Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKrisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACTImmigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it. "

"Skripsi ini membahas tantangan tersendiri yang ada pada multikulturalisme kontemporer dan bagaimana mengatasinya, dengan menjabarkan penelitian yang dilakukan atas pemikiran Bhikhu Parekh, khususnya pada bukunya yang berjudul Rethinking Multiculturalism. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretatif-analitis. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa multikulturalisme kontemporer membutuhkan suatu wadah khusus, berupa struktur politik yang berperspektif multikultural, sehingga mampu mengakomodasi keadilan, kebudayaan kolektif majemuk, dan identitas nasional untuk hidup di dalamnya. Jaminan atas ketiga hal ini yang mampu menjawab tantangan atas multikulturalisme kontemporer.

---

The focus of this literate study is the challenge to contemporary multiculturalism and how to face it, by reporting the research that author did to Bhikhu Parekh thought, especially in Rethinking Multiculturalism. This research is analytic-descriptive research.

The result of this research is contemporary multiculturalism need its own bowl, a political structure with multicultural perspective. This is the very beginning step to accommodate justice, collective culture, and national identity to rise together. The guarantee of these three important things is the answer to the challenge."

"ABSTRACTPerpindahan penduduk di zaman ini tidak terelakkan. Di satu sisi, hal ini dapat berdampak positif bagi perkembangan ekonomi di sebuah wilayah. Namun di sisi lain, secara psikologis, banyaknya kelompok pendatang dapat berpotensi menimbulkan gesekan antar kelompok, yang salah satunya disebabkan oleh adanya persepsi bahwa eksistensi dan identitas dari kelompok lokal-mayoritas terancam akibat keberadaan kelompok pendatang. Oleh karena itu, untuk menjaga keharmonisan antar kelompok, penting untuk memahami upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan outgroup attitude yang positif. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh persepsi ancaman terhadap outgroup attitude. Lebih lanjut, penelitian ini juga ingin melihat peran multikulturalisme dan polikulturalisme dalam memoderasi hubungan antara persepsi ancaman dan outgroup attitude. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, 302 partisipan yang merupakan masyarakat Hindu-Bali dengan rentang usia 18 ndash; 64 tahun, dilibatkan dalam penelitian ini. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa persepsi ancaman memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan outgroup attitude B = -0,50, 95 CI [-0,6, -0,39], p < 0,01. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa polikulturalisme dapat memoderasi hubungan antara persepsi ancaman dan outgroup attitude secara signifikan B = -0.29, 95 CI [-0.49, -0.09], p < 0.01. Namun demikian, tidak ditemukan efek yang signifikan pada multikulturalisme dalam memoderasi hubungan antara persepsi ancaman dan outgroup attitude B = 0.08, 95 CI [-0.10, 0.25], p > 0.05. Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi ancaman yang dipersepsi individu, maka semakin negatif outgroup attitude atau sikap yang ia tunjukkan kepada kelompok luar. Selain itu, hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa polikulturalisme merupakan salah satu ideologi budaya yang efektif dalam menanggulangi dampak persepsi ancaman terhadap outgroup attitude.

---

ABSTRACTIn todays world, migration is inevitable. On the one side, this phenomenon has positive impact for the economic development of that respective region. But on the other side, from the perspective of psychology, this massive amount of immigrants could potentially give rise to intergroup conflict, due to the perception that local majority group rsquo s existence and cultural identity are being threatened because of the immigrants presence. Therefore, to maintain intergroup harmony, it is essential to understand how positive outgroup attitude could be developed. This study aimed to examine the effect of threat perception on outgroup attitude. Furthermore, this study also seek to understand the role of multiculturalism and polyculturalism in moderating the effect of threat perception on outgroup attitude. To answer these questions, 302 participants of Balinese Hindu people with the age range of 18 ndash 64 years, are involved in this study. The result of this study found that threat perception has negative and significant relationship with outgroup attitude B 0,50, 95 CI 0,6, 0,39, p 0,01. This study also found that polyculturalism can significantly moderate the relationship between threat perception and outgroup attitude B 0.29, 95 CI 0.49, 0.09, p 0.01. However, there is no significant moderating effect found of multiculturalism on the relationship between threat perception and outgroup attitude B 0.08, 95 CI 0.10, 0.25, p 0.05. These results may indicate that the higher the threat an individual perceives, their outgroup attitude toward other groups would also be more negative. Moreover, moderation analysis shows that polyculturalism is one of cultural ideology that could effectively overcome the impact of threat to outgroup attitude."

"Rasanya tidak ada di antara kita yang menyangka, bhawa Republik Indonesia yang didirikan dengan penuh harapan pasca Perang Dunia Kedua sebagai sebuah negara nasional melalui perjuangan panjang yang memakan demikian banyak pengorbanan, kini menghadapi kerterpurukan hampir diseluruh lini. ...."

"Multiculturalism, national integration and regional autonomy policy may not be intrinsically related. But it is certainly the case that they have been awkwardly and dangerously entangled. An emphasis on the one has often meant a reduction in the importance of the other. This paper argues that the regional autonomy policy implementation has not been on line with multiculturalism approach which was launched much later because the autonomy policy was designed on decentralization basis. Local groups' spirit has been stronger these days as a multiculturalism policy should be supported and legitimized by strong and committed law enforcement in local and national levels. In fact, unfortunately, our sense of nationalism has been weakening and degrading. "