi dari tingkat bunga pinjaman yang diperkirakan akan berlakuselama periode investasi, yaitu sebesar 30 %. Adanya perubahan eksternal dan dalam usaha untuk memaksimumkan nilaiperusahaan, maka hal tersebut secara finansial dapat mempengaruhi kelayakan proyekdalam rangka restrukturisasi hutang PT. SBN, terutama melalui mekanisme perubahantingkat bunga pinjaman dan proporsi struktur pembiayaan, sehingga ekspektasì PT. SBNterhadap proyek investasi tersebut harus disesuaikan pula. Alternatif penyelesaian lain dengan menggunakan penjualan asset (divesilture), caraperhitungannya adalah menggunakan nilai asset yang telah dinilai oleh perusahaan penilaiindependen, kemudian nilai tersebut dicari nilai likuidasinya. Nilai likuidasi tersebutdianggap sebagai nilai pengembalian ke bank XMl. Adapun nilai pasar dari hasil penilaian independen tersebut adalahRp. 100.731.529.788,-. Nilai likuidasinya adalah 75% dari nilai pasar atau sebesar Rp.75.548.647.341,- yang merupakan nilal NPV-likuidasinya. Perhitungan analisa IRRdidapat sebesar -10,65% (minus 10,65%). Hal tebut disebabkan karena dengan modalyang sebesar Rp. 84.550.000.000 hanya dapat dikembalikan sebesarRp.75.548.647.341,-. Analisa Sensitivitas dari nilai NPV dengan cara convert debt to equity, dengan melakukanperubahan dan rencana semula pada proporsi struktur pembiayaan anlara modal sendiridengan pinjaman bank dengan tingkat bunga pinjaman yang tetap (23% per tahun), ternyataNPV terbesar berada pada proporsi struktur pembiayaan dengan modal sendiri sebesar 10% dan pinjaman bank sebesar 90 %, yaitu dengan nilai sebesarRp. 137.888.349.692,-. Adanya perubahan tingkat bunga pinjaman bank terutama pada akhir-akhir ini yakniadalah 28 % per tahun, maka bila rencana restrukturisasi semula jadi dilaksanakan NPVproyek akan menjadi lebih kecil yaitu sebesar hutang sebesar 60 %. Salah satu komponen yang cukup berpengaruh dalam penghitungan NPV adalah komponenweighted average cost of capital (WACC), yang berfungsi sebagai faktor diskonto.Komponen WACC memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) Pada proporsi antara modal sendiri dengan pinjaman bank tetap, maka setiapkenaikan tingkat bunga pinjaman akan menyebabkan kenaikan nilai WACC yangberfungsi sebagai faktor diskonto, sehingga nilai NPV akan semakin rendah. 2) Pada tingkat buriga pinjaman tetap, maka setiap kenaikan modal sendiri pada proporsistruktur pembiayaan akan meningkatkan nilai WACC, yang berarti juga akanmemperkecil nilai NPV. Dengan demikian, setiap kenaikan tingkat bunga pinjaman atau proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank, Secara bersama-sama atau sendiri, akan meningkatkan nilaiWACC sebagai faktor diskonto. Namun kenaikan tingkat bunga pinjaman sebesar 1 %akan menyebabkan kenaikan WACC yang lebih kecil dibandingkan kenaikan proporsimodal sendiri sebesar 10 %. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan proporsi modal sendiriterhadap pinjaman bank akan lebih memberatkan, perusahaan dibanding dengan kenaikantingkat bunga pinjaman. Berdasarkan hasil perhitungan analisa sensitivitas dan nilai NPV-Restrukturisasiternyata dari ketiga skenario di atas masih lebih tinggi nilai NPV-nya dibandingkan denganalternatif penjualan asset (divestment) yang hanya sebesarRp. 75.548.647.341,-. Dengan demikian dapat disimpuilcan bahwa alternatif penyelesaian kredit bermasalah studikasus PT SBN pada Bank XMl dapat menggunakan cara restrukturisasi kredit/hutangdengan metode convert debt to equty dengan hasil kembalian yang tertinggi bagi bank.Dengan direstrukturisasi kredit PT. SBN yang berperan terhadap portofolio kredit sektorproperti sebesar 15,49 %, maka apabila dengan membaiknya performance kredit PT. SBNdapat memperbaiki kualitas aktiva produktif Bank XMl sebesar persentase tersebut di ataskhususnya di sektor properti dan selanjutnya cadangan penyisihan penghapusan aktivaproduktif (PPAP) Bank XMl menjadi berkurang sebesar pokok kredit PT. SBN yangsemula 100 % menjadi hanya sebesar maksimal 5 %. Dengan demikian dapatmeningkatkan laba bank XMl di masa mendatang."

"Skripsi ini menyajikan analisis pengaruh dari kesempatan investasi dan rasio hutang terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan-perusahaan non keuangan pada Bursa Efek Indonesia yang melakukan pembayaran dividen kas secara konsisten selama periode 2009-2010. Penelitian ini menggunakan dividend payout ratio sebagai variabel dari kebijakan dividen. Pengujian empiris yang dilakukan menemukan bahwa kesempatan investasi yang dinyatakan dengan Tobin's Q ratio memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahan. Untuk rasio hutang yang dinyatakan dalam debt to equity ratio memiliki pengaruh negatif yang juga tidak signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan. Sedangkan rasio hutang yang dinyatakan dalam debt maturity memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan pembayaran dividen perusahaan.

---

This thesis analyses the effect of investment opportunities and debt ratio on firm's dividend payout policy. The objects of analysis are listed firms on Indonesia Stock Exchange who made cash dividend consistently during period 2009-2010.

This research uses dividend payout ratio as a variable for firm's dividend payout policy. Empirical test in this research shows that investment opportunity, which is represented by Tobin's Q ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. Debt ratio that is represented by debt to equity ratio has no significant influence on firm's dividend payout policy. While debt ratio that is represented by debt maturity has positif and significant influence on firm's dividend payout policy."

"Kesulitan membayar kewajiban akibat utang dalam mata uang asing yang terdepresiasi dapat diselesaikan melalui restrukturisasi utang yang bertujuan untuk mengurangi beban cicilan pokok dan bunga sehingga meningkatkan kinerja keuangan di kemudian hari.PT Bakrie & Brothers Tbk melakukan restrukturisasi atas utangnya sebesar US$ 1 miliar dalam rangka mengurangi beban cicilan pokok dan bunga. Pola yang dilakukan adalah dengan penjadualan kembali, pengalihan utang dengan aset, pengalihan utang menjadi penyertaan saham dan pemotongan utang pokok dan utang bunga. Dengan pola tersebut, kinerja keuangan perusahaan diharapkan menjadi semakin baik.Restrukturisasi utang yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk tidak memperbaiki kinerja keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan (manajemen, pemegang saham dan kreditur). Hal ini dapat terjadi karena restrukturisasi utang hanya memperbaiki struktur modal (capital structure) tanpa mempengaruhi kinerja operasional.Restrukturisasi utang dapat terlaksana karena adanya peran pemerintah yang menyeimbangkan posisi tawar menawar antara debitur dan kreditur, adanya rangsangan berupa insentif pajak dan adanya lembaga Pengadilan Niaga yang yang menjamin proses berjalan secara terbuka dan adil. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peraturan yang dapat menghambat proses restrukturisasi utang terutama berkaitan dengan pengalihan utang dengan aset seperti yang dialami oleh PT Bakrie & Brothers Tbk untuk mengalihkan PT Arutmin Indonesia kepada pihak asing. Kondisi lain yang bisa menghambat proses restrukturisasi adalah kondisi ekuitas perusahaan yang sudah negatif atau mengalami defisiensi modal."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada medio 1997 telah membuat perekonomian Indonesia terpuruk, tidak terkecuali sektor properti yang pada saat itu sedang berkembang pesat. Pinjaman modal kerja konstruksi yang diberikan oleh bank kepada perusahaan pengembang menjadi kredit macet. Dalam rangka penyehatan perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dimana kredit macet dari bank-bank tersebut diserahkan kepada BPPN, selanjutnya BPPN menjualnya melalui pelelangan umum. PT. Caraka Citra Realindo (PT. CCR) adalah salah satu contoh perusahaan pengembang yang tidak dapat mengembalikan pinjaman kredit modal kerja konstruksi kepada Bank Tabungan Negara dan piutangnya dialihkan kepada BPPN. BPPN selanjutnya menjual dan mengalihkan piutang PT. CCR melalui Program PPAK I.PT. CLR tidak dapat menjalankan kembali usahanya karena tanah atau lokasi proyek dimana akan dibangun unit-unit rumah masih dibebani Hak Tanggungan yang dipegang oleh pemegang hak tagih. Oleh karena itu PT. CCR dan pemegang hak tagih membuat perjanjian restrukturisasi hutang, dimana PT. CCR akan mengangsur pengembalian hutang kepada pemegang hak tagih dari hasil penjualan unit-unit rumah dan pemegang hak tagih akan melepaskan Hak Tanggungan yang membebankan tanah atau lokasi proyek secara bertahap melalui lembaga roya partial, hal tersebut dilakukan untuk menjamin lebih lanjut pengembalian hutang PT. CCR. Dari kajian hukum terhadap peralihan piutang, metode penyelesaian hutang dan pelepasan hak tanggungan sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, namun dalam kajian hukum terhadap PT. CCR, direksi tidak memiliki kewenangan untuk menjual aset perseroan dan Debt Restructuring Agreement sendiri cacat hukum karena pihak-pihak yang menandatangani tidak memiliki kewenangan penuh."

"Bagi negara berkembang, hutang luar negeri merupakan safah satu cara untuk membiayai anggaran belanja negara tersebut, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1966, Indonesia melakukan hutang luar negari. Tujuan utama pemerintah Indonesia melakukan hutang luar negeri disebabkan defisit anggaran belanja pemerintali sehingga untuk menutupi defisit tersebut digunakannya hutang luar negeri. Selelah terjadi !crisis ekonomi pada pertengahan 1997, hutang luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta meningkat, sehingga pemerintah dan swasta tidak dapat membayar hutang luar negeri tersebut terutama membayar pokok pinjaman dan bunga. Untuk mengatasi hal tersebut, negara donor melakukan negosiasi didalam Paris Club untuk menyetesaikan hutang luar negeri pemerintah, dan London Club untuk menyelesailcan hutang luar negeri swasta.Studi ini nieltliat hutang luar negeri Indonesia balk yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta disebabkan adanya kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving investment gap). Dengan menggunakan data time series, dengan nmtun waktu 1970 - 2001. Teed yang digunakan dalam penulisan ini meagaeu kepada ricardian equivalence. Hutang iuar negeri yang dilakukan oleh pemerintah pada masa sekarang tidak akan mempunyai pengaruh terhadap tingkat tabungan dan investasi pada masa mendataug, karena masyarakat sudah mengantisipasi akan adanya kenaikan pajak pads masa yang akan datang.Hasil studi menunjukkan bahwa awalnya tingkat tabungan di Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh hutang iuar negeri. Peningkatan hutang iuar negeri akan meningkatkan tabungan nasional tetapi pada jangka panjang, akumuliasi hutang luar negeri akan menurukkan tingkat tabungan di Indonesia. Tingkat investasi juga dipengaruhi secara signifikan oleh hutang luar negeri. Awalnya, peningkatan hutang luar negeri akan merangsang investasi, sehingga investasi meningkat, tetapi pads jangka panjang akumulasi hutang iuar negeri akan menurunkan tingkat investasi, bahkan akan terjadi capital flight. Transaksi berjalan yang merupakan selisih antara tingkast tabungan dan tingkat investasi, juga dipengaruhi oleh hutang luar negeri. Awalnya, hutang luar negeri akan meningkatkan transaksi perdagangan dan akhirnya meningkatkan current account tetapi pada jangka panjang, akumulasi hutang luar negeri akan menunukkan current account."

"Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia dalam 25 tahun terakhir, khususnya pada masa kepemimpinan Orde Baru terbilang sukses dilihat dari tingkat pertumbuhan rata-rata yang mencapai hampir 7 % setiap tahunnya. Sayangnya, angka pertumbuhan yang meningkat setiap tahun tersebut ternyata juga diikuti dengan meningkatnya jumlah hutang luar negeri, baik yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Hal ini tentu menjadi suatu pertanyaan tersendiri, karena logikanya seharusnya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat justru akan menurunkan jumlah total hutang luar negeri karena kemampuan pembiayaan dalam negeri yang meningkat.Konteks awal keputusan pemerintah untuk menggunakan instrumen kebijakan hutang luar negeri adalah sebagai unsur pelengkap guna membantu meringankan beban defisit anggaran dan menstimulasi pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi dalam perjalanannya, hutang luar negeri saat ini justru dirasakan menjadi beban dalam anggaran dan menimbulkan permasalahan yang kompleks sehingga mempengaruhi variabel makro ekonomi yang lain, khususnya variabel tabungan dan investasi domestik. Bagi penulis, fenomena ini menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian sehingga akan diketahui penyebab dan pengaruhnya terhadap perekonomian nasional.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap hutang luar negeri pemerintah maka peningkatan hutang luar negeri tersebut disebabkan karena meningkatnya defisit dalam anggaran pemerintah. Tingginya angka defisit dalam anggaran pemerintah disebabkan karena total penerimaan pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan total belanja negara. Untuk dapat mencapai tingkat petunbuhan ekonomi yang dinginkan maka kebijakan pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui alokasi anggaran pemerintah untuk meningkatnya pengeluaran pembangunannya sebagai manifestasi dari investasi yang dilakukan pemerintah. Dalam konteks ini maka kebutuhan investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ternyata tidak dapat dipenuhi dari jumlah tabungan pemerintah yang merupakan selisih dari penerimaan dalam negeri dengan pengeluaran rutin pemerintah. Selisih (gap) antara kebutuhan investasi pemerintah dengan tabungan yang dimilikinya inilah yang kemudian ditutup melalui pembiayaan yang berasal dari luar negeri dalam bentuk hutang luar negeri. Dalam konteks awal pembangunan, komponen hutang luar negeri diposisikan sebagai "pelengkap" yang diharapkan dapat menambah "energi" pemerintah untuk menstimulasi perekonomian nasional melalui APBN. Tetapi dalam perjalanannya komponen hutang luar negeri justru mendominasi hampir seluruh pengeluaran pembangunan pemerintah sehingga menimbulkan tingkat ketergantungan yang tinggi pada hutang luar negeri. Tidak ada tahun anggaran yang terlewatkan tanpa hutang luar negeri. Implikasinya, sebagian besar pengeluaran rutin pemerintah tersedot untuk pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri sehingga mengurangi kemampuan pemerintah untuk berinvestasi. Penurunan Investasi pemerintah tersebut akan berdampak pada menurunnya total investasi nasioanal sehingga secara simultan juga akan mengurangi tabungan masyarakat melalui penurunan output nasional (POB).Solusi yang ditawarkan dalam penelitian berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan pemerintah harus secara bertahap berusaha menurunkan stok hutang luar negerinya dengan didukung oleh kebijakan penunjang lain di bidang perpajakan yang berorientasi pada peningkatan penerimaan dalam negeri melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak sehingga diharapkan dapat meminimalkan ketergantungan keuangan negara terhadap hutang luar negeri, dengan tetap memperhatikan kelangsungan iklim investasi domestik yang kondusif."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat efektifitas Dewan Komisaris dan Komite Audit terhadap tingkat Cost of Debt pada perusahaan terbuka (non keuangan) di Indonesia pada tahun 2010. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat efektifitas Dewan Komisaris pada perusahaan terbuka di Indonesia terbukti berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat cost of debt perusahaan, sedangkan untuk tingkat efektifitas Komite Audit terbukti tidak berpengaruh secara signifikan. Melalui hasil yang diperoleh sangat disarankan bagi perusahaan-perusahaan terbuka di Indonesia untuk lebih memperhatikan dan serius dalam perihal penerapan Corporate Governance, dimana terbukti dapat membantu dalam menurunkan cost yang timbul akibat pendanaan dari luar.

---

This study aims to examines the influence between Board of Commisioners and Audit Committee effectiveness against cost of debt level on Indonesia public company (non financial industry) in 2010. The findings indicate that Board of Commisioners effectiveness level on Indonesia public company are negatively related to cost of debt, meanwhile the Audit Committee effectiveness are not. Thus, the results strongly suggest that sound corporate governance practices work favorably to lower the cost of external debt financing."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh asset tangibility terhadap leverage dan debt maturity di emerging markets dengan menggunakan metode regresi data panel. Selain itu, penelitian ini juga melakukan pemisahan sampel berdasarkan kondisi institusional yang terkait dengan collateral. Hasil studi menunjukan bahwa pada perusahaan non finansial dan non utilitas di Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand pada tahun 2002-2011, asset tangibility memiliki pengaruh terhadap leverage dan debt maturity. Studi ini juga menemukan bahwa pengaruh asset tangibility terhadap leverage berbeda pada setiap kelompok negara, seperti pada negara dengan peraturan collateral lebih sederhana, hubungan antara variabel tersebut lebih kuat. Hal ini juga berlaku pada pengaruh asset tangibility terhadap debt maturity.

---

This study aims to analyze the impact of asset tangibility towards leverage and debt maturity in emerging markets by using panel data regression. In addition, this study also split the sample based on institutional environment in each country related to collateral. This study finds that in non financial and non utilities firms in Indonesia, Malaysia, Philippines, and Thailand in 2002-2011, asset tangibility affects leverage and debt maturity. This study also finds that the impact of asset tangibility towards leverage varies across countries, such that in countries with fewer restrictions on collateral, the relationship between these variables is much tighter. This also applies to the impact of asset tangibility towards debt maturity."

"ABSTRAK Upaya mendorong fungsi intermediasi berupa ekspansi kredit, serta penerapanrisiko pasar dalam perhitungan kebutuhan modal bank, menuntut tambahan modal yangmemadai. Untuk mengimbangi pertumbuhan ekspansi kredit dan kebutuhan modal untukrisiko pasar, bank tidak dapat lagi hanya mengandalkan laba di tahan (retained earning)sebagai sumber modal Salah satu sumber modal bank yang sedang marak diupayakanadalah obligasi subordinasi. Karya akhir ini membahas tiga aspek dalam penerbitan obligasi subordinasi yaituperubahan struktur permodalan, pengukuran risiko suku bunga atas investasi yang dananyabersumber dari obligasi subordinasi, dan imunisasi risiko suku bunga atas penerbitanobligasi subordinasi. Hasil perhitungan pada karya akhir ini menunjukkan bahwa bila tidak adapenambahan modal, penerapan risiko pasar pada perhitungan kebutuhan modal akanmenyebabkan rasio kecukupan modal pada bulan Juni 2003 turun dari 12,36% menjadi11,97%. Untuk memperkuat modal, BRI masih rnemiliki peluang untuk meningkatkanmodal pelengkap sebesar Rp 3.562 milyar. Apabila BRI berupaya meningkatkan jumlahmodal pelengkap melalui penerbitan obligasi subordinasi, maka masih terdapat peluanguntuk menerbitkan surat berharga tersebut senilai Rp 1.810 milyar atau setara dengan US$210juta. Pada bulan September 2003, BRI menerbitkan obligasi subordinasi senilai US$ 150juta, yang diklasifikasikan sebagai modal pelengkap (tier 2). Penerbitan obligasisubordinasi ini telah merubah struktur permodalan BRl cukup signifikan. Jika sebelumnnyajumlah modal pelengkap hanya sebesar 23,23% dari modal inti, maka dengan adanyaobligasi subordinasi jumlah modal pelengkap menjadi 51,10% modal inti. Seluruh tambahan modal yang bersumber dari obligasi subordinasi dapat diakuisebagai modal yang memenuhi syarat (eligible capital). Akibatnya rasio kecukupan modal(CAR) meningkat menjadi 14,61%. Rasio ini telah memperhitungkan kebutuhan modaluntuk risiko pasar. Jika BRI mentargetkan CAR 13,77% pada tahun 2003, maka masihterdapat kelonggaran pertumbuhan ATMR sebesar Rp 2.869 milyar. Namun seandainya obligasi subordinasi ini diklasifikasikan sebagai modalpelengkap tan1bahan (tier 3), maka tidak seluruhnya dapat diperhitungkan sebagai modalyang memenuhi syarat. Hal ini disebabkan adanya batasan jumlah modal pelengkaptambahan maksimum 250% dari modal inti yang dialokasikan untuk. risiko pasar.Sedangkan modal inti yang dialokasikan untuk risiko pasar adalah 28,5% dari A TMRrisiko pasar. Akibatnyajika rasio kecukupan modal hanya mencapai 14,24%. Jika BRI mencoba mengunci risiko suku bunga (locking in rate) atas penerbitanobligasi subordinasi pada akhir bulan September 2003, setidaknya terdapat tiga obligasiyang kemungkinan dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Ketiga surat berharga tersebutterdiri dari obligasi Bank Mandiri, obligasi Aneka Tambang dan obligasi subordinasi BankNegara Indonesia. Pengukuran risiko suku bunga dari ketiga obligasi tersebut dilakukan denganmenggunakan konsep durasi, berupa pengukuran persentase perubahan harga terhadapperubahan tingkat suku bunga dan elastisitas suku bunga. Hasil perhitungan menunjukkanbahwa obligasi subordinasi BNI merupakan surat berharga dengan risiko suku bungaterendali, sedangkan obligasi Aneka Tambang merupakan surat berharga dengan risikosuku bung tertinggi. Ukuran tingkat risiko suku bunga ini belum dapat digunakan untuk menetapkansurat berharga yang dapat digunakan untuk mengimunisasi risiko suku bunga. Imunisasirisiko suku bunga dapat diul'Uf dengan menghitung ex post effective annual yield dariketiga surat berharga tersebut pada berbagai tingkat suku bunga. Hasil simulasi imunisasi menunjukkan bahwa pada tingkat sulru bunga pasar7,88%, hanya obligasi Aneka Tambang yang mendekati expected yield dari obligasisubordinasi BRI. Meskipun demikian obligasi ini belum sepenuhnya dapat mengimunisasirisiko suku bunga dari obligasi subordinasi BRI, karena durasinya tidak sama persisdengan durasi atau holding period obligasi subordinasi BRI. Durasi obligasi Aneka Tambang akan sama dengan durasi obligasi subordinasi BRIjika jangka waktu jatuli temponya adalah 6 tahun. Dengan jangka waktu itu obligasi inibam sepenuhnya dapat mengimunisasi risiko suku bunga obligasi subordinasi BRI."